Peringati Hari Santri, ASN Banyuwangi Wajib Pakai Sarung dan Peci Selama Tiga Hari

Iki Radio - Memperingati Hari Santri Nasional 2025, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengeluarkan kebijakan khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), di lingkungan Pemkab Banyuwangi diwajibkan mengenakan busana bernuansa santri, termasuk sarung dan peci bagi pria, serta busana muslimah putih bagi perempuan, selama tiga hari, mulai 21 hingga 23 Oktober 2025.

Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Banyuwangi, Guntur Priambodo, sebagai tindak lanjut dari arahan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. 

Ipuk mengatakan kebijakan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap perjuangan ulama dan santri.

“Kita bersama ingin memberikan penghormatan terhadap jasa para ulama dan santri dalam NKRI, utamanya perjuangan di Bumi Blambangan,” ujar Ipuk, Selasa (21/10/2025).

Kebijakan ini juga diharapkan menjadi momentum bagi ASN untuk meneladani semangat juang, sikap kebersamaan, kesederhanaan, dan solidaritas sebagaimana yang ditunjukkan para santri.

Selain itu menurut Ipuk kebijakan ini juga ungkapan apresiasi terhadap pesantren, yang telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan daerah, terutama dalam pendidikan dan pembentukan karakter masyarakat.

“Kami banyak berutang budi dengan pesantren. Pesantren telah banyak berkontribusi, khususnya dalam mendidik masyarakat, menjaga akhlak dan budi pekerti,” kata Ipuk.

Ipuk menambahkan meski pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal, namun Pemkab Banyuwangi tetap berkomitmen mendukung pengembangan pesantren agar terus berperan aktif dalam membangun sumber daya manusia yang berakhlak dan berdaya saing.

"Ini sesuai dengan tema peringatan Hari Santri tahun ini adalah Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Dunia," tambah Ipuk.

Dalam surat edaran itu dijelaskan, ASN pria muslim wajib memakai baju muslim putih, songkok hitam, dan sarung dengan warna bebas. Sementara ASN perempuan muslim diwajibkan mengenakan baju muslimah putih, rok panjang, serta kerudung berwarna hitam.

Bagi ASN non muslim, ketentuannya disesuaikan dengan menggunakan kemeja putih, celana hitam untuk pria, dan rok panjang hitam bagi wanita.

“Meski menggunakan sarung dalam bekerja, insyaallah layanan tetap bisa maksimal untuk masyarakat,” tambahnya. (*)

Read More

Efisien dan Transparan, Kinerja Keuangan Banda Aceh Raih Peringkat Dua Nasional

Iki Radio - Pemerintah Kota Banda Aceh kembali mencatat prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras dan Inflasi Daerah pada Senin (20/10/2025), realisasi belanja Pemko Banda Aceh menjadi yang tertinggi di Provinsi Aceh dan menempati peringkat kedua tertinggi secara nasional untuk tahun anggaran 2025.

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras dan Inflasi Daerah

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyebut capaian tersebut sebagai hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemko yang berorientasi pada kinerja, kolaborasi, dan akuntabilitas.

"Alhamdulillah, ini adalah buah dari kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah. Kita ingin memastikan APBK bukan sekadar angka dalam dokumen, tetapi menjadi instrumen nyata untuk mempercepat pembangunan dan menghadirkan kesejahteraan bagi warga Banda Aceh,” ujar Illiza.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik harus sejalan dengan prinsip transparansi dan keberpihakan kepada masyarakat. "Kita ingin setiap belanja pemerintah memberi dampak nyata memperbaiki layanan publik, membuka ruang ekonomi, dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat,” ucapnya.

Illiza menambahkan, capaian ini menjadi dorongan untuk terus meningkatkan disiplin fiskal dan inovasi dalam perencanaan pembangunan.

"Insyaallah, capaian ini bukan akhir, melainkan motivasi agar kita terus bekerja dengan semangat Banda Aceh Kolaborasi, menghadirkan pemerintahan yang efisien, responsif, dan berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh, Alriandi Adiwinata, menjelaskan bahwa capaian tersebut mencerminkan komitmen kuat Pemko Banda Aceh dalam menjaga efisiensi dan mempercepat penyerapan anggaran di tengah dinamika ekonomi.

