Ambil Hati Gen Z, Ummad Gelar Workshop Branding Digital

Iki Radio - Universitas Muhammadiyah Madiun (Ummad) mulai menyusun strategi untuk persiapan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).

Salah satunya dengan membangun brand kampus, agar mampu menarik minat calon mahasiswa. Disadari penggunaan teknologi di era digital saat ini, sudah menjadi bagian dari kebutuhan utamanya dikalangan generasi Z.

Untuk itu Ummad berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan media digital sebagai sarana membangun brand. Salah satunya dengan menggelar Workshop “Membangun Branding di Era Digital untuk Penerimaan Mahasiswa Baru”.

Workshop ini diikuti oleh para dosen dan tenaga kependidikan Ummad , sebagai bagian dari upaya kolektif kampus dalam memperkuat strategi branding yang adaptif terhadap karakter generasi Z.

Kegiatan tersebut menjadi rangkaian program peningkatan kualitas institusi, khususnya dalam mendukung efektivitas Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) berbasis digital.

Dalam workshop ini, peserta diajak untuk mendiskusikan berbagai aspek penting dalam membangun citra kampus, mulai dari identitas visual, konsistensi pesan, hingga strategi pengelolaan konten media sosial yang relevan dan berdampak.

Branding kampus tidak lagi sekadar logo atau slogan, melainkan narasi yang dibangun secara berkelanjutan dan terstruktur.

Salah satu sesi utama diisi oleh Dr. Fajar Junaedi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), yang menekankan pentingnya pengelolaan brand institusi secara sistematis dan profesional.

“Di era digital seperti sekarang, setiap institusi, termasuk universitas, harus memiliki brand guideline yang jelas untuk menjaga konsistensi identitas. Selain itu, content pillar sebagai fondasi utama konten juga harus didefinisikan dengan baik agar pesan yang disampaikan tetap relevan dan berdampak,” ujar Fajar.

Dia menambahkan, tanpa perencanaan konten (content planning) yang matang, upaya branding berpotensi menjadi tidak efektif. Konten yang disajikan secara acak dan tanpa arah strategis justru dapat melemahkan citra institusi di mata publik.

Workshop ditutup dengan sesi diskusi panel yang membahas penerapan strategi branding dalam konteks pendidikan tinggi.

Diskusi ini menyoroti bagaimana Ummad dapat mengoptimalkan keunggulan yang dimilikinya untuk menarik minat calon mahasiswa baru, baik di tingkat regional maupun nasional.

Sebagai salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah yang terus bertumbuh di Jawa Timur, Ummad memiliki posisi strategis dengan akreditasi institusi “Baik Sekali”.

Capaian tersebut menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kualitas pendidikan yang ditawarkan.

Dalam pengembangan brand institusi, Ummad menegaskan komitmennya melalui empat pilar utama, yaitu:

1. Pusat Pendidikan Unggul, yang berfokus pada penciptaan lulusan inovatif, adaptif, dan siap berkontribusi bagi masyarakat.

2. Islami, dengan penanaman nilai-nilai akhlakul karimah sebagai fondasi karakter mahasiswa.

3. Digitalisasi Modern, melalui integrasi teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan (AI) dan sistem informasi dalam proses pembelajaran.

4. Global, dengan penguatan jejaring internasional dan program kompetisi yang membuka peluang mahasiswa berkiprah di tingkat dunia.

Ummad juga menawarkan beragam program studi yang relevan dengan kebutuhan era digital dan dunia industri, di antaranya Program Sarjana (S1) BioKewirausahaan, Ilmu Aktuaria, Informatika berbasis AI, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Komunikasi (terakreditasi B), Administrasi Kesehatan, Hukum, Psikologi, dan Manajemen. Selain itu, tersedia pula program D3 Kebidanan serta Desain Komunikasi Visual.

Saat ini, Ummad tengah berproses menuju transformasi menjadi Universitas Muhammadiyah Jawa Timur (UMJT).

Transformasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan pendidikan, meningkatkan fasilitas, serta memperkuat daya saing institusi di tingkat regional maupun nasional.

