Perkuat Sinergitas, Forkopimda Kabupaten Madiun Gelar Rapat Koordinasi ICJS

Iki Radio  – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Madiun menggelar Rapat Koordinasi Integrated Criminal Justice System (ICJS) di Ruang IT Polres Madiun, Kamis (21/05/2026).

Rakor ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, dan transparan.

Melalui koordinasi yang solid antar-instansi penegak hukum dan pemerintah daerah, diharapkan proses penanganan perkara di wilayah Kabupaten Madiun dapat berjalan dengan lebih efektif, cepat, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, menegaskan bahwa sinergitas ini bukan sekadar seremonial, melainkan harus mampu menghasilkan langkah konkret dan rekomendasi yang aplikatif di lapangan.

"Dengan sinergitas ini, kita harapkan mampu menghasilkan langkah konkret, rekomendasi aplikatif, solusi terhadap kendala di lapangan, serta penguatan sinergi antar-instansi," ujar Bupati Hari Wuryanto.

Melalui implementasi sistem peradilan pidana terpadu ini, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa pelayanan hukum di Kabupaten Madiun terus bergerak maju. 

Target utamanya adalah menciptakan sistem yang lebih modern, cepat, transparan, humanis, dan berkeadilan.

Di akhir penyampaiannya, Bupati Madiun menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mengawal integrasi sistem ini agar berjalan optimal hingga ke tingkat bawah.

 "Pemerintah Kabupaten Madiun berkomitmen mendukung Implementasi *Integrated Criminal Justice System* di tingkat daerah. Keberhasilan ini tentu sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, komitmen sumber daya manusia, kolaborasi antar-lembaga, serta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya.

Acara ini dihadiri langsung oleh sejumlah pejabat tinggi daerah, diantaranya Bupati Madiun Hari Wuryanto, Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara, Kajari Kabupaten Madiun Achmad Hariyanto Mayangkoro, Plt. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Erwin Ardian, dan Sekda Kabupaten Madiun Sigit Budiarto.(ir)

Read More

Peringatan HKG PKK ke-54: Pemkab Madiun Dorong Sinergi 10 Program Pokok dengan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten Madiun menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pembangunan daerah.

Momentum Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 menjadi pijakan penting untuk menyelaraskan 10 Program Pokok PKK dengan visi-misi Presiden Republik Indonesia, Asta Cita, demi menyongsong Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Madiun dr Purnomo Hadi, usai kegiatan peringatan HKG PKK ke 54 di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Kamis (21/5/2026).

Ia menekankan bahwa kolaborasi yang solid antara pemerintah dan PKK adalah kunci utama dalam menyejahterakan masyarakat, yang dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga.

"Bagaimana kita kolaborasikan, kita sinergikan dengan visi-misi Presiden Asta Cita. Nanti kalau ada sinergi dan kolaborasi pemerintah dengan PKK, insyaallah Indonesia Emas tahun 2045 ini akan tercapai," ujarnya.

Pemkab Madiun juga mengingatkan bahwa keberadaan PKK memiliki landasan hukum yang sangat kuat, mulai dari Peraturan Presiden (Perpres) Tahun 2017 hingga petunjuk teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 2020. Dengan regulasi ini, PKK secara sah diakui sebagai elemen krusial dalam struktur masyarakat.

Di tingkat desa, PKK secara resmi masuk ke dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Konsekuensinya, peran PKK tidak boleh dikesampingkan dan wajib dilibatkan dalam siklus pembangunan desa secara utuh.

Yakni mulai dari perencanaan, PKK aktif dilibatkan dalam proses rembuk dan perencanaan pembangunan. Pelaksanaan, PKK bisa terjun langsung mengeksekusi program pemberdayaan masyarakat. Dan monitoring serta evaluasi, yakni PKK bisa mengawasi serta mengevaluasi kegiatan demi memastikan kesejahteraan keluarga tercapai.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemkab Madiun berkomitmen melibatkan seluruh jenjang PKK—mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, hingga kelompok terkecil Dasawisma—termasuk dalam hal keterlibatan penganggaran.

