Iki Terbaru/Paling Greeess

Presiden Prabowo Tinjau Posko Pengungsi Banjir Langkat, Prioritaskan Air Bersih dan Perbaikan Tanggul

Iki Radio - Presiden RI Prabowo Subianto kembali meninjau posko pengungsian korban bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara.

Kali ini, Presiden menyambangi di Madrasah Aliyah Nasional (MAN) 1 Langkat, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, Sabtu (13/12/2025).

Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara pada Jumat, 12 Desember 2025, usai menyelesaikan rangkaian kunjungan kenegaraan ke Pakistan dan Federasi Rusia. Foto: BPMI Setpres

Kunjungan itu merupakan hari kedua setelah kepulangannya dari lawatan luar negeri. Minggu lalu, Kepala Negara juga telah mengunjungi Tapanuli Tengah. Kehadiran orang nomor 1 di Republik ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan percepatan penanganan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak.

​Dalam peninjauannya, Presiden menerima laporan langsung dari Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, mengenai kekurangan kebutuhan mendesak di lokasi bencana. “Saya datang melihat keadaan. Nanti kekurangan-kekurangan sudah dilaporkan kepada saya, segera kita atasi. Tadi dilaporkan oleh Gubernur kekurangan air bersih, air minum,” kata Presiden Prabowo Subianto di lokasi.

Presiden menegaskan bahwa masalah air bersih dan air minum, serta persoalan tanggul yang rusak, menjadi perhatian utama yang harus segera ditangani.

Untuk mempercepat proses pemulihan, Kepala Negara menyatakan perbaikan tanggul akan melibatkan pengerahan sumber daya lintas sektor.  ​“Perbaikan tanggul segera kita lakukan. Panglima TNI akan kerahkan, PU akan kerahkan, Angkatan Darat, Kepolisian akan kerahkan semua kekuatan kita,” ucapnya.

​Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang mendampingi Presiden, menjelaskan bahwa kehadiran Prabowo di Langkat bertujuan memberikan dukungan moril dan memastikan seluruh proses penanganan, pemulihan, dan rehabilitasi berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

​“Beliau ingin terus memastikan percepatan penanganan, pemulihan, rehabilitasi, saudara-saudara kita dengan membawa sebagian besar menteri-menteri terkait,” ujar Prasetyo Hadi.

​Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa kondisi di Sumatra Utara saat ini telah lebih baik dibandingkan saat pertama kali dirinya berkunjung.

Meskipun demikian, Pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi dari hari ke hari dan dari minggu ke minggu.

​Di hadapan para pengungsi, Presiden Prabowo menegaskan komitmen bahwa pemerintah tidak akan meninggalkan warga yang tertimpa musibah. ​“Kita akan membantu semua warga yang mengalami musibah, akan kita bantu karena saudara-saudara adalah bagian dari kami semua. Kita adalah keluargamu, kalian adalah keluarga kami, kami tidak akan tinggalkan kalian sendiri,” tutur Presiden.

​Pada kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh petugas, relawan, dan aparat yang telah bekerja keras berhari-hari di lokasi bencana.

​Saat berkeliling meninjau posko, Presiden terlihat menyalami dan menyapa para pengungsi, berinteraksi dan menggendong anak-anak, serta meninjau posko layanan kesehatan.

​Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan tersebut antara lain: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Presiden Pimpin Ratas di Medan, Pastikan Penanganan Bencana dan Kesiapan Nataru

Iki Radio - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) di Medan, Sumatra Utara, untuk memastikan kesiapan nasional menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Rapat tersebut dilakukan di sela kunjungan kerja Presiden meninjau langsung penanganan bencana di Langkat, Sumatra Utara.

Mensesneg Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers usai mendampingi kunjungan kerja Presiden di Aceh dan Sumut di Lanud Soewondo, Polonia, Medan, Sabtu (13/12/2025). 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan agenda kedua di wilayah Sumatra Utara, setelah sebelumnya meninjau daerah terdampak bencana di Aceh. "Baik, jadi hari ini adalah hari kedua Bapak Presiden berada di daerah Sumut. Kemarin beliau mengunjungi Aceh, ke daerah Aceh Tamiang, kemudian Takengon, kemudian Kabupaten Bener Meriah. Dan hari ini beliau berkunjung ke Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat," jelas Mensesneg di Lanud Soewondo, Polonia, Medan, Sabtu (13/12/2025). 

Menurut Prasetyo, kehadiran Presiden secara langsung bertujuan memberikan dukungan moril kepada masyarakat sekaligus memastikan percepatan penanganan bencana. "Jadi ini adalah kunjungan kesekian kalinya bagi Bapak Presiden untuk memastikan beliau memberikan support, memberikan dorongan moril kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana dan sekaligus memastikan penanganan, proses untuk dipercepat."

​Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan tersebut antara lain: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Presiden didampingi jajaran Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga pemerintah sebagai bentuk pengerahan penuh sumber daya negara. "Ini sekaligus juga membuktikan bahwa Bapak Presiden benar-benar ingin memberikan yang terbaik, memberikan support yang terbaik. Segala kekuatan dikerahkan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana," jelas Mensesneg

Di sela agenda lapangan tersebut, Presiden memimpin ratas untuk memastikan kesiapan nasional menghadapi masa Liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. "Jadi sekaligus selain beliau ingin memastikan penanganan bencana ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan secepat-cepatnya, beliau juga kemudian mengadakan rapat untuk persiapan Nataru."

Dalam rapat tersebut, Presiden memberi perhatian khusus pada kesiapan fasilitas umum, ketersediaan distribusi bahan bakar minyak (BBM), kelancaran layanan telekomunikasi, serta agar seluruh jajaran pemerintahan memantau peringatan dini cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). "Termasuk ketersediaan bahan-bahan pokok dan bahan makanan diminta untuk dijaga kestabilannya di tengah masyarakat yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru," tukas Prasetyo.

Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan kehadiran negara secara nyata, baik dalam penanganan bencana maupun dalam menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat menjelang libur akhir tahun.

Kebersamaan dan Kreativitas Kader PKK Warnai Jambore Banjarbaru 2025

Iki Radio - Tim Penggerak PKK Kota Banjarbaru menggelar Jambore Kader PKK Tingkat Kota Banjarbaru Tahun 2025 di Kebun Raya Banua, Sabtu (13/12/2025). Kegiatan ini diikuti sekitar 450 kader PKK dari seluruh kecamatan dan kelurahan se-Kota Banjarbaru.

Jambore Kader PKK menjadi wadah penguatan kapasitas sekaligus ajang silaturahmi antar kader. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi, menumbuhkan motivasi dan inovasi, serta memperkuat kelembagaan PKK melalui kerja sama dan sinergi di tingkat wilayah.

Sejumlah lomba digelar untuk mendorong kreativitas dan edukasi, antara lain Lomba Jingle Paaredi, Lomba Penyuluhan Bina Keluarga Balita (BKB), Lomba Fashion Show Daur Ulang Sampah, serta Lomba Senam Kreasi. Para peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan antusias.