Melalui workshop branding ini, Ummad optimistis dapat memperkuat citra institusi secara berkelanjutan dan menjadikannya sebagai pilihan utama calon mahasiswa yang menginginkan pendidikan berkualitas, berkarakter Islami, dan relevan dengan tantangan masa depan. (*)

Read More

Pawai Kerukunan Warnai HAB ke-80 Kemenag di Gorontalo

Iki Radio - Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie melepas jalan sehat kerukunan dalam rangka Hari Amal Bhakti ke-80 Kementerian Agama di Halaman Kanwil Kemenag, Jumat (9/1/2026).

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie bersama Kepala Kementerian Agama Provinsi Gorontalo saat melepas jalan sehat kerukunan dalam rangka Hari Amal Bhakti ke-80 Kementerian Agama tingkat Provinsi Gorontalo di Halaman Kanwil Kemenag, Jumat (9/1/2026). 

Jalan sehat diikuti Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kaswad Sartono beserta Kakanwil Kota/Kabupaten, pimpinan ormas keagamaan, Baznas Gorontalo, jajaran pimpinan OPD Pemprov serta ASN Kemenag Gorontalo.

Jalan sehat mengambil titik start di halaman Kanwil Kemenag provinsi kemudian menyusuri jalan Thayeb M. Gobel dan Andalas. Peserta kemudian berbelok ke jalan Tondano hingga finish kembali ke titik start.

Gubernur  berharap, jalan sehat itu dapat memantapkan kerukunan umat beragama serta masyarakat di Provinsi Gorontalo.

Dengan kemantapan tersebut roda pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan serta pembangunan dapat dengan mudah dilaksanakan.

“Mari kita berjalan sehat dan melalui kegiatan ini, kerukunan antar umat beragama, kerukunan diantara seluruh masyarakat provinsi akan semakin mantap” ungkap Gusnar.

Tidak lupa juga momentum ini dimanfaatkan Gubernur Gusnar untuk menyampaikan program yang saat ini diperjuangkan pemerintah provinsi yakni pembangunan pabrik pakan ternak dan hilirisasi ayam terintegrasi.

Program ini nantinya mendatangkan anggaran yang setara dengan APBD Provinsi selama setahun atau sekitar Rp1,4 triliun.

Disamping jalan sehat kerukunan, peringatan hari Amal Bhakti ke-80 Kemenag di Provinsi Gorontalo dimulai dengan apel upacara pada tanggal 3 Januari 2026. Acara kemudian dirangkaikan dengan lomba memasak nasi goreng antar pejabat, lomba marching band, mini soccer, bola voli, catur dan akan ditutup dengan malam tasyakuran.

Read More

Pemprov Jatim Perkuat Budaya Kerja Aman 2026

Iki Radio - Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026 sebagai upaya memperkuat budaya kerja yang aman, sehat, dan produktif di seluruh sektor usaha.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim, Sigit Priyanto.

Peringatan Bulan K3 yang berlangsung 12 Januari–12 Februari 2026 diisi berbagai kegiatan, antara lain apel Bulan K3, seminar, talk show, serta pemberian penghargaan kepada perusahaan yang konsisten menerapkan K3.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim, Sigit Priyanto, menyatakan bahwa capaian pembinaan dan pengawasan K3 di Jawa Timur masih termasuk terbaik secara nasional. Pendekatan yang dilakukan menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif.

“Pencegahan menjadi fokus utama. Lingkungan kerja yang aman dan sehat mampu menekan risiko kecelakaan sekaligus menjaga produktivitas,” ujarnya, Jumat (9/1/2026).

Apel puncak Bulan K3 Nasional 2026 tingkat Provinsi Jawa Timur dijadwalkan pada 12 Januari 2026 di Stadion Tri Dharma PT Petrokimia Gresik, dengan Gubernur Jawa Timur direncanakan hadir sebagai inspektur apel.

Pemilihan PT Petrokimia Gresik didasarkan pada komitmen perusahaan dalam menerapkan standar K3 berkelas internasional serta menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia industri.

Sigit menegaskan penerapan K3 kini berpengaruh langsung terhadap daya saing industri, terutama bagi perusahaan berorientasi ekspor. Rekam jejak keselamatan kerja menjadi perhatian pasar global.

