JAKARTA, Iki Radio — Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dilaporkan telah menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Keinginan tersebut disampaikan langsung oleh Gibran saat melakukan pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026) pagi.
Kabar ini dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa siang.
Prasetyo menjelaskan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam. Niat pengunduran diri tersebut disampaikan Gibran sebagai respons atas dinamika politik dan hukum yang berkembang terkait putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keabsahan ijazahnya.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," kata Prasetyo.
Mensesneg juga meluruskan isu yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo menolak permohonan mundur Gibran. Ia menegaskan kabar penolakan tersebut tidak benar.
"Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN," lanjut Prasetyo.
Eskalasi Politik di DPR
Langkah Gibran mengemukakan niat mundurnya terjadi seiring meningkatnya tekanan politik di parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR RI yang mewakili enam fraksi telah menandatangani usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna menindaklanjuti polemik ijazah Gibran.
Langkah politisi di DPR tersebut menyusul putusan MA yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran—yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024—tidak sah. Putusan MA ini memperkuat putusan MK sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA milik Gibran di Singapura dan Australia.
Tekanan di DPR tampak nyata usai sidang paripurna pada Selasa. Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, membentangkan poster bertuliskan "Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan" di hadapan awak media.
Yanuar menjelaskan bahwa aksi tersebut dilakukan atas inisiatif pribadi sebagai wujud penyampaian aspirasi publik, mengingat tidak tersedianya sesi interupsi dalam sidang paripurna. Ia juga mengonfirmasi telah menandatangani usulan HMP sebagai penandatangan ke-12 dari Fraksi PKS.
"Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik," ujar Yanuar.
Hak Menyatakan Pendapat sendiri diatur dalam Undang-Undang MD3 untuk merespons beberapa kriteria, salah satunya dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
Tanggapan Gibran
Sebelum timbulnya dinamika politik terbaru ini, Gibran sempat memberikan tanggapan terkait polemik dokumen pendidikannya. Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini membantah tuduhan soal keabsahan latar belakang pendidikannya.
"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Gibran, Rabu (7/10/2026).
Saat ini, publik menantikan perkembangan lebih lanjut
mengenai proses hukum yang diajukan Gibran di PTUN serta mekanisme Hak
Menyatakan Pendapat yang sedang bergulir di DPR.
Dukung Iki Radio
KLIK DISINI
