Iki Terbaru/Paling Greeess

Polresta Bandara Soekarno-Hatta Bongkar Pabrik Tembakau Sintetis di Apartemen Cibubur, Belajar dari YouTube hingga Raup Untung Rp300 Juta

TANGERANG, Iki Radio — Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil membongkar tempat produksi (clandestine laboratory) narkotika jenis tembakau sintetis di sebuah apartemen kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Pengungkapan kasus ini bermula dari kecurigaan petugas terhadap paket berisi bahan baku narkotika yang dikirim dari Tiongkok.

Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Handrio Wicaksono mengungkapkan bahwa kasus ini terungkap berkat kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pihak Bea Cukai.

"Jadi awal mulanya adalah dari pihak Bea Cukai mendapatkan atau mencurigai bentuk kiriman. Ada paket yang diduga mencurigakan. Atas dasar kecurigaan tersebut, setelah dilakukan upaya buka bersama, ditemukan barang-barang satu jeriken dan bahan pembuatan narkotika," ujar Handrio, Selasa (10/11/2026).

Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas gabungan melakukan teknik pengiriman dalam pengawasan (controlled delivery) menuju alamat tujuan paket yang mengarah ke sebuah unit apartemen di kawasan Cibubur. Di lokasi itulah petugas mendapati tempat peracikan narkotika sintetis.

Dalam operasi penindakan ini, polisi mengamankan tiga orang tersangka berinisial DVT, HAA, dan MBT. Ketiganya memiliki peran yang terbagi dalam rantai produksi hingga peredaran gelap narkotika. DVT berperan sebagai pemesan langsung bahan baku dari Tiongkok, memproduksi, sekaligus menjual barang haram tersebut. HAA membantu dalam proses produksi tembakau sintetis. Dan MBT membantu memasarkan dan menjual hasil produksi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, para pelaku diketahui telah menjalankan praktik produksi tembakau sintetis di apartemen tersebut sejak Januari 2026. Modus operandi yang digunakan tergolong baru karena salah satu pelaku mempelajari cara meracik narkotika secara mandiri.

"Pelaku mengakui jika memproduksi narkotika itu secara autodidak. Dia belajar dari salah satu media yaitu YouTube. Dari situ dia mempelajari prosesnya. Dan memang tidak sekali langsung berhasil, pengakuan dari tersangka, berkali-kali dia coba dan dia coba sendiri termasuk ke temannya," jelas Handrio.

Dalam sekali siklus produksi, komplotan ini mampu menghasilkan sekitar 100 gram tembakau sintetis. Barang haram tersebut dipasarkan kepada rekan-rekan terdekat serta melalui media sosial Instagram dengan harga jual mencapai Rp1 juta per 1 mililiter. Dari bisnis ilegal ini, sindikat tersebut meraup keuntungan hingga Rp300 juta.

Akibat perbuatannya, ketiga tersangka kini harus mendekam di sel tahanan dan dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 610 ayat (2) huruf a subsider Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Para pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Terbukti Sadap Presiden Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Resmi Dipecat dari Polri

JAKARTA, Iki Radio — Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) secara resmi memutuskan memberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) Irjen Ahrie Sonta Nasution dari institusi Kepolisian Republik Indonesia. Putusan tersebut dijatuhkan setelah Ahrie Sonta menjalani sidang etik atas tuduhan melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa Majelis KKEP mengabulkan dua sanksi utama terhadap terduga pelanggar, yaitu sanksi etika dan sanksi administratif. Dalam perbuatannya, Ahrie Sonta dinilai telah mencoreng nama baik institusi.

“Sanksi administratif pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri,” tegas Irjen Johnny Eddizon Isir saat mengumumkan hasil putusan sidang dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (10/11/2026).

Johnny menjelaskan, sanksi tegas ini dijatuhkan lantaran Ahrie Sonta terbukti menyalahgunakan kewenangan akses perangkat teknologi informasi milik Polri. Tindakan penyadapan yang dilakukannya dinilai tidak profesional dan menyalahi prosedur resmi perundang-undangan.

Atas pelanggaran tersebut, Irjen Ahrie Sonta dinyatakan melanggar Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri jo Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Adapun perincian pasal Peraturan Polri yang dilanggar meliputi Pasal 5 Ayat (1) huruf c dan huruf y terkait pelanggaran kewajiban dalam etika kelembagaan. Pasal 8 huruf c angka 1 mengenai pelanggaran kewajiban etika kepribadian. Pasal 11 Ayat (1) huruf a dan huruf b tentang etika kelembagaan.

