Raih Penghargaan Nasional, Pemkab Madiun Terima Insentif Rp3 Miliar dari Kemendagri

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun kembali menorehkan prestasi gemilang di panggung nasional. Kali ini, Kabupaten Madiun berhasil meraih penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas inovasi dan kreativitasnya yang dinilai luar biasa dalam pengelolaan finansial serta pembiayaan alternatif daerah.

Atas torehan prestasi tersebut, Kabupaten Madiun diganjar hadiah berupa tambahan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp3 miliar.

Menanggapi hal ini, Bupati Madiun menyatakan bahwa skema pemanfaatannya akan digodok dan direncanakan secara matang bersama Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperinda) agar tepat sasaran.

Bupati juga menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya yang mendalam kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Madiun yang telah bekerja keras memeras otak untuk menelurkan terobosan finansial tersebut.

"Ya nanti biar dibicarakan secara detail sama Bapperinda. Karena penghargaan dan dana ini merupakan buah dari hasil karya teman-teman OPD semua. Mudah-mudahan (dana insentif ini) bisa membantu pemerintah daerah dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Madiun," ujar Bupati Madiun, Jumat (5/6/2026).

Penghargaan nasional ini diberikan Kemendagri sebagai bentuk apresiasi konkret atas keberhasilan Pemkab Madiun dalam memecahkan kebuntuan anggaran (fiscal gridlock).

Di tengah ruang fiskal daerah yang sangat terbatas, Madiun dinilai berani keluar dari zona nyaman dengan mencari skema pembiayaan alternatif yang akuntabel.

Bupati Madiun menjelaskan bahwa kunci utama dari penghargaan ini terletak pada keberanian kepemimpinan daerah untuk berinovasi dan berkreasi.

Menurutnya, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sama sekali tidak boleh dijadikan pembenaran atau alasan untuk menunda pelayanan dasar kepada publik.

"Begini, jadi karena keterbatasan fiskal daerah, kita dituntut harus kreatif, berkreasi, dan terus berinovasi bagaimana supaya dengan keterbatasan fiskal ini kita bisa tetap melayani kepentingan masyarakat dengan optimal," jelas Bupati.

Salah satu bukti konkret sekaligus titik dongkrak (leverage point) utama yang melandasi penilaian tim Kemendagri adalah keberhasilan Madiun mengeksekusi skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Proyek strategis seperti KPBU Alat Penerangan Jalan Umum (APJU) dan percepatan infrastruktur jalan menjadi contoh sukses (success story) nasional bagaimana pemerintah daerah mampu menghadirkan fasilitas publik berkualitas tinggi tanpa harus menguras habis postur APBD di awal proyek.

Bupati menekankan, jika pemerintah daerah hanya bersikap konvensional, monoton, dan pasif menunggu anggaran daerah terkumpul secara berkala, maka akselerasi pembangunan infrastruktur yang sangat mendesak dibutuhkan masyarakat saat ini pasti akan mandek.

"Inovasinya! Ya, kuncinya ada pada inovasi kita. Karena kalau misalkan saja kita hanya menunggu numpuke duit (terkumpulnya uang), 10 tahun ke depan pun layanan publik yang dibutuhkan masyarakat saat ini tidak akan pernah terlayani. Padahal kebutuhan itu sifatnya mendesak sekarang," tegas Bupati.

Melalui implementasi metode KPBU yang matang, Pemkab Madiun terbukti berhasil melakukan lompatan kuantum (quantum leap) dalam mempercepat pemenuhan hak-hak publik.

Efek positifnya, asas manfaat dari pembangunan infrastruktur jalan dan penerangan yang merata dapat langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat hari ini hingga masa yang akan datang secara berkelanjutan.

"Tapi kalau kita hanya pasif menunggu kemampuan fiskal murni kita, ya gak teko-teko, gak nyampe-nyampe (ditunggu-tunggu tidak akan pernah sampai)," pungkas Bupati.

