Mudik Lebaran 2026, Polri Siapkan 161 Ribu Personel dan Layanan Darurat 110

Iki Radio - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya menghadirkan mudik Lebaran 2026 yang aman, lancar, dan responsif bagi masyarakat.

Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dedi Prasetyo, saat konferensi pers kesiapan arus mudik Lebaran 2026 dan pengamanan nasional bersama Menko PMK, Menko Infra, dan Kepala KSP di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2026). 

Hal ini disampaikan Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dedi Prasetyo, dalam konferensi pers kesiapan arus mudik Lebaran 2026 dan pengamanan nasional di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Komjen Pol. Dedi Prasetyo, menjelaskan, Polri menyiagakan 161.000 personel gabungan dalam Operasi Ketupat 2026. Personel tersebut ditempatkan di titik strategis untuk mengantisipasi kemacetan, kecelakaan lalu lintas, hingga potensi gangguan keamanan selama periode mudik hingga Idulfitri.

Selain personel, Polri menyiapkan 2.746 pos pengamanan, terdiri dari 1.624 Pos Pengamanan, 779 Pos Pelayanan, dan 343 Pos Terpadu. Pos-pos ini tersebar di jalur utama mudik, rest area, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, hingga kawasan wisata dan tempat ibadah yang diprediksi mengalami lonjakan aktivitas masyarakat. 

“Polri juga terus meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui berbagai fasilitas, termasuk layanan darurat 110 yang dapat diakses masyarakat selama perjalanan mudik,” ujar Dedi Prasetyo.

Ia menjelaskan, layanan 110 dirancang untuk memangkas birokrasi pelaporan sekaligus mempercepat respons petugas di lapangan.

Dalam situasi darurat—baik kecelakaan, gangguan keamanan, maupun kendala kendaraan—masyarakat dapat langsung terhubung dengan Command Center Polda atau Polres terdekat.  

“Kami ingin memastikan kehadiran polisi dapat dirasakan hanya dalam genggaman tangan melalui layanan 110. Saat laporan masuk, sistem akan melacak posisi pelapor dan menginstruksikan petugas di posko terdekat untuk bergerak dalam hitungan menit,” jelas dia.

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan Polri yang semakin presisi, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama saat mobilitas tinggi selama mudik.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menambahkan, keberhasilan pengelolaan mudik nasional bergantung pada integrasi layanan publik lintas kementerian dan lembaga.

Pemerintah menyiagakan 386 posko komunikasi dan sekitar 2.700 pos layanan kesehatan untuk memastikan masyarakat memperoleh bantuan secara cepat jika menghadapi kendala selama perjalanan.

Sinergi antara kesiapan pengamanan Polri, digitalisasi layanan 110, dan integrasi layanan lintas sektor menandai babak baru manajemen mudik nasional yang responsif. Sistem ini memungkinkan kendala pemudik terdeteksi lebih cepat, diproses real-time, dan ditindaklanjuti secara efektif oleh petugas di lapangan.

Dengan pendekatan ini, Polri berharap masyarakat dapat menjalani mudik Lebaran dengan aman, nyaman, dan tenang, serta merasakan kehadiran negara yang sigap melindungi warganya di setiap perjalanan menuju kampung halaman.

Read More

Stabilkan Harga Pangan, Pemprov Gorontalo-Kejati Gelar Pasar Murah

Iki Radio - Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo menggelar pasar murah bersubsidi di halaman kantor Kejati Gorontalo, Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, pada Rabu (11/3/2026).

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail melayani masyarakat berbelanja di pasar murah bersubsidi digelar di halaman kantor kejati Gorontalo, Desa Toto Selatan Kecamatan Kabila, Rabu (11/3/2026). 

Kegiatan itu bertujuan menstabilkan harga sembako di tengah bulan suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Sejumlah 1.500 paket sembako disediakan dalam pasar murah tersebut. Setiap paket terdiri dari tujuh komoditas pangan yang disubsidi, yaitu beras, cabai rawit, bawang merah, gula pasir, telur, minyak goreng, dan daging ayam.

Masyarakat dapat membeli satu paket dengan harga Rp95.000, jauh di bawah harga pasaran yang mencapai Rp247.000 per paket.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok selama Ramadan dan Idulfitri.