Dalam keterangannya, Johnny memastikan seluruh rangkaian persidangan dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang berlaku di lingkungan Polri.

“Perlu kami sampaikan bahwa seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” tuturnya.

Meski putusan PTDH telah diketok oleh Majelis KKEP, pihak kepolisian tetap memberikan hak hukum kepada Ahrie Sonta jika keberatan dengan hasil sidang etik tersebut. Menggunakan haknya, Ahrie Sonta telah mengajukan upaya banding.

“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding. Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding,” tutup Johnny.

Putri Sulung Celine Evangelista Raih Penghargaan Debat Internasional di Bangkok Mewakili Qatar

MADIUN, Iki Radio — Rasa bahagia dan haru yang mendalam tengah diselimuti oleh artis Celine Evangelista. Putri sulungnya, Jemima Guri Clementine, berhasil mengukir prestasi membanggakan di tingkat internasional setelah tampil mewakili negara Qatar dalam ajang kompetisi debat bergengsi yang digelar di Bangkok, Thailand.

Ungkapan rasa bangga tersebut dibagikan Celine secara langsung melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa (10/11/2026). Celine mengaku sangat bersyukur dan tidak menyangka sang buah hati mampu melangkah hingga ke panggung global serta membawa pulang penghargaan berkat kemampuannya dalam berargumen.

"MasyaAllah tabarakallah. Anak pertamaku, kaka Jemima Guri. Melihatmu berprestasi dan meraih penghargaan internasional saat mewakili negara Qatar dalam debat membuat Mommy begitu bangga," tulis Celine.

Tak sekadar meluapkan rasa bangga, Celine juga menyertakan doa tulus dan pesan mendalam agar Jemima senantiasa memiliki sifat rendah hati serta mengutamakan adab di atas pencapaiannya.

"Teruslah tumbuh dengan ilmu, adab, dan kerendahan hati. Semoga Allah selalu menjaga setiap langkahmu, memberkahi ilmumu, dan menjadikanmu anak yang bermanfaat," lanjutnya.

Celine menegaskan bahwa dukungan dan doa dari dirinya beserta keluarga akan terus mengalir untuk mengiringi setiap perjalanan hidup sang putri.

"Mommy dan keluarga akan selalu mendukung dan mendoakanmu. Aamiin. We love you kak Jemima Guri Clementine," pungkasnya.

Gelar Aksi di Gedung Dewan, Aliansi BEM Madiun Soroti Kebijakan Nasional hingga Transparansi Beasiswa

MADIUN, Iki Radio – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Madiun menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Madiun, Jalan Taman Praja, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, pada Selasa (10/11/2026).

Massa aksi mulai memadati kawasan Gedung DPRD sekitar pukul 15.30 WIB. Mereka secara bergantian menyampaikan orasi dan membentangkan spanduk tuntutan. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas, petugas sempat menutup Jalan Taman Praja dan mengalihkan arus kendaraan ke jalur alternatif.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan tujuh tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Enam tuntutan berkaitan dengan kebijakan nasional, sementara satu tuntutan khusus menyoroti pelaksanaan program beasiswa pendidikan di Kota Madiun.

Sejumlah isu nasional maupun daerah turut disuarakan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), transparansi pengelolaan anggaran, program Be Smart, hingga kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Perwakilan mahasiswa, Maikel Jeksen, menjelaskan bahwa enam tuntutan nasional yang diusung meliputi penetapan status bencana nasional, penindakan korporasi penyebab bencana, integrasi tata kelola, penyediaan APBN yang berpihak pada rakyat, serta penurunan biaya pendidikan dan perluasan lapangan kerja. Mereka juga mendesak pemberantasan KKN, pencopotan pejabat tak kompeten, pemenuhan hak kebebasan berekspresi dan HAM, hingga penghentian militerisasi ruang sipil.

Sementara itu, untuk tuntutan tingkat daerah, mahasiswa mendesak DPRD Kota Madiun agar segera menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program beasiswa pendidikan di Kota Madiun.

"Kami mendesak DPRD untuk segera menjalankan fungsi pengawasan terhadap program beasiswa," tegas Maikel.

Maikel menambahkan, mahasiswa memberikan tenggat waktu selama tujuh hari kerja setelah penandatanganan kesepakatan tuntutan. Jika aspirasi tersebut tidak ditindaklanjuti, mereka mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.

