Iki Radio – Pemerintah Kabupaten Madiun terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
Langkah nyata ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Stikerisasi Bantuan Sosial Tahun 2026 yang digelar di Aula Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial Kemensos RI, Yogyakarta, pada Kamis (21/5/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Madiun, Hari Wuryanto. Agenda ini juga dihadiri oleh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta seluruh Camat se-Kabupaten Madiun.
Program stikerisasi ini dinilai sebagai strategi penting dalam memperkuat verifikasi sosial dan meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik.
Dengan menempelkan tanda khusus pada rumah keluarga penerima manfaat (KPM), Pemkab Madiun berharap proses validasi data di lapangan menjadi jauh lebih mudah.
Selain mempermudah kerja petugas, stikerisasi ini juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut serta mengawasi.
Pengawasan partisipatif dari warga diharapkan mampu meminimalisasi potensi bantuan yang tidak tepat sasaran.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen besar Pemkab Madiun dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang akurat.
"Stikerisasi bantuan sosial adalah upaya kita bersama untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan transparan. Ke depan, saya berharap seluruh perangkat daerah dan camat dapat bersinergi, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan," tegas Bupati Hari Wuryanto.
Melalui koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, kecamatan, hingga tingkat desa, program stikerisasi ini diharapkan tidak hanya menjadi instrumen validasi data semata.
Lebih dari itu, program ini ditargetkan mampu mendongkrak kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Dengan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, program stikerisasi bansos 2026 ini diharapkan menjadi pilar pendukung dalam mewujudkan visi Kabupaten Madiun yang Bersih, Sehat, dan Sejahtera.
