SURABAYA, Iki Radio – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) periode 2025–2026 dengan nilai kerugian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp3,2 miliar. Keempat tersangka itu diduga bersekongkol menyedot kas perusahaan untuk membayar pengacara demi menutupi perkara hukum serta membuat dokumen fiktif.
Empat tersangka yang ditahan terdiri dari tiga petinggi dan pengawas internal KBS serta seorang advokat, yakni Moch. Nahroni (Direktur Keuangan dan SDM KBS), Nurika Widyasanti (Direktur Operasional KBS), Eliya Emi Suprapto (Anggota Badan Pengawas KBS) dan Muhammad Ma’ruf Syah (Advokat dari Ma’ruf Syah & Partners).
“Empat orang ini diduga berusaha menutupi kasus hukum dengan membayar pengacara menggunakan uang perusahaan,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia, di Surabaya, Jumat (20/11/2026).
Aliran Dana Penutupan Perkara hingga Rp2,4 Miliar
Kasus ini berawal pada Februari 2025 saat direksi dan sejumlah karyawan KBS dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya terkait aduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant. Nurika dan Nahroni kemudian menghubungi Eliya untuk mencarikan pengacara guna menutup persoalan tersebut hingga akhirnya dipertemukan dengan Ma’ruf.
Dalam pendampingan hukum itu, Ma’ruf meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta dan uang penutupan perkara Rp500 juta. Direksi menyetujui pencairan dana dari kas perusahaan, namun uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejari Surabaya.
Pola serupa berulang pada April 2025 ketika direksi dan badan pengawas KBS diperiksa Kejati Jatim terkait pengelolaan keuangan periode 2013–2024. Ma’ruf kembali meminta lawyer fee Rp100 juta dan uang penutupan perkara Rp995 juta, disusul permintaan dana tambahan yang lebih besar hingga totalnya mencapai Rp2,4 miliar.
“Namun uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim dan pemeriksaan PDTS KBS tetap berlanjut,” ujar I Gede Punia.
Manipulasi Dokumen dan Temuan Kas Fiktif
Untuk menyamarkan aliran dana tersebut agar terlihat sebagai pengeluaran sah, keempat tersangka diduga bersekongkol membuat perjanjian seolah-olah terdapat kerja sama layanan jasa hukum. Mereka menyusun review SOP KBS, Perjanjian Kerja Sama (PKS) fiktif, serta menerbitkan kuitansi honorarium konsultan hukum dan biaya pendampingan hukum senilai dana yang telah dikeluarkan untuk Ma’ruf.
Selain itu, catatan kas KBS juga mencatat pengeluaran
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp700 juta pada 2025 dan Rp152
juta pada 2026, yang diklaim untuk operasional BBM, pembayaran THR, dan
honorarium. Berdasarkan hasil audit BPKP Jatim, total keuangan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan direksi KBS pada periode 2025–2026 mencapai Rp3,2 miliar.
Pemeriksaan, Masa Penahanan, dan Jeratan Pasal
Sebelum penahanan, keempat tersangka tiba di Kejati Jatim dan langsung menjalani pemeriksaan intensif sejak pagi hari di ruang pemeriksaan.
Penyidik menjerat para tersangka dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c KUHP serta ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan subsider Pasal 604 KUHP.
“Bahwa selanjutnya para tersangka tersebut dilakukan
penahanan rutan selama 20 hari ke depan terhitung tanggal 19 November 2026
sampai dengan tanggal 8 Desember 2026 di Cabang Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa
Timur,” pungkas I Gede Punia.















