Iki Radio — Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menegaskan pentingnya peran Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) dalam mengawal keterlibatan masyarakat desa pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Hal tersebut disampaikan Budiman usai memberikan arahan dalam pengukuhan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PAPDESI periode hingga 2031 di Pendopo Ronggo Djumeno, Madiun, Kamis (13/8/2026).
Sinergi ini ditujukan untuk menjawab kritik bahwa rantai pasok MBG hanya dinikmati oleh pengusaha kelas menengah ke atas.
Sebagai organisasi yang menaungi para kepala dan perangkat desa di 38 provinsi, PAPDESI dinilai memegang peran kunci untuk mendidik warga lokal agar bertransformasi dari sekadar petani tradisional menjadi pelaku ekonomi modern.
"Selama ini ada kritik bahwa MBG tidak 'netes' ke bawah dan pengelolanya masih pengusaha besar. PAPDESI hadir untuk menjawab itu. Warga desa harus diajak aktif menyuplai telur, beras, dan sayuran. Namun, pasokan untuk Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) butuh standar produk dan quality control yang ketat," ujar Budiman.
Untuk mendukung standar pasokan tersebut, Budiman menekankan agar kepemimpinan desa mendidik warga terkait akuntansi dasar, standar pemupukan, hingga tata kelola komoditas panen antarwilayah.
Guna mencegah anjloknya harga akibat panen serentak, BP Taskin mendorong penerapan clustering (pengelompokan) komoditas pangan. Dengan kepengurusan baru PAPDESI, pihaknya mematok target agar dalam dua hingga tiga tahun ke depan (2027–2028), sebanyak 50.000 desa dari total sekitar 75.000 desa di Indonesia sudah menerapkan sistem clustering ini.
Sistem pemenuhan rantai pasok berbasis desa ini diproyeksikan memberi dampak ekonomi yang signifikan.
Efisiensi Anggaran program MBG diperkirakan dapat dihemat hingga 50 persen. 80 persen bahan baku MBG wajib dipasok dari wilayah/provinsi setempat. Kelebihan kuota produksi pangan dapat dijual ke pasar bebas melalui BUMDes dan KDKMP.
Budiman mewanti-wanti agar pelaksanaan program MBG dan KDKMP di tingkat desa tidak hanya dinikmati oleh elite lokal atau kelompok mampu.
"Penekanan dari Pak Prabowo adalah memastikan orang miskin ikut terlibat. Orang miskin di desa harus diutamakan untuk ikut menyuplai telur, padi, dan sayur," tegasnya.
Terkait kendala ketersediaan lahan fasilitas pendukung, Budiman menyampaikan sikap tegas pemerintah pusat mengenai aset negara. Ia menegaskan bahwa lahan BUMN yang tidak terpakai atau mangkrak dapat dialihfungsikan untuk kepentingan rakyat.
"Negara ini milik rakyat. Jika ada lahan BUMN mangkrak dan akan dibangun untuk kemanfaatan rakyat, maka lahan tersebut harus dikembalikan dan dimanfaatkan untuk rakyat. Untuk regulasi teknis lainnya, kami terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait," pungkas Budiman.(ir)
, Budiman Sudjatmiko, menegaskan pentingnya peran Perkumpulan Aparatur...){kind=link}