OJK Perkuat Tata Kelola dan Ketahanan Siber Industri Fintech Pendanaan Bersama

JAKARTA, Iki Radio — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber serta menggelar penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen. Langkah strategis ini diambil guna memperkuat tata kelola, manajemen risiko, serta pelindungan konsumen pada industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech peer-to-peer lending.

Dikutip dari laman resmi ojk, Jum’at (13/11/2026), Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, menegaskan bahwa industri LPBBTI saat ini perlu beralih dari sekadar fokus pada keamanan siber (cyber security) menuju penguatan ketahanan siber (cyber resilience). Menurutnya, tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan, sehingga penyelenggara harus memiliki kemampuan antisipasi, deteksi, respons, and pemulihan layanan secara cepat.

"Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat," ujar Agusman dalam peluncuran yang berlangsung di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber LPBBTI ini mencakup lima aspek utama, yakni tata kelola, identifikasi, pelindungan, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber. Pedoman tersebut juga dilengkapi instrumen penilaian mandiri (self-assessment) untuk mengukur tingkat maturitas keamanan siber perusahaan secara proporsional dan berbasis risiko.

Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas, menambahkan bahwa ancaman siber kini telah menjadi risiko bisnis nyata yang dapat memicu kerugian finansial hingga merusak reputasi perusahaan. Penyusunan pedoman ini turut melibatkan dukungan dari BSSN, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), AFTECH LPD, serta ISACA Indonesia Chapter.

Selain aspek teknologi, OJK juga memperketat pengawasan terhadap perilaku penagihan pinjaman. Kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas antara Penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP). Pakta ini mewajibkan praktik penagihan yang beretika, profesional, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan.

Melalui kedua inisiatif tersebut, OJK berharap industri LPBBTI dapat tumbuh secara sehat, aman, berintegritas, dan berkelanjutan di tengah meningkatnya kompleksitas layanan keuangan digital.

 

Read More

Bulog Madiun Mulai Salurkan Bantuan Pangan Tahap III, Jamin Kualitas Beras

MADIUN, Iki Radio — Perum Bulog Kantor Cabang Madiun resmi memulai penyaluran bantuan pangan tahap III untuk alokasi bulan Oktober, November, dan Desember 2026. Peluncuran perdana penyaluran wilayah Kabupaten Madiun dipusatkan di Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng, Jumat (13/11/2026).

Dalam penyaluran ini, Bulog memastikan kualitas beras yang dibagikan dalam kondisi baik dan siap ditukar jika ditemukan keluhan.

Pemimpin Cabang Perum Bulog Madiun, Agung Sarianto, mengungkapkan bahwa jumlah Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Kabupaten Madiun pada tahap III mengalami penurunan dibandingkan tahap sebelumnya. Jika pada alokasi Juli–September (tahap II) tercatat sebanyak 107.231 penerima, kini jumlahnya berkurang 1.827 orang menjadi 105.404 penerima.

"Jadi untuk tahap III ini jumlah PBP di Kabupaten Madiun sebanyak 105.404 penerima, dengan total alokasi beras sebanyak 3.162.120 kilogram," ujar Agung di lokasi penyaluran, Jumat (13/11/2026).

Mekanisme penyaluran tahap III ini tetap menggunakan pola sebelumnya. Setiap keluarga penerima manfaat memperoleh jatah 10 kilogram beras per bulan yang diserahkan sekaligus untuk tiga bulan.

"Sehingga masing-masing akan menerima sebanyak 30 kilogram. Harapannya bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pangan harian," lanjut Agung.

Terkait kualitas, Agung menegaskan pihaknya memberikan jaminan penuh kepada masyarakat.

"Bila ada keluhan termasuk kualitas yang kurang bagus bisa disampaikan, nanti kami tukar," tegasnya.

Selain Kabupaten Madiun perubahan jumlah penerima juga terjadi di dua wilayah kerja Bulog Madiun lainnya. Di Kota Madiun jumlah penerima meningkat dari 11.625 PBP pada tahap II menjadi 12.286 PBP pada tahap III. Sedangkan di Kabupaten Ngawi, jumlah penerima turun 3.847 orang, dari sebelumnya 167.506 PBP menjadi 163.659 PBP.

