Mantap Berhijab, Ashanty akui Sempat Tergoda Baju Lamanya

Iki Radio - Keputusan Ashanty untuk mulai tampil berhijab usai menunaikan ibadah haji bukan pilihan mudah. Istri Anang Hermansyah itu mengaku masih harus menguatkan hati dan istiqomah dalam niatannya untuk menutup aurat.

Sudah sekitar dua bulan sejak kepulangannya dari Tanah Suci, Ashanty mengatakan kini dirinya mulai terbiasa memadukan busana dengan hijab. Meski begitu, ia tak menampik masih sempat tergoda melihat koleksi pakaian lamanya yang sebagian bahkan belum pernah dipakai.

“Udah mulai mix and match baju sama hijab. Memang kemarin pas singkir-singkirin baju-baju yang lama, masih ada labelnya. Pas aku buka-buka, aku kayak, ‘Aduh…’,” ujar Ashanty saat ditemui di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Ashanty mengakui pergulatan batin itu merupakan hal yang manusiawi. Ia merasa sempat berpikir sehingga terkadang muncul keraguan apakah dirinya benar-benar siap menjalani keputusan tersebut.

“Pasti (sempat tergoda). Kita manusia kan ya, manusiawi. Imannya apalagi aku, bukan seperti orang-orang yang benar-benar langsung dapat hidayah terus langsung begitu. Aku tuh benar-benar iman naik turun. ‘Aku siap nggak ya? Aku sanggup nggak ya? Aku bisa nggak ya?’ Tapi ya proses lah. Doain saja semoga bisa terus istiqomah,” tambahnya.

Dalam perjalanannya berhijab, Ashanty akui mendapat dukungan penuh dari keluarga. Putri bungsunya, Arsy, yang lebih dulu mengenakan hijab, bahkan ikut memberi masukan soal gaya berbusana.

Tak hanya Arsy, Aurel Hermansyah juga turut mendukung sang ibu dengan mengirimkan berbagai koleksi hijab.

“Arsy ngajarin juga kayak, ‘Bunda kayaknya lebih cocok pakai jilbab ini, Bunda lebih cocok kayak gini’. Dia juga banyak kasih masukan,” beber dia.

“Dikirimin malah semua produk, semua warna, semua model dikirimin sama Aurel,” sambungnya.

Sementara itu, Anang Hermansyah yang sebelumnya sempat mempertimbangkan faktor pekerjaan menurut Ashanty kini justru menjadi sosok yang paling mendukungnya.

“Yang tadinya dia sebelumnya memang kayak, ‘Bunda nanti aja pakainya, kan kita masih nyanyi, imejnya apa’. Tapi semenjak haji itu Masyaallah Allah benar-benar bikin Mas Anang jadi full support. Kayak, ‘Ya kamu pantas, cocok’. Jadi semoga bukan hanya hijabnya aja, tapi semuanya bisa lebih diperbaiki,” ungkap Ashanty.

Dampak Berhijab Pada Pekerjaaan

Keputusan berhijab juga membawa konsekuensi terhadap pekerjaannya di dunia hiburan. Ashanty mengaku masih memiliki beberapa kontrak sebagai brand ambassador, termasuk untuk produk perhiasan.

Karena itu, ia masih menyesuaikan penampilannya agar tetap memenuhi kebutuhan pekerjaannya itu. Menurutnya, ada pekerjaan yang tetap berjalan, tapi ada juga yang akhirnya tidak sejalan.

“Ya pasti ada pekerjaan, namanya orang lagi begini, ada yang tetap lanjut, ada juga yang mungkin jadi tidak sejalan. Ya nggak masalah juga bagi aku. Rezeki mah sudah diatur sama Allah,” tuturnya.

Lebih jauh, Ashanty memastikan keputusannya berhijab lahir dari kesadaran pribadi, bukan karena tuntutan orang lain. Ia mengaku mendapat banyak pelajaran selama menjalani ibadah haji hingga akhirnya memilih mantap berhijab.

“Pas haji itu ada beberapa kejadian yang membuat aku mikir, ‘Duniawi kamu kuat banget. Kamu pengin lebih cantik dari siapa sih? Pengin lebih muda dari siapa sih?’. Aku ngerasa kayak nggak tahu diri. Akhirnya aku memutuskan buat berproses,” kata Ashanty.

Read More

Di Tengah Krisis Global, Presiden Pastikan Program Rumah Rakyat Tetap Dipercepat

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto menegaskan persoalan perumahan merupakan kebutuhan yang sangat vital sehingga pemerintah akan mempercepat penyediaan rumah layak bagi masyarakat melalui berbagai inovasi dan kerja sama lintas sektor.

Hal itu disampaikan saat kegiatan Akad Massal 62.000 Unit KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan senilai Rp880 miliar di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis (30/7/2026).

Presiden mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk yang besar sehingga tantangan pembangunan, termasuk penyediaan perumahan, juga sangat besar.

"Masalah perumahan adalah masalah yang sangat vital, sangat krusial. Rakyat perlu perlindungan dan tempat tinggal yang layak."

Menurut Presiden, tantangan tersebut harus dijawab dengan tekad, semangat, keberanian, dan kemauan untuk terus belajar dari berbagai pengalaman negara lain yang berhasil mengembangkan sektor perumahan.

"Jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk bertanya, jangan takut bahkan untuk minta nasihat."

Prabowo mengungkapkan pemerintah telah mengirim tim ke sejumlah negara, seperti Tiongkok, India, dan Mesir, untuk mempelajari berbagai teknik pembangunan perumahan yang dinilai berhasil diterapkan.

Menurutnya, pemerintah akan mengambil praktik-praktik terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia sekaligus membuka peluang kerja sama dengan berbagai mitra strategis.

"Kita ambil yang terbaik dari bangsa-bangsa lain."

Presiden menegaskan pemerintah tidak ingin hanya memberikan janji, tetapi berfokus menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita akan bekerja dengan sangat cepat untuk segera bisa memberi hasil nyata kepada rakyat."

Prabowo juga mengingatkan bahwa dunia saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari krisis global, konflik geopolitik, hingga ketidakpastian ekonomi yang memerlukan kewaspadaan dan persatuan seluruh elemen bangsa.

Menurutnya, Indonesia harus memperkuat efisiensi pengelolaan anggaran, menekan berbagai kebocoran, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya nasional agar mampu menghadapi situasi global yang semakin tidak menentu.

Selain memperkuat ketahanan ekonomi, Presiden menegaskan pentingnya menjaga ketahanan energi, ketahanan pangan, dan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan.

"Kita harus amankan energi, kita harus jaga lingkungan hidup kita. Pemanasan global menuntut kita sebagai manusia untuk mengambil inisiatif menjaga lingkungan."

Presiden optimistis Indonesia memiliki potensi besar untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut apabila seluruh elemen bangsa terus bekerja sama, memanfaatkan sumber daya secara bijaksana, dan menjalankan pembangunan secara efektif serta berkelanjutan.

Read More

Dukung Program 62 Ribu KPR Subsidi, Menkomdigi Meutya Hafid: Pastikan Konektivitas Aman di Kawasan Hunian Baru

Iki Radio - Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, mendampingi Presiden Prabowo Subianto meresmikan serentak pelaksanaan massal akad di 165 titik pada 372 kabupaten dan kota di 36 provinsi. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Tiga Juta Rumah yang terus didorong pemerintah untuk memperluas akses kepemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menkomdigi Meutya Hafid, menyatakan pembangunan kawasan hunian baru harus berjalan seiring dengan penyediaan infrastruktur digital. 