"Per 17 Oktober 2025, realisasi belanja Pemko Banda Aceh telah mencapai Rp1,02 triliun atau sekitar 71,02 persen dari total anggaran belanja daerah. Capaian ini tidak hanya tertinggi di Aceh, tetapi juga menjadi bukti efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Banda Aceh,” ujar Alriandi.

Selain itu, dari sisi pendapatan daerah, Banda Aceh juga mencatat kinerja positif dengan realisasi mencapai Rp1,43 triliun atau 76,10 persen dari target 2025. Menurut Alriandi, hal ini menunjukkan tata kelola keuangan yang sehat, di mana belanja daerah tetap sejalan dengan kemampuan fiskal berkelanjutan.

"Kinerja pendapatan yang baik menjadi dasar bagi belanja yang optimal. Prinsip kami bukan sekadar cepat membelanjakan, tetapi tepat sasaran dan memberi dampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.

Kemendagri juga menyoroti korelasi positif antara percepatan realisasi belanja dan pengendalian inflasi. Pemko Banda Aceh dinilai berhasil menjaga keseimbangan kedua aspek tersebut, meningkatkan daya beli masyarakat melalui belanja produktif sekaligus memastikan stabilitas harga bahan pokok.

Capaian ini memperkuat posisi Banda Aceh sebagai salah satu daerah dengan tata kelola fiskal paling efisien di Indonesia. Dengan serapan anggaran yang tinggi, Pemko mampu mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.

Menutup pernyataannya, Alriandi menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas kinerja kolaboratif yang konsisten. "Kita akan terus menjaga ritme positif ini hingga akhir tahun anggaran. Target kami bukan hanya mempertahankan posisi terbaik, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali menjadi manfaat bagi masyarakat Banda Aceh,” tegasnya.

Read More

Diskominfotik Gorontalo Bekali Persit dengan Literasi Digital

Iki Radio - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Gorontalo mendorong pentingnya literasi digital bagi Persatuan Istri Tentara (Persit) Kartika Chandra Kirana (KCK) Koorcabrem 133 XIII/Merdeka.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfotik Provinsi Gorontalo, Zakiya Moh. Baserewan, saat menjadi narasumber pada kegiatan Pertemuan Gabungan Persit/KCK Koorcabrem 133 XIII/Merdeka, yang berlangsung di Aula Kusno Danupoyo, Makorem 133/NW Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Selasa (21/10/2025).

Zakiya mengatakan,  kecakapan digital merupakan kemampuan pengguna dalam memanfaatkan berbagai media digital.

Seperti perangkat komunikasi dan jaringan internet, secara bijak dan produktif.

“Di era media sosial saat ini, hoaks memang masih ada, tetapi masyarakat sudah semakin cerdas. Perlu kita lakukan hanyalah membiasakan diri untuk cek dan ricek kebenaran informasi sebelum membagikan,” ujar Zakiya.

Ia memaparkan empat pilar literasi digital, yaitu Digital Skills (keterampilan digital), Digital Ethics (etika digital), Digital Culture (budaya digital), dan Digital Safety (keamanan digital).

Keempat pilar tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang tangguh dan bertanggung jawab di ruang digital.

Zakiya mengingatkan para ibu untuk lebih aktif mengawasi aktivitas digital anak-anak.

Salah satunya, dengan memeriksa riwayat penelusuran internet dan menggunakan aplikasi kontrol orang tua untuk mencegah paparan konten yang tidak pantas.

“Selain pengawasan digital, jangan lupa hadirkan sentuhan fisik dan kasih sayang. Karena dunia digital seringkali menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh,” katanya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pj Ketua Persit KCK Koorcabrem 133 NW, Ririn Surait, serta jajaran pengurus persit lainnya. 