“Kami ingin memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kebutuhan pokok masyarakat saat Ramadan dan menjelang Idulfitri tersedia cukup dan dijamin oleh pemerintah bisa dibeli dengan harga yang tidak terlalu tinggi,” ujar Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, saat membuka pasar murah bersubsidi.

Gubernur mengatakan, pihaknya telah mengundang para distributor untuk berpartisipasi dalam pasar murah agar harga barang yang dijual tetap terjangkau.

Menurutnya, langkah itu semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan menjelang hari raya.

“Semoga kita semua bisa beridulfitri dengan senyum, bergembira, dan tanpa kurang satu pun di dapur dan rumah masing-masing. Ke depan, hal yang sama akan kami gelar di Mapolda dan kemudian di pangkalan angkatan laut,” katanya.

Sementara, Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo Riyono menyampaikan dukungannya terhadap penyelenggaraan pasar murah tersebut.

Ia menegaskan, bahwa kejaksaan tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk mendukung langkah pemerintah dalam memastikan distribusi bahan pokok berjalan baik serta mencegah tindakan kriminal seperti penimbunan atau permainan harga.

“Kegiatan pasar murah ini menjadi simbol nyata bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat guna memastikan masyarakat dapat menyambut Idulfitri dengan rasa nyaman dan kebahagiaan,” ungkap Riyono.

Read More

Harmoni Ramadan PKK Kanigaran Jadi Ruang Penguatan Iman dan Ekonomi Keluarga

Iki Radio - Tim Penggerak (TP) PKK Kecamatan Kanigaran menggelar kegiatan Harmoni Ramadan 2026 sebagai upaya memperkuat keimanan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua TP PKK Kecamatan Kanigaran, Anita Roosaria Endah, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, mempererat silaturahmi antaranggota PKK dan masyarakat, serta mendorong perekonomian keluarga melalui pemberdayaan UMKM, khususnya Warung PKK.

“Kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi dalam merencanakan ekonomi keluarga menuju keluarga yang sejahtera.

Anita menambahkan bahwa rangkaian kegiatan Ramadan di Kecamatan Kanigaran telah dimulai sejak 6 Maret 2026 melalui Gerakan PKK Berbagi Takjil Serentak seluruh Kecamatan Kanigaran,” kata Anita di Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur pada Rabu (11/3/2026)

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara bersamaan di setiap kelurahan dengan total penerima takjil mencapai 5.265 orang. Rinciannya, Kelurahan Kanigaran 2.762 orang, Kebonsari Wetan 410 orang, Kebonsari Kulon 272 orang, Tisnonegaran 180 orang, Sukoharjo 800 orang, Curahgrinting 411 orang, ditambah dari kecamatan 250 orang, Balai Penyuluh KB 50 orang, dan KUA Kecamatan Kanigaran 30 orang.

Selain itu, masyarakat juga dapat mengikuti pasar murah dan bazar UMKM Warung PKK, hiburan line dance, serta layanan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Ini merupakan kegiatan pertama kami dan dilaksanakan tanpa anggaran APBD. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan,” ujar Anita.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Probolinggo, Evariani Aminuddin, memberikan apresiasi kepada TP PKK Kecamatan Kanigaran yang berhasil menyelenggarakan kegiatan tersebut untuk pertama kalinya.

“Saya sangat mengapresiasi TP PKK Kecamatan Kanigaran. Memulai sesuatu memang tidak mudah, tetapi ketika berani mencoba maka kreativitas akan tumbuh. Kegiatan ini bisa menjadi contoh bagi kecamatan lain,” ungkapnya.

Menurut Evariani, kegiatan Harmoni Ramadan tidak hanya menjadi sarana mempererat silaturahmi, tetapi juga menjadi wujud kontribusi sosial PKK dalam meningkatkan spiritualitas masyarakat, khususnya kaum perempuan melalui kegiatan khotmil Al-Qur’an dan kajian keagamaan.

Ia juga menegaskan bahwa PKK merupakan mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan masyarakat. Peran perempuan dalam keluarga dinilai sangat penting, tidak hanya dalam mendukung ekonomi rumah tangga tetapi juga sebagai madrasah pertama bagi anak-anak.

“Kegiatan ini membuktikan bahwa perempuan dapat menjadi motor penggerak di masyarakat. Rumah tangga yang berhasil adalah ketika perempuan juga kreatif dan aktif berkontribusi,” tambahnya.