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarbaru, Riyandi Hidayat, menyampaikan bahwa kader PKK memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan keluarga.

Ia menegaskan komitmen PKK untuk terus berprestasi serta berkontribusi nyata bagi masyarakat, baik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional.

Melalui kegiatan ini, kader PKK diharapkan semakin solid, inovatif, dan siap menjadi penggerak pembangunan keluarga di Kota Banjarbaru. 

Presiden Prabowo Terima Aspirasi Warga Terdampak Bencana di Aceh Tengah

Iki Radio - Suasana posko pengungsian di Masjid Besar Al-Abrar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, mendadak hening saat Ketua Tim Relawan Masak, Raodah, menyampaikan aspirasi warga kepada Presiden Prabowo Subianto, Jumat (12/12/2025).

Suasana posko pengungsian di Masjid Besar Al-Abrar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, mendadak hening saat Ketua Tim Relawan Masak, Raodah, menyampaikan aspirasi warga kepada Presiden Prabowo Subianto, Jumat (12/12/2025).
(Foto: BPMI Setpres)

Dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, Raodah mewakili ribuan warga yang tengah berjuang melewati masa sulit pascabencana. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Presiden di tengah masyarakat Aceh Tengah.

“Rakyat Aceh Tengah mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak di Tanah Gayo tercinta ini,” ucapnya.

Di hadapan Presiden, Raodah menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak yang dihadapi para pengungsi. Menurutnya, ketersediaan logistik, air bersih, listrik, serta layanan telekomunikasi menjadi persoalan utama yang membutuhkan perhatian segera.

“Kami sangat membutuhkan logistik, air bersih, listrik, serta jaringan komunikasi. Saat ini tidak ada sinyal telepon seluler di lokasi pengungsian,” katanya.

Raodah juga menyampaikan harapan besar warga terdampak agar pemerintah segera membantu perbaikan dan pembangunan kembali rumah-rumah yang rusak akibat bencana. 

“Saya mewakili saudara-saudara saya di Aceh Tengah memohon agar bantuan untuk rumah warga yang terdampak dapat segera direalisasikan,” ujarnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan kepada para relawan yang terus mengabdikan diri membantu masyarakat di tengah kondisi sulit. Presiden menegaskan bahwa pemerintah tengah bekerja secara menyeluruh untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana.

Presiden juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah konkret terkait penyediaan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak. Namun demikian, ia menekankan bahwa proses tersebut membutuhkan waktu agar dapat dilaksanakan secara tepat dan menyeluruh. 

“Kami mohon kesabaran. Tidak semua dapat dikerjakan dalam waktu singkat, tetapi pemerintah bekerja sebaik-baiknya untuk membantu masyarakat,” ujar Presiden.

Ia memastikan bahwa pemerintah berkomitmen memberikan bantuan dan pendampingan kepada seluruh warga terdampak bencana. 

“Pasti kami akan membantu. Tenang saja,” pungkas Presiden. 

Transformasi Layanan Kesehatan Kunci Pemerataan Akses JKN Menuju UHC

Iki Radio - Transformasi layanan kesehatan dinilai menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pemerataan akses menuju Universal Health Coverage (UHC), seiring capaian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kini telah menjangkau 98,6 persen penduduk.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir Diskusi Publik: “Memaknai Peringatan Cakupan Kesehatan Semesta: Sehatkan Bangsa melalui Asta Cita” yang digelar di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, dalam Diskusi Publik “Memaknai Peringatan Cakupan Kesehatan Semesta: Sehatkan Bangsa melalui Asta-Cita” yang digelar di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Ia menegaskan bahwa JKN merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dijamin negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. "Jaminan kesehatan bukan sekadar program, tetapi hak setiap warga negara yang wajib dipenuhi negara,” ujarnya 

Dalam laporannya, Abdul Kadir menyampaikan bahwa hingga Desember 2025 jumlah peserta JKN telah mencapai lebih dari 282 juta jiwa atau 98,6 persen dari total penduduk Indonesia. Capaian ini melampaui standar UHC yang ditetapkan WHO.

Ia juga turut menyoroti kecepatan Indonesia dalam mencapai UHC jika dibandingkan dengan negara lain. “Jerman membutuhkan 112 tahun untuk mencapai UHC. Indonesia mencapainya hanya dalam 10 tahun. Ini pencapaian luar biasa,” tegasnya.

Meski cakupan kepesertaan meningkat signifikan, tantangan pemerataan akses layanan kesehatan masih dirasakan di sejumlah wilayah. Abdul Kadir mencontohkan kesenjangan antara Pulau Jawa dan kawasan Indonesia Timur seperti Papua, Maluku, dan Sulawesi.

Menurutnya, kesenjangan tersebut bukan disebabkan oleh BPJS Kesehatan, melainkan oleh keterbatasan suplai tenaga kesehatan, fasilitas rumah sakit, dan ketersediaan alat kesehatan. Keterbatasan inilah yang membuat upaya pemerataan layanan kesehatan menjadi agenda penting bagi seluruh pemangku kepentingan.

Abdul Kadir mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan yang terus mendorong transformasi layanan, antara lain melalui percepatan pemenuhan tenaga spesialis dengan model hospital-based education, peningkatan kapasitas rumah sakit tipe C, serta penyediaan alat kesehatan di berbagai wilayah. “Upaya ini penting agar definisi UHC benar-benar terwujud bagi Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, BPJS Kesehatan juga memperluas jangkauan layanan ke desa-desa dan daerah terpencil. Program dokter berkelanjutan, pelayanan bergerak, serta kolaborasi dengan TNI Angkatan Laut melalui layanan kesehatan berbasis kapal menjadi bagian dari strategi menjangkau masyarakat di wilayah sangat sulit akses.

Abdul Kadir menekankan bahwa keberlanjutan program JKN tidak hanya bergantung pada BPJS Kesehatan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama kementerian, lembaga, organisasi profesi, dan fasilitas kesehatan. “Komitmen kolektif harus terus diperkuat agar seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan layanan kesehatan bermutu tanpa hambatan finansial,” katanya.

Ia berharap forum diskusi tersebut dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem kesehatan nasional yang lebih berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Semoga komitmen kita terus terjaga sehingga pelayanan kesehatan dapat dinikmati merata oleh seluruh warga negara,” tutupnya.

 

Peresmian Kantor Besama Samsat Bangkalan, Gubernur Khofifah Luncurkan 15 Unit Samsat Keliling

Iki Radio - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meresmikan Gedung Kantor Bersama (KB) Samsat Bangkalan, Kamis (11/12/2025). Peresmian ini sekaligus diiringi sejumlah agenda, antara lain penandatanganan prasasti KB Samsat Bangkalan, Samsat Trosobo, Musholla Al Barakah KB Samsat Bangkalan, serta pelepasan 15 unit baru armada Samsat Keliling.

