Gelar Aksi di Gedung Dewan, Aliansi BEM Madiun Soroti Kebijakan Nasional hingga Transparansi Beasiswa

MADIUN, Iki Radio – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Madiun menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Madiun, Jalan Taman Praja, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, pada Selasa (10/11/2026).

Massa aksi mulai memadati kawasan Gedung DPRD sekitar pukul 15.30 WIB. Mereka secara bergantian menyampaikan orasi dan membentangkan spanduk tuntutan. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas, petugas sempat menutup Jalan Taman Praja dan mengalihkan arus kendaraan ke jalur alternatif.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan tujuh tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Enam tuntutan berkaitan dengan kebijakan nasional, sementara satu tuntutan khusus menyoroti pelaksanaan program beasiswa pendidikan di Kota Madiun.

Sejumlah isu nasional maupun daerah turut disuarakan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), transparansi pengelolaan anggaran, program Be Smart, hingga kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Perwakilan mahasiswa, Maikel Jeksen, menjelaskan bahwa enam tuntutan nasional yang diusung meliputi penetapan status bencana nasional, penindakan korporasi penyebab bencana, integrasi tata kelola, penyediaan APBN yang berpihak pada rakyat, serta penurunan biaya pendidikan dan perluasan lapangan kerja. Mereka juga mendesak pemberantasan KKN, pencopotan pejabat tak kompeten, pemenuhan hak kebebasan berekspresi dan HAM, hingga penghentian militerisasi ruang sipil.

Sementara itu, untuk tuntutan tingkat daerah, mahasiswa mendesak DPRD Kota Madiun agar segera menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program beasiswa pendidikan di Kota Madiun.

"Kami mendesak DPRD untuk segera menjalankan fungsi pengawasan terhadap program beasiswa," tegas Maikel.

Maikel menambahkan, mahasiswa memberikan tenggat waktu selama tujuh hari kerja setelah penandatanganan kesepakatan tuntutan. Jika aspirasi tersebut tidak ditindaklanjuti, mereka mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.

"Tentunya kami sesuai dengan janji. Ketika tuntutan tidak dihiraukan dan tidak ditanggapi, kami akan membawa aksi yang lebih besar daripada ini. Kami bisa menggerakkan massa untuk datang ke sini menagih janji-janji dari para anggota dewan," ujarnya.

Setelah menyampaikan aspirasi, perwakilan mahasiswa ditemui langsung oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya. Politisi Partai Perindo tersebut menyatakan siap menindaklanjuti seluruh tuntutan sesuai dengan kewenangan lembaga legislatif.

Untuk tuntutan yang menjadi ranah pemerintah pusat, Armaya berjanji akan segera meneruskannya ke Istana Merdeka dan DPR RI. "Besok langsung kita kirim ke Istana dan ke DPR RI," kata Armaya.

Mengenai persoalan beasiswa di tingkat daerah, DPRD Kota Madiun berencana memanggil Dinas Pendidikan Kota Madiun guna meminta penjelasan sekaligus melakukan evaluasi. Bahkan, pihak legislatif membuka peluang untuk berkonsultasi langsung dengan kementerian terkait.

Armaya menjelaskan bahwa anggaran untuk program beasiswa sebenarnya sudah dialokasikan. Namun, pelaksanaannya membutuhkan evaluasi karena adanya perubahan mekanisme dan regulasi mekanisme pemberian bantuan.

"Secara anggaran kita sudah posting, cuma untuk pelaksanaannya nanti akan kita evaluasi bersama. Karena memang ada aturan baru, di mana sekarang kategorisasi rumahnya dibedakan. Kalau dulu lewat bansos, sekarang sudah lain lagi untuk memberikan bantuan," paparnya.

Terkait desakan fungsi pengawasan, Armaya menegaskan bahwa DPRD Kota Madiun selama ini selalu menjalankan pengawasan secara ketat melalui pembentukan rapat dengar pendapat (RDP) dan pembahasan anggaran berkala bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Untuk pengawasan, kita sangat ketat. Dalam proses pembahasan anggaran, kita bahkan bisa minimal satu minggu melakukan pembahasan. Kita juga sering rapat dengar pendapat dan membahas berbagai masukan," pungkasnya.

Read More

Presiden Prabowo Anugerahi Gelar Pahlawan Nasional kepada 19 Tokoh di Hari Pahlawan

JAKARTA, Iki Radio — Pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh bangsa bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November. Upacara penganugerahan yang khidmat ini dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026) sore.