Prestasi ini memosisikan Kabupaten Madiun sebagai salah satu daerah percontohan (role model) nasional dalam hal ketahanan finansial daerah dan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap keterbatasan anggaran.(ir)

 

Read More

Raih Penghargaan Creative Financing Terbaik Nasional, Pemkab Madiun Genjot Inovasi Pembiayaan Kreatif dan Rangkul Pengusaha Lokal

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten Madiun terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Langkah strategis ini membuahkan hasil positif dengan diraihnya penghargaan Creative Financing (Pembiayaan Kreatif) oleh Pemkab Madiun, di ajang Apresiasi Pemerintah Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri, Kamis (4/6/2026) kemarin.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas inovasi Pemkab Madiun dalam menghadirkan solusi layanan masyarakat secara lebih cepat tanpa harus bergantung sepenuhnya pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Ini satu inovasi dari Pemerintah Kabupaten Madiun untuk bisa memberikan layanan kepada masyarakat lebih cepat. Karena dengan keterbatasan fiskal ini, kita butuh inovasi untuk bisa memberikan layanan kepada masyarakat," ujar Hari Wuryanto, Jum’at (5/6/2026).

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan ada dua kegiatan utama di Kabupaten Madiun yang berhasil mendapatkan penilaian sangat baik dalam kategori pembiayaan kreatif ini. Keduanya menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yaitu KPBU APJU (Alat Penerangan Jalan Umum), KPBU Infrastruktur Jalan.

Untuk proyek pembangunan dan perbaikan jalan, Hari Wuryanto memastikan bahwa prosesnya berjalan lancar dan telah mengantongi lampu hijau dari pemerintah pusat.

"Insyaallah untuk jalan, tahun ini juga sudah berproses dan sudah mendapatkan persetujuan dari kementerian. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dimulai, sehingga kita bisa segera memberikan layanan kepada masyarakat dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa menunggu anggaran yang kita perlukan," tambahnya optimistis.

Selain mengandalkan skema KPBU dengan badan usaha makro, Pemkab Madiun juga gencar merangkul para pengusaha lokal untuk ambil bagian dalam pembangunan daerah.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Madiun menjadwalkan agenda dialog santai bertajuk "Ngopi Bareng Pengusaha" yang rencananya digelar pada tanggal 11 mendatang.

Momentum ini dinilai sangat pas karena bertepatan dengan rangkaian menyambut Hari Jadi Kabupaten Madiun.

Bupati berharap para investor dan pengusaha yang bergerak di Madiun memiliki rasa kepemilikan yang tinggi untuk memajukan bumi Kampung Pesilat tersebut.

"Kita ingin para pengusaha juga ikut berperan aktif di dalam membangun Kabupaten Madiun. Mudah-mudahan para pengusaha yang berinvestasi di Kabupaten Madiun ini juga bisa membantu Kabupaten Madiun untuk membangun. Karena mereka juga berasal dari Madiun dan juga memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Madiun," pungkasnya.

Dengan perpaduan pembiayaan kreatif (KPBU) dan sinergi kuat bersama pengusaha lokal, Pemkab Madiun optimistis pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik dapat terakselerasi demi kesejahteraan masyarakat luas.(ir)

BACA JUGA :

Raih Penghargaan Kemendagri, Kabupaten Madiun Terbaik Nasional Kategori Creative Financing

 

Read More

Jaga Kesehatan Lansia, Bupati Hari Wuryanto Pesan Untuk Selalu Bahagia

Iki Radio - Bupati Madiun, Hari Wuryanto, memberikan pesan mendalam mengenai pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental bagi para lanjut usia (lansia). Dalam sambutannya saat sosialisasi kesehatan lansia, Bupati Hari Wuryanto menekankan bahwa kunci utama hidup sehat di usia senja adalah keikhlasan, pikiran yang positif (positive thinking), serta konsistensi dalam bergerak.

"Yang utama, sing penting manfaate kudu ikhlas. Jadi harus senang, nggih," ujar Hari Wuryanto, Jum’at (5/6/2026).

Hari Wuryanto mengingatkan bahwa seiring bertambahnya usia, lansia tidak boleh malas berolahraga. Secara khusus, bupati menyoroti pentingnya melatih kekuatan kaki, karena kaki memiliki tugas berat untuk menyangga seluruh beban tubuh.

Jika hanya duduk diam tanpa dilatih setiap hari, risiko gangguan kesehatan pada kaki akan semakin besar.

"Kaki ini tugasnya menyangga badan kita. Kalau tidak dilatih setiap hari, risikonya ke badan kita sendiri. Setidaknya luangkan waktu untuk jalan kaki selama 30 menit setiap hari, tidak perlu meloncat-loncat, cukup jalan kaki atau latihan jinjit," pesannya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga membagikan cerita personalnya saat berjuang melawan COVID-19. Akibat harus menjalani bed rest total selama 12 hari di rumah sakit, sempat kehilangan keseimbangan tubuh saat pertama kali berdiri kembali setelah sembuh.