Read More

Seminar Hari Santri di Tuban, Santri Gen-Z Bersiap Hadapi Dunia

Iki Radio - Memperingati Hari Santri Nasional 2025, KUA Revitalisasi Kecamatan Tuban menyelenggarakan Seminar Santri di Aula Ma’had Hidayatun Najah Tuban, Selasa (21/10/2025).

Mengusung tema "Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia: Peran Santri Gen-Z dalam Menjaga Nilai Kebangsaan dan Menyongsong Panggung Dunia", kegiatan ini berlangsung khidmat dan diikuti ratusan santri yang antusias menyimak materi seputar kebangsaan dan peran generasi muda di era global.

Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Hari Santri, yang dipimpin oleh para santri Ma’had Hidayatun Najah.

Ketua Yayasan Hidayatun Najah Tuban, M. Fauzi, menekankan pentingnya semangat nasionalisme dan moderasi beragama di kalangan santri. Acara ini dibuka oleh Plt. Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Tuban, Lukman Hakim, yang mengapresiasi sinergi KUA Revitalisasi Tuban dengan lembaga pendidikan dalam membentuk karakter santri yang kuat, berkontribusi untuk bangsa, serta menjadi pelopor moderasi beragama.

Seminar menghadirkan dua narasumber inspiratif: Wakil Ketua DPRD Tuban, Miyadi, dan Plt. Kepala KUA Revitalisasi Kecamatan Tuban, Akhmat Iswoyo. Keduanya mendorong para santri Gen-Z untuk memahami peran strategis mereka dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan global.

Selain seminar, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan layanan kesehatan gratis bekerja sama dengan Puskesmas Tuban. Pemeriksaan meliputi cek mata, telinga, gula darah, HB, hingga imunisasi. Sebanyak 344 santri memperoleh layanan tersebut sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan santri.

Turut hadir para penyuluh agama KUA Tuban yang mendukung penuh program pembinaan karakter santri. Kehadiran mereka merupakan bagian dari komitmen KUA Revitalisasi dalam memperkuat nilai kebangsaan di lingkungan pendidikan keagamaan.

Melalui kegiatan ini, KUA Revitalisasi Tuban berharap para santri tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu dan iman, tetapi juga sehat, berkarakter, dan siap berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang berperadaban dunia.

Sebagai puncak peringatan Hari Santri Tahun 2025, akan digelar Apel Santri pada Rabu (22/10/2025) di Alun-alun Tuban, yang akan dipimpin oleh Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, dan dihadiri ribuan santri dari berbagai wilayah. 

Read More

Kalteng Dorong Akses Informasi Publik bagi Disabilitas

Iki Radio - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) menggelar kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas di Aula Kanderang Tingang, Kantor Diskominfosantik Kalteng, Selasa (21/10/2025).

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah Erwindy pada kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas. 

Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan pemaparan mengenai prinsip keterbukaan informasi publik, aksesibilitas layanan informasi, serta peran pemerintah dalam menjamin hak masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, atas informasi yang terbuka dan dapat diakses.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfosantik Kalteng, Erwindy, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan institusional pemerintah dalam menghadirkan layanan informasi yang inklusif.

“Ini adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang inklusif. Dengan melibatkan teman-teman penyandang disabilitas, kami ingin memastikan bahwa hak atas informasi bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi,” ujar Erwindy.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat peran penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat yang aktif dan berdaya dalam mengakses serta menyebarluaskan informasi publik.

“Harapannya, kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan secara berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi seluruh penyandang disabilitas di Kalimantan Tengah,” tambahnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta penyandang disabilitas dari berbagai latar belakang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap melalui inisiatif ini, keterbukaan informasi publik yang ramah disabilitas dapat terwujud, sejalan dengan upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

 

Read More

DPD Partai Golkar Kabupaten Madiun, Siap Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia

Iki Radio - Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) pada tahun 2025 ini, mengambil tema "Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia". 

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Madiun, siap untuk mendukung tema tersebut dengan melakukan berbagai langkah serta upaya, sesuai dengan program kerja partai. Hal tersebut disampaikan melalui display (gambar), mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional dibawah ini.