Rumah yang layak pada era digital tidak hanya membutuhkan listrik, air bersih, dan akses jalan, tetapi juga konektivitas.

"Program pembangunan rumah rakyat harus diikuti dengan hadirnya konektivitas digital. Kami pastikan konektivitas aman di hunian baru," ujar Meutya Hafid saat mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri kegiatan Akad Massal 62.000 Unit KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan senilai Rp880 miliar di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis (30/7/2026).

Menurut Menkomdigi, kawasan hunian baru menjadi kesempatan untuk membangun ekosistem digital sejak awal. Dengan jaringan internet yang memadai, warga dapat mengakses pendidikan, layanan kesehatan, layanan pemerintah, hingga peluang ekonomi digital langsung dari rumah.

"Setiap kawasan hunian baru harus disiapkan menjadi kawasan yang terhubung. Ketika keluarga menempati rumah baru, mereka juga harus memiliki akses untuk belajar, bekerja, berusaha, dan mengakses layanan publik secara digital," katanya.

Meutya menegaskan Komdigi akan terus memperluas jaringan internet berkecepatan tinggi agar pembangunan perumahan berjalan selaras dengan pembangunan infrastruktur digital nasional. 

Saat ini cakupan layanan 4G di kawasan permukiman Indonesia telah mencapai sekitar 97,45 persen. Pemerintah juga terus memperluas akses fixed broadband sebagai fondasi transformasi digital nasional.

"Visi Presiden Prabowo membangun Indonesia tidak hanya menghadirkan rumah yang layak huni, tetapi juga kehidupan yang lebih produktif. Karena itu, pembangunan fisik dan pembangunan digital harus berjalan bersama sehingga setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang," ujar Meutya.

Ia menambahkan internet yang tersedia di kawasan hunian baru akan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk bekerja secara jarak jauh, mengembangkan UMKM berbasis rumah, memanfaatkan layanan kesehatan digital, serta mengakses berbagai layanan pemerintah secara lebih mudah.

Read More

17 Guru SMA di Kabupaten Madiun Ditugaskan Jadi Guru Tamu di Sekolah Rakyat Terintegrasi

Iki Radio — Sebanyak 17 guru Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, resmi ditugaskan menjadi guru tamu di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) Kabupaten Madiun. 

Langkah ini dilakukan guna mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar (KBM) serta persiapan operasional sekolah baru tersebut.

Sekolah Rakyat Madiun direncanakan mulai beroperasi pada 31 Juli 2026 dan akan diawali dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun, Yulinar Quartina, menjelaskan bahwa penugasan ini merupakan tindak lanjut atas surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI serta Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

"Dari situ kami berkoordinasi dengan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), kemudian diteruskan kepada kepala sekolah anggota," ujar Yulinar saat dikonfirmasi, Kamis (30/7/2026).

Pemilihan 17 guru SMA tersebut dilakukan melalui seleksi kriteria yang cukup ketat untuk memprioritaskan kualitas pembelajaran. 

Guru yang ditugaskan itu merupakan tenaga pendidik kompeten di bidang mata pelajaran masing-masing dan berstatus Guru Penggerak. Memiliki beban mengajar maksimal 24 jam pelajaran per minggu di sekolah asal. Berasal dari SMA di wilayah Kabupaten Madiun agar tidak menyulitkan mobilitas menuju lokasi SRT di Kelurahan Nglames.

Yulinar menegaskan bahwa status para pendidik tersebut tetap sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tidak dipindahkan menjadi guru tetap di Sekolah Rakyat.

"Tugas mengajar di sekolah induk tetap dijalankan. Mereka mengajar di Sekolah Rakyat pada sisa hari yang tidak digunakan untuk mengajar di sekolah asal. Misalnya Senin sampai Rabu di sekolah induk, kemudian Kamis atau Jumat mengajar di Sekolah Rakyat," jelasnya.

Penugasan guru tamu ini dijadwalkan berlangsung selama dua bulan, terhitung sejak 10 Juli hingga 10 September 2026, sesuai dengan arahan Kementerian Sosial RI.(ir)

Read More

Transformasi Bansos : Siapkan Stikerisasi Pemkab Madiun Dorong Peralihan dari Konsumtif ke Produktif

Iki Radio — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun terus mematangkan langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.

Selain merencanakan program stikerisasi bagi rumah warga penerima bantuan sosial (bansos), Pemkab Madiun kini memfokuskan arah kebijakan bantuan dari yang bersifat konsumtif menuju program produktif berbasis pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, ditemui usai kegiatan sosialisasi optimalisasi bansos yang digelar di Kecamatan Balerejo, Kamis (30/7/2026).

Mengenai program stikerisasi rumah penerima bansos, dr. Purnomo Hadi menjelaskan bahwa program tersebut diproyeksikan mulai berjalan pada awal Agustus mendatang di bawah kendali Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Madiun.

Langkah ini diambil untuk memastikan akuntabilitas serta ketepatan sasaran penerima bantuan.

"Prinsipnya kita ingin ada koordinasi yang ketat dan validasi data. Kalau memang masuk kategori miskin, kenapa harus menolak ditempeli stiker? Penempelan stiker ini penting agar ada pengawasan langsung dari masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas," tegas Purnomo Hadi.

Ia menambahkan, penempelan stiker tersebut tidak bersifat permanen. Pemerintah berharap kondisi ekonomi masyarakat penerima dapat terus membaik sehingga mereka bisa segera terbebas dari status penerima bansos.

Wabup Madiun menggarisbawahi bahwa bantuan tunai maupun bahan pokok hanyalah pemicu (stimulan) jangka pendek. Untuk pengentasan kemiskinan jangka panjang, masyarakat dalam kategori Desil 1 hingga Desil 4 harus didampingi agar memiliki kemampuan ekonomi yang mandiri.

Strategi ini dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Disperindakop, Disnaker, hingga Pemerintah Desa (Pemdes).

Diantaranya Pemkab Madiun memastikan jaminan kesehatan tercover serta pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui program Sekolah Rakyat (SR) untuk mengubah mindset masyarakat.

Disnaker dan Disperindakop ditugaskan memberikan pelatihan kerja, pengembangan UMKM, hingga pendampingan agar warga memiliki motivasi dan keahlian untuk berproduksi.

"Bantuan berupa uang atau bahan pokok itu bukan untuk selamanya. Melalui pelatihan dan edukasi, kita ingin mereka punya kemampuan untuk berusaha sendiri, menghasilkan pendapatan, dan keluar dari zona kemiskinan," tambahnya.

Camat Balerejo, Suci Wuryani, di hadapan 125 peserta sosialisai yang terdiri dari jajaran Kepala Desa, BPD, PKK, Kaur Kesra, Kasun, hingga Pilar Sosial (Pendamping PKH, TKSK, PSM, dan SLRT), menyampaikan komitmennya untuk mengawal perubahan paradigma ini.

Menurut Suci, pemberian bansos konsumtif yang terus-menerus berisiko menumbuhkan mentalitas ketergantungan. Oleh karena itu, Kecamatan Balerejo siap memfokuskan diri pada pemberdayaan sosial, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha mikro.

"Kesejahteraan sosial yang sejati bukan diukur dari seberapa banyak bantuan yang berhasil kita salurkan, melainkan seberapa banyak warga yang bisa kita 'luluskan' atau wisuda dari penerima bantuan menjadi mandiri secara ekonomi," ungkap Suci Wuryani.