Evariani berharap kegiatan Harmoni Ramadan dapat terus dilaksanakan dan menjadi pemicu lahirnya berbagai inovasi di tingkat kecamatan.

Ia juga berharap Kecamatan Kanigaran dapat berkembang menjadi salah satu kecamatan yang paling kreatif di Kota Probolinggo.

Read More

TMMD ke-127 Resmi Berakhir, Bupati HSU Apresiasi Sinergi TNI-Masyarakat

Iki Radio - Komandan Korem 101/Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus, menutup secara resmi program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Rabu (11/3/2026).

Penutupan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 yang dilaksanakan di Desa Hambuku Hulu, Kecamatan Sungai Pandan, Rabu (11/3/2026).

Acara penutupan yang berlangsung di Lapangan Pahlawan Amuntai itu ditandai dengan penandatanganan naskah serah terima hasil program dari TNI kepada Pemerintah Kabupaten HSU.

Sebelum apel penutupan, Brigjen Ilham Yunus tiba di Mess Negara Dipa dan disambut oleh Wakil Bupati HSU, Ketua DPRD HSU, unsur Forkopimda, serta sejumlah pejabat daerah.

Kehadiran danrem dalam rangkaian TMMD ke-127 yang dilaksanakan di Desa Hambuku Hulu, Kecamatan Sungai Pandan, itu bertujuan untuk melihat langsung hasil pembangunan yang telah dikerjakan selama sebulan terakhir.

Bupati HSU, H Sahrujani,  menyampaikan apresiasi atas sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam program TMMD.

Menurut bupati, program tersebut merupakan bentuk nyata percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran TNI, khususnya Kodim 1001/HSU–Balangan, yang telah melaksanakan program TMMD dengan baik sehingga berbagai pembangunan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Bupati Sahrujani.

Ia berharap, hasil pembangunan yang telah dilaksanakan melalui TMMD dapat dipelihara dan dimanfaatkan secara maksimal oleh warga, sehingga mampu mendukung aktivitas sehari-hari serta meningkatkan perekonomian daerah.

Sementara itu, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus menegaskan, TMMD adalah wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Program ini tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menggelar kegiatan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui program TMMD ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan serta memperkuat semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat,” kata danrem.

Usai apel penutupan, dilakukan penandatanganan naskah serah terima hasil program TMMD dari TNI kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Rombongan danrem bersama Bupati HSU dan jajaran kemudian meninjau langsung lokasi pelaksanaan TMMD di Desa Hambuku Hulu untuk melihat hasil pembangunan yang telah dikerjakan. 

Read More

Bupati Gresik Minta Pendamping PKH Perkuat Layanan Sosial Setelah Jadi ASN

Iki Radio - Sebanyak 148 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Gresik resmi menyandang status baru sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Perubahan status tersebut diharapkan memperkuat kualitas layanan sosial bagi masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat.

Hal itu disampaikan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani saat menghadiri Rapat Koordinasi Pendamping PKH Kabupaten Gresik di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Selasa (10/3/2026).

Para pendamping PKH tersebut kini berada di bawah koordinasi Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial sebagai PPPK yang bertugas memperkuat implementasi program perlindungan sosial di daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Yani mengucapkan selamat kepada para pendamping yang telah resmi diangkat menjadi ASN. Namun ia menegaskan, status baru tersebut harus diiringi dengan peningkatan tanggung jawab dan kinerja di lapangan.

“Dengan status sebagai PPPK, otomatis tanggung jawab juga semakin besar. Pelayanan kepada masyarakat harus semakin optimal,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Yani juga menyinggung rencana pengembangan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Gresik sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

Program tersebut sebelumnya telah berjalan pada jenjang SMA di Kecamatan Sidayu. Pemerintah daerah kini berencana memperluasnya hingga jenjang SD dan SMP.

Menurutnya, peran pendamping PKH sangat penting dalam memastikan program tersebut tepat sasaran, khususnya dengan membantu mengidentifikasi calon peserta didik dari keluarga miskin ekstrem.

“Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan tidak melalui mekanisme PPDB. Karena itu pendamping PKH diharapkan membantu mengidentifikasi calon siswa dari keluarga penerima manfaat,” jelasnya.

