Iki Terbaru/Paling Greeess

Polsek Cengkareng Tangkap Pengedar Sabu di Kapuk Raya Berkat Laporan Warga

JAKARTA, Iki Radio — Polsek Cengkareng menangkap seorang pria berinisial H alias C alias Ceco atas dugaan pengedaran narkotika jenis sabu di kawasan Jalan Kapuk Raya, RT 002/012, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan transaksi jual beli narkoba di lokasi tersebut.


"Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan adanya aktivitas transaksi jual beli narkotika di kawasan Jalan Kapuk Raya, RT 002/012, Kelurahan Kapuk, Cengkareng, pada Selasa, 17 November 2026, sekitar pukul 16.00 WIB," ujar Kapolsek Cengkareng AKP Rahis Fadhlillah di Jakarta, Sabtu, 21 November 2026.

Kronologi Penangkapan dan Barang Bukti

Menindaklanjuti laporan warga, tim Opsnal Subnit Narkoba Polsek Cengkareng yang dipimpin Panit 2 Reskrim Iptu Lasaro Atmaja segera mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Di lokasi, polisi menemukan seorang pria dengan ciri-ciri sesuai laporan dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan.

"Dari hasil penggeledahan, ditemukan satu plastik klip berisi kristal putih yang diduga sabu dengan berat netto 4,75 gram," kata Rahis.

Selain sabu, polisi turut mengamankan barang bukti lain berupa satu unit telepon genggam dan satu unit sepeda motor Honda Beat berwarna biru.

Proses Penyidikan dan Jeratan Hukum

Usai penggeledahan, pelaku beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mapolsek Cengkareng untuk menjalani pemeriksaan dan pengembangan kasus lebih lanjut.

"Pria berinisial H alias C diamankan bersama barang bukti ke Polsek Cengkareng untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut," ucap Rahis.

Kini, H telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

"Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (1) huruf a UU Penyesuaian Pidana," pungkas Rahis.

 

UMP DIY 2027 Resmi Naik 12,72 Persen Menjadi Rp2.725.000

YOGYAKARTA, Iki Radio – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp2.725.000. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 12,72 persen atau Rp307.505 dibandingkan UMP tahun 2026 yang tercatat sebesar Rp2.417.495.

Penetapan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, di Yogyakarta, Sabtu (21/11/2026). Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 392 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2027, yang disusun berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY (unsur serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan akademisi) serta menyesuaikan Pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Selain UMP, Gubernur DIY juga menerbitkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 393 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027. Penetapan UMSP ini mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan mempertimbangkan sektor unggulan daerah, karakteristik kerja khusus, dan risiko kerja tinggi berdasarkan kajian akademisi.

 

Rincian besaran UMSP DIY 2027 meliputi:

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (perhotelan dan penyediaan makanan): Rp2.745.000 (naik 0,734 persen).

Sektor konstruksi: Rp2.740.000 (naik 0,550 persen).

Sektor aktivitas telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi, infrastruktur komputasi, dan jasa informasi lainnya: Rp2.735.000 (naik 0,367 persen).

Ni Made menegaskan bahwa pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah di perusahaan masing-masing. Aturan ini menjadi pedoman pengupahan bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih, dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan tingkat produktivitas.

Sebagai penutup, Ni Made mengakui bahwa tekanan ekonomi masyarakat saat ini cukup besar di tengah kondisi kegiatan ekonomi yang belum pulih 100 persen. Menurutnya, keputusan besaran upah ini merupakan titik kompromi yang mempertimbangkan suara masyarakat, pekerja, serta kemampuan dunia usaha.

 

Satgas PKH Cabut Izin PT RAPP Seluas 338 Ribu Hektare dan Tertibkan PT GSL di Riau

PEKANBARU, Iki Radio — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan dua kawasan usaha yang terafiliasi dengan PT RAPP dan PT GSL di Provinsi Riau akibat dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, termasuk pencabutan izin usaha PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Anang Supriatna menyampaikan bahwa penertiban terhadap PT RAPP dilakukan di Kabupaten Pelalawan melalui pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.


Rincian Pelanggaran dan Sanksi

PT RAPP (Kabupaten Pelalawan): Sanksi pencabutan PBPH seluas sekitar 338.536 hektare dijatuhkan menyusul temuan kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, dan kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare. Satgas PKH juga mencatat gangguan pada kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak pada habitat gajah Sumatera.

