Iki Radio - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) atau BSI mengapresiasi kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menempatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sektor perbankan. Kebijakan tersebut dapat memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas pembiayaan kepada sektor produktif meningkat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan stabilitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh kebijakan fiskal yang kuat, tetapi juga sinergi antara pemerintah dan industri perbankan.
Menurut dia, pengelolaan SAL yang optimal membutuhkan dukungan sistem keuangan yang sehat. "Di sinilah kolaborasi pemerintah dan industri perbankan menjadi penting, yakni menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, serta pembangunan nasional," ujar Anggoro dalam keterangan resmi Selasa (30/6/2026).
Sebagai bagian dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Anggoro mengatakan BSI siap mendukung kebijakan pemerintah melalui layanan keuangan syariah yang inklusif. Menurut dia, langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
"Kami mengapresiasi kepercayaan Pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha," kata Anggoro.
Ditambahkannya, penempatan SAL juga membantu menurunkan biaya dana (cost of fund) sehingga perbankan memiliki ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif. Dengan demikian, masyarakat maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga aktivitas ekonomi terus bertumbuh.
Di tengah dukungan likuiditas tersebut, BSI menyatakan tetap menjaga fundamental pendanaan melalui penguatan dana murah atau current account saving account (CASA). Upaya itu ditopang oleh Tabungan Haji, pengembangan Islamic ecosystem, serta percepatan layanan digital. Perseroan juga terus memperluas pembiayaan pada segmen ritel, UMKM, dan konsumer. Selain itu, BSI memperkuat pendapatan berbasis komisi melalui bisnis emas sebagai bank syariah pertama yang telah memiliki izin bullion.
Hingga April 2026, BSI mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 382 triliun atau tumbuh 17,90 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang kenaikan tabungan sebesar 22,02 persen menjadi Rp 165 triliun. Dengan capaian tersebut, rasio CASA BSI tercatat sebesar 63,48 persen.
Pada sisi penyaluran pembiayaan, BSI membukukan pembiayaan sebesar Rp 332 triliun atau meningkat 15,59 persen secara tahunan. Perseroan juga menyebut kualitas aset tetap terjaga, tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF) gross yang membaik menjadi 1,80 persen.
Sebagai mitra strategis pemerintah, BSI menyatakan terus mendukung berbagai program prioritas nasional melalui penyaluran pembiayaan ke sejumlah sektor. Program tersebut meliputi pembiayaan UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), koperasi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembiayaan rumah bersubsidi.
"Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen BSI untuk memperkuat ekonomi rakyat sekaligus memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia," pungkas Anggoro.
.jpeg)
 Tbk (BRIS) atau BSI mengapresiasi kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang men...){kind=link}