Ia menambahkan, prioritas penerima program tersebut berasal dari keluarga pada kategori desil 1, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah berdasarkan hasil verifikasi di lapangan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Ummi Khoiroh menjelaskan bahwa perubahan status pendamping PKH menjadi PPPK juga membawa konsekuensi peningkatan tugas dan tanggung jawab.

Jika sebelumnya pendamping fokus pada proses pendampingan lebih dari 56 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Gresik, kini mereka juga memiliki peran dalam pengawasan dan pemutakhiran data sosial secara lebih mendalam.

Menurutnya, para pendamping PKH merupakan ujung tombak implementasi berbagai program prioritas Kementerian Sosial di tingkat lapangan, mulai dari program Sekolah Rakyat hingga penyaluran bantuan sosial bagi kelompok masyarakat rentan.

“Kami berharap dengan arahan Bupati Gresik, para pendamping PKH dapat menjalankan tugas tambahan ini secara optimal meskipun tantangan di lapangan cukup dinamis,” ujarnya.

Melalui penguatan peran pendamping PKH tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik berharap program perlindungan sosial dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Read More

RSUD Raja Ampat Siapkan Strategi Pelayanan Optimal saat Libur Idul Fitri

Iki Radio - Manajemen RSUD Raja Ampat menyiapkan strategi khusus untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal selama libur Idul Fitri 1447 Hijriah.

Kepala Pelayanan Medis RSUD Raja Ampat, Jeremias Sarwa/Petrus Rabu

Hal ini dibahas dalam rapat internal yang dipimpin Kepala Pelayanan Medis RSUD Raja Ampat, Jeremias Sarwa, bersama sejumlah tenaga kesehatan (nakes) di ruang rapat RSUD Raja Ampat, pada Selasa (10/3/2026).

Jeremias Sarwa menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan mengatur pembagian tugas tenaga kesehatan selama masa libur Lebaran, mengingat sebagian nakes akan mengambil cuti untuk merayakan hari raya.

“Kami membahas bagaimana pelayanan di rumah sakit tetap berjalan tanpa kekosongan petugas, meskipun ada tenaga kesehatan yang libur merayakan Idul Fitri,” ujar dia.

Menurut Jeremias, kondisi tersebut hampir setiap tahun dihadapi RSUD Raja Ampat. Komposisi tenaga kesehatan yang merayakan Lebaran dan yang tetap bertugas perlu diatur dengan baik agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Karena itu, manajemen rumah sakit melakukan penyesuaian dengan memaksimalkan tenaga yang tersedia, termasuk mengatur kembali distribusi petugas di berbagai ruang rawat inap.

“Prinsipnya, dokter spesialis sebagai DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) yang mengambil libur akan dikoordinasikan melalui kepala ruangan. Tenaga di bawahnya dapat diperbantukan di ruangan lain yang kekurangan petugas,” kata dia.

Jeremias menambahkan, pengaturan teknis akan dimasukkan dalam jadwal shift masing-masing ruangan. Dengan sistem tersebut, pelayanan kesehatan di rumah sakit diharapkan tetap berjalan normal selama masa libur Lebaran.

“Teman-teman dari ruangan yang petugasnya lebih longgar bisa diperbantukan di ruangan lain yang membutuhkan. Dengan cara ini, jadwal pelayanan bisa kembali normal dan tidak ada kekosongan,” ujar dia.

Terkait kemungkinan penambahan tenaga dari fasilitas kesehatan lain seperti puskesmas, Jeremias mengatakan hal tersebut harus melalui koordinasi dengan pimpinan, khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat.

Ia mengakui bahwa tenaga kesehatan di puskesmas juga memiliki keterbatasan, sehingga RSUD pada prinsipnya tetap mengutamakan optimalisasi tenaga yang ada.

“Kalau memang ada dukungan tambahan dari puskesmas tentu sangat baik, tetapi kalau tidak pun kami tetap berusaha memaksimalkan tenaga kesehatan yang tersedia di RSUD,” kata dia.

Stok Obat Dipastikan Aman

Selain kesiapan tenaga medis, RSUD Raja Ampat juga memastikan ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) dalam kondisi aman menjelang libur Lebaran.

Jeremias mengatakan pihak manajemen telah mengingatkan seluruh unit pelayanan agar melaporkan kondisi stok lebih awal, sehingga tidak terjadi kekosongan obat.