PT GSL (Kabupaten Kuantan Singingi): Perusahaan pengelola pabrik kelapa sawit nonkebun ini terindikasi membeli dan mengolah hasil sawit ilegal dari kawasan hutan tanpa izin, yang diduga memicu perambahan hutan di sekitarnya. Satgas PKH merekomendasikan pembatalan permohonan pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 42 hektare serta pengambilalihan area tersebut.

"Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku," ujar Anang dalam keterangan tertulis pada Jumat, 20 November 2026.

 

Pengambilalihan Aset dan Komitmen Lanjutan

Seluruh aktivitas usaha di dalam areal perizinan yang terdampak kini dihentikan seiring penguasaan kembali lahan oleh negara. Terkait PT GSL, Anang menegaskan dugaan pelanggaran pengolahan hasil kebun ilegal menjadi dasar rekomendasi pembatalan pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 42 hektare.

Penindakan terhadap kedua perusahaan ini merupakan bagian dari agenda pemerintah untuk memulihkan fungsi kawasan hutan sekaligus menata ulang tata kelola pemanfaatannya. Satgas PKH memastikan penertiban akan berjalan secara tegas, terukur, dan berkelanjutan dengan melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

 

Dekranasda Kabupaten Madiun Janjikan Alat Khusus Upcycle, Dorong Perajin Sulap Limbah Denim Jadi Produk Unggulan

MADIUN, Iki Radio — Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Madiun berencana mengupayakan pengadaan peralatan khusus upcycle bagi para perajin agar kegiatan produksi maupun pelatihan tidak lagi bergantung dengan menyewa alat di luar daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua Dekranasda Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto usai membuka Pelatihan Produk Kriya – Upcycle Jeans bertajuk "Menyulap Limbah Denim Menjadi Produk Kriya Unggulan" yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disdagkop UM), Sabtu (21/11/2026).

Menurutnya, ketersediaan mesin dan peralatan khusus sangat dibutuhkan untuk mendukung kreativitas perajin, khususnya mereka yang memiliki talenta menjahit. Ia berharap alat tersebut nantinya dapat disediakan langsung di tingkat kabupaten sehingga perajin bisa berlatih dan memproduksi secara mandiri tanpa harus menyewa di kota.

"Insyaallah nanti Dekranasda bisa mengupayakan, pemerintah daerah mengupayakan alat-alat itu. Jadi kita enggak menyewa di kota. Nanti bisa di kabupaten harus buat pelatihan sendiri," ujarnya.

Selain persoalan peralatan, pihaknya juga menyoroti tantangan konsistensi produksi dan pemasaran yang kerap dihadapi perajin di Kabupaten Madiun. Kata Erni, perajin sering kali mampu memproduksi barang, namun masih menemui kendala dalam menembus pasar. Hal ini diharapkan dapat ditangani seiring kepemimpinan kepala dinas yang baru dengan berbagai gagasan segar agar perajin kembali bergerak optimal.

Ia menekankan agar para peserta memanfaatkan pelatihan ini sebaik-baiknya untuk memperluas wawasan, berinovasi, dan menciptakan variasi produk yang tidak monoton. Produk hasil olahan bahan tak terpakai tersebut diharapkan dapat diterima pasar sekaligus menonjolkan ciri khas lokal Kabupaten Madiun guna mendorong ekonomi keluarga dan daerah.

"Harapannya peserta dengan diadakan pelatihan ini, peserta lebih berinovasi, mempunyai wawasan agar nanti bisa menambah produk-produknya itu semakin bervariasi, enggak monoton gitu saja. Semoga ini bisa mendorong perekonomian keluarga khususnya dan umumnya pada pemerintah daerah," kata dia.

Sementara itu, Kepala Disdagkop UM Kabupaten Madiun, Kus Hendrawan, menyampaikan bahwa pelatihan ini diikuti oleh 20 pelaku usaha mikro terpilih. Dari total 1.950 pelaku usaha mikro yang ada, pihaknya melakukan seleksi untuk menjaring peserta yang sesuai dengan bidang upcycle jeans.

"Kalau jumlah seluruhnya pelaku usaha mikro itu ada 1.950. Dari jumlah itu, yang sesuai dengan bidang pelatihan upcycle jeans ini kami seleksi akhirnya ada 20 yang berhak mengikuti pelatihan," jelas Kus Hendrawan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi Tahun Anggaran 2026. Tujuannya mengarahkan perajin dan pelaku usaha mikro sektor kriya di Kabupaten Madiun mengolah limbah denim bekas menjadi produk bernilai tambah dan berdaya jual tinggi.