Selain itu, juga dilaksanakan Penandatanganan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten/kota se-Jatim terkait sinergi optimalisasi penerimaan pajak dan kerja sama pemungutan pajak daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan, bahwa pembangunan KB Samsat di Bangkalan maupun Trosobo merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memperkuat transparansi. Ia juga menyoroti kemajuan TP2DD Jawa Timur yang disebut sebagai salah satu yang terbaik secara nasional.

"Saya berharap pembangunan Kantor Bersama Samsat, baik di Bangkalan maupun Trosobo, dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik, memudahkan masyarakat, serta memperkuat transparansi bagi seluruh pengguna layanan. TP2DD Provinsi Jawa Timur termasuk yang terbaik, yang menunjukkan bahwa percepatan digitalisasi di kabupaten/kota di Jawa Timur telah berjalan dengan advance," ujarnya.

Khofifah juga mendorong penguatan layanan digital dan responsivitas sistem pelayanan publik. "Ke depan, pelayanan melalui email, WhatsApp, maupun pola komunikasi yang responsif harus terus diperkuat agar quick response dapat terwujud. Langkah ini menjadi penguat layanan publik yang terus kita benahi dan tingkatkan, sehingga mampu merepresentasikan kepercayaan masyarakat secara lebih luas," tambahnya.

Kepala Bapenda Provinsi Jawa Timur, Bobby Soemiarsono, menyampaikan bahwa gedung baru KB Samsat Bangkalan dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kelancaran layanan kepada masyarakat. "Kami berharap dengan kapasitas lahan dan bangunan yang lebih luas, KB Samsat Bangkalan dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan. Dengan ruang yang lebih memadai, kami berkomitmen menghadirkan layanan yang semakin tertib, nyaman, dan mampu menampung lebih banyak masyarakat," tuturnya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Bangkalan, Ismet Effendi, yang hadir mewakili Bupati Bangkalan, berharap kehadiran gedung baru ini dapat memberi dampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 "Semoga dengan peresmian Kantor Bersama Samsat yang baru ini, optimalisasi layanan dapat berjalan lebih baik sehingga mampu meningkatkan PAD, baik bagi Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Bangkalan. Kehadiran kantor baru ini diharapkan benar-benar menghadirkan pelayanan publik yang prima, cepat, dan efektif, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses seluruh layanan Samsat," ujarnya. 

Periset dan Pengelola Geopark Indonesia Kumpul di Banyuwangi Perkuat Pengembangan Geopark Ijen

Iki Radio - Para pengelola geopark dan periset dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di Kabupaten Banyuwangi, dalam Festival Taman Bumi (Geopark), yang digelar di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan, Kamis (11/12/2025). Mereka membahas berbagai hal untuk memperkuat pengembangan geopark di Indonesia, terutama Geopark Ijen.

Festival Taman Bumi tersebut menjadi wadah berbagai stakeholder untuk menguatkan kolaborasi dalam pengembangan geopark Ijen secara berkelanjutan. Kegiatan ini dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid.

Festival ini diikuti ratusan peserta yang terdiri atas para pemangku kebijakan, badan pengelola geopark, mahasiswa, dan masyarakat dari berbagai daerah, termasuk pengelola Geopark Raja Ampat Papua. Sejumlah periset dari berbagai universitas di Indonesia yang telah melakukan riset di kawasan Geopark Ijen juga turut hadir .

Di antaranya, Dr. Purwanto dari Universitas Negeri Malang, Prof. Hari Sulistyowati dari Universitas Jember, dan Eli Jamilah Miharja Ph.D dari Universitas Bakrie. Juga Dr. Andy Yahya Al Hakim dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang hadir melalui sambungan virtual.

Mereka mempresentasikan hasil riset yang telah dilakukan terhadap Geopark Ijen, termasuk permasalahan yang ditemukan serta saran solusi untuk permasalahan tersebut.

“Kami berharap, festival ini bisa menjadi ruang strategis untuk membangun kemitraan jangka panjang dan menghasilkan inisiatif konkret bagi keberlanjutan pengembangan Geopark Ijen,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Ipuk berharap, dengan pengembangan yang tepat dan berkelanjutan, Ijen Geopark dapat mempertahankan status sebagai geopark dunia saat pelaksanaan Revalidasi oleh UNESCO pada 2026 mendatang.

“Revalidasi ini momentum penting bagi kita semua. Bukan sekadar upaya mempertahankan sebuah status, melainkan komitmen jangka panjang dalam membangun wilayah berbasis konservasi, edukasi, dan yang paling penting berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya di kawasan Geopark Ijen,” tegas Ipuk.

Ipuk lalu membeber, selama beberapa tahun terakhir, Banyuwangi telah memberikan kontribusi dalam penguatan geopark melalui berbagai program.

Di antaranya, konservasi lingkungan dan pengelolaan kawasan seperti pemulihan kawasan rawan erosi, reboisasi di bantaran sungai-sungai vulkanik, hingga kolaborasi konservasi dengan TN Alas Purwo dan Balai Konservasi untuk melindungi satwa endemik dan ekosistem geobiodiversity.

Pemkab juga rutin turun ke sekolah dan masyarakat untuk melakukan kegiatan edukasi dan literasi kebumian. Banyuwangi juga terus melakukan promosi lewat berbagai event daerah yang menggunakan nama ‘’besar’’ Ijen. Seperti balap sepeda Tour de Banyuwangi Ijen, Ijen Trail Run, dan lainnya. 

“Semua upaya ini untuk memastikan masyarakat Banyuwangi merasakan manfaat langsung dari keberadaan UNESCO Global Geopark. Kami ingin geopark hadir dalam kehidupan sehari-hari, menjadi sumber inspirasi pendidikan, peluang ekonomi, serta kesadaran bahwa alam harus dijaga bersama,” ujarnya.

Ipuk menambahkan, penguatan pengembangan Ijen Geopark juga dilakukan kolaboratif bersama Pemkab Bondowoso, mengingat kawasan Geopark Ijen terletak di dua daerah tersebut.

“Kita sudah tidak bicara lagi masalah batas geografis, yang penting bagi kami bagaimana kita semua bisa menjaga kelestarian Geopark Ijen dan masyarakay mendapatkan manfaatnya dari pengelolaan yang berkelanjutan,” kata Ipuk.

Berbagai program yang dilakukan tersebut mendapatkan apresiasi dari badan pengelola Raja Ampat Unesco Global Geopark, Ana Rohma Septiana. “Edukasi ke anak sekolah dan masyarakat menjadi salah satu kekuatan Ijen Geopark. Ini yang akhirnya kami tiru di Raja Ampat,” ujarnya.

Sebagai informasi, Festival Taman Bumi diisi berbagai kegiatan menarik seperti forum diskusi, program pengembangan kapasitas pemuda, serta edukasi lapangan. Sejumlah kampus di Banyuwangi juga menampilkan pameran tentang kontribusi perguruan tinggi pada pengembangan Geopark Ijen.(*)

Dua Sekolah di Lumajang Torehkan Prestasi Nasional lewat Program Adiwiyata

Iki Radio - Kabupaten Lumajang kembali meneguhkan komitmennya sebagai daerah yang konsisten mendorong pendidikan berwawasan lingkungan.