Diketahui, Partai Golkar pada bulan Oktober ini genap berusia 61 tahun. Tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2025 kemarin. Berbagai kegiatan sosial dilaksanakan, sebagai bentuk kepedulian pada rakyat.

Baca : 

Sederhana Penuh Makna, Rayakan HUT ke 61, DPD Partai Golkar Madiun Santuni Anak Yatim dan Berbagi Sembako

Read More

12 Kepala Puskesmas, Dilantik Sebagai Pembina Saka Bakti Husada Madiun

Iki Radio - Wakil Bupati Madiun, dr Purnomo Hadi, selaku Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Madiun, melantik Kepengurusan Saka Bakti Husada Kabupaten Madiun, di Gedung Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kabupaten Madiun, Selasa (21/10/2025).

Ketua Kwarcab Kabupaten Madiun, Kak Purnomo Hadi, saat diwawancarai media usai pelantikan Pengurus Saka Bakti Husada Kabupaten Madiun, Selasa (21/10/2025)

Pelantikan pengurus mulai dari Majelis Pembimbing (Mabi), Pimpinan Saka (Pinsaka), Instruktur dan Pamong Saka, hingga Dewan Saka dan Krida di tingkat anggota. 

Saka Bakti Husada (SBH) adalah Satuan Karya Pramuka yang berfokus pada bidang kesehatan. Tujuannya adalah untuk membentuk kader kesehatan yang dapat membantu menyebarkan gaya hidup sehat di masyarakat, dengan kegiatan yang terbagi dalam enam krida atau bidang. 

Mulai dari Krida Bina Lingkungan Sehat, Krida Bina Keluarga Sehat, Krida Penanggulangan Penyakit, Krida Bina Gizi, Krida Bina Obat, dan Krida Bina Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Kesemuanya bertujuan untuk membina pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman di bidang kesehatan untuk meningkatkan kesadaran hidup sehat di masyarakat, serta membentuk kader pembangunan kesehatan. 

“Anggota SBH terdiri dari Pramuka Penegak dan Pandega dari Gugus Depan di wilayah masing-masing. Kita lantik 12 Kepala Puskesmas sebagai pembina Saka Bakti Husada sehingga mereka akan memberikan pengetahuannya pada Pramuka, baik untuk tingkat Pramuka Penegak dan Pandega,” kata Kak Purnomo Hadi, Ketua Kwarcab Kabupaten Madiun. 

Para tenaga kesehatan yang terlibat dalam Satuan Karya Bakti Husada ini, diharapkan bisa memberikan pengetahuannya untuk seluruh anggota SBH.

“Jadi nanti saya suruh untuk sosialisasi tentang PPGD (Pertolongan Pertama pada Gawat Darurat). Contohnya jika ada kasus kecelakaan, jangan sampai nanti menolong tapi malah mencelakai,” tambahnya.

Sementara itu adanya program dari pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan, seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta Makan Bergizi Gratis (MBG), diharapkan anggota Saka Bakti Husada juga memiliki peran.

“Mereka (Pramuka) nanti akan kita libatkan untuk bersinergi memberikan kebaikan bagi masyarakat di Kabupaten Madiun,” pungkasnya.

 

 

 

Read More

Akad Massal KPR Subsidi Bersama BTN-Developer, Bentuk Kolaborasi Sukseskan Program Presiden

Iki Radio - Mendukung program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) oleh Presiden Prabowo, sejumlah stake holder di Banyuwangi gencar mereliasasikan program tersebut. 

Bank BTN bersama pengembang perumahan (developer) menggelar akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi, Minggu (19/10/2025) dan disaksikan langsung Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani

Acara ini berlangsung di area Community & Food Day (CFD) Jalan A. Yani depan Kantor Pemkab Banyuwangi, diikuti 37 penerima KPR subsidi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Akad massal tersebut merupakan bagian dari dukungan daerah terhadap program Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Program MBR ini adalah program Bapak Presiden. Maka kita perlu dukung dan kolaborasi bersama agar bisa menyukseskan kegiatan ini,” ujar Ipuk.