Salah satu peserta, Tri, warga Desa Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, menyambut antusias pelatihan tersebut. Ia mengaku senang dapat menambah ilmu baru untuk mengembangkan usaha kerajinan tangan yang selama ini telah ditekuninya.

"Kalau yang sudah berjalan ini saya membuat handcraft, dan ini menjadi pengalaman baru saya untuk dapat dikembangkan lagi," tutur Tri.

 

Polisi Geledah Rumah Dinas Bupati Kupang Terkait Dugaan Pemerkosaan

KUPANG, Iki Radio — Tim gabungan Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menggeledah rumah dinas Bupati Kupang Yosef Lede di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, Jumat (20/11/2026) malam. Penggeledahan ini dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan pemerkosaan terhadap perempuan berinisial RWM (21).


Belasan penyidik tiba di lokasi sekitar pukul 20.00 Wita. Mereka berkoordinasi dengan petugas jaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sambil menunjukkan surat penetapan penggeledahan dari Pengadilan Negeri Kupang. Proses penggeledahan berlangsung dengan pendampingan anggota Satpol PP serta ketua RT setempat sebagai saksi. Saat penggeledahan berlangsung, Yosef Lede tidak terlihat di lokasi.

Lokasi yang digeledah tersebut merupakan tempat kejadian perkara (TKP) dugaan pemerkosaan yang dilaporkan terjadi pada Rabu (11/11/2026) malam. Berdasarkan laporan polisi, korban RWM mendatangi rumah dinas setelah dijanjikan pekerjaan di salah satu perusahaan daerah Kabupaten Kupang oleh terlapor.

Sebelum penggeledahan dilakukan, tim joint investigation Polda NTT telah menaikkan status perkara ini dari penyelidikan ke penyidikan pada Kamis (19/11/2026) melalui gelar perkara khusus.

"Pada hari ini Kamis, 19 Nopember 2026, tim joint investigasi Polda NTT telah menggelar perkara khusus dengan meningkatkan penanganan dugaan kekerasan seksual berdasarkan LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT tertanggal 12 Nopember 2026 ke tahap penyidikan dengan korban RWM dengan terlapor seorang pejabat publik atas nama YL," ujar Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra. 

Penanganan perkara ini ditangani oleh Direktorat PPA dan PPO Polda NTT. Hingga Kamis (19/11/2026), polisi telah memeriksa 13 saksi dan lima saksi tambahan, serta mengumpulkan bukti pendukung berupa visum et repertum dan keterangan ahli psikologis, medis, serta pidana.

Dalam konfirmasi terpisah pada Sabtu (14/11/2026), Bupati Kupang Yosef Lede menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan di Polda NTT dan berjanji akan memenuhi panggilan penyidik jika diminta memberikan keterangan. Ia juga berharap kasus tersebut dapat segera diproses sesuai aturan hukum agar menjadi terang benderang.

 

 

Dorong Daya Saing Daerah, Kemendagri Beri Apresiasi Pemda Berprestasi Regional Maluku dan Nusa Tenggara

JAKARTA, Iki Radio – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Maluku dan Nusa Tenggara dalam gelaran Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III. Acara yang berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, pada Jumat (20/11/2026) malam ini bertujuan memacu peningkatan kinerja, inovasi, serta daya saing daerah dalam mempercepat pembangunan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penghargaan ini dirancang untuk menciptakan kompetisi yang sehat agar setiap daerah mampu menunjukkan capaian terbaik sesuai karakteristik wilayahnya. Terdapat tiga kategori utama yang dinilai dalam ajang ini, yakni Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Terbaik, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Pada kategori Forkopimda Terbaik, penghargaan diraih oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara. Mendagri menilai kekompakan unsur pimpinan daerah sangat krusial dalam menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan.

"Kekompakan forum koordinasi ini sangat penting untuk menyelesaikan berbagai masalah. Masalah bencana misalnya, perlu ada TNI, ada Polri," ujar Tito dalam sambutannya.

Sementara itu, pada kategori Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, penghargaan tingkat provinsi diberikan kepada Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Provinsi NTT. Untuk tingkat kabupaten diraih oleh Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Halmahera Timur, sedangkan tingkat kota diberikan kepada Kota Tidore Kepulauan, Kota Ternate, dan Kota Ambon.

