Iki Radio — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) terus mematangkan persiapan operasional Sekolah Rakyat (SR) 1 Kabupaten Madiun.
Program strategis nasional yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 (kemiskinan ekstrem) ini diproyeksikan menjadi pengungkit utama dalam memutus rantai kemiskinan di wilayah Madiun dan sekitarnya.
Meskipun pengerjaan infrastruktur fisik oleh pelaksana PT Brantas Abipraya masih berada pada tahap penyempurnaan akhir (finishing sekitar 5 persen), seluruh pihak berkomitmen agar proses Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) hingga kegiatan belajar mengajar (KBM) berasrama dapat segera berjalan penuh.
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyambut baik hadirnya Sekolah Rakyat di wilayahnya. Menurutnya, program ini bukan sekadar rencana di atas kertas, melainkan langkah nyata pengentasan kemiskinan secara riil.
"Ini kesempatan luar biasa bagi Kabupaten Madiun. Tahun ini ada sebanyak 270 anak kami yang berada di Desil 1–2 bisa tertampung. Mudah-mudahan ke depan, dengan total daya tampung sekolah yang mencapai 1.200 siswa, secara bertahap semuanya bisa terfasilitasi," ujar Hari Wuryanto usai membuka MPLS SRT 1 Kabupaten Madiun, Jum'at (31/7/2026).
Bupati menambahkan bahwa anak-anak yang masuk dalam program ini akan ditanggung penuh oleh negara. Tidak hanya memfasilitasi pendidikan, Pemkab Madiun juga merencanakan intervensi sosial bagi keluarga siswa, termasuk perbaikan hunian.
"Harapan kami, mereka kelak memiliki karakter dan akhlak yang luar biasa, menjadi anak yang tangguh, serta mampu menjadi tulang punggung keluarga setelah lulus nanti," tegasnya.
Direktur TSKPO Kemensos RI, Rachmat Koesnadi, menjelaskan bahwa kendala utama saat ini terletak pada penyelesaian utilitas dasar seperti instalasi air bersih, kran, dan saniter/toilet di unit asrama. Pembangunan fisik yang berada di bawah kewenangan Kementerian PUPR ini ditargetkan tuntas fungsional dalam waktu dekat.
"Secara fungsional ruang kelas dan asrama sudah siap. Hanya penyempurnaan toilet dan instalasi air yang sedang berproses, diperkirakan selesai dalam beberapa hari. Untuk sementara, siswa dipulangkan terlebih dahulu dan ditargetkan mulai masuk asrama (full board) secara bertahap antara tanggal 10 hingga 15 mendatang," terang Rachmat.
Rachmat merinci, total calon siswa yang terdata saat ini sebanyak 360 siswa (gabungan jenjang SD, SMP, dan SMA), yang terdiri dari siswa asal Kabupaten Madiun serta penampungan sekitar 90 siswa dari Kabupaten Ponorogo.
Terkait dengan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan (tendik), Kemensos menyiapkan sekitar 50 hingga 70 personil yang seleksinya dipusatkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta dengan memprioritaskan talenta lokal.
Selama proses transisi, KBM dibantu oleh guru pendamping dari Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dan Provinsi Jawa Timur yang diberi alokasi honorarium mengajar harian dari anggaran Kemensos.
Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Madiun, Supriadi, menekankan perbedaan mendasar antara Sekolah Rakyat dengan sekolah reguler. SR menerapkan sistem penjangkauan (outreach) berbasis data By Name By Address (BNBA) untuk mendatangi langsung keluarga yang membutuhkan.
"Kalau sekolah umum, siswa yang datang mendaftar. Di Sekolah Rakyat, kami yang turun melakukan penjangkauan. Mereka dari keluarga miskin ekstrem yang bahkan untuk mengurus diri sendiri saja kesulitan," jelas Supriadi.
Menanggapi dinamika lapangan pada tahun pertama operasional ini, pihak Dinsos bersama Kemensos juga melakukan penyesuaian proporsi rombongan belajar (rombel) guna mengoptimalkan kuota.
Jenjang SD disesuaikan menjadi 2 rombel (mengingat faktor anak usia SD masih memiliki tingkat ketergantungan/keinginan dekat dengan orang tua yang tinggi). Jenjang SMP ditingkatkan menjadi 4 rombel. Jenjang SMA tetap berjalan 3 rombel.
Untuk mengantisipasi rasa rindu rumah (homesick) bagi siswa, khususnya jenjang SD, pihak sekolah akan mengedepankan pendekatan humanis dengan memberikan kelonggaran adaptasi secara bertahap.
"Prinsipnya, kami dari pemerintah daerah bertindak untuk memfasilitasi, memantau, dan berkolaborasi secara intensif setiap hari agar seluruh kendala lapangan dapat teratasi, sehingga fasilitas Sekolah Rakyat ini benar-benar aman, nyaman, dan layak dihuni oleh anak-anak," pungkas Supriadi.(ir)