Ipuk berharap Bank BTN bersama para pengembang terus memperluas kolaborasi agar masyarakat Banyuwangi semakin mudah memiliki rumah layak huni dengan cicilan ringan.

“Semoga Bank BTN terus dapat memfasilitasi program ini. Sehingga, semakin banyak masyarakat Banyuwangi yang mendapatkan atau memiliki rumah layak huni dengan angsuran yang ringan dan juga mudah,” jelasnya.

Branch Manager BTN Cabang Banyuwangi, Ginanjar Fahmi Pratama menyampaikan, penyaluran KPR FLPP BTN selama 2025 di Banyuwangi mencapai 800 unit rumah dengan target di atas 1.000 unit tahun ini, dan akan terus bertambah setiap tahunnya.

"Sebagai penyalur utama KPR subsidi, BTN berkomitmen terus melayani masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk sektor informal," ujar Anjar sapaan akrabnya.

Melalui sinergi antara perbankan, pengembang, dan pemerintah daerah, BTN optimis target Presiden Prabowo membangun 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat terwujud. "Kami berharap kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jatim Komisariat Banyuwangi, Rindar Suhardiansyah, menilai sektor properti di Banyuwangi tumbuh pesat.

Pertumbuhan tersebut, katanya, berdampak positif karena sektor properti mampu menggerakkan lebih dari 80 sektor turunan, mulai konstruksi hingga industri furnitur rumah tangga.

“Program KPR bersubsidi ini sangat membantu. Bunganya hanya lima persen dan kuotanya nasional mencapai lebih dari 200 ribu unit,” jelas Rindar.

Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Korwil Banyuwangi, Fajar Susanto, menambahkan program BTN sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang sebelumnya kesulitan memiliki rumah sendiri.

“Alhamdulillah, fasilitas pembelian rumah KPR-MBR kini makin terbuka luas. Ini sangat membantu warga kelas bawah,” ujar Fajar.

Ia menjelaskan, anggota Apersi tersebar dari utara hingga selatan Banyuwangi dan mampu menjual hingga seratus unit rumah per bulan.

“Dalam setahun bisa mencapai 500 hingga 1000 unit rumah. Terimakasih pemerintah daerah yang terus mempermudah proses perizinan, sehingga pembangunan makin lancar,” imbuhnya.

Sementara itu, Bimantara (29), warga Kelurahan Panderejo, Kecamatan Banyuwangi, mengaku senang mengikuti program ini dan baru saja menyelesaikan akad di komplek perumahan Cemara Sari Residence.

“Prosesnya cepat dan mudah, tidak berbelit-belit. Cicilan juga terjangkau, sekitar satu jutaan per bulan,” ujar Bimantara.

Baginya, memiliki rumah menjadi langkah awal menata masa depan. “Program ini membantu harapan masyarakat berpenghasilan rendah untuk punya rumah sendiri. Meskipun mencicil, tapi masih terjangkau,” tambahnya. (*)

Read More

Museum Rajekwesi, Simbol Baru Kebanggaan dan Warisan Budaya Bojonegoro

Iki Radio - Museum Rajekwesi resmi dibuka bertepatan dengan puncak peringatan Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke-348, pada Senin (20/10/2025).

Dengan hadirnya Museum Rajekwesi, Bojonegoro kini memiliki ruang publik yang tidak hanya melestarikan masa lalu, tetapi juga menginspirasi generasi masa depan untuk mencintai budaya, mengenal sejarah, dan membangun identitas daerah yang kuat.

Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menandatangani prasasti peresmian Museum Rajekwesi Bojonegoro, Senin (20/10/2025)

“Museum ini bukan hanya tempat menyimpan barang, tetapi juga refleksi bagi generasi muda untuk belajar, mengenal tokoh budaya, dan memahami perjalanan Bojonegoro hingga masa kini dan mendatang,” ujar Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono.

Usai prosesi peresmian, rombongan meninjau isi museum yang terbagi ke dalam beberapa ruang tematik.

Di Ruang Prasejarah, pengunjung dapat melihat koleksi fosil gigi hiu purba, fosil cangkang kerang, hingga tulang gajah purba yang ditemukan di wilayah Bojonegoro.