Tito menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator paling vital dalam menilai kinerja kepala daerah, terutama untuk mendukung target pertumbuhan nasional sebesar 8 persen. Ia mendorong Pemda untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mengembangkan potensi ekonomi lokal dan produk UMKM agar mampu menembus pasar yang lebih luas.

"Karena kita prosesnya yang menarget 8 persen. Pertumbuhan ekonomi menurut saya angka yang sangat penting bahkan paling penting bagi seluruh kepala daerah untuk menilai kinerja kepala daerah," tandasnya.

Adapun untuk kategori Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penghargaan tingkat kabupaten diraih oleh Kabupaten Ende, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Pulau Morotai. Sementara untuk tingkat kota diberikan kepada Kota Bima, Kota Kupang, dan Kota Mataram.

Menurut Tito, penguatan administrasi kependudukan memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan publik, pengembangan e-government, serta implementasi Satu Data Indonesia.

"Data Dukcapil sangat-sangat diperlukan, baik di masa lalu, saat ini dan ke depan. Data Dukcapil ini adalah data yang paling lengkap tentang penduduk Indonesia bahkan menggunakan biometrik," jelasnya.

Acara malam penganugerahan ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi negara dan kementerian, di antaranya Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona, serta tiga Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), yakni Ribka Haluk, Bima Arya Sugiarto, dan Akhmad Wiyagus.

 

Kejati Jatim Tahan Empat Tersangka Korupsi Keuangan PDTS KBS Rp3,2 Miliar

SURABAYA, Iki Radio – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) periode 2025–2026 dengan nilai kerugian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp3,2 miliar. Keempat tersangka itu diduga bersekongkol menyedot kas perusahaan untuk membayar pengacara demi menutupi perkara hukum serta membuat dokumen fiktif.

Empat tersangka yang ditahan terdiri dari tiga petinggi dan pengawas internal KBS serta seorang advokat, yakni Moch. Nahroni (Direktur Keuangan dan SDM KBS), Nurika Widyasanti (Direktur Operasional KBS), Eliya Emi Suprapto (Anggota Badan Pengawas KBS) dan Muhammad Ma’ruf Syah (Advokat dari Ma’ruf Syah & Partners).

“Empat orang ini diduga berusaha menutupi kasus hukum dengan membayar pengacara menggunakan uang perusahaan,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia, di Surabaya, Jumat (20/11/2026).


Aliran Dana Penutupan Perkara hingga Rp2,4 Miliar

Kasus ini berawal pada Februari 2025 saat direksi dan sejumlah karyawan KBS dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya terkait aduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant. Nurika dan Nahroni kemudian menghubungi Eliya untuk mencarikan pengacara guna menutup persoalan tersebut hingga akhirnya dipertemukan dengan Ma’ruf.

Dalam pendampingan hukum itu, Ma’ruf meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta dan uang penutupan perkara Rp500 juta. Direksi menyetujui pencairan dana dari kas perusahaan, namun uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejari Surabaya.

Pola serupa berulang pada April 2025 ketika direksi dan badan pengawas KBS diperiksa Kejati Jatim terkait pengelolaan keuangan periode 2013–2024. Ma’ruf kembali meminta lawyer fee Rp100 juta dan uang penutupan perkara Rp995 juta, disusul permintaan dana tambahan yang lebih besar hingga totalnya mencapai Rp2,4 miliar.

“Namun uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim dan pemeriksaan PDTS KBS tetap berlanjut,” ujar I Gede Punia.


Manipulasi Dokumen dan Temuan Kas Fiktif

Untuk menyamarkan aliran dana tersebut agar terlihat sebagai pengeluaran sah, keempat tersangka diduga bersekongkol membuat perjanjian seolah-olah terdapat kerja sama layanan jasa hukum. Mereka menyusun review SOP KBS, Perjanjian Kerja Sama (PKS) fiktif, serta menerbitkan kuitansi honorarium konsultan hukum dan biaya pendampingan hukum senilai dana yang telah dikeluarkan untuk Ma’ruf.

Selain itu, catatan kas KBS juga mencatat pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp700 juta pada 2025 dan Rp152 juta pada 2026, yang diklaim untuk operasional BBM, pembayaran THR, dan honorarium. Berdasarkan hasil audit BPKP Jatim, total keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan direksi KBS pada periode 2025–2026 mencapai Rp3,2 miliar.


Pemeriksaan, Masa Penahanan, dan Jeratan Pasal

Sebelum penahanan, keempat tersangka tiba di Kejati Jatim dan langsung menjalani pemeriksaan intensif sejak pagi hari di ruang pemeriksaan.