Pengalaman berharga tersebut menyadarkannya betapa mahalnya arti sebuah kesehatan dan setiap embusan napas yang diberikan secara gratis oleh Tuhan. Beliau mengajak para lansia yang saat ini rata-rata sudah memasuki usia kepala enam untuk merefleksikan nikmat tersebut.

"Saya merasakan sendiri saat COVID, napas itu rasanya mahal sekali sampai harus dipompa oksigen. Kita ini sudah 62 tahun menghirup udara tanpa membayar, itu luar biasa dan harus kita syukuri," tambahnya.

Terkait kesehatan mental, Hari Wuryanto berpesan agar para lansia selalu menerapkan prinsip hidup yang santai namun positif, atau yang ia sebut dengan istilah "Los, Enjoy, Gas Pol".

Bupati mengingatkan agar masyarakat tidak perlu ikut pusing atau iri dengan pencapaian materi orang lain (tetangga).

Meluruskan pola pikir yang salah di masyarakat, yang sering kali menunda bersyukur sampai mereka merasa bahagia atau kaya raya.

"Kita harus bersyukur dulu, insyaallah bahagia pasti selalu mengikuti. Karena ukuran bahagia itu bukan materi, melainkan apa yang bisa dirasakan oleh diri kita masing-masing," jelasnya.

Hari Wuryanto menutup dengan sebuah pesan moral yang kuat untuk seluruh warga yang hadir agar tetap konsisten dalam menebar kebaikan di lingkungan sosial.

"Jangan berhenti berbuat baik, meskipun orang lain menganggap atau menilai itu tidak baik. Tetaplah berbuat baik, itu yang akan membuat Anda semua menjadi luar biasa," pungkasnya.(ir)

 

Read More

Peringatan HLUN ke-30 Pemkab Madiun Berkomitmen Wujudkan Lansia Tangguh dan Sejahtera

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun sukses menggelar peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-30 yang berpusat di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perumnas Mojopurno, Kecamatan Wungu, pada Jumat (5/6/2026).

Acara yang berlangsung meriah ini diawali dengan kegiatan senam bersama yang diikuti oleh ratusan lansia dengan penuh antusias.

Mengusung tema “Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh”, momentum ini menjadi refleksi penting bagi Pemkab Madiun yang mencatat ada sekitar 141.444 jiwa lansia di wilayahnya.

Keberadaan para lansia ini diharapkan dapat terus menjadi figur keteladanan yang memberikan motivasi serta inspirasi bagi generasi muda.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan para lansia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program layanan sosial dan kesehatan yang terintegrasi.

"Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk memperhatikan kesejahteraan para lansia melalui berbagai program, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, bantuan permakanan, hingga fasilitas operasi katarak gratis," ujar Hari Wuryanto.

Selain pemenuhan hak kesehatan, Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga kebugaran fisik di usia senja. Ia mengimbau para lansia untuk tetap aktif bergerak namun tetap menyesuaikan dengan kapasitas fisik masing-masing.

“Olahraga itu penting, ya tetapi kita tetap harus hati-hati karena lansia olahraganya yang biasa-biasa saja, jangan sampai angkat besi. Tetap harus selalu berolahraga; senam, jalan sehat, bersepeda,” tambah Bupati.

Sebagai simbol rasa syukur dan penghormatan pada momentum HLUN ke-30 ini, dilakukan prosesi pemotongan tumpeng oleh Bupati Madiun.

Tak hanya itu, sebagai wujud nyata kepedulian sosial dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi warga lanjut usia, Bupati dan Wakil Bupati Madiun, didampingi Ibu serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun, menyerahkan bantuan permakanan secara simbolis kepada para lansia yang hadir.

Penyerahan bantuan ini sekaligus menjadi penutup dari seluruh rangkaian acara peringatan HLUN ke-30 di Kabupaten Madiun.(ir)

 

Read More

Pembangunan Sekolah Rakyat Madiun Capai 75 Persen, Target Rampung 20 Juni 2026

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten Madiun terus mengebut pembangunan sarana dan prasarana Proyek Strategis Daerah "Sekolah Rakyat". 