"Tentunya kami sesuai dengan janji. Ketika tuntutan tidak dihiraukan dan tidak ditanggapi, kami akan membawa aksi yang lebih besar daripada ini. Kami bisa menggerakkan massa untuk datang ke sini menagih janji-janji dari para anggota dewan," ujarnya.

Setelah menyampaikan aspirasi, perwakilan mahasiswa ditemui langsung oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya. Politisi Partai Perindo tersebut menyatakan siap menindaklanjuti seluruh tuntutan sesuai dengan kewenangan lembaga legislatif.

Untuk tuntutan yang menjadi ranah pemerintah pusat, Armaya berjanji akan segera meneruskannya ke Istana Merdeka dan DPR RI. "Besok langsung kita kirim ke Istana dan ke DPR RI," kata Armaya.

Mengenai persoalan beasiswa di tingkat daerah, DPRD Kota Madiun berencana memanggil Dinas Pendidikan Kota Madiun guna meminta penjelasan sekaligus melakukan evaluasi. Bahkan, pihak legislatif membuka peluang untuk berkonsultasi langsung dengan kementerian terkait.

Armaya menjelaskan bahwa anggaran untuk program beasiswa sebenarnya sudah dialokasikan. Namun, pelaksanaannya membutuhkan evaluasi karena adanya perubahan mekanisme dan regulasi mekanisme pemberian bantuan.

"Secara anggaran kita sudah posting, cuma untuk pelaksanaannya nanti akan kita evaluasi bersama. Karena memang ada aturan baru, di mana sekarang kategorisasi rumahnya dibedakan. Kalau dulu lewat bansos, sekarang sudah lain lagi untuk memberikan bantuan," paparnya.

Terkait desakan fungsi pengawasan, Armaya menegaskan bahwa DPRD Kota Madiun selama ini selalu menjalankan pengawasan secara ketat melalui pembentukan rapat dengar pendapat (RDP) dan pembahasan anggaran berkala bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Untuk pengawasan, kita sangat ketat. Dalam proses pembahasan anggaran, kita bahkan bisa minimal satu minggu melakukan pembahasan. Kita juga sering rapat dengar pendapat dan membahas berbagai masukan," pungkasnya.

Presiden Prabowo Anugerahi Gelar Pahlawan Nasional kepada 19 Tokoh di Hari Pahlawan

JAKARTA, Iki Radio — Pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh bangsa bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November. Upacara penganugerahan yang khidmat ini dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026) sore.

Kesembilan belas tokoh tersebut berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari militer, negarawan, tokoh agama, hingga pemikir dan pendiri lembaga negara yang memiliki andil besar dalam memperjuangkan serta membangun fondasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Di antara tokoh-tokoh yang menerima gelar kehormatan tersebut terdapat nama Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso, Kapolri era 1968–1971 yang dikenal luas sebagai teladan kejujuran dan integritas tinggi di kepolisian. Hadir pula nama besar mantan Perdana Menteri Indonesia sekaligus tokoh kunci Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955, Mr. Ali Sastroamidjojo.

Selain itu, pemerintah juga menganugerahkan gelar pahlawan kepada mantan Gubernur Jakarta Jenderal KKO (Purn) Ali Sadikin, serta mantan Menteri Keuangan Fransiscus Xaverius Seda.

Penghargaan ini juga diberikan kepada R.M. Margono Djojohadikusumo, yang merupakan kakek dari Presiden Prabowo Subianto. Beliau dikenal sebagai pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) pada tahun 1946, yang pada masa awal kemerdekaan menjalankan fungsi bank sentral sekaligus berperan penting dalam penerbitan Oeang Republik Indonesia (ORI).

Daftar Lengkap 19 Tokoh Penerima Gelar Pahlawan Nasional:

  1. Jenderal TNI (Purn) Maraden Panggabean — Provinsi Sumatera Utara
  2. Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (Marhum Pekan) — Provinsi Riau
  3. K.H. Wasyid — Provinsi Banten
  4. Jenderal KKO (Purn) Ali Sadikin — Provinsi DKI Jakarta
  5. Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hoegeng Iman Santoso — Provinsi DKI Jakarta
  6. Sutan Takdir Alisjahbana — Provinsi DKI Jakarta
  7. K.H. Abbas Abdul Jamil — Provinsi Jawa Barat
  8. Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma — Provinsi Jawa Barat
  9. R.M. Margono Djojohadikusumo — Provinsi Jawa Tengah
  10. Mr. Ali Sastroamidjojo — Provinsi Jawa Timur
  11. K.H. M. Yusuf Hasyim — Provinsi Jawa Timur
  12. Letkol Moch. Sroedji — Provinsi Jawa Timur
  13. Mayjen TNI (Purn) Soengkono — Provinsi Jawa Timur
  14. Sultan Ibrahim Chaliluddin — Provinsi Kalimantan Timur
  15. Drs. Franciscus Xaverius Seda — Provinsi Nusa Tenggara Timur
  16. Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf — Provinsi Sulawesi Selatan
  17. Muslim Muhammad Khalifah (Kiai Modjo) — Provinsi Sulawesi Utara
  18. Abdoel Moethalib Sangadji — Provinsi Maluku
  19. M. Roemm