Sementara itu, dari sisi mekanisme pengambilan, warga diwajibkan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta surat undangan resmi. Jika diwakilkan, perwakilan diwajibkan membawa KTP dan KK yang bersangkutan serta minimal sudah berusia di atas 17 tahun.

Adapun jenis bantuan pada tahap III ini melanjutkan pola tahap II, yakni murni berupa komoditas beras tanpa tambahan minyak goreng seperti pada tahap I.

Kepala Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng, Sucipto, menyambut antusias penyaluran bantuan pangan ini di wilayahnya.

"Tentu kami dari pihak desa sangat senang, karena tentu ini sangat membantu bagi warga kami, terutama untuk konsumsi pangan harian," ungkapnya.

Di sisi lain, Bulog Madiun memastikan ketersediaan stok pangan aman hingga perayaan Lebaran tahun depan. Agung menyebutkan bahwa stok beras di Kantor Cabang Madiun saat ini mencapai 107.000 ton. Setelah dikurangi alokasi penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Madiun dan Ngawi, estimasi stok akhir tahun diprediksi masih berada di kisaran 98.000 ton.

"Insyaallah cukup banget sampai nanti Lebaran, panen lagi masih sangat cukup sekali," pungkasnya.

 

Read More

Bupati Madiun Salurkan Bantuan Pangan untuk 105 Ribu KK, Tegaskan Beras Bantuan Dilarang Dijual

MADIUN, Iki Radio — Pemerintah Kabupaten Madiun menyalurkan bantuan pangan dari Perum Bulog kepada 105.000 kepala keluarga (KK) yang tersebar di seluruh kecamatan. Penyaluran perdana tersebut secara simbolis dilakukan di Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Jumat (13/11/2026).

Bupati Madiun Hari Wuryanto menyatakan, bantuan ini menyasar warga yang masuk dalam kategori kelompok desil 1 hingga 4. Menurutnya, alokasi untuk 105.000 KK ini mencakup lebih dari 33 persen dari total KK di Kabupaten Madiun yang berjumlah sekitar 282.000.

"Alhamdulillah Kabupaten Madiun untuk alokasi tahun ini kita mendapatkan 105.000 KK, yang artinya sudah sekitar 33 persen warga kami mendapatkan fasilitas ini. Mudah-mudahan ini betul-betul meringankan beban mereka," ujar Bupati Hari Wuryanto usai kegiatan.

Ia menegaskan, bantuan beras tersebut diperuntukkan sepenuhnya bagi konsumsi keluarga dan dilarang keras untuk diperjualbelikan. Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan jatah total 30 kilogram untuk periode Oktober–Desember 2026, yang dirancang agar mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun.

"Pesan dari pemerintah, beras ini tidak boleh dijual. Supaya masyarakat lebih ayem (tenang) untuk konsumsi masing-mana keluarga. Kalau sudah punya beras, itu sudah tenang; kalau tidak punya lauk, diberi garam saja sudah enak," tegasnya.

Salah seorang penerima bantuan, Tri Handayani warga Krapyak menyampaikan rasa senang dapat menerima bantuan pangan ini.

“Ya sangat terbantu. Alhamdulillah yang kemarin dapat (tahap II), sekarang dapat lagi. Untuk dikonsumsi sendiri bersama keluarga,” ucapnya.

Di tengah situasi kenaikan harga global yang memengaruhi perekonomian masyarakat saat ini, Bupati Hari bersyukur Kabupaten Madiun masih berada dalam kondisi surplus pangan. Selain bantuan beras, pemerintah daerah juga berupaya memperkuat ketahanan pangan melalui penyediaan bantuan pompa air submersible bagi petani agar terhindar dari kekeringan.

Pemerintah Kabupaten Madiun berharap bantuan ini tidak hanya meringankan beban ekonomi, tetapi juga membawa keberkahan serta menciptakan ketenteraman dan kerukunan bagi seluruh warga dalam menghadapi akhir tahun 2026.