Melalui sinergitas antara Pemkab Madiun, pemerintah kecamatan, desa, serta peran aktif masyarakat, program pemberdayaan bansos produktif ini diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat warga kurang mampu secara mandiri dan berkelanjutan.(ir)

 

Read More

Anggota DPRD Jatim Pudji Wahju Widodo Berpulang, Tinggalkan Teladan Kesederhanaan dan Dedikasi

Iki Radio— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyelimuti duka yang mendalam.

Anggota Komisi B dari Fraksi Partai Golkar, Pudji Wahju Widodo, meninggal dunia pada Rabu (29/7/2026) pukul 22.15 WIB di Rumah Sakit Dolopo, Kabupaten Madiun.

Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim XI (Kabupaten Madiun, Kota Madiun, dan Kabupaten Nganjuk) ini mengembuskan napas terakhirnya usai berjuang melawan penyakit yang dideritanya.

Sejak Rabu malam hingga Kamis pagi, gelombang ucapan duka dan belasungkawa terus mengalir dari rekan sesama anggota dewan, jajaran internal DPRD Jatim, tokoh masyarakat, hingga konstituennya.

Kepergian Pudji tak hanya menyisakan kursi kosong di Gedung Indrapura, Surabaya, tetapi juga kenangan akan kesederhanaannya yang langka di dunia politik.

Saat akan dilantik sebagai anggota DPRD Jawa Timur periode 2024–2029, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun ini memilih berangkat dari Madiun menggunakan bus umum hingga Terminal Purabaya, lalu berlanjut dengan bus kota ke Gedung DPRD Jatim. Tanpa pengawalan, tanpa protokoler.

Bahkan saat gladi bersih pelantikan, seorang staf DPRD tidak menyadari bahwa pria berkemeja putih sederhana yang datang melipat jas cantiknya di dalam tas adalah calon anggota dewan yang akan dilantik.

"Beliau sosok yang sederhana dan rendah hati. Padahal beliau tokoh di Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Tetapi selama menjadi anggota DPRD Jatim, beliau tidak pernah menunjukkan kebesaran dirinya," kenang Hadi Setiawan, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Jatim.

Meskipun kesehatannya terus menurun tak lama setelah dilantik, komitmen Pudji terhadap amanah rakyat tidak pernah luntur. Sekretaris Fraksi menceritakan bagaimana Pudji tetap memaksakan hadir dalam agenda partai di Jakarta meskipun masih menggunakan alat bantu pencernaan di tubuhnya, sebelum akhirnya harus menjalani perawatan intensif esok harinya.

Bahkan di akhir hayatnya, almarhum tetap menjalankan kewajibannya. Pada masa reses Persidangan III Tahun 2025–2026 (25 Juli – 1 Agustus 2026), Pudji tetap turun ke lapangan menemui warga demi menyerap aspirasi.

"Informasinya saat reses kemarin beliau hadir menggunakan kursi roda. Beliau tetap menjalankan kewajibannya meski dalam keadaan sakit. Rasa tanggung jawabnya luar biasa," tambah Hadi.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika, menegaskan bahwa Fraksi Golkar merasa sangat kehilangan seorang figur teladan yang menjalankan jabatan dengan kesederhanaan, kedisiplinan, dan ketulusan.

Sebelum terjun ke politik, almarhum Pudji Wahju Widodo memiliki rekam jejak panjang dan cemerlang di ranah birokrasi Pemerintah Kabupaten Madiun serta dunia seni bela diri.

Almarhum pernah menjabat sebagai Kabid Bakesbangpollinmas (2000–2003), Camat di Kabupaten Madiun (2003–2013), Kepala Dinas Dukcapil (2013–2018), dan Kepala Dinas Pendidikan (2018–2020).

Selain itu Almarhum juga pernah  menjadi Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), dan Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Madiun.

Pudji Wahju Widodo telah pergi, namun warisan nilai tentang kejujuran, pengabdian, dan kesederhanaan seorang wakil rakyat akan terus dikenang. Selamat jalan, Pak Widodo.(*)

 

Read More

KPK Sita Uang Lebih dari Rp2 Miliar dalam OTT di Pemalang

Iki Radio - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 21 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, 12 orang akan menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sementara penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai lebih dari Rp2 miliar.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, lima orang yang diamankan di Jakarta telah menjalani pemeriksaan, sedangkan tujuh orang lainnya, terdiri atas enam orang dari Pemalang dan satu orang dari Yogyakarta, dijadwalkan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (29/7/2026) untuk diperiksa lebih lanjut. 

"Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah lebih dari Rp2 miliar serta barang bukti lainnya," kata Budi, kepada rekan-rekan media di Gedung Merah Putih, Rabu (29/7/2026).

Menurut Budi, operasi tangkap tangan tersebut mengungkap dugaan praktik korupsi yang lebih luas dari informasi awal. Berdasarkan hasil pendalaman penyidik, perkara tidak hanya berkaitan dengan dugaan jual beli jabatan, tetapi juga mengarah pada dugaan suap atau pemerasan dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah serta pengadaan barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Ia menjelaskan, seluruh konstruksi perkara masih didalami melalui pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan dan akan dipaparkan secara resmi setelah proses gelar perkara atau ekspose selesai dilakukan.

"Temuan di lapangan menunjukkan adanya dugaan penerimaan yang tidak hanya terkait jual beli jabatan, tetapi juga berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang serta pengadaan barang," ujarnya.

Seiring meningkatnya status perkara ke tahap penyidikan, KPK juga melakukan penyegelan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyegelan dilakukan untuk mengamankan barang bukti dan mendukung proses penyidikan.

Meski belum merinci seluruh lokasi yang disegel, Budi membenarkan bahwa beberapa di antaranya berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan berkaitan dengan proyek-proyek yang sedang didalami penyidik.

KPK menegaskan perkembangan perkara, termasuk penetapan tersangka, konstruksi tindak pidana, serta peran masing-masing pihak akan diumumkan setelah seluruh proses pemeriksaan awal dan gelar perkara rampung dilakukan.

Kasus ini menjadi bagian dari upaya KPK memperkuat pemberantasan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan proyek pemerintah daerah, yang masih menjadi salah satu area dengan tingkat kerawanan korupsi cukup tinggi.

Read More

Puncak Harganas 2026: PKK Kabupaten Madiun Raih Penghargaan Nasional

Iki Radio – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto, meraih penghargaan bergengsi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Penghargaan tersebut diserahkan langsung pada Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2026 yang digelar di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu (29/7/2026).

Apresiasi tingkat nasional ini diberikan atas dedikasi serta kinerja nyata TP PKK Kabupaten Madiun dalam melahirkan berbagai program inovasi dan unggulan. 

PKK Kabupaten Madiun dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional, seperti TAMASYA, GATI, SIDAYA, GENTING, hingga program MBG dengan sasaran 3B di wilayah Kabupaten Madiun.

Atas pencapaian ini, Erni Hari Wuryanto mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya. Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut pada hakikatnya milik seluruh masyarakat serta kader PKK yang tiada henti bergerak di lapangan.

"Penghargaan ini bukanlah hasil kerja perorangan, melainkan buah dari kolaborasi kuat dan inovasi berkelanjutan antara TP PKK Kabupaten Madiun bersama Dinas Pengendalian Penduduk (PP) serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB). Tanpa sinergi yang harmonis di tingkat daerah hingga kader akar rumput, program-program ini tidak akan berjalan optimal," ungkapnya.