Program yang merupakan bagian dari program prioritas nasional ini ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan ini.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Supriyadi menyatakan bahwa hingga saat ini progres pembangunan fisik proyek tersebut telah mencapai 75 persen.

Pihaknya optimistis seluruh fasilitas akan siap digunakan tepat waktu.

"Melihat tren positif di lapangan, kami sangat optimis target penyelesaian pada 20 Juni 2026 mendatang dapat tercapai dengan baik," ujar Supriyadi, Jum'at (5/6/2026).

Selain fokus pada infrastruktur, Dinas Sosial juga tengah bersiap untuk menjaring calon peserta didik. 

Supriyadi menegaskan bahwa target kuota siswa untuk Sekolah Rakyat ini dipastikan akan terpenuhi secara optimal.

Secara rinci, Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun ini direncanakan menampung total 360 siswa, yang terbagi ke dalam tiga jenjang pendidikan, yakni 120 siswa SD, 120 siswa SMP dan 120 siswa SMA.

Supriyadi menjelaskan bahwa prioritas utama penerimaan siswa baru ini didasarkan pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan fokus utama pada masyarakat rentan yang berada di kelompok desil 1 dan desil 2 (kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah).

Meski demikian, pemerintah daerah telah menyiapkan strategi cadangan jika kuota belum terpenuhi setelah penyaringan tahap pertama.

"Prioritas mutlak kami adalah anak-anak dari desil 1 dan 2. Namun, kalau semua warga dari desil tersebut sudah masuk dan ternyata jumlah kuota siswa belum terpenuhi, maka skema pendaftaran akan kami perluas dengan menyasar warga di desil atasnya," pungkas Supriyadi.

Melalui program prioritas nasional ini, Pemkab Madiun berharap dapat memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas bagi masyarakat yang paling membutuhkan.(ir)

Read More

Raih Penghargaan Kemendagri, Kabupaten Madiun Terbaik Nasional Kategori Creative Financing

Iki Radio – Kabupaten Madiun sukses menorehkan prestasi gemilang di kancah nasional. Pemerintah Kabupaten Madiun berhasil meraih Peringkat I Nasional Tingkat Kabupaten untuk kategori Creative Financing (Pembiayaan Kreatif) dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penghargaan tertinggi ini diserahkan langsung dalam acara malam apresiasi yang berlangsung di Hotel Marriott, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (4/6/2026) malam.

Penghargaan ini diberikan karena Kabupaten Madiun dinilai paling inovatif dalam mencari alternatif pendanaan pembangunan daerah di luar anggaran konvensional APBD.

Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya dan menciptakan terobosan pembiayaan menjadi kunci utama keunggulan Madiun dibanding wilayah lain.

Dalam ajang ini, Kemendagri melakukan penilaian ketat yang mencakup beberapa aspek strategis, di antaranya: Inovasi pajak dan retribusi daerah; Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan; Efektivitas pengelolaan barang milik daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Selain itu kemampuan menjalin kerja sama dengan badan usaha melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta aspek digitalisasi, tata kelola keuangan, serta konsistensi opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Keberhasilan Kabupaten Madiun meraih posisi pertama tidak luput dari dua proyek infrastruktur besar yang menggunakan skema pembiayaan kreatif.

1. Proyek Pelopor KPBU Alat  Penerangan Jalan (APJ)

Kabupaten Madiun kini menjadi rujukan nasional setelah sukses mengeksekusi skema KPBU untuk infrastruktur lampu jalan. Sebanyak 7.459 titik lampu APJ berbasis LED telah berhasil dibangun dan menerangi sekitar 300 kilometer ruas jalan di seluruh desa.

Dampak dari proyek ini sangat masif:

Efisiensi Anggaran: Sukses memangkas tagihan listrik daerah secara drastis, dari yang sebelumnya mencapai Rp14 miliar lebih pada tahun 2023, turun tajam menjadi hanya sekitar Rp5 miliar pada tahun 2025/2026.

Akselerasi Pembangunan: Mempercepat fasilitas umum yang jika hanya mengandalkan APBD murni bisa memakan waktu puluhan tahun.

Keamanan Masyarakat: Secara nyata menekan angka kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas di jalanan desa.