Selanjutnya, Ruang Hindu-Buddha menampilkan sejumlah prasasti bersejarah, termasuk Prasasti Adan-Adan, yang menjadi salah satu koleksi unggulan museum ini.

Selain itu, museum juga memiliki Ruang Pertanian yang menampilkan alat-alat tradisional seperti pacul dan ani-ani simbol kehidupan agraris masyarakat Bojonegoro di masa lampau. Tak hanya itu, tersedia pula Ruang Kesenian, Ruang Pertunjukan, serta Ruang Imersif yang menghadirkan pengalaman visual dan interaktif bagi pengunjung.

Ketua Panitia Boyong Museum, Ari Komari, menjelaskan bahwa kegiatan ini juga diisi dengan pameran benda-benda antik, pusaka, batu cincin, patung, dan lukisan yang berkaitan dengan peninggalan sejarah Bojonegoro.

“Kami menghadirkan 30 paguyuban dari dalam dan luar Bojonegoro termasuk dari Madiun, Trenggalek, Madura, Solo, hingga Cirebon. Selain pameran pusaka, ada juga stan UMKM di sepanjang Jalan Pahlawan yang menampilkan produk lokal,” jelas Ari.

Pameran ini akan berlangsung selama tiga hari, mulai 20 hingga 22 Oktober 2025, dan terbuka gratis untuk masyarakat umum. Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap budaya dan sejarah daerahnya.

“Museum adalah aset bangsa. Batu, pusaka, dan peninggalan sejarah harus kita boyong ke museum agar lestari dan bisa diwariskan kepada anak cucu,” katanya.

Read More

Presiden Prabowo Dorong Pengembalian Aset Negara untuk Kesejahteraan Rakyat

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,25 triliun dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada Kementerian Keuangan. Penyerahan tersebut merupakan hasil penanganan perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.

Presiden Prabowo Subianto di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Senin (20/10/2025). 

Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada seluruh jajaran Kejaksaan Agung atas kerja keras, integritas, dan komitmen mereka dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung, yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, dan penyelewengan,” ujar Presiden di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Senin (20/10/2025).

Kepala Negara menegaskan bahwa penyerahan uang pengganti tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat keadilan ekonomi nasional, serta menjadi bukti konkret keberhasilan lembaga penegak hukum dalam memulihkan kerugian negara yang sangat besar.

Menanggapi hal itu, Jaksa Agung, ST Burhanuddin, menyampaikan hasil penegakan hukum terkait perkara korupsi di sektor ekspor CPO. Ia menjelaskan bahwa perkara ini melibatkan tiga korporasi besar, yakni Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group, dengan total kerugian perekonomian negara mencapai Rp17 triliun.

“Kejaksaan telah melakukan penuntutan kepada tiga grup korporasi besar, yaitu Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group. Total kerugian perekonomian negara mencapai Rp17 triliun, dan hari ini kami menyerahkan Rp13,255 triliun kepada negara,” jelas Jaksa Agung.

Burhanuddin menambahkan bahwa masih terdapat selisih sekitar Rp4,4 triliun yang akan diselesaikan melalui mekanisme penundaan pembayaran dengan jaminan aset perusahaan.

“Sisanya akan dibayarkan melalui mekanisme penundaan dengan jaminan aset. Upaya pemulihan kerugian negara ini merupakan bentuk nyata penegakan keadilan ekonomi demi kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Presiden Prabowo menekankan bahwa dana hasil pengembalian tersebut harus dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat luas, termasuk pembangunan pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur ekonomi rakyat.

Ia menilai, keberhasilan Kejaksaan Agung dalam mengembalikan uang negara merupakan bukti nyata sinergi antarlembaga dalam menegakkan hukum dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

“Langkah ini membuktikan bahwa penegakan hukum bukan hanya tentang menghukum, tetapi juga mengembalikan hak rakyat. Ini adalah kemenangan moral dan ekonomi bagi bangsa Indonesia,” ujar Presiden.

Read More