Ia menambahkan, penghargaan ini akan menjadi pemacu semangat bagi seluruh pengurus dan kader untuk terus menghadirkan program-program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian ini diharapkan semakin memperkokoh peran PKK Kabupaten Madiun sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Mengawal ketahanan keluarga, mencetak generasi bebas stunting, dan mewujudkan keluarga Madiun yang berkualitas menuju Indonesia Maju.

Peringatan Harganas 2026 mengusung tema besar “Ayah Wajib Hadir, Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Maju”. Kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat ketahanan keluarga dan mempercepat penurunan angka stunting melalui kolaborasi lintas sektor yang solid.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Shodiqin, menegaskan bahwa peringatan Harganas bukan sekadar seremonial, melainkan momentum penting yang harus diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan.

"Harganas menjadi momentum untuk memperkuat peran keluarga sebagai fondasi pembangunan bangsa. Tema 'Ayah Wajib Hadir' mengingatkan bahwa kehadiran ayah dalam pengasuhan memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anak. Upaya percepatan penurunan stunting juga tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi seluruh elemen pemerintah, dunia usaha, hingga para dermawan," jelas Shodiqin.

Read More

Presiden Bangga, Lulusan Terbaik IPDN Berasal dari Anak Buruh hingga Petani

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keberagaman latar belakang para Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026. Menurut Presiden, capaian tersebut menunjukkan sistem seleksi IPDN telah berjalan secara adil dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak bangsa.

Dalam amanatnya pada Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII IPDN di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Rabu (29/7/2026), Presiden mengungkapkan bahwa sepuluh lulusan terbaik angkatan tersebut berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang sederhana.

"Sebelum naik ke podium, saya mendapat laporan dari Menteri Dalam Negeri bahwa sepuluh lulusan terbaik dari angkatan ini semuanya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ada yang merupakan anak buruh, anak petani, dan ada pula anak bintara TNI," ujar Presiden.

Presiden menilai keberagaman latar belakang tersebut menjadi bukti bahwa proses seleksi IPDN yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri mengedepankan prinsip keadilan dan meritokrasi.

"Ini membuktikan bahwa seleksi IPDN yang dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri telah berhasil," katanya.

Presiden berharap komitmen tersebut terus dipertahankan agar putra-putri terbaik dari seluruh daerah dan berbagai lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin masa depan.

"Kita inginkan seleksinya benar. Putra-putri terbaik bangsa, anak siapa pun. Kalau anak buruh harian bisa lulus menjadi pamong praja, siapa tahu suatu saat dia akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat," tutur Presiden.

Menurut Presiden, penerapan sistem meritokrasi merupakan salah satu wujud keberhasilan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, setiap anak bangsa yang memiliki kemampuan dan prestasi harus diberi ruang untuk berkembang tanpa memandang latar belakang keluarga.

"Ini membuktikan bahwa NKRI berhasil, bahwa Pancasila itu benar. NKRI harus dipimpin oleh mereka yang terbaik, mereka yang berprestasi. Meritokrasi. Mereka yang berprestasi, silakan maju. Ini membanggakan hati saya," pungkas Presiden.

Read More

Presiden Bekali Lulusan IPDN dengan Pesan Sederhana: Berpihaklah kepada Rakyat

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada Pamong Praja Muda (PPM) Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026 agar selalu mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap keputusan dan pengabdian sebagai aparatur pemerintahan.

Pesan tersebut disampaikan saat memberikan amanat pada Upacara Pelantikan PPM Angkatan XXXIII IPDN di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Rabu (29/7/2026).

"Bekerjalah dengan hati tanpa kesombongan. Selalu dekat dengan rakyat, selalu membela rakyatmu. Kalau ragu-ragu, berpihaklah kepada rakyatmu. Kalau kau ragu-ragu mengambil keputusan, tanya kepada dirimu, mana yang menguntungkan rakyat," pesan Presiden.

Presiden menegaskan bahwa seorang Pamong Praja harus memiliki kecintaan yang tulus kepada tanah air dan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, ia meminta para lulusan IPDN untuk terus berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara.

"Jangan punya kesetiaan sempit. Negara kita besar, banyak suku, banyak agama, banyak ras, banyak kelompok etnis. Semua satu keluarga. Semua suku adalah saudaramu. Semua agama adalah saudaramu. Semua ras adalah saudaramu. Semua kelompok etnis adalah saudaramu," ujarnya.

Selain Pancasila, Presiden juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan. Menurutnya, UUD 1945 merupakan perwujudan cita-cita para pendiri bangsa yang harus dijaga dan tidak boleh dikhianati.

"Undang-Undang Dasar Negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, adalah murni suara kemerdekaan dan cita-cita pendiri bangsa kita. Jangan pernah mengkhianati pendiri-pendiri bangsa kita," tegas Presiden.

Mengakhiri amanatnya, Presiden meminta para Pamong Praja Muda menjaga nama baik keluarga, almamater, dan institusi tempat mereka mengabdi. Ia berharap seluruh lulusan mampu menjadi aparatur pemerintahan yang membanggakan bangsa melalui dedikasi dan pengabdian terbaik.

"Selamat berjuang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan, petunjuk, dan perlindungan kepada kalian di mana pun bertugas dan mengabdi. Indonesia menanti pengabdianmu," pungkas Presiden.

Read More

Raih Penghargaan Kemendukbangga RI di Harganas 2026, Pemkab Madiun Komitmen Tuntaskan Fenomena Fatherless

Iki Radio — Pemerintah Kabupaten Madiun meraih penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga RI) dalam puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2026 yang digelar di Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Rabu (29/7/2026).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, kepada Bupati Madiun, Hari Wuryanto.

Apresiasi tingkat nasional ini diberikan atas keberhasilan Pemkab Madiun bersama Tim Penggerak PKK dalam mengimplementasikan berbagai program pembangunan keluarga, kependudukan, serta keluarga berencana (Bangga Kencana) secara konsisten dan berkelanjutan.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa kualitas suatu bangsa tidak hanya diukur dari kemegahan pembangunan infrastruktur fisik semata, melainkan dari ketahanan unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga.

"Momen Harganas ini menunjukkan bahwa kalau kita mau membangun bangsa dan negara, tidak selalu hanya dengan membangun jalan atau mendirikan gedung sekolah. Unit yang paling penting, yaitu keluarga, butuh kehadiran pemerintah," tegas Emil.

Secara khusus, Wagub Emil menyoroti maraknya fenomena fatherless—atau minimnya peran dan ketidakhadiran sosok ayah dalam pengasuhan anak—yang kini menjadi tantangan serius di masyarakat.

Emil mengimbau para orang tua untuk senantiasa menjaga komunikasi terbuka dengan anak guna membentengi mereka dari bahaya perundungan (bullying) hingga penyalahgunaan zat berbahaya.

"Pengasuhan bukan hanya tanggung jawab ibu, tetapi membutuhkan kerja sama seimbang antara ayah dan ibu. Jangan sampai komunikasi itu putus," tambahnya.

Menanggapi raihan ini, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan rasa syukur serta apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran instansi Pemkab Madiun, Tim Penggerak PKK, dan segenap elemen masyarakat yang telah bekerja keras.

"Alhamdulillah, sebuah kehormatan menerima penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam puncak Peringatan Harganas 2026 ini. Penghargaan ini bukan sekadar pencapaian pribadi, melainkan apresiasi atas kerja keras seluruh tim Pemkab Madiun dan TP PKK," ujar Hari Wuryanto.

Bupati Madiun juga mengamini pernyataan Wagub Jatim terkait pentingnya penguatan peran keluarga dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas.