Penyidik menjerat para tersangka dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c KUHP serta ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan subsider Pasal 604 KUHP.

“Bahwa selanjutnya para tersangka tersebut dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan terhitung tanggal 19 November 2026 sampai dengan tanggal 8 Desember 2026 di Cabang Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” pungkas I Gede Punia.

 

Banjir Melanda Empat Kabupaten di Sumbar, Ribuan Rumah dan Lahan Pertanian Terdampak

PADANG, Iki radio – Hujan lebat berintensitas tinggi memicu banjir di empat kabupaten di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) pada 17–18 November 2026. Wilayah terdampak meliputi Kabupaten Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Dharmasraya, dan Lima Puluh Kota.

"Banjir menggenangi permukiman warga serta berdampak pada lahan pertanian, akses jalan, dan fasilitas pendidikan," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Berton SP Panjaitan, dalam keterangan tertulis, Jumat, 20 November 2026.

Rincian Dampak di Tiap Kabupaten

Dampak banjir bervariasi di setiap daerah, mulai dari genangan permukiman hingga kerusakan lahan pertanian dan infrastruktur:

Kabupaten Pasaman Barat: Banjir terjadi di empat kecamatan pada empat nagari akibat luapan sungai setelah hujan lebat. Berdasarkan data sementara, sekitar 873 unit rumah terendam dan pendataan masih berlangsung.

Kabupaten Lima Puluh Kota: Luapan Sungai Batang Harau berdampak pada 347 kepala keluarga (KK) atau 1.147 jiwa, 344 unit rumah, 494,5 hektare sawah, 15 ruas jalan, dan delapan sekolah. Air berangsur surut di sebagian besar titik saat pembaruan laporan.

Kabupaten Dharmasraya: Banjir melanda Kecamatan Timpeh yang mencakup lima nagari akibat hujan lebat ekstrem sejak Selasa (17/11/2026) pukul 18.00 WIB hingga Rabu (18/11/2026) pukul 02.33 WIB. Sebanyak 300 KK atau 936 jiwa terdampak, 10 KK mengungsi, 273 rumah terendam, dan 32 hektare sawah terdampak.

Kabupaten Pesisir Selatan: Luapan Sungai Batang Tapan menggenangi Nagari Kampung Tengah dan Nagari Talang Balarik, berdampak pada 17 KK dan merendam 15 unit rumah. "Kondisi terkini menunjukkan air mulai surut dan hujan berintensitas ringan," ujar Berton.

Upaya Penanganan Darurat

BPBD bersama pemerintah daerah, TNI/Polri, dan masyarakat melakukan penanganan di lokasi terdampak sesuai kebutuhan tiap wilayah:

Dharmasraya: Evakuasi warga, pendirian dapur umum, serta penetapan status tanggap darurat selama tujuh hari.

Pasaman Barat: Kaji cepat bersama instansi terkait dan pengamanan jalur.

Lima Puluh Kota: Kaji cepat terpadu bersama pemerintah daerah, TNI/Polri, dan warga.

Pesisir Selatan: Penurunan tim reaksi cepat (TRC) untuk pendataan dan evakuasi kelompok rentan.

Catatan Historis dan Imbauan Kesiapsiagaan

Data Direktorat Informasi Bencana (DIBI) BNPB menunjukkan bahwa selama 2021–2025, bencana hidrometeorologi basah di Sumbar didominasi banjir sebesar 49,7 persen, diikuti cuaca ekstrem (39,5 persen), tanah longsor (9,7 persen), serta gelombang pasang dan abrasi (1,1 persen), dengan rata-rata 107–108 kejadian per tahun. Pada November, banjir terjadi rata-rata enam hingga tujuh kali setiap tahun, dengan Pasaman Barat, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Pasaman, dan Pesisir Selatan termasuk wilayah yang paling sering terdampak.

"Data historis ini menjadi perhatian bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana," tutur Berton.

BNPB mengimbau warga memantau prakiraan cuaca dan peringatan dini BMKG, menghindari kawasan rawan banjir dan longsor, menyiapkan rute alternatif, tidak menerobos genangan air, menjauhi sungai atau saluran meluap, serta segera mengevakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi saat air naik.

"Melalui peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan bersama, masyarakat diharapkan dapat mengurangi risiko serta dampak bencana hidrometeorologi basah selama periode musim hujan," tutup Berton.

 

close
Pasang Iklan Disini