Dua sekolah, SMP Negeri 1 Tempeh dan MTs Negeri 1 Lumajang, berhasil meraih Penghargaan Adiwiyata Nasional Tahun 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI) di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta pada Kamis (11/12/2025).

Penghargaan Adiwiyata Nasional merupakan program pemerintah yang mendorong satuan pendidikan untuk membangun budaya peduli dan berbudaya lingkungan secara berkelanjutan. Penilaian dilakukan berdasarkan berbagai indikator, di antaranya:

  • Kebijakan sekolah ramah lingkungan.
  • Integrasi materi ekologi dalam kurikulum.
  • Inovasi pengelolaan sarana dan prasarana hijau.
  • Partisipasi aktif warga sekolah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2005, terdapat tiga tingkatan penghargaan Adiwiyata, yaitu:

  • Adiwiyata Kabupaten/Kota dan Provinsi.
  • Adiwiyata Nasional, dan
  • Adiwiyata Mandiri sebagai level tertinggi.

Pada 2025, SMPN 1 Tempeh dan MTsN 1 Lumajang dinyatakan layak memperoleh penghargaan tingkat nasional setelah menunjukkan konsistensi dalam menerapkan prinsip sekolah hijau (green school).

  • Keduanya dinilai unggul dalam berbagai program lingkungan, seperti:
  • Pengelolaan sampah terpadu.
  • Penataan kawasan hijau di dalam dan luar sekolah.
  • Penggunaan sarana yang efisien dan ramah lingkungan.
  • Integrasi pendidikan lingkungan hidup dalam kegiatan pembelajaran.

Dengan raihan penghargaan terbaru ini, jumlah sekolah Adiwiyata di Kabupaten Lumajang meningkat dari 80 menjadi 82 lembaga. Rinciannya: 54 sekolah berstatus Adiwiyata Kabupaten, 17 sekolah Adiwiyata Provinsi, 7 sekolah Adiwiyata Nasional, dan 2 sekolah Adiwiyata Mandiri.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lumajang, Hertutik, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut.

Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif dan kolaboratif seluruh elemen pendidikan di Lumajang yang konsisten mengintegrasikan pembelajaran dengan aksi nyata pelestarian lingkungan.

“Penghargaan Adiwiyata Nasional ini menjadi bukti konsistensi satuan pendidikan di Lumajang dalam menerapkan program lingkungan. Kami mendorong seluruh sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujar Hertutik melalui keterangan pers pada Rabu (10/12/2025).

Hertutik juga menegaskan pentingnya peran lintas sektor dalam mendukung program Adiwiyata, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kementerian Agama, serta perangkat daerah (OPD) lainnya.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Ini adalah bukti kolaborasi yang solid untuk mewujudkan Lumajang Aman dan Lumajang Lestari,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap, prestasi SMPN 1 Tempeh dan MTsN 1 Lumajang menjadi pemicu semangat bagi sekolah-sekolah lain untuk terus berinovasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang bersih, hijau, dan sehat.

Gerakan Adiwiyata juga diharapkan mendorong terciptanya kesadaran ekologi di kalangan pelajar, yang menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan.

“Kami ingin setiap sekolah di Lumajang menjadi pusat pembelajaran lingkungan yang hidup dan menginspirasi masyarakat sekitar,” tutup Hertutik.

Pemkab Madiun Kukuhkan Bunda PAUD Kabupaten, Kecamatan Hingga Desa

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Madiun mengukuhkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di semua tingkatan, periode 2025-2029. Mulai Bunda PAUD Kabupaten Madiun, Bunda PAUD 15 Kecamatan di Kabupaten Madiun, hingga Bunda PAUD di tingkat desa dan kelurahan di Kabupaten Madiun.

Pengukuhan Bunda PAUD ini berlangsung di Pendopo Ronggo Djumeno, Caruban. Kamis, (11/12/2025).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Agus Sucipto, menyampaikan tujuan dari kegiatan ini adalah partisipasi dan bermitra, bahwa mendidik anak dari usia dini akan menjadi fokus utamanya, untuk menciptakan anak-anak berakhlak dan cerdas. Dan Bunda PAUD menjadi kunci utama di dalam penyelarasan kebijakan yang dilakukan oleh Mendikdasmen.

“Insya Allah anak-anak ini nanti menjadi pemimpin negara yang amanah, juga teman-teman yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun terutama di bidang Paud Tahun 2026 dan seterusnya kita letakkan dasar pendidikan itu dimulai sejak usia dini," ujarnya.

Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan, PAUD merupakan pijakan pertama anak di dunia pendidikan, dan titik awal perjalanannya dalam berkembang dan berperan di masyarakat. 

Menurutnya kemitraan dengan orang tua, merupakan upaya satuan PAUD dalam melibatkan orang tua secara aktif agar terjadi keselarasan dan kesinambungan antara pendidikan di satuan PAUD dengan pengasuhan di rumah untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

“Maka dari itu, sebagai pijakan pertama, pengalaman anak di PAUD sangatlah penting dalam melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya. Dan kemitraan satuan PAUD dengan orangtua/ wali merupakan kunci terjadinya kesinambungan dalam berkegiatan," kata Bupati Madiun.

Selain itu, peran pendidik semakin vital dalam era digitalisasi pembelajaran saat ini. PAUD harus menjadi wadah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para pendidik, memastikan metode pembelajaran yang diterapkan inovatif dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak.

“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas diselenggarakannya kegiatan ini. Selamat dan sukses untuk anak-anak PAUD semuanya, semoga cita-citanya tercapai. Sayangi dan hormati orangtua dan guru," tambahnya.(iw/IR)

Indonesia Berkomitmen Ciptakan Ruang Digital Aman untuk Anak

Iki Radio - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memimpin pembentukan standar global keselamatan anak di ruang digital.

Pernyataan itu disampaikan Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda Yahya, mewakili Menteri Komdigi dalam forum internasional The Sydney Dialogue 2025 yang digelar di Sydney, Australia. Forum tersebut membahas keamanan teknologi dan tata kelola ruang digital global.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda Yahya (kanan), saat mewakili Menteri Komdigi dalam forum internasional The Sydney Dialogue 2025 yang digelar di Sydney, Australia. Turut hadir e-Safety Commissioner Julie Inmant Grant (tengah). Sementara diskusi dipandu oleh David Speers (kiri) dari the ABC

Dalam sesi utama bertema Keeping Our Citizens Safe Online, Fifi menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak dalam Sistem Elektronik (PP TUNAS) menjadi langkah konkret Indonesia untuk menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan ramah bagi anak-anak.

“PP TUNAS menunjukkan bahwa kepemimpinan modern diukur dari tindakan kebijakan, bukan sekadar pernyataan. Transformasi digital harus tumbuh bersama keamanan dan kesejahteraan anak,” ujar Fifi di hadapan para peserta forum.