 

Read More

Antisipasi Puncak Musim Hujan, Pemerintah Aceh Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana hingga Januari 2027

BANDA ACEH, Iki Radio – Pemerintah Provinsi Aceh resmi menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di seluruh wilayah kabupaten dan kota. Status ini berlaku efektif mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027 mendatang.

ilustrasi (istimewa)

Penetapan tersebut diumumkan langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyusul prediksi tingginya curah hujan yang berpotensi memicu bencana alam seperti banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah dalam beberapa bulan ke depan.

"Penetapan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi dan kesiapsiagaan potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh," ujar Gubernur yang akrab disapa Mualem tersebut pada Rabu (11/11/2026).

Kebijakan ini diambil berdasarkan dua rujukan utama, yakni Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tertanggal 11 November 2026 mengenai kesiapan dan penanganan darurat bencana di wilayah Sumatra, serta Surat BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nomor E. B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026 tertanggal 10 November 2026 terkait analisis dan prediksi curah hujan bulanan.

Sebagai tindak lanjut, Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat langkah mitigasi. Seluruh jajaran diminta melakukan pemantauan kondisi lapangan di tiap kabupaten/kota selama 24 jam penuh.

"Segera laporkan setiap kejadian bencana yang terjadi di wilayah masing-masing agar penanganan dapat dilakukan secara cepat," tegas Mualem.

 

 

Read More

Pemko Pekanbaru Raih Anugerah Penggerak Nusantara 2026 Kategori Infrastruktur dari Menko AHY

PEKANBARU, Iki Radio  – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menorehkan prestasi gemilang dengan meraih Anugerah Penggerak Nusantara 2026 untuk kategori Infrastruktur. Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kepada Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemko Pekanbaru yang menempatkan sektor infrastruktur sebagai prioritas utama pembangunan guna mendongkrak kualitas hidup masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian lokal.

Dalam sambutannya, Menko AHY mengungkapkan rasa senang dan bangganya dapat menyerahkan penghargaan tersebut secara langsung kepada jajaran Pemko Pekanbaru.

“Saya senang sekali dan tentunya bangga. Mudah-mudahan Pekanbaru semakin maju di bawah kepemimpinan Pak Agung Nugroho,” ujar AHY.

Menanggapi apresiasi tersebut, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan bahwa penghargaan ini dipersembahkan sepenuhnya untuk seluruh warga Kota Pekanbaru. Menurutnya, esensi dari pembangunan adalah bagaimana fasilitas yang dibangun dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Pekanbaru. Yang paling utama bagi kami adalah bagaimana pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh warga, mempermudah aktivitas sehari-hari, dan membuka lebih banyak peluang ekonomi,” tutur Agung.

Ia juga menambahkan bahwa akselerasi pembangunan infrastruktur di Pekanbaru merupakan wujud nyata dukungan terhadap visi nasional Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat konektivitas, menggerakkan ekonomi kerakyatan, dan memeratakan hasil pembangunan.

Wujud Nyata Pembangunan Kota

Komitmen Pemko Pekanbaru dalam membenahi wajah kota diwujudkan melalui sejumlah program strategis yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, di antaranya:

Perbaikan dan Pembangunan Jalan: Pengerjaan infrastruktur jalan sepanjang 150 kilometer yang diiringi dengan pembenahan drainase guna menangani persoalan banjir serta memperlancar mobilitas warga.

Program Pekanbaru Terang: Peningkatan fasilitas penerangan jalan umum yang dikombinasikan dengan penataan kabel bawah tanah demi menciptakan lingkungan yang tertata rapi, aman, dan nyaman.

Pekanbaru Lestari: Komitmen pembangunan yang berwawasan lingkungan, memastikan bahwa pertumbuhan fisik kota tetap selaras dengan kelestarian alam demi kenyamanan generasi masa kini dan masa depan.

Di akhir keterangannya, Agung menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, DPRD, jajaran Pemko Pekanbaru, serta seluruh elemen masyarakat yang telah berkolaborasi membangun kota. Ia berharap penghargaan ini menjadi suntikan motivasi untuk terus menuntaskan berbagai pekerjaan rumah demi kesejahteraan masyarakat.

“Masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan bersama. Pekanbaru adalah rumah kita. Mari terus kita jaga, kita rawat, dan kita bangun agar masyarakatnya semakin sejahtera,” tutup Agung.

 

Read More