"Seperti yang disampaikan Pak Wagub Emil Dardak, kualitas bangsa dimulai dari ketahanan keluarga. Pembangunan SDM unggul berawal dari rumah, termasuk peran penting sinergi ayah dan ibu dalam pengasuhan untuk mencegah fenomena fatherless. Penghargaan ini menjadi pelecut semangat bagi kami untuk terus hadir, mendampingi, dan melindungi setiap keluarga di Kabupaten Madiun. Komitmen ini nyata, bukan sekadar wacana," tegasnya.

Puncak Peringatan Harganas 2026 ini sekaligus menjadi momentum bagi Pemkab Madiun untuk terus memperkuat intervensi program berbasis keluarga yang selaras dengan visi pembentukan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing di masa depan.(ir)

 

Read More

Polresta Madiun Kota Ungkap Kasus Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur, Tersangka Seorang Residivis Narkoba

MADIUN — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Madiun Kota menetapkan seorang pria berinisial MQS (27), warga Kabupaten Magetan, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

Tersangka kini resmi ditahan di Mapolres Madiun Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sejak Senin (27/7/2026).

Kasus kekerasan seksual ini terungkap setelah MQS terlebih dahulu ditangkap oleh warga atas dugaan penganiayaan di wilayah Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, pada Jumat (24/7/2026) sekitar pukul 22.00 WIB.

Saat tersangka sedang menjalani pemeriksaan di Mapolres Madiun Kota, orang tua korban datang dan membuat laporan mengenai dugaan tindak kekerasan seksual yang dialami oleh anak mereka.

Kasihumas Polres Madiun Kota, Ipda Aris Yunandi, membenarkan penahanan terhadap tersangka tersebut.

"Pelaku awalnya diamankan warga terkait kejadian penganiayaan pada Jumat sekitar pukul 22.00 WIB. Saat diperiksa, pihak keluarga korban ternyata juga melaporkan tindak pidana perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur," ujar Ipda Aris Yunandi, Selasa (28/7/2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, tersangka MQS diduga melakukan tindakan amoral tersebut secara berulang kali sepanjang periode Februari hingga Juli 2026. Aksi keji tersebut dilakukan di sebuah rumah kos yang berlokasi di Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.

Modus tersangka diduga memanfaatkan kondisi korban yang masih di bawah umur dengan memberikan bujuk rayu. Penyidik saat ini terus mendalami kemungkinan adanya unsur ancaman maupun pemaksaan dalam setiap aksi yang dilakukan tersangka.

Penyidik telah menyita sejumlah barang bukti serta memeriksa saksi-saksi dan korban. Hasil penelusuran kepolisian menunjukkan bahwa MQS merupakan seorang residivis yang sebelumnya pernah terlibat dalam kasus tindak pidana narkotika.

Atas perbuatannya, tersangka MQS dijerat dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), atau Pasal 473 ayat (1) juncto Pasal 473 ayat (2) huruf b, atau Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Atas MQS terancam hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun.

 

Read More

Perkuat Tata Kelola dan Kinerja Business, Bank Madiun Usung Strategi Intelligent GRC Menuju Perseroda

Iki Radio — Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun terus memantapkan langkahnya dalam menerapkan fondasi Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) yang terintegrasi.

Penerapan GRC ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan instrumen strategis untuk menjaga keberlanjutan bisnis, mitigasi risiko, serta mendorong pertumbuhan kinerja perusahaan yang sehat.

Penguatan GRC tersebut menjadi bagian integral dari proses transformasi perusahaan yang saat ini tengah berganti status hukum menjadi PT BPR Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda).

Seluruh persyaratan legal telah dipenuhi dan kini perusahaan sedang menunggu penerbitan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Utama Perumda BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun, Velly Murdianto, menjelaskan bahwa momentum transformasi ini diusung melalui tema besar "The Perseroda Leap: Keberlanjutan Bank Madiun melalui Intelligent GRC".

“Momentum ini kami harapkan menjadi lompatan baru. Ketika resmi menjadi Perseroda, kami insya Allah bisa lebih lincah dalam berbisnis dan berkolaborasi dengan berbagai pihak tanpa meninggalkan fungsi utama kami sebagai bank milik pemerintah daerah,” ujar Velly, Selasa (28/7/2026).

Velly menekankan bahwa GRC di Bank Madiun telah melekat dalam strategi bisnis harian, didukung oleh optimalisasi divisi kepatuhan dan manajemen risiko yang dikawal bersama Direktur Kepatuhan, Eko Supriyono.

Di tengah dinamika ekonomi dan penyesuaian standar akuntansi keuangan, penerapan GRC terbukti mampu menjaga kualitas portofolio bisnis bank.

Diantaranya sekitar 79% dari total penyaluran kredit difokuskan pada sektor produktif, sedangkan kredit konsumtif berada pada porsi sekitar 20%. Bermitra dengan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) sebagai off-taker hasil panen.

Dari portofolio kredit sekitar Rp192 miliar, sebanyak Rp21 miliar disalurkan kepada petani tebu dengan tingkat kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) terjaga di angka 0%.

Program Kurma Manis (Kredit Rakyat Maju Mantap dan Istimewa) hadir untuk memberikan akses pembiayaan yang sehat bagi pelaku UMKM dan pedagang kecil sekaligus membebaskan mereka dari jerat rentenir.

Berkolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Pemkab Madiun guna memitigasi risiko iklim dan operasional pada sektor pertanian lokal.

Dalam aspek operasional, Bank Madiun menerapkan kerangka pengawasan menyeluruh berbasis three lines of defense. Mulai dari Unit Operasional,Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko (penerbitan opini risiko dan compliance review sebelum & sesudah pencairan kredit), dan Unit Audit Internal (penerapan early warning system, pemantauan berkala, dan strategi pencegahan fraud).

Berdasarkan hasil audit internal, tingkat efektivitas penerapan pengendalian internal perusahaan mencatatkan skor 82% dengan kategori Efektif.

Menatap masa depan, Bank Madiun sedang mengembangkan model integrasi GRC berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan digitalisasi sistem pelaporan melalui dashboard real-time.

Kombinasi antara GRC terintegrasi, digitalisasi, dan AI ini telah memberikan dampak nyata pada kinerja keuangan perusahaan tahun ini, di mana total aset meningkat, laba tumbuh sekitar 7,9%, efisiensi biaya tetap terkendali, dan posisi likuiditas berada dalam kondisi aman.

“Kami ingin seluruh keputusan bisnis benar-benar berbasis data yang valid. Itulah arah penguatan Intelligent GRC yang sedang kami bangun untuk memastikan keberlanjutan Bank Madiun ke depan,” tutup Velly.(tb/ir)

 

Read More

Siapkan 43 Guru Bantuan, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Madiun Siap Gelar MPLS pada 31 Juli

Iki Radio — Sebanyak 262 calon siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Madiun dijadwalkan akan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) mulai Jumat, 31 Juli 2026. 

Untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan optimal sejak hari pertama, pihak sekolah telah menyiagakan 43 orang guru bantuan.

Tenaga pendidik sementara tersebut terdiri dari 12 guru jenjang SD, 14 guru jenjang SMP, dan 17 guru jenjang SMA.

Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Madiun, Rohmah Agustin Setyowuni, menjelaskan bahwa para guru tamu ini digandeng melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur. 

Mereka akan mendampingi siswa hingga tenaga pendidik tetap hasil seleksi Kementerian Sosial resmi bertugas.

“Untuk sementara kami dibantu guru tamu agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Nantinya akan dikoordinasikan dengan guru PPPK yang ditetapkan Kementerian Sosial,” kata Rohmah.