Kesembilan belas tokoh tersebut berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari militer, negarawan, tokoh agama, hingga pemikir dan pendiri lembaga negara yang memiliki andil besar dalam memperjuangkan serta membangun fondasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Di antara tokoh-tokoh yang menerima gelar kehormatan tersebut terdapat nama Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso, Kapolri era 1968–1971 yang dikenal luas sebagai teladan kejujuran dan integritas tinggi di kepolisian. Hadir pula nama besar mantan Perdana Menteri Indonesia sekaligus tokoh kunci Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955, Mr. Ali Sastroamidjojo.

Selain itu, pemerintah juga menganugerahkan gelar pahlawan kepada mantan Gubernur Jakarta Jenderal KKO (Purn) Ali Sadikin, serta mantan Menteri Keuangan Fransiscus Xaverius Seda.

Penghargaan ini juga diberikan kepada R.M. Margono Djojohadikusumo, yang merupakan kakek dari Presiden Prabowo Subianto. Beliau dikenal sebagai pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) pada tahun 1946, yang pada masa awal kemerdekaan menjalankan fungsi bank sentral sekaligus berperan penting dalam penerbitan Oeang Republik Indonesia (ORI).

Daftar Lengkap 19 Tokoh Penerima Gelar Pahlawan Nasional:

1. Jenderal TNI (Purn) Maraden Panggabean — Provinsi Sumatera Utara
2. Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (Marhum Pekan) — Provinsi Riau
3. K.H. Wasyid — Provinsi Banten
4. Jenderal KKO (Purn) Ali Sadikin — Provinsi DKI Jakarta
5. Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hoegeng Iman Santoso — Provinsi DKI Jakarta
6. Sutan Takdir Alisjahbana — Provinsi DKI Jakarta
7. K.H. Abbas Abdul Jamil — Provinsi Jawa Barat
8. Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma — Provinsi Jawa Barat
9. R.M. Margono Djojohadikusumo — Provinsi Jawa Tengah
10. Mr. Ali Sastroamidjojo — Provinsi Jawa Timur
11. K.H. M. Yusuf Hasyim — Provinsi Jawa Timur
12. Letkol Moch. Sroedji — Provinsi Jawa Timur
13. Mayjen TNI (Purn) Soengkono — Provinsi Jawa Timur
14. Sultan Ibrahim Chaliluddin — Provinsi Kalimantan Timur
15. Drs. Franciscus Xaverius Seda — Provinsi Nusa Tenggara Timur
16. Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf — Provinsi Sulawesi Selatan
17. Muslim Muhammad Khalifah (Kiai Modjo) — Provinsi Sulawesi Utara
18. Abdoel Moethalib Sangadji — Provinsi Maluku
19. M. Roemm

Read More

Gibran Mengundurkan Diri dari Wapres, Mensesneg: Presiden Prabowo Pastikan Pemerintah Tetap Fokus Bekerja

JAKARTA, Iki Radio — Istana Kepresidenan menegaskan bahwa seluruh tugas dan program kerja pemerintah tidak terganggu pasca-permohonan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo Subianto dipastikan tetap memegang penuh roda pemerintahan untuk menjamin fungsi keberlanjutan pelayanan publik.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden dan seluruh jajaran kabinet tetap berfokus menyelesaikan berbagai agenda prioritas nasional.

"Perlu kami sampaikan bahwa dinamika apapun yang terjadi, kami pemerintah dipimpin pak Presiden, kita tetap fokus menjalankan tugas kita," ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo menambahkan, aktivitas Presiden Prabowo berjalan padat seperti biasa. Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah langkah mitigasi bencana alam di berbagai daerah.

"Setiap hari Pak Presiden juga memimpin rapat, sebagaimana yang saudara-saudara ketahui, dalam rangka memitigasi bencana. Bapak Presiden kemarin mengadakan ratas untuk kita mulai memetakan karena berdasarkan informasi dari BMKG di beberapa daerah sudah mulai turun hujan, jadi kami antisipasi lebih dini," jelasnya.

Selain antisipasi musim hujan dan potensi banjir, pemerintah juga tengah bekerja keras merancang strategi jangka panjang guna mencegah terulangnya kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Jadi kami tetap fokus untuk bekerja memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," tegas Prasetyo.

Sebelumnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo pada Selasa pagi selama 2,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Gibran secara resmi mengajukan permohonan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.

Selain menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran meminta izin kepada Presiden Prabowo untuk fokus membuktikan keabsahan dokumen-dokumen pendidikannya yang selama ini menjadi kontroversi dan diperbincangkan publik. Menanggapi permohonan pengunduran diri tersebut, Mensesneg mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo tidak menolak keinginan Gibran.