Berdasarkan data Disnakertrans Jatim, terdapat hampir 400 ribu perusahaan di Jawa Timur, mayoritas merupakan usaha mikro. Kondisi ini menjadi tantangan dalam pemerataan penerapan K3.

Pada peringatan Bulan K3 Nasional 2026, Pemprov Jatim memberikan berbagai penghargaan, di antaranya Zero Accident Award kepada 354 perusahaan dan Penghargaan SMK3 kepada 1.054 perusahaan.

“K3 bukan sekadar kewajiban, tetapi fondasi industri berkelanjutan. Ketika pekerja aman dan sehat, kinerja perusahaan ikut meningkat,”tambahnya.

Read More

Pemkab Tanah Datar Paparkan Kondisi Pemulihan Pascabencana ke Mendagri

Iki Radio - Bupati Tanah Datar, Eka Putra, memaparkan kondisi pemulihan pascabencana dalam Rapat Koordinasi (rakor) Pengecekan Indikator Pemulihan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Pasca Bencana di Wilayah Sumatra Barat (Sumbar) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, secara Virtual Zoom Meeting di Gedung Indojolito, pada Jum'at (9/1/2026).

Bupati Tanah Datar Eka Putra turut didampingi Wakil Bupati Ahmad Fadly, Sekda Abdurrahman Hadi, para Asisten dan OPD terkait ikuti Rakor Pengecekan Indikator Pemulihan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Pasca Bencana di Wilayah Sumbar secara Virtual Zoom Meeting

Rakor ini turut diikuri Wakil Bupati, Ahmad Fadly, Sekretaris Daerah, Abdurrahman Hadi, para Asisten dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait.

Dalam Rakor tersebut, Eka Putra menyampaikan kondisi terkini pasca bencana di wilayah Kabupaten Tanah Datar dan berharap bantuan serta penanganan dari Pemerintah Pusat.

"Ada enam unit sarana pemerintahan yakni empat unit kantor Wali Nagari atau desa, satu unit kantor Wali Jorong dan satu unit kantor cabang Perumda PDAM yang rusak, namun urusan Pemerintahan saat ini tetap bisa berjalan lancar walaupun masih belum normal seperti biasa," ujar Bupati Tanah Datar.

Ia juga memaparkan berbagai kondisi layanan publik, seperti fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana pendidikan. Dan juga kondisi akses darat, kondisi ekonomi sosial masyarakat terdampak bencana.

"Ada satu unit Puskesmas, lima unit SD, tiga unit SMP, lima unit PAUD, dua unit TK dan tiga unit Pondok Pesantren. Kemudian 145 unit UMKM, lima objek wisata dan tiga Home Stay. Sedangkan akses darat ada 21 ruas jalan kabupaten, 12 ruas jalan nagari atau desa, satu ruas jalan provinsi dan satu ruas jalan nasional. Ini semua tentu butuh dukungan dari pemerintah pusat," ungkap Eka Putra.

Yang tidak kalah penting, tambahnya, karena objek wisata, dan UMKM terdampak bencana yang menyebabkan aktivitas ekonomi atau transaksi tidak terjadi, sementara kewajiban membayar angsuran pinjaman tetap berjalan.

"Kepada pak Mendagri, kami mohon solusi bagi pelaku UMKM dan juga pelaku objek wisata yang terdampak bagaimana mengatasi persoalan angsuran pinjaman ini, karena usaha mereka terdampak bencana dan tidak bisa melakukan aktivitas usaha sebagaimana biasa," kata dia.

Sementara itu Mendagri, Tito Karnavian, menyampaikan, apa yang disampaikan Bupati sudah menjadi catatan dan segera akan di bawa ke rapat selanjutnya bersama kementrian lainnya.

"Kabupaten Tanah Datar memang menjadi salah satu perhatian utama kita dalam bencana ini. Apa yang pak Bupati sampaikan menjadi catatan, kita akan ajak Kementerian Pariwisata dan kementerian lainnya bersama-sama mengatasi hal itu," ujarnya.

Namun yang penting, tambah Tito, kesiapan dan kevalidan data menjadi hal penting yang harus dipersiapkan sehingga langkah-langkah strategis bisa segera dilakukan.