Selain tenaga pengajar, sekolah berkonsep asrama ini juga telah menyiapkan sistem pendampingan ketat bagi para siswa. Setiap wali asrama nantinya akan mengawasi sekitar dua kamar, sementara satu wali asuh bertanggung jawab atas 10 siswa.

Selama dua hingga tiga minggu masa transisi, MPLS tidak hanya berfokus pada pengenalan lingkungan sekolah, tetapi juga pembentukan kebiasaan hidup mandiri.

“Anak-anak akan dibiasakan bangun tepat waktu, beribadah, makan teratur, hingga menjalani rutinitas kehidupan berasrama sebelum masuk ke proses pembelajaran formal,” tambahnya.

Adapun jumlah calon siswa yang terdata secara keseluruhan mencapai sekitar 341 orang, termasuk siswa yang mengikuti skema penempatan sementara dari Sekolah Rakyat Ponorogo.

Di sisi lain, pemerintah daerah terus mengebut penyelesaian fisik fasilitas sekolah. 

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Madiun, Anton Susilo, mengungkapkan bahwa progres pembangunan infrastruktur saat ini telah mencapai 94 persen.

Meski MPLS tetap dimulai sesuai jadwal pada 31 Juli, penempatan siswa di asrama akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kesiapan fasilitas dan arahan dari Kemensos.

“Kami ingin anak-anak masuk ketika semuanya sudah benar-benar siap, baik sarana maupun tenaga pendidiknya, agar proses belajar berlangsung aman dan nyaman,” tegas Anton.

Program Sekolah Rakyat ini dikhususkan untuk menampung anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati, dari total kuota 270 siswa, saat ini telah ditetapkan 262 siswa.

Anton menambahkan, delapan kursi tersisa yang masih kosong rencananya akan diisi jika ada penambahan peserta melalui perubahan SK mendatang. 

Antusiasme masyarakat terhadap sekolah ini juga dinilai sangat tinggi, terlihat dari banyaknya orang tua yang mulai menanyakan kepastian jadwal masuk sekolah.(ir)

Read More

Pemerintah Percepat Sinkronisasi Data, Penyaluran Bansos makin Tepat Sasaran

Iki Radio - Selama bertahun-tahun, persoalan bantuan sosial kerap berulang. Masih ada warga yang berhak tetapi belum menerima bantuan, sementara sebagian yang kondisinya sudah berubah tetap tercatat sebagai penerima. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mempercepat sinkronisasi data lintas kementerian dan lembaga melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital agar penyaluran bantuan semakin akurat dan tepat sasaran.

Kemajuan implementasi sistem itu ditinjau langsung oleh Badan Komunikasi Pemerintah bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) saat mengunjungi lokasi uji coba Portal Perlinsos Digital di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Selasa (28/7/2026). 

Dalam dialog dengan pemerintah daerah dan masyarakat, rombongan melihat bagaimana data penerima bantuan kini diverifikasi melalui sistem yang menghubungkan berbagai basis data pemerintah.

Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemkomdigi Aris Kurniawan menjelaskan, Portal Perlinsos Digital memanfaatkan keterhubungan data lintas kementerian dan lembaga sehingga penentuan penerima bantuan tidak lagi hanya mengandalkan satu sumber data. Informasi kependudukan, status pekerjaan, kepemilikan aset, hingga penggunaan listrik dapat diverifikasi secara otomatis untuk menghasilkan data yang lebih akurat.

“Tujuannya sederhana, yaitu memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Dengan data yang semakin terintegrasi, potensi salah sasaran bisa terus ditekan,” ujar Aris.

Dalam implementasinya, Kemkomdigi menyediakan Pusat Data Nasional (PDN) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai infrastruktur yang memungkinkan pertukaran data antarkementerian dan lembaga berlangsung secara aman dan real time.

Sinkronisasi data tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Proses verifikasi calon penerima bantuan menjadi lebih cepat dan objektif, potensi data ganda dapat ditekan, sementara warga yang mengalami perubahan kondisi ekonomi dapat lebih mudah teridentifikasi sehingga bantuan sosial semakin tepat sasaran.

Pemerintah juga tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk memperbaiki data apabila ditemukan ketidaksesuaian melalui mekanisme sanggah. Seluruh pertukaran data dilakukan berdasarkan persetujuan (consent) masyarakat sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan dilindungi dengan teknologi enkripsi melalui layanan Cryptography as a Service milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hingga saat ini, uji coba Portal Perlinsos Digital telah dilaksanakan di 43 kabupaten/kota. Surabaya menjadi daerah dengan capaian pendataan tertinggi, mencapai 99,82 persen. Tingginya partisipasi tersebut menunjukkan kuatnya kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam memastikan data penerima bantuan semakin akurat sebelum sistem diterapkan secara nasional.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat dalam mendukung uji coba Perlinsos Digital. Menurutnya, pengalaman Surabaya menunjukkan bahwa sinkronisasi data bukan sekadar pembaruan teknologi, tetapi langkah nyata memperbaiki kualitas pelayanan publik.

“Yang sedang dibangun pemerintah bukan hanya sistem digital, tetapi kepercayaan publik. Ketika data semakin akurat, bantuan bisa lebih tepat sasaran, pelayanan menjadi lebih cepat, dan masyarakat memperoleh haknya dengan lebih adil,” ujar Qodari.

Ke depan, interoperabilitas data yang dikembangkan melalui Portal Perlinsos Digital diharapkan tidak hanya memperkuat penyaluran bantuan sosial, tetapi juga menjadi fondasi bagi berbagai layanan publik digital yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Read More

Kemendes PDT dan Asosiasi Desa Perkuat Pengawalan Koperasi Merah Putih

Iki Radio - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama 10 asosiasi desa memperkuat komitmen mengawal pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. 

Dukungan pemerintah desa dinilai menjadi kunci agar koperasi mampu berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di perdesaan.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, saat menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Yandri mengatakan pemerintah desa akan dilibatkan secara aktif, mulai dari kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga perangkat desa, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal.

"Karena bagaimanapun Kopdes ini berhasil tidak berhasil perlu dukungan penuh dari rakyat di desa termasuk pemerintah desanya," ujar Mendes PDT.

Menurut Yandri, Kemendes PDT bersama 10 asosiasi desa juga akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami tujuan, mekanisme, dan manfaat Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara langsung dari sumber resmi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Program KDKMP merupakan agenda strategis pemerintah untuk memperkuat perekonomian desa melalui pembentukan 83 ribu koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Ia mengakui pelaksanaan program tersebut menghadapi berbagai tantangan. Namun, dengan sinergi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, koperasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa.

"83.000 desa/kelurahan yang akan kita berdayakan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu ini kita bangun banyak tantangan, tetapi hari ini kita sudah mulai merumuskan sama-sama, Insya Allah di Oktober 2026 Koperasi Desa Merah Putih sudah terasa nanti dampaknya di tengah-tengah masyarakat," kata Zulkifli Hasan.

Rakortas tersebut membahas penyelesaian berbagai isu lintas kementerian dan lembaga dalam penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Turut hadir dalam rapat itu Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Mota, serta pimpinan kementerian dan lembaga terkait.

Read More

Kapolda Jatim Pimpin Sertijab PJU Dan Kapolres, Perkuat Regenerasi Kepemimpinan Dan Pelayanan Presisi

Iki Radio - Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si., memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Pejabat Utama (PJU) dan sejumlah Kapolres jajaran Polda Jawa Timur di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Selasa (28/7/2026).

