Disambut Dongkrek, Istri Wabup Madiun Tangkap Iklan Lele di Desa Ngadirejo

Iki Radio - Penampilan kesenian khas Kabupaten Madiun, sengaja dihadirkan pemerintah Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, menyambut kedatangan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Madiun, Kamis (13/11/2025).

Kedatangan TP PKK Kabupaten Madiun, yang dipimpin wakil ketua TP PKK Kabupaten Madiun, Fitriya Noer Hidhayati Purnomo Hadi, di Desa Ngadirejo ini, dalam rangka penilaian lapangan Evaluasi Pelaksana Terbaik Pembinaan Terpadu PKK Sehat Lestari Berencana, dan Lomba Pemanfaatan Tanah Pekarangan (PTP) Tahun 2025.

Istri wakil Bupati Madiun ini sangat mengapresiasi atas semangat dan kreativitas kader PKK Desa Ngadirejo, dalam melaksanakan program-program pemberdayaan keluarga, khususnya dalam bidang kesehatan dan ketahanan pangan.

“Kegiatan seperti ini menunjukkan bagaimana PKK hadir langsung di tengah masyarakat untuk mendorong kemandirian keluarga," ujarnya.

Dengan seksama, rombongan TP PKK Kabupaten Madiun mengikuti paparan pelaksanaan program program yang telah dilaksanakan TP PKK Desa Ngadirejo,Wonoasri Madiun. Selain itu, Tim penilai berkesempatan langsung melihat sejumlah kegiatan TP PKK Desa Ngadirejo, diantaranya kegiatan Kelompok Kerja (POKJA) untuk balita, hingga POKJA pemanfaatan lahan pekarangan.

"Pemanfaatan lahan pekarangan menjadi langkah nyata dalam menciptakan keluarga yang sehat, produktif, dan berdaya,” lanjutnya.

Selanjutnya, Tim penilai juga melihat langsung hasil tanaman berupa sayur sayuran di pekarangan rumahwarga, sebagai bentuk aplikasi pemanfaatan lahan pekarangan. Bukan itu saja, diantara warga Desa Ngadirejo juga ada warga yang memanfaatkan pekarangannya untuk budidaya ikan lele. Dengan menggunakan jaring yang telah disediakan, istri wakil bupati madiun ini pun juga langsung menangkap ikan dari sebuah kolam terpal milik warga.

Diketahui, pelaksanaan program TP PKK Desa Ngadirejo, masuk 5 besar di Kabupaten Madiun. Diharapkan TP PKK di seluruh wilayah Kabupaten Madiun dapat terus meningkatkan sinergi dan kreativitas dalam melaksanakan 10 program pokok PKK, demi terwujudnya keluarga yang sehat, sejahtera, dan mandiri.(iw/IR)

Read More

Sempat Hilang 9 Hari, Risma Ditemukan di Semarang

Iki Radio - Renanda Maharani Kharisma Wardhana (20), putri semata wayang pasangan Linda Purwati dan Mulawardhana, warga Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, akhirnya ditemukan.

Linda (45) ibunda Risma menunjukan foto saat masih berusaha mencari keberadaan anaknya.

Risma -panggilan Renanda- ditemukan di sebuah tempat di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu (12/11/2025).

“Saya sampaikan banyak terima kasih kepada Polres Madiun Kota dan semua pihak yang sudah membantu mencari anak saya hingga ketemu. Dan terima kasih semua pihak yang membantu menjemput anak kami hingga tiba di Kota Madiun dalam kondisi sehat dan selamat,” ucap Linda.

Kapolsek Kartoharjo, Kompol Mujo Prajoko, menjelaskan bahwa laporan pertama diterima pada 4 November 2025. 

"Saat itu, pihak keluarga melapor karena Renanda belum pulang setelah berpamitan untuk mengikuti kegiatan pengajian, kemudian kami tindak lanjuti dengan serangkaian penyelidikan, keterangan saksi dan lainnya. Alhamdulillah ini ditemukan di Semarang," kata Mujo Prajoko, Kamis (13/11/2025).

Dijelaskan, sejauh ini belum diketahui penyebab korban (Risma) meninggalkan rumah. Namun dipastikan bukan kasus penculikan.

"Memang anak ini meninggalkan rumah tanpa izin. Dan indikasi penculikan belum ada,” jelas Mujo.