"Saya minta kabupaten kota yang terdampak, segera sampaikan data-data tentang ini dengan lengkap dan valid, sehingga kita lakukan langkah penanganan selanjunya," pungkas Tito Karnavian. 

 

Read More

Pemanfaatan Lebih Luas, Kepemilikan KIA di Batang Lampaui Target Nasional

Iki Radio - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Batang Jawa Tengah mencatat capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada 2025 telah melampaui target nasional yang ditetapkan pemerintah pusat.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Batang Dwi Marendra mengatakan, target kepemilikan KIA yang dicanangkan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sebesar 62 persen, berhasil terlampaui dengan capaian 62,23 persen.

“Target dari pemerintah pusat 62 persen dan di Batang bisa tercapai 62,23 persen. Artinya sudah lebih dari 100 persen target,” katanya saat ditemui di Kantor Disdukcapil Batang, Kabupaten Batang, Jumat (9/1/2026).

Dwi menjelaskan, capaian tersebut diraih melalui percepatan layanan yang dilakukan dalam beberapa bulan terakhir. Saat pertama kali menjabat, ia menyebut angka kepemilikan KIA di Batang masih berada di kisaran 60 persen.

“Dalam dua sampai tiga bulan terakhir kami lakukan akselerasi supaya kepemilikan KIA bisa meningkat. Upaya percepatan tersebut dilakukan melalui layanan jemput bola, terutama ke sekolah-sekolah serta melalui kegiatan sambang desa,” jelasnya.

Langkah ini dinilai efektif untuk menjangkau anak-anak usia sekolah agar segera memiliki identitas kependudukan.

“Berdasarkan data Disdukcapil Batang, dari total sekitar 215.000 anak di Kabupaten Batang, sebanyak 133.000 anak telah memiliki KIA. Sementara itu, sekitar 81.000 anak masih belum memiliki KIA,” terangnya.

Menurut Dwi, anak-anak yang belum memiliki KIA umumnya berada pada rentang usia 0 hingga 5 tahun. Pada usia tersebut, KIA memang belum banyak digunakan karena anak belum bersekolah dan belum diwajibkan untuk melakukan perekaman foto.

“Biasanya baru dibuat saat anak mulai masuk sekolah. Karena memang pemanfaatannya belum terlalu terasa di usia balita,” ungkapnya.

Meski demikian, Dwi menegaskan KIA memiliki fungsi yang cukup penting dan akan terus didorong pemanfaatannya agar lebih optimal. Salah satunya sebagai identitas anak dalam berbagai layanan publik.

“KIA bisa digunakan untuk bepergian, seperti naik kereta atau pesawat. Anak di atas usia tertentu kan wajib tiket, dan KIA bisa dipakai untuk pemesanan. Selain itu, KIA juga dapat dimanfaatkan untuk membuka rekening tabungan anak, mengurus BPJS Kesehatan, serta berbagai keperluan administrasi lainnya,” tegasnya.

Ke depan, Disdukcapil Batang juga berencana menjalin kerja sama dengan pelaku usaha dan UMKM di wilayah Batang agar KIA memiliki nilai tambah bagi anak-anak.

“Kami upayakan kerja sama dengan mitra usaha. Misalnya anak yang memiliki KIA bisa mendapatkan diskon di UMKM tertentu, atau potongan harga saat ulang tahun dengan menunjukkan KIA,” pungkasnya.

Dengan berbagai upaya tersebut, Disdukcapil Batang berharap kepemilikan sekaligus pemanfaatan KIA dapat terus meningkat, sehingga hak-hak administrasi anak sebagai warga negara dapat terpenuhi sejak dini.

 

Read More

Banjarbaru Dipilih Prabowo Luncurkan Sekolah Rakyat Nasional

Iki Radio - Pemerintah Kota Banjarbaru bersiap menyambut kunjungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, beserta jajaran kabinet dalam rangka peluncuran Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) tingkat nasional. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (12/1/2026).

Wali kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, dalam Rapat Persiapan.

Kesiapan pelaksanaan acara dibahas secara matang melalui rapat persiapan yang digelar di Aula Gawi Sabarataan, Jumat (9/1/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby.

Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, Kapolres Banjarbaru AKBP Pius X Febry Aceng Loda, perwakilan Kementerian Sosial Republik Indonesia, serta perwakilan Kodim 1006 Banjar. Seluruh unsur lintas sektor berkomitmen untuk memastikan kunjungan kenegaraan berjalan aman, tertib, dan sukses.

“Alhamdulillah, Kalimantan Selatan, khususnya Banjarbaru, mendapat kepercayaan sebagai lokasi peluncuran Sekolah Rakyat Terpadu. Itu diperlukan kolaborasi dan kerja sama semua pihak agar kegiatan dapat berjalan lancar,” ujar Wali Kota Erna Lisa Halaby.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, menyampaikan sejumlah aspek telah dibahas bersama, terutama hal-hal yang memerlukan dukungan dari Pemerintah Kota Banjarbaru.

“Kesiapan yang dimaksud meliputi sektor kesehatan, pengamanan, hingga kelancaran lalu lintas. Pemkot Banjarbaru terus mematangkan persiapan untuk menyambut kunjungan Kepala Negara di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan,”ujarnya.

Sesuai rencana, Presiden RI Prabowo Subianto akan mengunjungi Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru yang berlokasi di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Kecamatan Landasan Ulin.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden dijadwalkan meninjau sejumlah fasilitas pendidikan, seperti ruang kelas, laboratorium komputer, perpustakaan, serta teater mini.

Peluncuran Sekolah Rakyat tingkat nasional di Banjarbaru menjadi momentum bersejarah. Dari total 166 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, Banjarbaru terpilih sebagai lokasi peluncuran oleh Presiden RI. Hal ini mencerminkan kepercayaan besar pemerintah pusat terhadap Banjarbaru sebagai pusat pengembangan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

 

Read More

BPJPH Teken Tujuh Kerja Sama Strategis untuk Perkuat Ekosistem Halal Nasional

Iki Radio - Mengawali tahun 2026, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkuat ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH) nasional melalui penandatanganan tujuh kerja sama strategis dengan mitra lintas sektor. Kerja sama tersebut meliputi Nota Kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), serta Recognition Agreement yang ditandatangani di Gedung BPJPH, Jakarta Timur.

Pada kesempatan yang sama, BPJPH juga menyerahkan Sertifikat Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) kepada Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan. Penyerahan ini menjadi bagian dari penguatan infrastruktur sertifikasi halal nasional, khususnya di sektor strategis kelautan dan perikanan.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyampaikan bahwa kolaborasi multipihak merupakan fondasi utama dalam memperkuat penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia. Menurutnya, halal tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan regulasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Esensi halal adalah keterbukaan dan transparansi. Dari sana lahir traceability dan trustability. Ketika halal menjadi standar, maka halal akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Ahmad Haikal Hasan, yang akrab disapa Babe Haikal, Jumat (9/1/2026).

Lebih lanjut, Babe Haikal menegaskan bahwa penyelenggaraan JPH telah memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sinergi dan kolaborasi dinilai menjadi kunci untuk memperluas pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

“Kita membutuhkan jutaan pendamping halal untuk mendorong puluhan juta pelaku usaha UMK. Karena itu, kolaborasi adalah keniscayaan. Sekarang waktunya, kalau tidak sekarang kapan lagi, dan kalau bukan kita siapa lagi,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPJPH juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa seluruh program pemerintah harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan kemandirian ekonomi nasional. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dinilai sejalan dengan arah kebijakan tersebut karena mampu memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk nasional, termasuk untuk menembus pasar internasional.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ishartini, menyatakan bahwa kerja sama dengan BPJPH merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi konsumen sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk kelautan dan perikanan Indonesia.

“Kerja sama ini memperkuat standardisasi, pengawasan mutu, serta pemanfaatan laboratorium pengujian dalam mendukung sertifikasi halal. Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar domestik maupun global,” ujar Ishartini.

Penyerahan Sertifikat Akreditasi LPH kepada Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan sekaligus menandai penguatan peran laboratorium pengujian dalam mendukung proses sertifikasi halal, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan yang melibatkan puluhan ribu pelaku usaha di berbagai daerah.