Gibran Mengundurkan Diri dari Wapres, Mensesneg: Presiden Prabowo Pastikan Pemerintah Tetap Fokus Bekerja

JAKARTA, Iki Radio — Istana Kepresidenan menegaskan bahwa seluruh tugas dan program kerja pemerintah tidak terganggu pasca-permohonan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo Subianto dipastikan tetap memegang penuh roda pemerintahan untuk menjamin fungsi keberlanjutan pelayanan publik.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden dan seluruh jajaran kabinet tetap berfokus menyelesaikan berbagai agenda prioritas nasional.

"Perlu kami sampaikan bahwa dinamika apapun yang terjadi, kami pemerintah dipimpin pak Presiden, kita tetap fokus menjalankan tugas kita," ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo menambahkan, aktivitas Presiden Prabowo berjalan padat seperti biasa. Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah langkah mitigasi bencana alam di berbagai daerah.

"Setiap hari Pak Presiden juga memimpin rapat, sebagaimana yang saudara-saudara ketahui, dalam rangka memitigasi bencana. Bapak Presiden kemarin mengadakan ratas untuk kita mulai memetakan karena berdasarkan informasi dari BMKG di beberapa daerah sudah mulai turun hujan, jadi kami antisipasi lebih dini," jelasnya.

Selain antisipasi musim hujan dan potensi banjir, pemerintah juga tengah bekerja keras merancang strategi jangka panjang guna mencegah terulangnya kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Jadi kami tetap fokus untuk bekerja memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," tegas Prasetyo.

Sebelumnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo pada Selasa pagi selama 2,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Gibran secara resmi mengajukan permohonan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.

Selain menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran meminta izin kepada Presiden Prabowo untuk fokus membuktikan keabsahan dokumen-dokumen pendidikannya yang selama ini menjadi kontroversi dan diperbincangkan publik. Menanggapi permohonan pengunduran diri tersebut, Mensesneg mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo tidak menolak keinginan Gibran.

 

Gibran Berniat Mundur dari Jabatan Wapres Usai Pertemuan dengan Presiden Prabowo, DPR Dorong Hak Menyatakan Pendapat

JAKARTA, Iki Radio — Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dilaporkan telah menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Keinginan tersebut disampaikan langsung oleh Gibran saat melakukan pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026) pagi.

Kabar ini dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa siang.

Prasetyo menjelaskan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam. Niat pengunduran diri tersebut disampaikan Gibran sebagai respons atas dinamika politik dan hukum yang berkembang terkait putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keabsahan ijazahnya.

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," kata Prasetyo.

Mensesneg juga meluruskan isu yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo menolak permohonan mundur Gibran. Ia menegaskan kabar penolakan tersebut tidak benar.

"Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN," lanjut Prasetyo.

Eskalasi Politik di DPR

Langkah Gibran mengemukakan niat mundurnya terjadi seiring meningkatnya tekanan politik di parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR RI yang mewakili enam fraksi telah menandatangani usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna menindaklanjuti polemik ijazah Gibran.

Langkah politisi di DPR tersebut menyusul putusan MA yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran—yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024—tidak sah. Putusan MA ini memperkuat putusan MK sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA milik Gibran di Singapura dan Australia.

Tekanan di DPR tampak nyata usai sidang paripurna pada Selasa. Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, membentangkan poster bertuliskan "Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan" di hadapan awak media.

Yanuar menjelaskan bahwa aksi tersebut dilakukan atas inisiatif pribadi sebagai wujud penyampaian aspirasi publik, mengingat tidak tersedianya sesi interupsi dalam sidang paripurna. Ia juga mengonfirmasi telah menandatangani usulan HMP sebagai penandatangan ke-12 dari Fraksi PKS.

"Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik," ujar Yanuar.

Hak Menyatakan Pendapat sendiri diatur dalam Undang-Undang MD3 untuk merespons beberapa kriteria, salah satunya dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat jabatan.