Kini, Risma sudah kembali bersama keluarganya. Keluargapun berjanji akan mendampingi Risma setiap saat agar kasus ini tidak terulang lagi.

"Terima kasih kepada warga dan anggota di lapangan yang telah bekerjasama dengan cepat. Kasus ini menunjukkan pentingnya sinergi antara kepolisian, masyarakat, dan media sosial dalam menyebarkan informasi secara cepat dan akurat," ujar Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto.(Red)

Read More

Kapolsek Manguharjo Sambangi Lapas Pemuda Madiun, Ada Apa ?

Iki Radio - Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Manguharjo Polres Madiun Kota, sambang ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda Kelas IIA Madiun, Kamis (13/11/2025).

Kapolsek Manguharjo Polres Madiun Kota, Kompol Lilik Sulastri, saat berbincang dengan Kalapas Kelas IIA Pemuda Madiun, Kamis (13/11/2025). (Foto : Lapas Madiun)

Kegiatan ini merupakan salah satu langkah awal dan upaya mempererat sinergitas antar instansi. 

“Sebagai Kapolsek yang baru, kami ingin menjalin hubungan baik dengan seluruh instansi di wilayah hukum kami, termasuk Lapas Pemuda Madiun. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan suasana aman dan harmonis di masyarakat,” ujar Kapolsek Manguharjo, Kompol Lilik Sulastri.

Melalui kegiatan ini, kedua pihak berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dalam berbagai bidang, baik keamanan, pembinaan, maupun pelayanan publik, guna mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan produktif di wilayah Madiun. 

Sementara itu Kalapas Wahyu Susetyo menyampaikan apresiasi atas silaturahmi yang dilakukan jajaran Polsek Manguharjo. Ia menilai langkah tersebut menjadi bentuk nyata komitmen sinergi antarpenegak hukum di wilayah Madiun.

“Kami menyambut baik kunjungan Ibu Kapolsek beserta jajaran. Silaturahmi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi, menjaga koordinasi, serta memastikan situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif di lingkungan Pemasyarakatan,” ujarnya.

Pertemuan berlangsung di area Cangkrukan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lapas Pemuda Madiun. 

Pertemuan ini menjadi ajang perkenalan sekaligus memperkuat hubungan koordinatif antara Lapas Pemuda Madiun dan jajaran Polsek Manguharjo, khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung pelaksanaan pembinaan terhadap Warga Binaan Lapas.(iw/IR)

Read More

Tingkatkan Layanan, TP PKK Madiun Akan Terapkan SIM PKK

Iki Radio - Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) bertekat untuk segera bisa mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK. Sebab dengan adanya SIM PKK, kegiatan dan administrasi program-program PKK, dapat dilaksanakan lebih mudah dan efisien.

Hal ini disampaikan Ketua TP PKK Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto saat menghadiri peluncuran (launching) Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK, di Kediri, Selasa, (11/11/2025).

Menurutnya, hal ini sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

"Ini merupakan wujud komitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Dengan SIM PKK akan membawa banyak manfaat positif, sehingga efisiensi kerja dapat tercapai.

“Semoga inovasi ini bisa segera kami implementasikan dan memberikan manfaat positif, sehingga efisiensi kerja dapat tercapai dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” lanjutnya.

Sementara peluncuran SIM PKK ini, dihadiri Ketua TP PKK Jawa Timur, Arumi Bachsin, serta perwakilan TP PKK Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur.

“Dengan adanya aplikasi SIM PKK ini, kami berharap kegiatan dan administrasi program-program PKK dapat mempermudah dan meningkatkan efisiensi waktu dalam pelaksanaannya. Ini adalah sebuah langkah maju yang signifikan dalam digitalisasi organisasi kita,” jelas Arumi Bachsin.

SIM PKK ini dinilai sebagai terobosan digital dalam upaya memodernisasi tata kelola program-program PKK.(iw/IR)

Read More

Sertifikat Halal Jadi Jalan Kebaikan dan Kedaulatan Ekonomi

Iki Radio - Program sertifikasi halal gratis yang dijalankan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bukan sekadar pemenuhan regulasi. Lebih dari itu, kebijakan ini menjadi instrumen nyata dalam menebar kebaikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kedaulatan ekonomi bangsa.

Pelaksanaan program Sertifikasi Halal memberdayakan ribuan Pendamping Proses Produk Halal (PPH). (Foto Humas BPJPH)

Semangat tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk menebar kebaikan, menghapus kemiskinan, dan menegakkan kedaulatan. Melalui program sertifikasi halal gratis, pemerintah menegaskan keberpihakan nyata kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di seluruh tanah air.