Serah terima jabatan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta penguatan kinerja institusi guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam amanatnya, Kapolda Jawa Timur menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas di lingkungan Polda Jawa Timur.

Kapolda juga mengucapkan selamat kepada para pejabat yang menerima amanah jabatan baru. Ia berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat segera beradaptasi dengan lingkungan tugas yang baru, melanjutkan program-program yang telah berjalan dengan baik, serta menghadirkan inovasi dan terobosan positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang bertujuan untuk memperkuat pembinaan karier, meningkatkan profesionalisme, serta menjawab tantangan tugas yang terus berkembang. Saya berharap seluruh pejabat yang dilantik hari ini dapat segera menyesuaikan diri, melanjutkan program-program yang telah berjalan, dan terus menghadirkan inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Irjen Pol. Nanang Avianto.

Kapolda Jatim menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh soliditas, sinergi, dan kolaborasi seluruh personel dalam mewujudkan Polri yang Presisi serta semakin dipercaya masyarakat.

Adapun pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan pada kesempatan tersebut meliputi Pejabat Utama Polda Jawa Timur dan sejumlah Kapolres jajaran, yaitu:

Karo Ops Polda Jatim Brigjen Pol. Nurhandono diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. II Lemdiklat Polri. Jabatan Karo Ops Polda Jatim selanjutnya dijabat Kombes Pol. Joni Iskandar yang sebelumnya menjabat Kabidpengsos Sespim Lemdiklat Polri.

Dirreskrimum Polda Jatim Brigjen Pol. Widi Atmoko diangkat dalam jabatan baru sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tk. II Bareskrim Polri. Jabatan Dirreskrimum Polda Jatim selanjutnya dijabat Kombes Pol. Roy HM Sihombing yang sebelumnya menjabat Dirreskrimsus Polda Jatim.

Jabatan Dirreskrimsus Polda Jatim selanjutnya dijabat Kombes Pol. Dodi Ruyatman yang sebelumnya bertugas sebagai Dirreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara.

Dirlantas Polda Jatim Brigjen Pol. Iwan Saktiadi diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolda Banten. Jabatan Dirlantas Polda Jatim selanjutnya dijabat Kombes Pol. Rahmat Hakim yang sebelumnya menjabat Kapusdiklantas Lemdiklat Polri.

Karo SDM Polda Jatim Kombes Pol. Sih Harno diangkat dalam jabatan baru sebagai Karo Ops Polda Papua. Jabatan Karo SDM Polda Jatim selanjutnya dijabat Kombes Pol. Heru Budu Prasetyo yang sebelumnya menjabat Kabagjiansis Rojianstra SSDM Polri.

Dansat Brimob Polda Jatim Kombes Pol. Suryo Sudarmadi diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagops Rorenminops Korbrimob Polri. Jabatan Dansat Brimob Polda Jatim selanjutnya dijabat Kombes Pol. Yanto Dwi Nugroho yang sebelumnya menjabat Dansat Brimob Polda NTB.

Kabidkum Polda Jatim Kombes Pol. Sugeng Riyadi diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagren Rorenmin Baintelkam Polri. Jabatan Kabidkum Polda Jatim selanjutnya dijabat Kombes Pol. Taufan Dirgantoro yang sebelumnya menjabat Anjak Madya Bidang Pideksus Bareskrim Polri.

Kombes Pol. dr. Elyani diangkat sebagai Karumkit Bhayangkara Tk. II Kediri Biddokkes Polda Jatim. Sebelumnya yang bersangkutan bertugas sebagai Tenaga Dokkes Investigasi Kepolisian Madya Tk. III Pusdokkes Polri.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol. Putu Kholis Aryana diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Metro Bekasi Kota Polda Metro Jaya. Jabatan Kapolresta Malang Kota selanjutnya dijabat Kombes Pol. Danang Setiyo Pambudi yang sebelumnya menjabat Wadirreskrimum Polda Metro Jaya.

Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdianto diangkat dalam jabatan baru sebagai Sekretaris Pribadi Kapolri. Jabatan Kapolres Malang selanjutnya dijabat AKBP Rulian Syauri yang sebelumnya menjabat Kasubbagbungkol Spripim Polri.

Kapolres Lamongan AKBP Arif Fazlurrahman diangkat dalam jabatan baru sebagai Wadirlantas Polda Metro Jaya. Jabatan Kapolres Lamongan selanjutnya dijabat AKBP Adhytiawarman Gautama Putra yang sebelumnya menjabat Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Jatim.

Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Eko Triyulianto diangkat sebagai Wadirres PPA dan PPO Polda Jatim. Jabatan Kapolres Pamekasan selanjutnya dijabat AKBP Wahyu Hidayat yang sebelumnya menjabat Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak.

Jabatan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak selanjutnya dijabat AKBP Irwan Kurniawan yang sebelumnya menjabat Kasubdit 3 Ditressiber Polda Jatim.

Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandy Siregar diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolresta Malang Kota Polda Jatim. Jabatannya digantikan AKBP Riki Yariandi yang sebelumnya menjabat Kapolres Pekalongan Kota Polda Jateng.

Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagbinkar Ro SDM Polda Jatim. Jabatannya digantikan AKBP Ridwan Maliki yang sebelumnya menjabat Kapolres Trenggalek.

Kapolres Trenggalek kini dijabat AKBP Rizky Tri Putra Erryka Adi Wijaya yang sebelumnya menjabat Kasubbaglahtalek Baginfopers Robinkar SSDM Polri.

Kapolres Blitar AKBP Rivanda diangkat dalam jabatan baru sebagai Wadirpamobvit Polda Metro Jaya. Jabatannya digantikan AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution yang sebelumnya menjabat Sekpri Wakapolri Spripim Polri.

Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagbinkar Ro SDM Polda Jateng. Jabatannya digantikan AKBP M. Wahyudin Latif yang sebelumnya menjabat Kapolres Probolinggo.

Jabatan Kapolres Probolinggo kini diemban AKBP Asmida Rizki Siregar yang sebelumnya menjabat Kasubdit 1 Ditintelkam Polda Jatim.

Kapolres Pasuruan Kota AKBP Titus Yudho Uly diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubbagopsnal Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. Jabatannya digantikan AKBP Arif Ardiansyah Prasetyo yang sebelumnya menjabat Penyidik Madya Ditreskrimum Polda Jambi.

Kapolres Tulungagung AKBP Ihram Kustarto diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubbagssusdagri Baggassus Robinkar SSDM Polri. Jabatannya digantikan AKBP Wiwin Junianto Supriyadi yang sebelumnya menjabat Kapolres Madiun Kota.

Jabatan Kapolres Madiun Kota kini diemban AKBP Rizki Pratama Wida yang sebelumnya menjabat Assesor Madya Bagpenkompeten Robinkar SSDM Polri.

Kapolres Jember AKBP Bobby Adimas Candra Putra diangkat dalam jabatan baru sebagai Kanit 3 Satresmob Bareskrim Polri. Jabatannya digantikam AKBP Alaiddin yang sebelumnya menjabat Kapolres Tuban.

Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubbaglekdikbangum Baglekdik Rodalpers SSDM Polri. Jabatannya digantikan AKBP Kresno Wisnu Putranto yang sebelumnya menjabat Kasubbagsumda Bagrenmin Divpropam Polri.

Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolresta Karawang Polda Jabar. Jabatannya digantikan AKBP Yenny Diarty yang sebelumnya menjabat Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sumsel.

Kapolres Sampang AKBP Hartono diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirtahti Polda Jatim. Jabatannya digantikan AKBP Anang Hardiyanto yang sebelumnya menjabat Kapolres Sumenep.