Tanggapan Gibran

Sebelum timbulnya dinamika politik terbaru ini, Gibran sempat memberikan tanggapan terkait polemik dokumen pendidikannya. Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini membantah tuduhan soal keabsahan latar belakang pendidikannya.

"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Gibran, Rabu (7/10/2026).

Saat ini, publik menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai proses hukum yang diajukan Gibran di PTUN serta mekanisme Hak Menyatakan Pendapat yang sedang bergulir di DPR.

 

Kesan Pertama Naik Kapal Perang, 100 Siswa Sekolah Rakyat Ikuti Upacara Tabur Bunga Hari Pahlawan 2026 di Teluk Jakarta

JAKARTA, Iki Radio — Sebanyak 100 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 Jakarta mendapatkan pengalaman yang berkesan dan berbeda dalam memperingati Hari Pahlawan 2026. Ratusan pelajar tersebut mengikuti upacara tabur bunga di laut dari atas KRI Sriwijaya-100, kapal induk pertama TNI Angkatan Laut, di perairan Teluk Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Bagi sebagian besar siswa, kegiatan ini menjadi momen istimewa karena untuk pertama kalinya mereka menginjakkan kaki di kapal perang sekaligus mengikuti upacara kenegaraan di tengah laut.

Upacara yang mengusung tema nasional "Pahlawanku Teladanku: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan" ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman. Hadir pula Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, jajaran pimpinan kementerian dan lembaga, unsur TNI-Polri, serta sejumlah tamu undangan.

Dalam sambutannya, Menko Polkam Dudung Abdurachman menyatakan bahwa upacara tabur bunga di laut dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan yang mendalam kepada para pahlawan yang telah gugur, khususnya para pejuang samudra.

"Upacara tersebut dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan yang telah mendahului kita, khususnya para pejuang samudra," ujar Dudung.

Rangkaian upacara berlangsung khidmat. Acara diawali dengan penghormatan kepada arwah pahlawan dan mengheningkan cipta. Suasana semakin syahdu saat dilakukan pelarungan karangan bunga utama ke laut, dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga bersama oleh para peserta, dan ditutup dengan doa bersama.

Di sela-sela kegiatan, Wamensos Agus Jabo tampak hangat berinteraksi dengan para siswa. Ia sempat melontarkan pertanyaan kepada para pelajar mengenai siapa di antara mereka yang baru pertama kali menaiki kapal perang. Pertanyaan tersebut langsung disambut dengan seruan serentak dari para siswa yang mengaku ini adalah pengalaman perdana mereka.

Salah satu siswi kelas X SRT 4 Jakarta, Jessie, mengaku sangat senang dan antusias bisa mengikuti peringatan Hari Pahlawan secara langsung di atas kapal perang. Menurutnya, kesempatan ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya jika ia tidak bersekolah di Sekolah Rakyat.

"Pastinya senang banget. Enggak pernah terpikirkan kalau enggak masuk Sekolah Rakyat, naik kapal sebesar ini. Jadi happy banget dan super excited pastinya," ungkap Jessie.

Ia menambahkan, ia bersama rekan-rekannya telah mempersiapkan diri sejak dini hari, yakni bangun pukul 03.30 WIB untuk bersiap mengikuti kegiatan tersebut. Meskipun tidak semuanya sempat mengikuti gladi bersih sebelumnya, para siswa tetap menunjukkan antusiasme tinggi sepanjang rangkaian acara.

Sementara itu, Wamensos Agus Jabo mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadikan momentum Hari Pahlawan sebagai penguat persatuan dan semangat melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa.

"Saya ingin mengajak seluruh komponen bangsa, seluruh rakyat Indonesia bersatu untuk melanjutkan dan mewujudkan cita-cita para pahlawan kita, para leluhur kita yang sudah berjuang dengan jiwa raganya untuk merebut kemerdekaan," tegas Agus Jabo.

Ia juga menekankan pentingnya merawat persatuan nasional demi mewujudkan kesejahteraan sosial. Keberagaman bangsa Indonesia, menurutnya, harus dijadikan kekuatan utama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terwujudnya Indonesia yang mandiri, berdaulat, adil, dan makmur.

Melalui keikutsertaan ini, para siswa Sekolah Rakyat tidak hanya mendapatkan pengalaman berharga mengenal alutsista TNI AL, tetapi juga pembelajaran langsung mengenai nilai-nilai luhur perjuangan, pengorbanan, dan persatuan bangsa.

 

close
Pasang Iklan Disini