“Stok obat sampai saat ini masih aman dan terkendali. Kami juga meminta teman-teman di unit pelayanan jangan menunggu sampai stok benar-benar habis baru melapor, karena kondisi geografis Raja Ampat membutuhkan waktu untuk mendatangkan pasokan,” jelas dia.

Lebih jauh, Jeremias berharap peningkatan manajemen pelayanan ini dapat menjadi bagian dari persiapan RSUD Raja Ampat sebelum menempati gedung baru rumah sakit yang direncanakan berstatus tipe C.

“Kami berharap dengan tenaga kesehatan yang lebih seimbang dan pengaturan yang baik, pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap optimal, termasuk saat hari besar keagamaan seperti Lebaran,” ujar dia.

Read More

Aksi Korvei Lingkungan, Banjarbaru Gaungkan Gerakan Bersih Kota

Iki Radio - Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Apel Kesiapan dan Aksi Korvei Lingkungan bersama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, yang dipusatkan di Lapangan Sepak Bola dr. Murdjani, Kota Banjarbaru, Senin (9/3/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari gerakan bersih-bersih lingkungan secara besar-besaran yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari jajaran pemerintah daerah, komunitas, hingga masyarakat umum. Melalui aksi korvei ini, diharapkan kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan dapat semakin meningkat.

Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya, Ir Noer Adi Wardojo, menegaskan bahwa kegiatan korvei tidak hanya dilaksanakan sekali, namun diharapkan dapat terus berlanjut secara konsisten.

“Tidak hanya satu kali, tetapi berlanjut. Yang penting konsisten dan efektif untuk membersihkan Banjarbaru supaya bersih dan resik,” ujarnya saat diwawancarai.

Ia juga menekankan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, komando pengurangan sampah berada di tangan kepala daerah.

Untuk itu, tanggung jawab pengelolaan sampah tidak hanya berada pada Dinas Lingkungan Hidup, tetapi juga melibatkan berbagai perangkat daerah lainnya.

Sebagai contoh, pengelolaan kebersihan di pasar menjadi tanggung jawab dinas yang membidangi pasar. Begitu pula dengan pengelolaan sampah di hotel, restoran, dan kafe yang berada dalam pembinaan Dinas Pariwisata.

Menurutnya, berbagai ilmu dan teknologi pengelolaan sampah sebenarnya sudah tersedia. Hal yang diperlukan saat ini adalah komitmen dan kemauan bersama untuk menerapkannya secara nyata di lapangan.

“Ilmunya sudah ada, teknologinya sudah ada, sekarang pertanyaannya adalah mau apa tidak? Sekarang kita harus nyatakan bahwa semuanya harus bisa, semuanya harus wajib melaksanakan,”imbuhnya.

Melalui kegiatan apel kesiapan dan aksi korvei ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap gerakan menjaga kebersihan lingkungan dapat menjadi budaya bersama.

Read More

PP Tunas Tunda Akses Media Sosial bagi Anak di Bawah 16 Tahun

Iki Radio - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) merupakan upaya negara menunda akses media sosial dan aplikasi berisiko tinggi bagi anak berusia di bawah 16 tahun. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan anak di ruang digital yang semakin kompleks.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Viada Hafid, menjelaskan bahwa kebijakan ini lahir dari berbagai kajian yang melibatkan psikolog, pemerhati tumbuh kembang anak, serta sejumlah pihak yang fokus pada isu perlindungan anak di era digital.

Menurut Meutya Hafid, usia sekitar 16 tahun dinilai sebagai fase yang lebih tepat bagi anak untuk mulai mengakses media sosial secara mandiri karena pada usia tersebut kemampuan emosional dan psikologis anak dinilai lebih matang dalam menghadapi berbagai dinamika di dunia digital. 

“Usia yang dinilai paling tepat untuk mulai mengakses media sosial adalah sekitar 16 tahun. Itu bukan hanya keputusan kementerian, tetapi hasil diskusi dengan para psikolog, pemerhati tumbuh kembang anak, dan juga berbagai pihak yang mempelajari dampak penggunaan media sosial pada anak,” ujar Meutya saat kegiatan Kelas Digital Sahabat Tunas: Tunggu Anak Siap di Garuda Spark Innovation Hub, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bertujuan melarang anak menggunakan teknologi digital, melainkan menunda akses media sosial hingga anak benar-benar siap secara mental dan psikologis.