Menutup amanatnya, Kapolda Jawa Timur menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan mekanisme pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Polri yang bertujuan menjaga regenerasi kepemimpinan, memperkuat organisasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum kepada masyarakat.

“Saya yakin seluruh pejabat yang dilantik hari ini akan mampu menjalankan amanah dengan profesional, loyal, penuh integritas, serta senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas,” pungkas Irjen Pol. Nanang Avianto.(*)

 

Read More

Membanggakan, Penyaluran SPHP Bulog Jatim Capai 100 Persen

Iki Radio – Perum BULOG Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur mencatatkan prestasi gemilang dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. 

Hingga 27 Juli 2026, realisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah Jawa Timur berhasil mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Total beras SPHP yang disalurkan oleh BULOG Jatim kini telah menembus angka 99.004 ton. Program penstabilan harga ini dijangkau oleh masyarakat luas melalui jaringan 4.050 outlet mitra yang tersebar secara merata di seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Timur.

Penyaluran beras SPHP Tahun 2026 ini didistribusikan melalui berbagai jalur strategis, diantaranya Pasar Tradisional dan Rumah Pangan Kita (RPK), Gerakan Pangan Murah (GPM), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), outlet BUMN/BUMD serta koperasi pemerintah daerah, ritel modern dan distributor.

Keberhasilan memenuhi target 100 persen penyaluran beras SPHP ini tidak lepas dari kolaborasi dan sinergi yang kuat antara BULOG dengan segenap jajaran pemangku kepentingan di Jawa Timur.

"Capaian prestasi ini tidak lepas dari dukungan Gubernur Jawa Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Jatim, Dinas Koperasi dan UKM Prov Jatim, Polri, TNI, dan Satgas Pangan Provinsi Jawa Timur," ujar Langgeng Wisnu Adinugroho, Pemimpin Wilayah Perum BULOG Jawa Timur, Selasa (28/7/2026).

Dengan tercapainya target ini, BULOG Kanwil Jatim berkomitmen untuk terus menjaga keterjangkauan dan ketersediaan beras medium berkualitas bagi masyarakat, sekaligus menjaga inflasi daerah tetap terkendali sepanjang tahun 2026.(ir)

Read More

Resmi Dilantik Melalui PAW, Agus Prayitno Jabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun

Iki Radio – Unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun resmi berganti. Agus Prayitno dari Partai Demokrat resmi dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, menggantikan Ali Masngudi, melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun mengambil sumpah jabatan Agus Prayitno sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Senin (27/7/2026)

Rapat paripurna pelantikan tersebut digelar di Gedung DPRD Kabupaten Madiun pada Senin (27/7/2026).

Pelantikan Agus Prayitno menandai berakhirnya masa jabatan Ali Masngudi sebagai Wakil Ketua DPRD setelah mengundurkan diri.

Meski melepas kursi pimpinan, Ali dipastikan tetap melanjutkan tugasnya sebagai wakil rakyat, yakni anggota Komisi B DPRD Kabupaten Madiun.

Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi Ali Masngudi selama menjabat. Ia berharap kontribusi pemikiran Ali tetap mengalir bagi kemajuan daerah melalui jajaran Komisi B.

“Pada prinsipnya, dengan PAW ini kami berharap DPRD semakin kompak dan bisa bekerja lebih baik daripada sebelumnya,” ujar Fery usai memimpin rapat paripurna.

Fery juga menegaskan agar Agus Prayitno dapat bergerak cepat tanpa perlu berlama-lama beradaptasi. Sebagai unsur pimpinan baru, Agus diminta segera mendalami regulasi, mekanisme kerja, serta tanggung jawab baru yang diembannya.

“Kami berpesan kepada wakil pimpinan yang baru agar segera menyesuaikan regulasi dan beradaptasi sesuai arahan pimpinan sebelumnya,” tambah Fery.

Di sisi lain, Bupati Madiun Hari Wuryanto menilai rotasi kepemimpinan ini sebagai hal wajar dalam dinamika demokrasi. Ia menekankan pentingnya menjaga keharmonisan antara eksekutif dan legislatif.

“Kami berharap dengan pergantian ini, kerja sama, sinergi, dan kolaborasi yang selama ini dibangun tetap stabil serta berjalan sebagaimana mestinya,” ungkap Bupati.

Menjelaskan latar belakang rotasi tersebut, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Madiun, Hari Puryadi, menegaskan bahwa seluruh tahapan PAW telah berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Pengunduran diri Ali Masngudi dilandasi oleh alasan kepentingan keluarga. Proses pengusulan sendiri telah melalui mekanisme internal partai, mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, sebelum akhirnya menunjuk Agus Prayitno.

“PAW ini sudah sesuai regulasi. Pergantian pimpinan DPRD dapat dilakukan apabila yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, atau masa jabatannya berakhir. Dalam kasus ini, Pak Ali mengundurkan diri,” terang Hari Puryadi.

Ia mengingatkan bahwa skala tanggung jawab seorang pimpinan dewan kini melintasi batas daerah pemilihan (Dapil), yakni mengayomi seluruh warga Kabupaten Madiun.

“Terus perjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Madiun secara menyeluruh. Sebagai pimpinan DPRD, tanggung jawabnya sudah berskala kabupaten sehingga kami berharap beliau dapat bekerja sebaik-baiknya,” pungkasnya.(ir)

 

 

Read More

Sah, DPRD Kabupaten Madiun Setujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2025 menjadi Perda

Iki Radio — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) definitif.

Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Madiun dan DPRD tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Madiun, senin (27/7/2026).

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Madiun, Rudi Triswahono, menyampaikan apresiasi tinggi kepada pimpinan rapat, tim Banggar, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah bekerja sama secara intensif.

"Semoga Raperda ini dapat ditetapkan menjadi Perda yang definitif dan menjadi kado ulang tahun bagi Pemerintah Kabupaten Madiun," ujar Rudi Triswahono saat membacakan laporan Banggar, sebelum pengambilan keputusan.

Berdasarkan laporan Banggar dan pencermatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD T.A. 2025, Pemkab Madiun mencatatkan kinerja finansial yang positif dengan realisasi pendapatan melebihi target, yakni mencapai 102,87%.

Selanjutnya, Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono memimpin proses pengambilan keputusan persetujuan Raperda, sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD, yang dilanjutkan dengan ketukan palu sidang oleh pimpinan rapat sebagai tanda resminya persetujuan bersama tersebut.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi mendalam kepada seluruh jimpinan serta anggota DPRD atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan.

Bupati menyampaikan bahwa Laporan Keuangan T.A. 2025 telah melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Ia menguraikan beberapa catatan dan poin strategis yang harus segera ditindaklanjuti bersama.

Diantaranya percepatan pensertifikatan aset sebagai langkah pengamanan aset milik daerah secara hukum. Penyelesaian permasalahan pengelolaan pada Perumda objek wisata unggulan daerah. Serta Mandatory Spending sebagai penyesuaian alokasi sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Lebih lanjut, Hari Wuryanto menekankan agenda mendesak yang telah menanti di depan mata, seperti penyusunan Perda Perubahan APBD T.A. 2026 dan penyusunan Perda APBD T.A. 2027.

"Untuk melaksanakan agenda-agenda tersebut, diperlukan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif. Mari kita bersama-sama melaksanakan agenda yang telah ditetapkan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Madiun yang BERSAJA (Bersih, Sehat, dan Sejahtera)," kata Bupati Hari Wuryanto.(ir)

 

Read More