Dirancang dalam skema Self Declare, program ini membuka peluang bagi jutaan pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikat halal tanpa biaya. Tak hanya itu, pelaksanaan program juga memberdayakan ribuan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) di berbagai daerah, menciptakan ekosistem ekonomi yang saling menguatkan.  “Program sertifikat halal gratis ini bukan hanya membantu pelaku usaha kecil meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya produk halal,” ujar salah satu Pendamping PPH, Dian Lestari, asal Malang, Jawa Timur, pada Rabu (12/11/2025).

Bagi Dian, program ini membawa perubahan besar dalam hidupnya. Dari seorang ibu rumah tangga, kini ia menjadi pendamping yang aktif membantu pelaku UMK di lingkungannya memperoleh sertifikat halal. “Alhamdulillah, saya bisa membantu banyak pelaku usaha sekaligus mendapatkan penghasilan untuk anak-anak saya. Yang paling membahagiakan, para pelaku UMK kini lebih percaya diri menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas,” ungkapnya.

Program sertifikasi halal gratis memiliki dampak strategis bagi perekonomian nasional. Di satu sisi, sertifikasi halal memperluas akses pasar bagi produk-produk UMK Indonesia, baik di dalam negeri maupun ekspor. Di sisi lain, kebijakan ini memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa melalui tumbuhnya industri halal nasional yang mandiri dan terpercaya.

Nilai sosialnya pun terasa kuat. Program ini menumbuhkan budaya gotong royong, memperkuat solidaritas ekonomi rakyat, dan menegaskan kehadiran negara dalam memberikan keadilan ekonomi bagi masyarakat kecil.  “Halal bukan sekadar label, tetapi simbol kebaikan dan kemandirian bangsa,” tegas pernyataan resmi BPJPH.

Lembaga tersebut menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jangkauan sertifikasi halal gratis serta memperkuat kapasitas para pendamping halal di seluruh Indonesia melalui kolaborasi lintas sektor—mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendamping, hingga komunitas pelaku usaha.

BPJPH juga memastikan seluruh proses sertifikasi halal berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Program sertifikasi halal gratis merupakan bagian dari transformasi nasional menuju ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini sejalan dengan dua poin Asta Cita pemerintahan Prabowo–Gibran:, Meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kemandirian ekonomi berbasis UMKM. Membangun ekonomi berdikari yang berlandaskan nilai kebangsaan dan keadilan sosial.

Dari tangan-tangan para pendamping halal seperti Dian Lestari, semangat kebaikan itu terus menyebar. Label halal kini tak hanya menjadi simbol mutu produk, tetapi juga lambang keberdayaan rakyat kecil dalam menjaga kedaulatan ekonomi bangsa.

Read More

Generasi Sehat, Masa Depan Hebat: Semangat HKN ke-61 Dorong Akselerasi Transformasi Kesehatan

Iki Radio - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa 84 juta anak Indonesia hari ini adalah generasi yang akan mencapai usia produktif pada 2045, tepat satu abad Indonesia merdeka. Dua dekade ke depan akan menjadi masa penentu untuk memastikan mereka tumbuh sebagai generasi yang sehat, tangguh, dan unggul.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat memberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan terbaik dalam pelayanan kesehatan. (Foto: Kemenkes)

“Kualitas kesehatan hari ini akan menentukan peradaban bangsa di masa depan,” tegas Menkes dalam Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Peringatan HKN tahun ini mengusung tema “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat”, yang menjadi seruan kolektif untuk mengubah paradigma dari sekadar mengobati orang sakit menjadi menjaga agar masyarakat tetap sehat. Empat tahun terakhir, Indonesia menapaki Transformasi Kesehatan Nasional sebagai fondasi menuju masa depan yang lebih kuat dan merata.

Menkes mengatakan, dalam kurun satu tahun, tiga program Quick Win Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan telah menunjukkan hasil signifikan. Lebih dari 52 juta penduduk mengikuti Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai upaya deteksi dini penyakit tidak menular. Program ini juga berdampak pada peningkatan cakupan skrining tuberkulosis, yang kini telah menjangkau lebih dari 20 juta orang.