Regulasi Komprehensif Kedua di Dunia

Indonesia kini menjadi negara kedua di dunia setelah Australia yang memiliki aturan komprehensif untuk melindungi anak di dunia digital. Namun cakupan PP TUNAS dinilai lebih luas karena mencakup seluruh platform digital dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), bukan hanya media sosial.

PP TUNAS mewajibkan setiap platform menerapkan prinsip safety-by-design, dengan menilai tujuh kategori risiko: kontak dengan orang asing, paparan konten berbahaya, eksploitasi anak sebagai konsumen, ancaman keamanan data, potensi adiksi, hingga gangguan fisiologis dan psikologis.

Menjelang diberlakukannya undang-undang pelarangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun di Australia, Fifi juga menyoroti pentingnya edukasi dan pengawasan digital terhadap anak. Ia menyinggung kasus peledakan di SMA 72 Jakarta yang melibatkan siswa, sebagai pengingat pentingnya pengawasan terhadap perilaku daring remaja.

Fifi memaparkan data BPS 2024 yang menunjukkan hampir 40 persen anak di bawah 6 tahun di Indonesia telah menggunakan gawai, dan sekitar 35–39 persen di antaranya sudah mengakses internet.

“PP TUNAS tidak membatasi anak, tetapi memastikan pengawasan yang sehat. PSE wajib menerapkan pembatasan usia, verifikasi akun, penyaringan konten berbahaya, mekanisme pelaporan yang mudah, serta fitur pengawasan orang tua,” jelasnya.

“Intinya, PP TUNAS menciptakan ekosistem digital yang aman dan beretika sesuai usia perkembangan anak.”

Seruan Global: Teknologi Harus Memberdayakan, Bukan Membahayakan

Dalam forum yang dihadiri pemimpin sektor digital dari berbagai negara itu, Fifi juga menyerukan kolaborasi nyata antara pemerintah dan platform global dalam menghadirkan verifikasi usia berbasis sistem, bukan hanya imbauan.

Indonesia saat ini memperkuat pengawasan terhadap konten berbahaya melalui Sistem Analisis dan Monitoring (SAMAN), yang digunakan untuk melacak dan menindak penyebaran konten berisiko lintas platform.

“Keselamatan anak tidak boleh menjadi renungan, melainkan prinsip dasar tata kelola digital,” tegas Fifi.

“Teknologi harus memberdayakan anak, bukan membahayakan mereka. Indonesia siap memimpin upaya global untuk memastikan ruang digital yang aman, tepercaya, dan berpusat pada masa depan generasi muda.

Pemkab Madiun Bersiap Hadapi Potensi Bencana Hirometeorologi

Iki Radio - Bencana alam seperti banjir dan longsor menjadi ancaman sejumlah wilayah di Kabupaten Madiun. Utamanya saat memasuki musim penghujan.

Upaya kesiapsiagaan mengantisipasi bila terjadi bencana, terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Madiun.

“Di Madiun ada beberapa daerah yang rawan banjir dan longsor. Ini ada beberapa kecamatan, seperti Balerejo, Madiun, Pilangkenceng rawan banjir.  Dagangan, Kare, Gemarang, Saradan itu rawan longsor,” ujar Bupati Madiun, Hari Wuryanto usai apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi, di Desa Kuwu Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, Kamis (11/12/2025).

Kata Bupati, pada sejumlah daerah tersebut perlu dilakukan antisipasi bilamana bencana hidrometeorolgi itu terjadi.

“Itu yang perlu kita antisipasi, Kami berharap semua yang tergabung dalam kegiatan ini (apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi) selalu siap,” lanjutnya.

Kesiapan itu diwujudkan melalui mitigasi kebencanaan yang sudah dilakukan sejak awal memasuki musim penghujan.

“Sehingga kita siap apabila terjadi sesuatu. Kemudian kita siaga di titik tertentu untuk memudahkan evakuasi,” imbuh Bupati Madiun.

Kesiapan dilakukan mulai dari personil dalam penanganan bencana, peralatan untuk evakuasi bila terjadi bencana, hingga logistik yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

“Untuk bencana kita harus siap, meskipun itu tidak kita harapkan,” pungkasnya.

Sementara dalam apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi Kabupaten Madiun, melibatkan sejumlah pihak, mulai dari BPBD, TNI-Polri, Organisasi Masyarakat, dan sejumlah pihak lain. Pada kesempatan ini juga disampaikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dalam penanganan bencana.

Jaga Sumber Mata Air, Pemkab Madiun Tanam 6.000 Pohon

Iki Radio - Sebagai upaya untuk menjaga sumber mata air agar tetap lestari, Pemerintah Kabupaten Madiun menanam 6.000 pohon secara serentak, di tiga kecamatan yang berlokasi di lereng Gunung Wilis Kabupaten Madiun, Rabu (10/12/2025).

Kegiatan ini dilakukan sekaligus dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) 2025.

Tiga lokasi penanaman diantaranya di Desa Batok Kecamatan Gemarang, Desa Kare Kecamatan Kare, dan Desa Padas Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Dimana ketiga lokasi itu merupakan bagian hulu sumber mata air yang ada di Madiun.

Kegiatan ini dipimpin langsung Wakil Bupati Madiun, dr Purnomo Hadi, yang melakukan penanaman di Desa Padas, Dagangan, Madiun. Sedangkan dua lokasi lain, melalui sambungan video conferance.

Gerakan menanam pohon ini juga mewujudkan visi misi Kabupaten Madiun bersahaja dalam lingkungan hidup.

"Ada program kegiatan terhadap ketahanan lingkungan berkelanjutan (KALIBER). Semuanya kita harapkan dengan kepedulian bersama menjaga bagian hulu sumber mata air yang ada di Madiun," ujar dr.Pur (sapaan Wabup Madiun).

Diharapkan dengan gerakan menanam pohon yang dipusatkan di tiga kecamatan ini, sumber air di Gunung Wilis bisa terjaga.

"Sumbernya bagus, karena untuk menjaga sumber air harus lingkungan tanaman hijau, pohon pohon yang kuat, yang menghasilkan air untuk menjadi sumber mata air," lanjutnya.

Berkaca dari adanya musibah bencana alam di berbagai daerah, tidak lupa dr Pur juga berpesan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan.

“Musibah di berbagai daerah menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Mari peduli lingkungan. Kalau kita menjaga lingkungan, lingkungan juga akan menjaga kita,” pungkasnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun, Muhamad Zahrowi, menyampaikan penanaman pohon serentak yang dilakukan Pemkab Madiun ini dipusatkan pada tiga kawasan prioritas, yakni area sumber mata air, lahan kritis, dan sempadan sungai.

“Jenis tanaman yang kami prioritaskan adalah yang memiliki kemampuan menyimpan air, seperti aren, pule, trembesi, durian, mangga, serta alpukat yang cocok untuk daerah pegunungan,” katanya.

Keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah pohon yang ditanam, melainkan dari kemampuan pohon untuk tumbuh dan berkembang.

"Yang penting pohon-pohon ini hidup dan berfungsi menjaga ekosistem. Karena itu kami berharap masyarakat ikut merawat pohon yang sudah ditanam,” imbuhnya.

Gerakan menanam pohon ini mengusung tema "Merawat Bumi, Menjaga Masa Depan". Kegiatan akan terus dilakukan setiap tahunnya untuk menjaga kelestarian lingkungan, dengan pola 3 kecamatan setiap tahun.(iw/IR)

Pemkab Madiun Kembali Raih Penghargaan IGA 2025

Iki Radio - Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, menuju Kabupaten Madiun yang Bersih Sehat dan Sejahtera (Bersahaja) patut diacungi jempol.

Berbagai inovasi yang telah dilakukan, bukan hanya dirasakan secara langsung oleh masyarakat, namun juga memperoleh pengakuan secara nasional, dengan diraihnya kembali penghargaan Innovative Government Awards (IGA) tahun 2025 dari Kementerian Dalam Negeri dengan kategori atau klaster Kabupaten Sangat Inovatif Tahun 2025.

Penghargaan IGA 2025 itu diserahkan oleh Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Noudy R.P. Tendean dan diterima langsung Bupati Madiun, Hari Wuryanto, di Kempinski Grand Ballroom Jakarta, Rabu 10 Desember 2025.

Berbagai tantangan kedepan yang mau tidak mau harus dihadapi, menjadi motivasi tersendiri bagi Pemkab Madiun untuk terus berbenah dan berinovasi dalam mewujudkan Kabupaten Madiun yang harmonis dan bersahaja.

“Syukur alhamdulillah, penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan inovasi. Tanpa inovasi, kita akan tertinggal. Karena itu, kami terus berupaya mengembangkan berbagai terobosan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun semakin meningkat,” kata Bupati.

Lebih lanjut dikatakan bahwa penghargaan tersebut diraih bukan hanya hasil kerja dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) melainkan kerjasama seluruh pihak termasuk dukungan dari seluruh masyarakat.

“Penghargaan ini adalah buah dari kerja keras dan harmonisasi semua pihak, tidak hanya ASN, tetapi juga dukungan dan partisipasi masyarakat. Semua memiliki peran penting dalam lahirnya berbagai inovasi daerah,” tambahnya.

Targetnya pada penghargaan IGA berikutnya Kabupaten Madiun akan dapat meraih kembali dengan kategori terinovatif. Selain itu akan membawa Kabupaten Madiun lebih sejahtera.

“InsyaAllah tahun depan kami menargetkan bisa meraih penghargaan dengan kategori terinovatif,” imbuhnya.

HMPI 2025, Perhutani KPH Madiun Salurkan Bantuan Bibit

Iki Radio - Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Madiun, mengapresiasi kegiatan Gerakan Penanaman Pohon dalam rangka Ketahanan Lingkungan Berkelanjutan (KALIBER) dan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) 2025, yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun, Rabu (10/12/2025).

Administratur (Adm) Perum Perhutani KPH Madiun, Panca Putra M. Sihite menyerahkan bantuan bibit pohon kepada Kepala DLH Kabupaten Madiun, Muhamad Zahrowi, dalam acara Gerakan Menanam Pohon di Desa Padas Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, Rabu (10/12/2025)

Kegiatan ini dinilai akan mampu untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, sebagai warisan bagi anak cucu di masa yang akan datang.

Dukungan nyata dari Perhutani KPH Madiun terhadap kegiatan tersebut adalah dengan diserahkannya bantuan bibit, sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perhutani KPH Madiun.

Bantuan bibit tersebut diserahkan langsung oleh Administratur (Adm) Perum Perhutani KPH Madiun, Panca Putra M. Sihite kepada Pemkab Madiun melalui Kepala DLH Kabupaten Madiun, Muhamad Zahrowi.

“Menjaga lingkungan ini tanggungjawab bersama, jadi kegiatan ini sangat positif dalam rangka pelestarian lingkungan,” ujar Panca Putra.

Selain itu sebagai pemangku hutan, KPH Madiun terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga hutan agar tetap lestari.

“Kami sebagai pemangku (hutan) tentu sangan senang dengan kegiatan ini. Terima kasih kepada Pemkab Madiun yang juga memberikan support untuk menjaga kelestarian hutan,” lanjutnya.

Dijelaskan, hutan merupakan milik negara yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Perhutani. Dan secara administratif kewilayahan, menjadi wilayah pemerintah daerah.

“Harapannya pohon pohon yang ditanam akan tumbuh subur dan memberikan manfaat,” tambahnya.

Kepala DLH Kabupaten Madiun, Muhamad Zahrowi mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, dalam kegiatan penanaman pohon ini.

“Tentu dukungan dari semua pihak akan menjadi motivasi bagi kita bersama, untuk merawat dan menjaga lingkungan. Kami atasnama Pemerintah Kabupaten Madiun mengucapkan terima kasih kepada Perhutani Madiun yang luar biasa,” katanya.

Dalam kegiatan yang mengusung tema “Merawat Bumi Menjaga Masa Depan” diharapkan menjadi momentum bersama untuk menanamkan kepedulian pada kelestarian lingkungan.(iw/IR)

 

 

 

 

Perkuat Program Generasi Berencana, 15 Bunda GenRe Tingkat Kecamatan Dikukuhkan

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB PPPA) mengukuhkan Bunda Generasi Berencana (GenRe) tingkat kecamatan, Rabu, (10/12/2025). 

Bertempat di Aula Dinas PPKB PPPA Kabupaten Madiun, 15 Bunda GenRe dari masing masing kecamatan di Kabupaten Madiun dikukuhkan.

“Pengukuhan ini merupakan amanah pemerintah untuk memperkuat program Generasi Berencana sampai ke kecamatan dan desa," ujar Kepala Dinas PPKB PPPA Kabupaten Madiun, Hendro Suwondo. 

Menurutnya, ini bertujuan menempatkan pimpinan wilayah sebagai figur strategis yang menjembatani komunikasi dan menjadi motivator pembinaan remaja di tingkat kecamatan hingga desa dan keluarga.

"Bunda GenRe diharapkan mampu mendorong remaja untuk merencanakan pendidikan, karier, dan keluarga, serta terhindar dari perilaku berisiko seperti pernikahan dini dan penyalahgunaan narkoba. Target kita adalah membentuk generasi Madiun yang sehat, cerdas, dan berkarakter,” lanjutnya.

Sinergi dengan berbagai kelembagaan seperti Bina Keluarga Remaja (BKR), Tim Penggerak PKK, serta Insan GenRe di 15 kecamatan, menjadi kunci keberhasilan pembinaan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Bunda Genre Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto menyampaikan, pengukuhan Bunda GenRe kecamatan bertujuan memperkuat komunikasi pembinaan remaja di wilayah masing-masing.

