PEKANBARU, Iki Radio — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan dua kawasan usaha yang terafiliasi dengan PT RAPP dan PT GSL di Provinsi Riau akibat dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, termasuk pencabutan izin usaha PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung
(Kapuspenkum Kejagung) Anang Supriatna menyampaikan bahwa penertiban terhadap
PT RAPP dilakukan di Kabupaten Pelalawan melalui pencabutan Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan (PBPH) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Rincian Pelanggaran dan Sanksi
PT RAPP (Kabupaten Pelalawan): Sanksi pencabutan PBPH
seluas sekitar 338.536 hektare dijatuhkan menyusul temuan kebakaran lahan
gambut berulang, perkebunan sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan
tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, dan kerusakan kawasan lindung seluas
sekitar 211,54 hektare. Satgas PKH juga mencatat gangguan pada kawasan
penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak pada habitat gajah Sumatera.
PT GSL (Kabupaten Kuantan Singingi): Perusahaan pengelola
pabrik kelapa sawit nonkebun ini terindikasi membeli dan mengolah hasil sawit
ilegal dari kawasan hutan tanpa izin, yang diduga memicu perambahan hutan di
sekitarnya. Satgas PKH merekomendasikan pembatalan permohonan pelepasan kawasan
hutan seluas sekitar 42 hektare serta pengambilalihan area tersebut.
"Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan
di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban
pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku,"
ujar Anang dalam keterangan tertulis pada Jumat, 20 November 2026.
Pengambilalihan Aset dan Komitmen Lanjutan
Seluruh aktivitas usaha di dalam areal perizinan yang terdampak kini dihentikan seiring penguasaan kembali lahan oleh negara. Terkait PT GSL, Anang menegaskan dugaan pelanggaran pengolahan hasil kebun ilegal menjadi dasar rekomendasi pembatalan pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 42 hektare.
Penindakan terhadap kedua perusahaan ini merupakan bagian
dari agenda pemerintah untuk memulihkan fungsi kawasan hutan sekaligus menata
ulang tata kelola pemanfaatannya. Satgas PKH memastikan penertiban akan
berjalan secara tegas, terukur, dan berkelanjutan dengan melibatkan koordinasi
lintas kementerian dan lembaga.
Dukung Iki Radio
KLIK DISINI