2. Proyek KPBU Preservasi Jalan

Menyusul kesuksesan proyek lampu jalan, Pemerintah Kabupaten Madiun di bawah kepemimpinan Bupati Hari Wuryanto langsung tancap gas menyiapkan skema Creative Financing serupa untuk proyek preservasi jalan kabupaten. Langkah maju ini diambil melalui penyusunan dokumen Outline Business Case (OBC) yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan, memastikan infrastruktur jalan di Madiun tetap mantap meski kapasitas fiskal daerah terbatas.

Berikut adalah daftar lengkap daerah terbaik yang berhasil keluar sebagai pemenang dalam kategori Pembiayaan Kreatif dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026:

Tngkat wilayah provinsi :

1. DKI Jakarta

2. Banten

Tingkat wilayah Kabupaten

1. Kabupaten Madiun

2. Kabupaten Sleman

3. Kabupaten Gianyar

Tingkat wilayah Kota

1. Kota Surabaya

2. Kota Bogor

3. Kota Semarang

Keberhasilan Kabupaten Madiun menduduki peringkat pertama—mengungguli Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gianyar—membuktikan bahwa keterbatasan APBD bukan modal untuk berhenti membangun, melainkan pemantik untuk berinovasi lewat kolaborasi.

Read More

Polri Dukung Penuh Implementasi Wajib Halal Oktober 2026 untuk Perkuat Perlindungan Konsumen

Iki Radio - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi kebijakan Wajib Halal Oktober 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan menciptakan iklim usaha yang sehat serta berintegritas.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak, mengatakan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi Wajib Halal Oktober 2026 di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (4/6/2026), yang turut dihadiri Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan.

Menurut Ade Safri, implementasi kewajiban sertifikasi halal memiliki nilai strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya kepatuhan pada regulasi jaminan produk halal. "Kebijakan ini tidak hanya memberikan kepastian bagi konsumen, tetapi juga berperan mencegah praktik usaha yang tidak jujur, penyalahgunaan label, serta penyampaian informasi produk yang dapat merugikan masyarakat," ujarnya.

Ia menegaskan kepatuhan terhadap ketentuan jaminan produk halal merupakan bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan sistem perdagangan yang sehat, adil, dan berintegritas.

Dari perspektif Polri, implementasi Wajib Halal Oktober 2026 tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan regulasi, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan terwujudnya kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta keberlanjutan dunia usaha nasional.

Karena itu, Polri akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor guna memastikan kebijakan tersebut dapat berjalan efektif di seluruh wilayah Indonesia.  "Dukungan Polri diwujudkan melalui penguatan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pencegahan potensi pelanggaran hukum, edukasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel," kata Ade Safri.

Penegakan hukum tersebut, lanjutnya, diarahkan terhadap berbagai bentuk pelanggaran seperti pemalsuan kemasan produk, penyalahgunaan label halal, penipuan konsumen, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, Polri menegaskan pendekatan yang dikedepankan tidak hanya bersifat represif. Upaya preventif melalui sosialisasi, pendampingan, dan pembinaan kepada pelaku usaha tetap menjadi prioritas utama.

Menurut Ade Safri, pendekatan tersebut penting agar implementasi kebijakan Wajib Halal tidak menimbulkan hambatan bagi dunia usaha, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi halal.  "Polri siap mendukung terciptanya situasi yang kondusif sehingga implementasi Wajib Halal Oktober 2026 dapat berjalan dengan baik di seluruh Indonesia," ujarnya.

Ade Safri optimistis sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat akan memperkuat ekosistem produk halal nasional yang semakin terpercaya dan memiliki daya saing global.

Menurutnya, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi perlindungan konsumen, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat industri halal dunia.

Ia mengapresiasi BPJPH beserta seluruh pihak yang terus mendorong percepatan sosialisasi dan persiapan implementasi Wajib Halal Oktober 2026. "Dengan meningkatnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat serta pelaku usaha, implementasi kebijakan ini diharapkan berjalan lancar, memberikan kepastian hukum, dan mendukung terwujudnya Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing global," pungkasnya.

 

Read More

Puteri Indonesia Siap Gaungkan PP Tunas, Dari Sekolah hingga Panggung Dunia

Iki Radio - Dukungan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) tidak hanya datang dari pemerintah dan kalangan akademisi. Para finalis Puteri Indonesia 2026 juga menyatakan kesiapan mereka menjadi bagian dari upaya melindungi generasi muda Indonesia dari berbagai risiko di ruang digital.