"Harapannya, Bunda Genre dapat memfasilitasi berbagai persoalan remaja agar mereka tumbuh menjadi generasi yang berencana dan berkarakter,” ujarnya.

Pembinaan remaja tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan keluarga, masyarakat, dan pemerintah secara terpadu.

"Peran keluarga sangat menentukan pembentukan mental dan karakter remaja, sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Madiun periode 2025–2029 yaitu Bersih, Sehat, dan Sejahtera," tambahnya.

Selanjutnya, sebagai langkah pencegahan stunting diserahkan BKB Kids Stunting Tahun 2025 kepada kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), berupa alat permainan edukatif yang berfungsi men-stimulasi tumbuh kembang anak.

“BKB Kids ini merupakan dukungan edukasi agar anak-anak balita stunting, agar anak-anak lebih bersemangat dan lebih sehat,” pungkasnya.

Selain itu disalurkan bantuan sosial bagi perempuan korban kekerasan, sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemulihan dan perlindungan perempuan dan anak.(iw/IR)

Peringatan HDI dan HKSN, Pemkab Madiun Tekankan Layanan Inklusif

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Madiun menekankan pentingnya menjaga komitmen dalam memberikan layanan masyarakat secara inklusif untuk penyandang disabilitas. Sebab pemenuhan hak hak bagi para penyandang disabilitas, menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana amanat perundang undangan yang berlaku di Indonesia.

Hal ini disampaikan Bupati Madiun Hari Wuryanto, dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025, sekaligus peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2025, di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Mojopurno, Kecamatan Wungu KabupatenMadiun, Selasa (9/12/2025).

Kata Bupati, penyandang disabilitas di Kabupaten Madiun terbilang kreatif dan luar biasa serta patut dibanggakan. Terlihat dari berbagai penampilan yang dihadirkan dalam kegiatan peringatan HDI dan HKSN. Terlebih ada seorang atlet disabilitas yang mampu meraih juara 1 tingkat Provinsi Jawa Timur, pada lomba tolak peluru.

"Tadi kita semua melihat, hanya dengan isyarat mereka bisa menyuguhkan penampilan yang luar biasa. Teman-teman disabilitas ini luar biasa. Mereka bukan hanya mampu berkarya, tetapi juga mengharumkan nama Kabupaten Madiun. Karena itu pemerintah wajib hadir, mendukung, dan memastikan mereka mendapat hak yang sama," kata Bupati.

Lebih lanjut dikatakan perlunya sinergi yang terjalin di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam berkarya.

"Keterbatasan bukan hambatan, tapi kesempatan yang luar biasa. Kita bisa melihat hasil karya mereka. Kami mohon OPD selalu bersinergi. Kita beri kesempatan untuk berkarya," lanjutnya.

Bupati menegaskan agar seluruh masyarakat Kabupaten Madiun memiliki rasa solidaritas yang tinggi, semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.

“Masyarakat mempunyai hak yang sama. Mari kita memperhatikan saudara kita agar bisa berkarya,” tegasnya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Madiun Supriyadi menyampaikan, dalam acara ini diikuti peserta dari persatuan penyandang disabilitas di Kabupaten Madiun, Pelajar Sekolah Luar Biasa (SLB) Se Kabupaten Madiun, anak berkebutuhan khusus, serta pilar pilar sosial di Kabupaten Madiun.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Pemkab Madiun, kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Madiun,” kayanya.

Adapun tema kegiatannya adalah Setara Berkarya Tanpa Batas dan Kuatkan Solideritas Menuju Indonesia Emas.

"Penting menjaga kesetiakawanan sosial di masyarakat, untuk terwujudnya semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di lapisan masyarakat," pungkasnya.

Dalam acara ini juga disampaikan sejumlah bantuan bagi penyandang disabilitas, dan gelaran stand UMKM yang ada di Kabupaten Madiun.(iw/IR)

Bupati Madiun Himbau Masyarakat Dengan Kendaraan Nopol Luar Daerah, Segera Balik Nama

Iki Radio - Bupati Madiun Hari Wuryanto menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Madiun, yang memiliki kendaraan bermotor dengan plat nomor luar daerah, untuk segera melakukan balik nama kendaraan.

Sebab dengan melakukan balik nama kendaraan, maka kendaraan tersebut terdaftar di Kabupaten Madiun. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dari Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).

Hal ini disampaikan Mas Hari Wur (sapaan Bupati Madiun) saat Sosialisasi Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2025, Selasa (9/12/2025).

Dijelaskan, Tahun 2025 ini terdapat perubahan mekanisme penerimaan pendapatan daerah dari PKB dan BBNKB. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, berubah dengan mekanisme pajak opsen. 

Dimana mekanisme ini, penerimaan pajak PKB/ BBNKB yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Madiun langsung ditransfer masuk ke kas daerah. Selain itu besar kecilnya jumlah pajak opsen PKB dan BBNKB yang diterima, tergantung pada jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Madiun.

"Tahun 2025 ini targetnya sebesar Rp 65 Miliar, per November 2025 kemarin baru Rp 59 Miliar. Insya Allah nanti diakhir Desember mudah-mudahan targetnya bisa tercapai. Itu harapan kita”, katanya.

Dengan adanya peningkatan pendapatan daerah, diharapkan dapat meningkatkan layanan pada masyarakat.

“Semua yang dibayarkan oleh masyarakat akan kita pertanggungjawabkan. Dengan meningkatnya pajak, kita akan bisa memberikan layanan publik yang terbaik,"lanjutnya.

Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, Yudi Hartono menjelaskan, kegiatan sosialisasi ini sebagai upaya pemerintah daerah (Pemda) untuk mengedukasi masyarakat tentang tambahan pungutan pajak.

"Bertujuan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengkompensasi daerah kehilangan DBH (Dana Bagi Hasil) dari UU 1/2022, dengan mekanisme baru yang tercatat di STNK mulai 2025 untuk transparansi dan mendorong kepatuhan bayar pajak demi pembangunan," jelasnya.

Dalam kegiatan ini juga dihadiri Kepala UPT Pengelola Pendapatan Daerah Madiun (Bapenda Provinsi Jatim), Aries Nuryadhi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Kapolres Madiun, OPD, Camat, dan Kepala Desa di Kabupaten Madiun.(iw/IR)

Peduli Sumatera, Pemkab Madiun Kirim Bantuan Logistik

Iki Radio – Dilepas langsung oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto, Pemerintah Kabupaten Madiun mengirimkan bantuan logistik untuk korban bencana alam di Sumatera. Pemberangkatan pengiriman bantuan itu dilaksanakan di Halaman Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Selasa (9/12/2025) pagi.

Bertempat di halaman Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Selasa (9/12/2025), Bupati Madiun melakukan pengecekan bantuan yang akan dikirim ke korban bencana alam di Sumatera.

“Alhamdulillah terkumpul cukup banyak. Ada sembako, pakaian, selimut, sampai obat-obatan. Ini wujud empati masyarakat Madiun untuk saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera,” ujar Bupati Hari Wuryanto.