Adapun tujuh kerja sama strategis yang ditandatangani BPJPH bersama para mitra, meliputi:

1. MoU antara BPJPH dan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Sinergi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pada Sektor Kelautan.
2. Recognition Agreement antara BPJPH dan Good Fortune Halal Certification Service (Qingdao) Co., Ltd.
3. MoU antara BPJPH dan UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi tentang Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
4. PKS antara BPJPH dan Universitas Padjadjaran tentang Penguatan Regulasi Sertifikasi Halal Impor melalui Regulatory Impact Analysis untuk Inovasi Sosial Perlindungan Konsumen serta MoU Tridharma Perguruan Tinggi Bidang JPH.
5. PKS antara BPJPH dan Universitas Indonesia Halal Training Center tentang Pelatihan Jaminan Produk Halal.
6. MoU antara BPJPH dan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) tentang Sosialisasi, Edukasi, dan Promosi Bidang Jaminan Produk Halal.
7. Amandemen Pertama PKS antara BPJPH dan PT Indonesian Cloud tentang Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Aset Selain Tanah dan/atau Bangunan.

Melalui kerja sama strategis tersebut, BPJPH menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem halal nasional secara terintegrasi dan berkelanjutan, sekaligus menyongsong pemberlakuan kebijakan Wajib Halal secara menyeluruh.

 

Read More

BPBD dan Warga Bersihkan Longsor di Desa Pranten Batang

Iki Radio - Bencana tanah longsor sempat memutus akses utama warga Desa Pranten, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Longsor terjadi akibat cuaca ekstrem yang melanda wilayah tersebut sejak memasuki musim hujan.

Kepala BPBD Batang Wawan Nurdiansyah (kiri) meninjau tanah longsor di Desa Pranten, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Batang Muhammad Fajeri mengatakan, longsor terjadi di ruas jalan Desa Rejosari–Sigemplong. Kejadian ini merupakan rangkaian dari guguran material yang sebelumnya telah terjadi sejak akhir November 2025.

“Pada akhir November terjadi guguran kecil dan belum menutup jalan. Namun di akhir Desember terjadi longsor susulan yang lebih besar hingga menutup akses jalan sepenuhnya,” katanya saat dikonfirmasi di BPBD Batang, Kabupaten Batang, Jumat (9/1/2026).

Dijelaskannya, sejak November 2025, Bupati Batang telah menetapkan status siaga darurat bencana menyusul meningkatnya intensitas hujan dan cuaca ekstrem, termasuk hujan lebat, angin kencang, hingga hujan es di sejumlah wilayah.

“Akibat longsor tersebut, akses vital warga Desa Pranten sempat lumpuh. Jalan yang tertutup material longsor merupakan jalur utama aktivitas pendidikan dan perekonomian masyarakat. Jalur ini menjadi akses anak-anak menuju sekolah serta jalur ekonomi warga untuk membawa hasil bumi ke kota,” jelasnya.

Selama akses tertutup, warga terpaksa memutar jalan sejauh 10 hingga 15 kilometer. Kondisi tersebut menyulitkan mobilitas, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Meski demikian, BPBD memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

“Sebagai langkah penanggulangan, BPBD Batang bersama Pemerintah Desa Pranten bersama masyarakat dan relawan Desa Tangguh Bencana (Destana) melakukan kerja bakti membersihkan material longsor,” terangnya.

BPBD Batang juga memberikan pendampingan dan edukasi terkait kesiapsiagaan bencana kepada perangkat desa.

“Kami juga mengaktifkan kembali perangkat komunikasi HT untuk memudahkan koordinasi antara desa, BPBD, kecamatan, dan pemerintah daerah,” ungkapnya.

Selain itu, BPBD Batang menyalurkan bantuan logistik dan peralatan penunjang, di antaranya sembako untuk konsumsi selama kerja bakti dan piket posko, terpal untuk penanganan darurat longsor, serta velbed dan matras bagi petugas di posko siaga desa.

Fajeri menambahkan, setelah proses pembersihan rampung, akses jalan Rejosari–Sigemplong kini telah dapat dilalui kembali oleh kendaraan roda dua maupun roda empat.

“BPBD Batang mengimbau masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah rawan longsor, untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim hujan dan segera melaporkan kepada pihak terkait jika muncul tanda-tanda pergerakan tanah,” pungkasnya. 

 

Read More