Dirjen KPM Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya (tengah) bersama Ketua dan pengurus Yayasan Puteri Indonesia serta enam Putri Indonesia di kantor Kemkomdigi, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Ketika audiensi bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta, Kamis (4/6/2026), para Puteri Indonesia menilai PP Tunas sebagai langkah strategis yang tidak bertujuan membatasi anak-anak, melainkan memastikan mereka mendapatkan akses media sosial secara lebih aman dan sesuai tahap perkembangan.

Puteri Indonesia Pendidikan 2026 sekaligus Miss Charm Indonesia 2026, Gisela Belicia Alma Thesalonica, menilai regulasi tersebut lahir melalui proses yang matang karena melibatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi, psikolog hingga praktisi.

Menurutnya, PP Tunas merupakan bentuk perlindungan bagi anak-anak agar dapat mengakses media sosial pada waktu yang tepat, bukan sekadar pembatasan penggunaan teknologi.  “Ini bukan soal larangan atau pembatasan semata, tetapi bagaimana kita melindungi anak-anak muda agar dapat mengakses media sosial pada waktunya. Regulasi ini juga telah disusun secara matang dengan melibatkan banyak pihak,” ujarnya.

Sebagai Puteri Indonesia Pendidikan, Gisela menyatakan siap mengambil peran aktif dalam menyosialisasikan PP Tunas, khususnya di lingkungan sekolah.

Ia meyakini kolaborasi antara pemerintah, Yayasan Puteri Indonesia, dan generasi muda menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Lebih jauh, Gisela berencana membawa isu perlindungan anak di ruang digital ke tingkat internasional melalui ajang Miss Charm yang akan berlangsung di Vietnam.

Menurutnya, Indonesia memiliki kesempatan menjadi contoh bagi negara lain dalam upaya menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak.  “Sebagai generasi muda Indonesia, saya bangga dengan adanya PP Tunas. Saya juga ingin menggaungkan isu ini di media sosial dan forum internasional agar semakin banyak pihak memahami pentingnya perlindungan anak di ruang digital,” katanya.

Senada dengan itu, Puteri Indonesia Pariwisata 2026 sekaligus Miss Cosmo Indonesia 2026, Karina Moudy Widodo, menilai PP Tunas merupakan gerakan penting untuk mempersiapkan anak-anak Indonesia menghadapi tantangan media sosial yang semakin kompleks.

Menurut Karina, salah satu persoalan terbesar yang dihadapi anak-anak saat ini adalah ketergantungan terhadap media sosial yang telah berkembang menjadi kebiasaan sehari-hari.  “Adiksi terhadap media sosial sudah menjadi tantangan besar. PP Tunas dapat menjadi langkah penting untuk menekan angka ketergantungan tersebut sekaligus membantu anak-anak membangun pola penggunaan media sosial yang lebih sehat,” ujarnya.

Ia menambahkan, platform digital yang dimiliki para Puteri Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi bagi generasi muda tentang penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab.

Karina Moudy Widodo juga menilai Indonesia memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu negara yang mengambil langkah progresif dalam perlindungan anak di ruang digital.

Karena itu, isu PP Tunas dinilai layak diperkenalkan di berbagai forum internasional sebagai praktik baik yang dapat menginspirasi negara lain.

Pentingnya Pengawasan Orang Tua

Sementara itu, Puteri Indonesia Intelegensia II sekaligus Influencer 2026, Athalla Hartiana Putri Hardian, menyoroti pentingnya pengawasan orangtua terhadap penggunaan gawai oleh anak-anak, terutama yang berusia di bawah 16 tahun.

Menurutnya, pada usia tersebut perkembangan fisik dan psikologis anak masih membutuhkan pendampingan yang kuat sehingga akses terhadap ruang digital perlu dikelola secara hati-hati.  “Ini merupakan upaya yang baik untuk menjaga anak-anak muda agar lebih bijak dan terlindungi saat menggunakan gawai. PP Tunas juga menjadi pengingat bagi orang tua untuk lebih memperhatikan penggunaan gadget oleh anak-anak mereka,” katanya.

Sebagai figur publik dan kreator konten, Athalla mengaku siap mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak di ruang digital serta dampak penggunaan teknologi yang tidak terawasi terhadap tumbuh kembang anak.

Dukungan para Puteri Indonesia tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak di ruang digital bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan berbagai elemen masyarakat.

Melalui kolaborasi lintas sektor, PP Tunas diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia di era digital.

 

Read More