 

Read More

Gibran Berniat Mundur dari Jabatan Wapres Usai Pertemuan dengan Presiden Prabowo, DPR Dorong Hak Menyatakan Pendapat

JAKARTA, Iki Radio — Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dilaporkan telah menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Keinginan tersebut disampaikan langsung oleh Gibran saat melakukan pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026) pagi.

Kabar ini dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa siang.

Prasetyo menjelaskan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam. Niat pengunduran diri tersebut disampaikan Gibran sebagai respons atas dinamika politik dan hukum yang berkembang terkait putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keabsahan ijazahnya.

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," kata Prasetyo.

Mensesneg juga meluruskan isu yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo menolak permohonan mundur Gibran. Ia menegaskan kabar penolakan tersebut tidak benar.

"Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN," lanjut Prasetyo.

Eskalasi Politik di DPR

Langkah Gibran mengemukakan niat mundurnya terjadi seiring meningkatnya tekanan politik di parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR RI yang mewakili enam fraksi telah menandatangani usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna menindaklanjuti polemik ijazah Gibran.

Langkah politisi di DPR tersebut menyusul putusan MA yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran—yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024—tidak sah. Putusan MA ini memperkuat putusan MK sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA milik Gibran di Singapura dan Australia.

Tekanan di DPR tampak nyata usai sidang paripurna pada Selasa. Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, membentangkan poster bertuliskan "Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan" di hadapan awak media.

Yanuar menjelaskan bahwa aksi tersebut dilakukan atas inisiatif pribadi sebagai wujud penyampaian aspirasi publik, mengingat tidak tersedianya sesi interupsi dalam sidang paripurna. Ia juga mengonfirmasi telah menandatangani usulan HMP sebagai penandatangan ke-12 dari Fraksi PKS.

"Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik," ujar Yanuar.

Hak Menyatakan Pendapat sendiri diatur dalam Undang-Undang MD3 untuk merespons beberapa kriteria, salah satunya dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat jabatan.

Tanggapan Gibran

Sebelum timbulnya dinamika politik terbaru ini, Gibran sempat memberikan tanggapan terkait polemik dokumen pendidikannya. Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini membantah tuduhan soal keabsahan latar belakang pendidikannya.

"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Gibran, Rabu (7/10/2026).

Saat ini, publik menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai proses hukum yang diajukan Gibran di PTUN serta mekanisme Hak Menyatakan Pendapat yang sedang bergulir di DPR.

 

Read More

Kesan Pertama Naik Kapal Perang, 100 Siswa Sekolah Rakyat Ikuti Upacara Tabur Bunga Hari Pahlawan 2026 di Teluk Jakarta

JAKARTA, Iki Radio — Sebanyak 100 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 Jakarta mendapatkan pengalaman yang berkesan dan berbeda dalam memperingati Hari Pahlawan 2026. Ratusan pelajar tersebut mengikuti upacara tabur bunga di laut dari atas KRI Sriwijaya-100, kapal induk pertama TNI Angkatan Laut, di perairan Teluk Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Bagi sebagian besar siswa, kegiatan ini menjadi momen istimewa karena untuk pertama kalinya mereka menginjakkan kaki di kapal perang sekaligus mengikuti upacara kenegaraan di tengah laut.

Upacara yang mengusung tema nasional "Pahlawanku Teladanku: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan" ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman. Hadir pula Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, jajaran pimpinan kementerian dan lembaga, unsur TNI-Polri, serta sejumlah tamu undangan.

Dalam sambutannya, Menko Polkam Dudung Abdurachman menyatakan bahwa upacara tabur bunga di laut dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan yang mendalam kepada para pahlawan yang telah gugur, khususnya para pejuang samudra.

"Upacara tersebut dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan yang telah mendahului kita, khususnya para pejuang samudra," ujar Dudung.

Rangkaian upacara berlangsung khidmat. Acara diawali dengan penghormatan kepada arwah pahlawan dan mengheningkan cipta. Suasana semakin syahdu saat dilakukan pelarungan karangan bunga utama ke laut, dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga bersama oleh para peserta, dan ditutup dengan doa bersama.

Di sela-sela kegiatan, Wamensos Agus Jabo tampak hangat berinteraksi dengan para siswa. Ia sempat melontarkan pertanyaan kepada para pelajar mengenai siapa di antara mereka yang baru pertama kali menaiki kapal perang. Pertanyaan tersebut langsung disambut dengan seruan serentak dari para siswa yang mengaku ini adalah pengalaman perdana mereka.

