JAKARTA, Iki Radio — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) mempercepat proses registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Langkah ini diambil agar berbagai bentuk layanan publik di Indonesia dapat terselenggara secara lebih efektif dan tepat sasaran melalui integrasi data kependudukan.
Instruksi tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Percepatan Registrasi Perlinsos Digital yang diikuti para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Tito menjelaskan bahwa digitalisasi Perlinsos merupakan titik awal dari agenda besar pemerintah dalam membangun sistem pemerintahan digital berbasis Government Technology (GovTech).
"Arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai digitalisasi pemerintahan dan integrasi data menjadi landasan untuk menghubungkan berbagai layanan publik dalam satu ekosistem yang lebih efektif," ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/11/2026).
Dalam ekosistem ini, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri berperan menyediakan basis data identitas penduduk yang terintegrasi dengan data biometrik. Nomor Induk Kependudukan (NIK) disiapkan sebagai pengenal tunggal (single identity number) warga negara.
"Baik layanan dari Kementerian Kesehatan, pendidikan, kepolisian (kendaraan bermotor), maupun ATR/BPN, nantinya cukup diakses melalui satu sistem single sign-on menggunakan satu nomor unik yang dipegang oleh masing-masing warga negara," ungkap Tito. Verifikasi biometrik juga diterapkan untuk memastikan keabsahan pemilik identitas secara presisi.
Validasi Penerima Bantuan Sosial
Khusus pada sektor perlindungan sosial, integrasi data memungkinkan pemerintah mencocokkan identitas penduduk dengan kondisi sosial ekonomi serta kepemilikan aset. Hasil penyepadanan ini menjadi instrumen penting dalam menilai kelayakan warga yang berhak menerima bantuan tunai maupun nontunai, tanpa mengesampingkan kriteria dan mekanisme penetapan bantuan yang berlaku.
Untuk mengejar efektivitas di lapangan, Tito menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari pemda. Pasalnya, tidak semua lapisan masyarakat memiliki telepon pintar (smartphone) atau mampu mengoperasikan aplikasi secara mandiri. Oleh sebab itu, peran agen Perlinsos sangat krusial untuk mendampingi masyarakat selama proses registrasi dan verifikasi.
Berdasarkan data dashboard Perlinsos Digital Kementerian Sosial per Jumat (6/11/2026), sebanyak 18,8 juta kepala keluarga (KK) telah terdaftar. Selain itu, terdapat lebih dari 1,05 juta agen yang terdaftar dengan lebih dari 502.000 agen di antaranya berstatus aktif. Provinsi Aceh (51,25%) dan Bali (50,73%) mencatatkan capaian registrasi tertinggi saat ini.
Pembentukan Satgas Daerah
Guna mempercepat cakupan registrasi, Mendagri mendorong pemda segera membentuk tim atau Satuan Tugas (Satgas) Perlinsos di daerah masing-masing. Satgas ini melibatkan Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil secara langsung, dengan Sekretaris Daerah (Sekda) bertindak sebagai pengawas dan Kepala Daerah sebagai penanggung jawab.
"Digitalisasi Perlinsos ini sangat bermanfaat untuk membantu daerah," tegas Tito.
Selain menjamin ketepatan penyaluran bansos, sistem ini
membantu pemda memetakan kebutuhan warganya secara detail, termasuk dalam
merancang program pengentasan kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting. Bagi
Ditjen Dukcapil sendiri, penguatan integrasi data ini menjadi pilar utama dalam
mewujudkan pelayanan publik yang akurat, inklusif, dan saling terhubung di
seluruh Indonesia.

















