Satgas PKH Cabut Izin PT RAPP Seluas 338 Ribu Hektare dan Tertibkan PT GSL di Riau

PEKANBARU, Iki Radio — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan dua kawasan usaha yang terafiliasi dengan PT RAPP dan PT GSL di Provinsi Riau akibat dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, termasuk pencabutan izin usaha PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Anang Supriatna menyampaikan bahwa penertiban terhadap PT RAPP dilakukan di Kabupaten Pelalawan melalui pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.


Rincian Pelanggaran dan Sanksi

PT RAPP (Kabupaten Pelalawan): Sanksi pencabutan PBPH seluas sekitar 338.536 hektare dijatuhkan menyusul temuan kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, dan kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare. Satgas PKH juga mencatat gangguan pada kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak pada habitat gajah Sumatera.

PT GSL (Kabupaten Kuantan Singingi): Perusahaan pengelola pabrik kelapa sawit nonkebun ini terindikasi membeli dan mengolah hasil sawit ilegal dari kawasan hutan tanpa izin, yang diduga memicu perambahan hutan di sekitarnya. Satgas PKH merekomendasikan pembatalan permohonan pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 42 hektare serta pengambilalihan area tersebut.

"Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku," ujar Anang dalam keterangan tertulis pada Jumat, 20 November 2026.

 

Pengambilalihan Aset dan Komitmen Lanjutan

Seluruh aktivitas usaha di dalam areal perizinan yang terdampak kini dihentikan seiring penguasaan kembali lahan oleh negara. Terkait PT GSL, Anang menegaskan dugaan pelanggaran pengolahan hasil kebun ilegal menjadi dasar rekomendasi pembatalan pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 42 hektare.

Penindakan terhadap kedua perusahaan ini merupakan bagian dari agenda pemerintah untuk memulihkan fungsi kawasan hutan sekaligus menata ulang tata kelola pemanfaatannya. Satgas PKH memastikan penertiban akan berjalan secara tegas, terukur, dan berkelanjutan dengan melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

 

Dukung Iki Radio

KLIK DISINI
close
Pasang Iklan Disini