Iki Radio — Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) di Kabupaten Madiun, Kamis (13/8/2026), menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan penguatan ekonomi berbasis desa.
Langkah strategis ini diwujudkan melalui penguatan Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Koperasi/Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDKMP).
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyampaikan bahwa PAPDESI memiliki peran penting sebagai wadah asosiasi yang menjembatani komunikasi langsung antara pemerintah desa, pemerintah daerah, hingga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
"Kita berharap dengan terbentuknya kepengurusan ini, sinergi antara MBG dan KDKMP yang ada di desa-desa bisa betul-betul terealisasi. Walaupun memang butuh proses, seperti penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang saat ini terus berjalan," ujar Hari Wuryanto.
Menanggapi arahan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko dan Menteri Desa Yandri Susanto terkait pemenuhan bahan baku MBG dari daerah setempat, Bupati Madiun menekankan pentingnya efisiensi rantai pasok lokal dan kolaborasi antarkabupaten di Jawa Timur.
Melalui wadah PAPDESI, koordinasi antarwilayah diharapkan dapat berjalan efisien tanpa tumpang tindih distribusi pangan.
"Bahan bakunya sudah ada di daerah untuk diolah di MBG. Tinggal tools atau sarana pendukungnya yang perlu disiapkan, termasuk peran KDKMP dan asosiasi. Kolaborasi antarkabupaten di Jawa Timur harus kita bentuk agar koordinasinya teratur dan terwakili dengan baik," tegasnya.
Terkait pengembangan fasilitas pendukung KDKMP yang berada di atas lahan Perhutani maupun Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B/MP2B), Pemerintah Kabupaten Madiun telah mengambil langkah aktif dengan bersurat resmi dan menyampaikan data lengkap ke kementerian terkait.
Pemkab Madiun berharap Kementerian Desa dapat memfasilitasi komunikasi dengan Kementerian Kehutanan agar penyelarasan regulasi serta rekomendasi perizinan dapat segera diterbitkan.
"Semua data sudah kita sampaikan dan usulkan, termasuk sekitar 60 KDKMP yang berada di area tersebut. Kita dorong percepatannya karena ini merupakan bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto," tambah Bupati Madiun.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperdagkop-UM) Kabupaten Madiun, Indra Setyawan, memaparkan 104 KDKMP di Kabupaten Madiun sudah selesai 100 persen untuk bangunan fisik .
"Untuk perkembangan KDKMP saat ini, sebanyak 53 unit usaha KDKMP sudah beroperasional dan memiliki kegiatan usaha yang berjalan. Sedangkan dari sisi pembangunan fisik, terdapat 104 bangunan KDKMP yang pengerjaannya sudah rampung 100 persen," ucapnya.(ir)
 Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) di Kabupaten Mad...){kind=link}