Sebelumnya bantuan logistik ini dikumpulkan dari masyarakat di Kabupaten Madiun, yang selanjutnya akan dijadikan satu dengan daerah lain di Jawa Timur untuk bersama sama dikirim ke lokasi bencana, mulai dari Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

“Jika tidak ada kendala, malam ini dikirim dari Surabaya menuju lokasi bencana. Semoga membawa manfaat dan sedikit meringankan penderitaan saudara kita di sana,” tambahnya.

Mas Hari Wur – sapaan Bupati Madiun- memberikan apresiasi yang begitu besar terhadap partisipasi masyarakat dalam penggalangan bantuan ini. Mulai dari pemerintahan desa, karang taruna, organisasi kemasyarakatan serta sejumlah pihak lain di Kabupaten Madiun.

“Partisipasi masyarakat luar biasa. Begitu logistik terkumpul, langsung kami bungkus dan kirim hari ini,” lanjutnya.

Untuk korban bencana di Sumatera, Mas Hari Wur tidak lupa menyampaikan ungkapan turut prihatin dengan bencana yang dialami.

“Semoga semuanya diberikan kekuatan. Pemerintah, insyaallah, akan terus hadir memberi dukungan,” tambahnya.

Disisi lain Pemerintah Kabupaten Madiun juga melakukan upaya mitigasi bencana kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Madiun utamanya daerah daerah rawan bencana. Sebab, seperti diketahui, sejumlah daerah di Kabupaten Madiun masuk pada kategori rawan bencana seperti banjir, tanah gerak maupun longsor.

“Karena itu mitigasi harus diperkuat agar dampaknya bisa ditekan,” pungkasnya.(iw/IR)

Top

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina beri sumbangan Rp15 M untuk korban bencana Sumatera

Iki Radio - Aksi pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina baru-baru ini mencuri perhatian publik. 

Raffi dan Gigi menggelontorkan dana pribadi sebesar Rp15 miliar untuk membantu korban bencana banjir Sumatera. 

Bantuan Rp15 miliar tersebut adalah bentuk kepedulian Raffi dan Gigi kepada korban yang terdampak bencana. 

Bantuan tersebut disalurkan melalui tim RANS dan kantor Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. 

Hal ini dilakukan agar donasi dapat segera sampai ke titik-titik terdampak paling parah. 

Alokasi Dana ke Tiga Titik Utama 

Donasi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dibagi rata sebesar masing-masing Rp5 miliar untuk tiga wilayah administrasi guna percepatan pemulihan. 

Tiga wilayah tersebut adalah Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. 

Sumatera Barat

Bantuan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina untuk Sumatera Barat Rp 5 Miliar

Di Sumatera Barat, bantuan dari Raffi Ahmad diterima langsung oleh Wakil Gubernur Vasco Ruseimy. 

Melalui panggilan video, Raffi memberikan dukungan moral. 

“Semoga bisa membantu meringankan beban saudara-saudara kita di sana,” ucap Raffi dikutip dari TribunStyle.com

Sumatera Utara 

Bantuan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina untuk Sumatera Utara diberikan langsung ke Gubernur Bobby Nasution.

Di Sumatera Utara, bantuan Raffi dan Gigi diserahkan langsung kepada Gubernur Bobby Nasution. 

Aceh 

Sementara di Aceh, juga langsung disalurkan melalui Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi. 

Murni Dana Pribadi 

Asisten Raffi Ahmad, Prio, menegaskan bahwa bantuan tersebut bukan merupakan hasil penggalangan dana, melainkan aset pribadi pasangan tersebut. 

“Bantuan pribadi ini wujud kedekatan batin Raffi dan Gigi dengan masyarakat Sumatera saat menghadapi masa sulit ini,” ujar Prio. 

Harapan untuk Penyaluran Tepat Sasaran

Nagita Slavina secara khusus menitipkan pesan agar bantuan tersebut dikelola dengan cepat oleh perwakilan pemerintah daerah. 

“Semoga disalurkan dengan baik agar manfaatnya segera dirasakan,” ungkap Nagita. 

Saat ini, beberapa wilayah di Sumatera masih berstatus darurat akibat bencana hidrometeorologi.

Indonesia Perkuat Regulasi Keamanan Digital Anak, Adopsi Pembatasan Usia Medsos

Iki Radio - Australia akan mulai menerapkan aturan baru yang melarang anak di bawah usia 16 tahun untuk menggunakan media sosial, efektif mulai 10 Desember 2025. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah Australia berupaya membatasi akses anak dan remaja di bawah 16 tahun terhadap berbagai platform digital populer, seperti YouTube, Instagram, hingga TikTok.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat menggelar pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutia Hafid mengatakan bahwa Indonesia pun akan menerapkan kebijakan yang hampir sama seperti halnya di Australia.

Untuk diketahui, Indonesia memperkuat komitmennya dalam melindungi anak-anak dan kelompok rentan di dunia maya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

Menurut Menkomdigi kebijakan yang akan diterapkan Pemerintah RI ini lahir sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap dampak negatif media sosial, sekaligus mendorong lingkungan digital yang lebih aman bagi generasi muda. "Jadi untuk di dunia, Australia tanggal 10 Desember 2025, kita (Indonesia) juga sedang berpikir kapan waktu yang tepat," kata Meutya saat bertemu pemimpin redaksi media massa di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Di tengah pesatnya arus informasi, ancaman terhadap kelompok rentan—terutama anak-anak—kian nyata. Paparan konten berbahaya, manipulatif, hingga eksploitasi digital telah menjadi keresahan bersama. PP TUNAS juga mengatur kewajiban dan sanksi bagi platform digital untuk menerapkan verifikasi usia terhadap penggunanya. Regulasi ini menjadi dasar hukum kuat bagi negara untuk menghadirkan ruang digital yang aman, sehat, dan berkeadilan.

Menurut Menkomdigi Meutya Hafid, PP Tunas mengatur penundaan akses anak terhadap media sosial dan platform digital lain berdasarkan usia dan faktor risiko.

PP Tunas mengatur akses digital anak berdasarkan usia 13, 16, dan 18 tahun. Anak usia 13 tahun hanya boleh mengakses platform berisiko rendah, usia 16 tahun dapat menggunakan layanan berisiko kecil hingga sedang, sementara usia 16–18 tahun bisa mengakses fitur yang lebih luas.

Ia menegaskan, aturan ini bukan dimaksudkan untuk melarang anak menggunakan media sosial melainkan menunda aksesnya hingga usia tertentu seperti yang diatur dalam regulasi.

PP Tunas juga tidak hanya mengatur media sosial, tetapi juga mengatur seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE) mengingat semua platform digital juga memiliki fitur komunikasi dengan orang tidak dikenal. "Kita sudah melihat bahwa ke depan ini kita tidak bisa atur hanya media sosial karena ke depan PSE pun akan atau sebagian besar memiliki fitur komunikasi dengan orang tak dikenal," ujar Meutya Hafid.

close
Pasang Iklan Disini