Salah satu siswi kelas X SRT 4 Jakarta, Jessie, mengaku sangat senang dan antusias bisa mengikuti peringatan Hari Pahlawan secara langsung di atas kapal perang. Menurutnya, kesempatan ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya jika ia tidak bersekolah di Sekolah Rakyat.

"Pastinya senang banget. Enggak pernah terpikirkan kalau enggak masuk Sekolah Rakyat, naik kapal sebesar ini. Jadi happy banget dan super excited pastinya," ungkap Jessie.

Ia menambahkan, ia bersama rekan-rekannya telah mempersiapkan diri sejak dini hari, yakni bangun pukul 03.30 WIB untuk bersiap mengikuti kegiatan tersebut. Meskipun tidak semuanya sempat mengikuti gladi bersih sebelumnya, para siswa tetap menunjukkan antusiasme tinggi sepanjang rangkaian acara.

Sementara itu, Wamensos Agus Jabo mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadikan momentum Hari Pahlawan sebagai penguat persatuan dan semangat melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa.

"Saya ingin mengajak seluruh komponen bangsa, seluruh rakyat Indonesia bersatu untuk melanjutkan dan mewujudkan cita-cita para pahlawan kita, para leluhur kita yang sudah berjuang dengan jiwa raganya untuk merebut kemerdekaan," tegas Agus Jabo.

Ia juga menekankan pentingnya merawat persatuan nasional demi mewujudkan kesejahteraan sosial. Keberagaman bangsa Indonesia, menurutnya, harus dijadikan kekuatan utama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terwujudnya Indonesia yang mandiri, berdaulat, adil, dan makmur.

Melalui keikutsertaan ini, para siswa Sekolah Rakyat tidak hanya mendapatkan pengalaman berharga mengenal alutsista TNI AL, tetapi juga pembelajaran langsung mengenai nilai-nilai luhur perjuangan, pengorbanan, dan persatuan bangsa.

 

Read More

Khofifah Sebut Empat Tokoh Jatim Terima Gelar Pahlawan Nasional Hari Ini, Berikut Daftarnya

SURABAYA, Iki Radio – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki kontribusi yang sangat besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya tokoh asal Bumi Majapahit yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Dari kiri : KH Muhammad Yusuf Hasyim, Mayor Jenderal Sungkono (Mayjen Soengkono), Ali Sastroamidjojo, Letnan Kolonel Infanteri (Anumerta) Mohammad Sroedji

Pernyataan ini disampaikan Khofifah saat memberikan sambutan dalam upacara peringatan Hari Pahlawan 2026 yang berlangsung di Tugu Pahlawan Surabaya pada Selasa (10/11/2026).

Khofifah mengungkapkan bahwa hingga tahun 2025, sebanyak 32 dari total 206 pahlawan nasional berasal dari Jawa Timur. Jumlah tersebut dipastikan bertambah pada peringatan Hari Pahlawan tahun ini.

“Dari Surabaya, semangat perjuangan itu menggema ke seluruh penjuru negeri. Tercatat hingga tahun 2025, sebanyak 32 dari 206 pahlawan nasional berasal dari Jawa Timur. Siang nanti, insya Allah, akan ada empat orang lagi pahlawan nasional yang berasal dari Jawa Timur yang mendapatkan anugerah sebagai pahlawan nasional dari Presiden Republik Indonesia,” ujar Khofifah di hadapan peserta upacara.

Empat tokoh asal Jawa Timur yang menerima anugerah gelar Pahlawan Nasional dari Presiden RI pada Selasa siang tersebut adalah:

1. KH Muhammad Yusuf Hasyim
2. Mayor Jenderal Sungkono (Mayjen Soengkono)
3. Ali Sastroamidjojo
4. Letnan Kolonel Infanteri (Anumerta) Mohammad Sroedji

 

Warisan Perjuangan Pertempuran 10 November

Dalam pidatonya, Khofifah mengingatkan kembali bahwa peringatan Hari Pahlawan tidak terlepas dari peristiwa bersejarah Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Saat itu, rakyat Surabaya bersama pejuang dari pelbagai daerah gigih menghadapi kekuatan Sekutu meski dengan keterbatasan senjata.

Perjuangan tersebut tidak hanya mengandalkan tentara di medan laga, tetapi juga menggerakkan seluruh elemen masyarakat—mulai dari kalangan ulama, santri, pemuda, hingga rakyat biasa.

