JAKARTA, Iki Radio — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber serta menggelar penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen. Langkah strategis ini diambil guna memperkuat tata kelola, manajemen risiko, serta pelindungan konsumen pada industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech peer-to-peer lending.
Dikutip dari laman resmi ojk, Jum’at (13/11/2026), Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, menegaskan bahwa industri LPBBTI saat ini perlu beralih dari sekadar fokus pada keamanan siber (cyber security) menuju penguatan ketahanan siber (cyber resilience). Menurutnya, tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan, sehingga penyelenggara harus memiliki kemampuan antisipasi, deteksi, respons, and pemulihan layanan secara cepat.
"Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat," ujar Agusman dalam peluncuran yang berlangsung di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber LPBBTI ini mencakup lima aspek utama, yakni tata kelola, identifikasi, pelindungan, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber. Pedoman tersebut juga dilengkapi instrumen penilaian mandiri (self-assessment) untuk mengukur tingkat maturitas keamanan siber perusahaan secara proporsional dan berbasis risiko.
Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas, menambahkan bahwa ancaman siber kini telah menjadi risiko bisnis nyata yang dapat memicu kerugian finansial hingga merusak reputasi perusahaan. Penyusunan pedoman ini turut melibatkan dukungan dari BSSN, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), AFTECH LPD, serta ISACA Indonesia Chapter.
Selain aspek teknologi, OJK juga memperketat pengawasan terhadap perilaku penagihan pinjaman. Kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas antara Penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP). Pakta ini mewajibkan praktik penagihan yang beretika, profesional, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan.
Melalui kedua inisiatif tersebut, OJK berharap industri LPBBTI dapat
tumbuh secara sehat, aman, berintegritas, dan berkelanjutan di tengah
meningkatnya kompleksitas layanan keuangan digital.
Dukung Iki Radio
KLIK DISINI
 resmi meluncurkan Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber serta menggelar penandatanganan P...){kind=link}