Kebijakan tersebut juga mengusung slogan “Tunggu Anak Siap”, yang menekankan bahwa anak perlu memiliki kesiapan sebelum menjelajahi ruang digital secara bebas.

Menurut Meutya Hafid, selama ini pemerintah menerima banyak masukan dari masyarakat terkait berbagai risiko penggunaan media sosial bagi anak. Risiko tersebut mulai dari kecanduan digital, paparan konten negatif, perundungan siber, hingga penipuan daring yang kerap menargetkan pengguna usia muda.

“Banyak sekali keluhan yang kami terima, baik dari orang tua maupun pengguna sendiri. Selain itu berbagai studi juga menunjukkan adanya risiko kecanduan serta paparan konten yang tidak sesuai bagi anak-anak,” jelasnya.

Ia menambahkan, anak-anak juga menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk penipuan di internet, termasuk transaksi daring yang tidak aman. “Banyak kasus anak-anak tertipu saat berbelanja secara online atau terpapar konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa pemerintah perlu hadir memberikan perlindungan,” tambah Meutya.

Sebagai negara dengan jumlah pengguna internet yang sangat besar, Indonesia menghadapi tantangan tersendiri dalam mengelola ekosistem digital yang aman bagi anak.

Menkomdigi menyebutkan bahwa platform digital global seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan berbagai platform lainnya memiliki jutaan pengguna di Indonesia, termasuk dari kalangan anak-anak.

Di sisi lain, platform tersebut juga merupakan industri digital yang memperoleh keuntungan besar dari aktivitas pengguna. Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu adanya regulasi yang memastikan platform digital turut bertanggung jawab terhadap perlindungan pengguna anak.

“Platform digital ini tidak hanya sekadar media sosial, tetapi juga industri yang mendapatkan keuntungan besar dari pengguna. Karena itu mereka juga harus meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak,” tegas Menkomdigi.

Menkomdigi Meutya Hafid menambahkan bahwa pemerintah sebenarnya telah berulang kali mengingatkan platform digital untuk meningkatkan sistem perlindungan anak. Namun hingga saat ini masih banyak ditemukan konten negatif yang beredar di media sosial.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mengambil langkah lebih tegas dengan menghadirkan regulasi yang membatasi akses anak terhadap platform digital hingga usia tertentu.

Langkah serupa, kata Meutya, juga mulai diterapkan di sejumlah negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam melindungi anak di ruang digital.

Dipicu Perkembangan Teknologi AI

Selain itu, perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) juga menjadi faktor yang mempercepat lahirnya kebijakan tersebut. Kemajuan teknologi AI dinilai dapat membawa manfaat besar, tetapi juga berpotensi meningkatkan berbagai risiko di ruang digital.

“Dengan perkembangan AI, konten digital akan semakin sulit dibedakan antara yang asli dan yang dimanipulasi. Anak-anak tentu akan semakin kesulitan memilah mana informasi yang benar dan mana yang tidak,” ujar Meutya Hafid. 

Karena itu, menurut Meutya, regulasi seperti PP Tunas menjadi langkah penting untuk memastikan anak-anak memiliki perlindungan yang memadai sebelum terpapar secara luas oleh ekosistem digital yang semakin kompleks.

Dalam kegiatan tersebut, sekitar 500 pelajar dari berbagai sekolah mulai dari tingkat SMP hingga SMA turut hadir untuk berdiskusi mengenai keamanan digital dan penggunaan media sosial secara bijak.

Menkomdigi juga mengajak para pelajar yang hadir untuk menjadi “Duta TUNAS” di lingkungan masing-masing, baik di sekolah maupun di keluarga.

Ia berharap para pelajar dapat menyampaikan pesan mengenai pentingnya kesiapan mental sebelum menggunakan media sosial serta mengajak teman sebaya untuk lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi.

Melalui kebijakan PP Tunas, pemerintah berharap anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara sehat di era digital, sekaligus menjadi generasi yang mampu memanfaatkan teknologi secara positif dan bertanggung jawab di masa depan. 

“Kami berharap kalian bisa menjadi generasi yang bijak dalam menggunakan teknologi. Jika memahami aturan ini, kalian juga bisa menyampaikan kepada teman-teman dan keluarga tentang pentingnya menggunakan media sosial secara aman,” pungkas Meutya.

Read More