Secara khusus, Gubernur Jatim juga menyinggung peran penting Bung Tomo yang membakar gelora perjuangan lewat pidato-pidatonya yang ikonik, serta Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang dicetuskan para ulama di bawah komando Pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari.

“Kita mengenang Bung Tomo yang mengobarkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Kita juga mengenang para ulama, santri, pemuda, dan seluruh rakyat yang bahu-membahu mempertahankan kemerdekaan,” tuturnya.

Meneruskan Perjuangan di Era Modern

Menurut Khofifah, besarnya porsi kontribusi Jawa Timur dalam sejarah kebangsaan menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab moral bagi masyarakat saat ini untuk meneruskan nilai-nilai pahlawan pendahulu.

Ia mengimbau masyarakat untuk mengejawantahkan semangat kepahlawanan melalui pengabdian nyata sesuai profesi masing-masing. Mulai dari petani yang menjaga ketahanan pangan, guru yang mendidik calon pemimpin bangsa, tenaga kesehatan yang melayani warga, hingga para relawan kebencanaan.

“Belajarlah dengan sungguh-sungguh, berkaryalah dengan penuh tanggung jawab, dan gunakan ilmu serta kemampuan yang dimiliki untuk menjawab persoalan nyata di tengah-tengah masyarakat,” pungkas Khofifah.

 

Read More

Sultan Ibrahim Chaliluddin Resmi Jadi Pahlawan Nasional dari Kaltim, Presiden Prabowo Anugerahkan Gelar di Istana Negara

SAMARINDA, Iki Radio — Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menorehkan kebanggaan di kancah nasional. Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 yang mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama Melanjutkan Perjuangan", Sultan Ibrahim Chaliluddin resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pengukuhan bersejarah tersebut dijadwalkan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026) pukul 14.30 WIB.

"Alhamdulillah, di tahun 2026 ini kita ada satu tambahan untuk pahlawan nasional dari Kaltim, yaitu Sultan Ibrahim Chaliluddin. Tentu ini menjadi kebanggaan luar biasa bagi masyarakat Bumi Mulawarman," ujar Kepala Dinas Sosial Kaltim, Jaya Mualimin, usai menghadiri Upacara Hari Pahlawan di Pendopo Odah Etam, Samarinda.

Sultan Ibrahim Chaliluddin merupakan tokoh kedua asal Kaltim yang menyandang gelar Pahlawan Nasional. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan Sultan Aji Muhammad Idris—Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-14 yang gugur di Wajo, Sulawesi Selatan saat melawan VOC—sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 2021.

Rekam Izah dan Perjuangan Sultan Ibrahim Chaliluddin

Lahir pada tahun 1858 dengan nama asli Aji Meje, beliau naik takhta menjadi Sultan Paser pada 28 Juli 1900 setelah menyandang gelar Pangeran Mangku Jaya Kesuma Adiningrat. Kepemimpinannya berhadapan langsung dengan tekanan ketat kolonial Hindia Belanda yang membatasi kekuasaan Kesultanan pada tahun 1906, hingga akhirnya beliau dimakzulkan demi memuluskan ekspansi politik kolonial di tanah Kalimantan.

Kendati dicopot dari takhta istana, gelora perjuangannya tidak padam. Pada tahun 1914, Sultan Ibrahim mengambil alih kepemimpinan gerakan politik rakyat dengan menjabat sebagai Ketua Sarekat Islam (SI) Cabang Paser. Melalui organisasi pergerakan ini, beliau memimpin pemberontakan besar rakyat Paser pada 1915–1916 untuk menolak kebijakan pajak yang memberatkan serta praktek kerja paksa Belanda.

Keteguhan perlawanan tersebut membuat tentara Belanda menangkapnya pada Februari 1916. Beliau dijatuhi hukuman pengasingan seumur hidup dan menjalani masa pengasingan secara berpindah-pindah mulai dari Banjarmasin, Lampung, Jakarta, hingga akhirnya tutup usia di Cianjur, Jawa Barat, pada 19 Oktober 1930.

Atas jasa dan pengorbanan besar tersebut, negara memberikan penghargaan tertinggi berupa gelar Pahlawan Nasional pada 10 November 2026.

Menutup keterangannya, Jaya Mualimin mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda Kaltim, untuk terus meneladani semangat pantang menyerah para pahlawan.

"Perjuangan mereka harus kita lanjutkan dengan semangat membangun daerah, bertransisi dari kemerdekaan tahun 1945 menuju pencapaian Generasi Emas 2045," pungkasnya.

 

Read More