Sejalan dengan upaya pencegahan tersebut, pembangunan rumah sakit di berbagai daerah terus dipercepat. Pada 2025, 32 dari 66 rumah sakit daerah tipe D akan ditingkatkan menjadi tipe C, untuk memastikan kualitas layanan kesehatan yang merata dan mudah diakses seluruh masyarakat.  “Transformasi kesehatan harus digerakkan untuk menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, berkualitas, dan terjangkau,” tutur Menkes.

Enam Pilar Transformasi Kesehatan Bergerak Nyata

Menkes menjabarkan, enam pilar Transformasi Kesehatan Indonesia kini telah menunjukkan capaian konkret hasil kolaborasi lintas sektor:

1. Transformasi Layanan Primer.

Sebanyak 8.349 puskesmas telah mengintegrasikan layanan primer. Untuk pertama kalinya, prevalensi stunting balita turun di bawah 20 persen, yakni 19,8 persen. Lebih dari 324 ribu kader kesehatan di posyandu telah dilatih dengan 25 keterampilan dasar. Sistem surveilans penyakit kini lebih cepat dan terintegrasi di seluruh provinsi serta 514 kabupaten/kota.

2. Transformasi Layanan Rujukan.

Pengampuan penyakit prioritas seperti kanker, jantung, stroke, ginjal, dan ibu-anak terus diperkuat. Kini, 29 provinsi sudah mampu melakukan operasi bedah jantung terbuka, 29 provinsi dapat melakukan clipping aneurisma, dan 8 provinsi mampu melaksanakan bypass otak.

3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan.

Produksi dalam negeri menunjukkan lompatan besar: 10 dari 14 antigen vaksin imunisasi rutin telah diproduksi di Indonesia; jumlah produsen vaksin meningkat dari 1 menjadi 4 perusahaan. Selain itu, 10 bahan baku obat utama dan 9 dari 10 alat kesehatan berbelanja terbesar kini juga telah mampu diproduksi di dalam negeri.

4. Transformasi Pembiayaan Kesehatan.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini mencakup 268 juta penduduk atau hampir seluruh warga Indonesia. Sekitar 36 persen dari belanja kesehatan nasional kini ditanggung oleh asuransi kesehatan, melindungi masyarakat dari risiko finansial akibat penyakit.

5. Transformasi SDM Kesehatan.

Sebanyak 61 persen puskesmas sudah memiliki tenaga kesehatan sesuai standar, dan 74 persen RSUD dilengkapi 7 dokter spesialis dasar. Pemerintah juga memperluas beasiswa tenaga medis, membuka 500 rumah sakit pendidikan utama, serta mengirim lebih dari 100 dokter Indonesia belajar ke luar negeri dalam bidang stroke, jantung, dan kanker.

6. Transformasi Teknologi Kesehatan.

Aplikasi SATUSEHAT Mobile, hasil pengembangan dari PeduliLindungi, kini terintegrasi dengan program Cek Kesehatan Gratis. Lebih dari 10.000 puskesmas, 15.000 klinik, 3.200 rumah sakit, dan ribuan apotek telah tersambung ke sistem digital nasional. Melalui teknologi kecerdasan buatan (AI) dan analisis data genomik, Kemenkes mengembangkan layanan kedokteran presisi guna mendeteksi risiko genetik penyakit seperti kanker, diabetes, dan kolesterol.

Selain aspek pelayanan dan teknologi, transformasi kesehatan juga menyentuh perubahan budaya kerja birokrasi. Menkes mengajak seluruh jajaran Kemenkes dan pemerintah daerah untuk bekerja dengan integritas, transparansi, dan semangat melayani.  “Kita butuh birokrasi yang jujur, akuntabel, dan melayani dengan hati. Transformasi kesehatan tidak hanya tentang teknologi, tapi juga perubahan budaya dan pola pikir,” ujar Menkes.

Dalam kesempatan tersebut, Menkes juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, dan kader kesehatan di seluruh pelosok negeri.

Mereka dinilai sebagai penjaga nyawa dan penegak martabat bangsa yang berperan besar dalam mewujudkan masyarakat sehat.  “Perjalanan menuju Indonesia Sehat adalah perjalanan panjang dan penuh harapan. Mari kita mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Dari individu yang sehat akan lahir bangsa yang kuat,” pesan Menkes.

Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61 merupakan momentum refleksi dan ajakan nasional untuk melanjutkan agenda besar Transformasi Kesehatan Indonesia. Dengan semangat “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat,” seluruh komponen bangsa diajak meneguhkan komitmen mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Read More

Wabup Madiun : Kesehatan Merupakan Investasi Terbesar Suatu Bangsa

Iki Radio - Kesehatan menjadi salah satu investasi terbesar bangsa, utamanya bagi generasi penerus yang nantinya akan melanjutkan perjalanan bangsa.

Pelepasan balon ke udara oleh Wakil Bupati Madiun, menandai peringatan HKN ke 61 di Kabupaten Madiun, Rabu (12/11/2025)

Demikian disampaikan Wakil Bupati Madiun, dr Purnomo Hadi, saat memimpin apel peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 61, di halaman kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Rabu (12/11/2025).

Dalam membacakan sambutan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, saat apel HKN ke 61, dr. Pur -sapaan Wakil Bupati Madiun- menegaskan, pentingnya menciptakan generasi penerus yang sehat, karena generasi muda itu adalah menjadi penggerak perjuangan bangsa.

“Investasi terbesar suatu bangsa adalah pada kesehatan generasinya, terutama generasi muda yang akan menjadi penerus dan penggerak Indonesia di masa depan,”kata dr Pur.

Menurut Wabup Madiun yang sangat berpengalaman di bidang kesehatan, bahwa kesehatan menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Sehingga tidak salah bila menempatkan kesehatan sebagai faktor utama dalam membentuk generasi unggul dan berdaya saing. 

“Dengan generasi yang sehat, penuh semangat, dan memiliki mental berjuang, insyaallah Indonesia Emas 2045 akan tercapai,” lanjutnya.

Lebih lanjut, dalam apel yang dihadiri seluruh unsur kesehatan daerah, diantaranya kepala puskesmas, direktur rumah sakit, organisasi profesi tenaga medis, hingga stakeholder bidang kesehatan, dr Pur mengajak seluruh elemen, utamanya tenaga kesehatan di Kabupaten Madiun, untuk bisa bersama sama memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Kita adalah abdi negara dan pelayan masyarakat. Di Hari Kesehatan Nasional ini, mari kita satukan tekad memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Madiun,” tambahnya.

Sementara dalam peringatan HKN 2025 mengusung tema "Generasi Sehat, Masa Depan Hebat".(iw/IR)

Read More

Usulan Badan Hukum Persero BPR Madiun Bentuk Penyesuaian

Iki Radio - Rencana perubahan status badan hukum Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kabupaten Madiun, dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Peseroan Daerah (Perseroda) merupakan upaya penyesuaian terhadap regulasi.

Direktur utama BPR Kabupaten Madiun, Velly Murdianto menyampaikan, dengan perubahan badan hukum itu akan lebih meningkatkan kemandirian BPR sebagai penggerak sektor keuangan di Madiun.

"Perubahan status badan hukum BPR itu adalah sebuah keharusan guna penyesuaian secara aturan. Secara aturan sudah jelas dalam UU Nomor 4 Tahun 2023, tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK), dan Permendagri Nomor 4 tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat milik pemerintah daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah milik Pemerintah Daerah," katanya, Selasa (11/11/2025)..

Bahkan, dalam organisasi bank milik pemerintah daerah (Perbamida) sudah banyak BPR yang berstatus perseroan.

"Dengan perubahan status badan hukum itu akan menunjukan kemandirian (BPR), sehingga harapannya bisa lebih memberikan manfaat bagi masyarakat," imbuhnya.

Dijelaskan, ketika nanti status badan hukum BPR menjadi persero, bentuk penyertaan modal pemda ke BPR dalam bentuk saham, yang mayoritas nanti tetap dari Pemkab Madiun.

"Permodalan berupa saham, mayoritas saham pemkab (Madiun). Saat ini sedang diatur 99 persen saham milik pemkab Madiun," jelasnya.

Sedangkan untuk yang 1 persen, bisa dari pihak lain yang berbadan hukum, misalnya koperasi.

"Harapannya nanti bank daerah bisa menjadi motor penggerak sektor keuangan di Madiun. Misalnya untuk penyaluran anggaran program pemerintah. Saat ini misalnya untuk anggaran desa itu sudah lewat kita (BPR)," pungkasnya.

Diketahui saat ini, Pemerintah Kabupaten Madiun tengah menyiapkan peraturan daerah tentang perubahan status badan hukum BPR, dan penyertaan modal BPR, yang masih dalam pembahasan antara eksekutif dan legislatif.(iw/IR)

Read More