Iki Radio - Pemerintah Kota Banda Aceh kembali mencatat prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras dan Inflasi Daerah pada Senin (20/10/2025), realisasi belanja Pemko Banda Aceh menjadi yang tertinggi di Provinsi Aceh dan menempati peringkat kedua tertinggi secara nasional untuk tahun anggaran 2025.
 |
| Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras dan Inflasi Daerah |
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyebut capaian tersebut sebagai hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemko yang berorientasi pada kinerja, kolaborasi, dan akuntabilitas.
"Alhamdulillah, ini adalah buah dari kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah. Kita ingin memastikan APBK bukan sekadar angka dalam dokumen, tetapi menjadi instrumen nyata untuk mempercepat pembangunan dan menghadirkan kesejahteraan bagi warga Banda Aceh,” ujar Illiza.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik harus sejalan dengan prinsip transparansi dan keberpihakan kepada masyarakat. "Kita ingin setiap belanja pemerintah memberi dampak nyata memperbaiki layanan publik, membuka ruang ekonomi, dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat,” ucapnya.
Illiza menambahkan, capaian ini menjadi dorongan untuk terus meningkatkan disiplin fiskal dan inovasi dalam perencanaan pembangunan.
"Insyaallah, capaian ini bukan akhir, melainkan motivasi agar kita terus bekerja dengan semangat Banda Aceh Kolaborasi, menghadirkan pemerintahan yang efisien, responsif, dan berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.
Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh, Alriandi Adiwinata, menjelaskan bahwa capaian tersebut mencerminkan komitmen kuat Pemko Banda Aceh dalam menjaga efisiensi dan mempercepat penyerapan anggaran di tengah dinamika ekonomi.
"Per 17 Oktober 2025, realisasi belanja Pemko Banda Aceh telah mencapai Rp1,02 triliun atau sekitar 71,02 persen dari total anggaran belanja daerah. Capaian ini tidak hanya tertinggi di Aceh, tetapi juga menjadi bukti efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Banda Aceh,” ujar Alriandi.
Selain itu, dari sisi pendapatan daerah, Banda Aceh juga mencatat kinerja positif dengan realisasi mencapai Rp1,43 triliun atau 76,10 persen dari target 2025. Menurut Alriandi, hal ini menunjukkan tata kelola keuangan yang sehat, di mana belanja daerah tetap sejalan dengan kemampuan fiskal berkelanjutan.
"Kinerja pendapatan yang baik menjadi dasar bagi belanja yang optimal. Prinsip kami bukan sekadar cepat membelanjakan, tetapi tepat sasaran dan memberi dampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Kemendagri juga menyoroti korelasi positif antara percepatan realisasi belanja dan pengendalian inflasi. Pemko Banda Aceh dinilai berhasil menjaga keseimbangan kedua aspek tersebut, meningkatkan daya beli masyarakat melalui belanja produktif sekaligus memastikan stabilitas harga bahan pokok.
Capaian ini memperkuat posisi Banda Aceh sebagai salah satu daerah dengan tata kelola fiskal paling efisien di Indonesia. Dengan serapan anggaran yang tinggi, Pemko mampu mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.
Menutup pernyataannya, Alriandi menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas kinerja kolaboratif yang konsisten. "Kita akan terus menjaga ritme positif ini hingga akhir tahun anggaran. Target kami bukan hanya mempertahankan posisi terbaik, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali menjadi manfaat bagi masyarakat Banda Aceh,” tegasnya.