Selain PKK, transformasi juga menyasar sektor kesehatan melalui kader Posyandu. Saat ini, Posyandu telah berkembang menjadi Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP).

Jika dahulu Posyandu hanya berfokus pada Ibu Hamil (Bumil) dan anak balita, kini layanannya mencakup seluruh siklus hidup manusia.

"Dengan Posyandu ILP ini, semua usia masuk. Dari bumil, balita, usia sekolah, usia produktif, hingga lansia ikut terlibat di dalam unsur kegiatan Posyandu tersebut," jelas Wakil Bupati.

Sama halnya dengan PKK, Posyandu juga merupakan bagian dari 6 komponen yang masuk dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

Pemerintah berharap, penerapan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui pilot project Posyandu ILP ini dapat memotivasi para kader di lapangan untuk memberikan pelayanan yang lebih prima dan positif bagi masyarakat Kabupaten Madiun.(ir)

 

Read More

Presiden Prabowo Ungkap Rp15.400 Triliun Kekayaan RI Hilang akibat Manipulasi Ekspor

Iki Radio - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap besarnya potensi kekayaan negara yang hilang akibat praktik manipulasi perdagangan ekspor selama puluhan tahun. Nilainya disebut mencapai USD908 miliar atau setara Rp15.400 triliun dalam kurun 1991 hingga 2024.

Angka tersebut disampaikan Presiden saat pidato dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Menurut Presiden, praktik yang terjadi bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk penipuan sistematis yang dilakukan melalui manipulasi nilai ekspor, pengurangan jumlah laporan barang, hingga rekayasa harga transaksi melalui perusahaan di luar negeri.

“Selama 34 tahun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing sebenarnya fraud atau penipuan,” ujar Prabowo.

Presiden menjelaskan, under-invoicing merupakan praktik melaporkan nilai barang lebih rendah dari harga sebenarnya dalam dokumen ekspor-impor. Selain itu, terdapat praktik under-counting atau pengurangan jumlah barang yang dilaporkan, serta transfer pricing melalui perusahaan afiliasi di luar negeri untuk menyamarkan keuntungan sebenarnya.

Menurut Prabowo, modus tersebut membuat nilai ekspor Indonesia tercatat lebih kecil dibandingkan transaksi riil di negara tujuan. Akibatnya, negara kehilangan potensi penerimaan dalam jumlah sangat besar selama bertahun-tahun.

“Yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri dengan harga jauh di bawah harga sebenarnya,” katanya.

Presiden menegaskan, data tersebut bukan asumsi semata, melainkan bersumber dari pencatatan resmi perdagangan internasional yang dihimpun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia mengatakan manipulasi mungkin dapat dilakukan di dalam negeri, namun tidak dapat disembunyikan di negara tujuan ekspor karena seluruh transaksi tetap tercatat.

“Kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia. Kita kirim 10 ribu ton batu bara, yang dilaporkan hanya lima ribu ton. Bisa di Indonesia, tapi di sana tidak bisa, di sana dicatat,” ujarnya.

Prabowo menyebut praktik tersebut terjadi pada berbagai komoditas strategis nasional, mulai dari batu bara, kelapa sawit, hingga paduan besi dan komoditas ekspor lainnya. Ia menilai praktik manipulasi dokumen perdagangan telah menjadi salah satu sumber kebocoran besar kekayaan negara. “Itu adalah penipuan di atas kertas,” tegas Presiden.

Selain manipulasi perdagangan, Presiden juga menyoroti praktik penyelundupan yang masih terjadi melalui sejumlah pelabuhan. Karena itu, ia meminta seluruh lembaga strategis negara, terutama sektor kepabeanan, melakukan pembenahan menyeluruh untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola perdagangan nasional.

“Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Bea Cukai harus kita perbaiki,” kata Prabowo.

Presiden bahkan mengungkap pengalaman pada masa lalu ketika pemerintah mengambil langkah ekstrem dengan menyerahkan pengelolaan tertentu kepada pihak swasta karena buruknya tata kelola di sektor kepabeanan saat itu.

“Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya Bea Cukai, kita tutup. Kita outsourcing ke swasta. Dan penghasilan negara naik. Apa tidak sedih itu?” ujarnya.

Prabowo menilai potensi kekayaan negara yang hilang tersebut seharusnya dapat menjadi modal besar untuk mempercepat pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hingga memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.

“Bayangkan kalau 908 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini,” kata Presiden.

Melalui pernyataan itu, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa melakukan introspeksi dan memperkuat integritas tata kelola perdagangan nasional agar kekayaan sumber daya alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat optimal bagi rakyat dan pembangunan negara.

 

Read More

Kemkomdigi Ajak Pelajar SMPN 25 Tangerang Jadi Duta Literasi Digital untuk Internet Sehat

Iki Radio - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengajak pelajar memanfaatkan internet secara bijak dan aman dalam kegiatan Forum Sahabat Tunas bertema “Aman di Dunia Maya, Sehat di Dunia Nyata” di SMPN 25, Kota Tangerang, Banten, Kamis (21/5/2026).

Dirjen Komunikasi Publik dan Media (KPM) Komdigi, Fifi Aleyda Yahya mengajak pelajar memanfaatkan internet secara bijak dan aman dalam kegiatan Forum Sahabat Tunas bertema 'Aman di Dunia Maya, Sehat di Dunia Nyata' di SMPN 25, Kota Tangerang, Banten, Kamis (21/5/2026).

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM Komdigi), Fifi Aleyda Yahya dalam menekankan bahwa anak-anak saat ini hidup di era digital yang membuat hampir seluruh aktivitas terhubung dengan internet, mulai dari belajar, bersosialisasi hingga berkarya.

Karena itu, menurutnya, generasi muda perlu memahami cara menggunakan internet secara bijaksana agar tidak terjebak pada dampak negatif dunia digital. “Internet itu bagai sebuah jalan yang sangat besar. Jangan sampai kita tersesat atau mengambil jalan yang salah. Jadi bagaimana kita memanfaatkan internet secara bijak, mari kita sama-sama pelajari,” ujar Fifi Aleyda Yahya.

Ia juga mengajak para siswa menjadi duta literasi digital dengan menyebarkan pemahaman tentang penggunaan internet yang sehat kepada teman-teman sebaya.

Dalam kesempatan tersebut, Fifi mengingatkan mengenai kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak di ruang digital melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas atau “Tunggu Anak Siap”), yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto setahun lalu. Aturan itu mengatur pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Menurutnya, kebijakan tersebut bukan untuk menghukum anak maupun orang tua, melainkan meminta tanggung jawab platform digital seperti Google, Meta dan Roblox agar memastikan keamanan anak-anak di ruang digital. “Jangan sampai anak-anak menjadi target komersialisasi dan jangan mudah mengunggah data pribadi ke media sosial,” kata Dirjen KPM Komdigi. 

Fifi menambahkan, pemerintah juga ingin membantu orang tua menghadapi tantangan dunia digital dan algoritma platform media sosial yang semakin masif.

Selain menghadirkan edukasi mengenai keamanan digital, forum tersebut juga menghadirkan dokter anak yang memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kesehatan tumbuh kembang dan membatasi penggunaan gawai secara berlebihan. Hadir pula perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengedukasi siswa tentang pentingnya gizi seimbang, serta praktisi yang membagikan tips memanfaatkan dunia digital secara positif.

Di awal sambutannya, Fifi Aleyda Yahya turut mengapresiasi prestasi siswa SMPN 25 Tangerang di bidang olahraga seperti bola basket, panahan dan bulu tangkis. Ia berharap para siswa dapat terus berprestasi dan meraih cita-cita di masa depan.  “Semoga dari SMP Negeri 25 Kota Tangerang lahir generasi Indonesia yang sehat, kuat, cerdas, digital dan siap menyongsong masa depan,” tuturnya.

 

Read More

Peringatan HKG PKK ke-54 di Kabupaten Madiun: Perkuat Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045

Iki Radio – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Madiun menggelar Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 tahun 2026 di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun pada Kamis (21/5/2026).

Pada momentum peringatan HKG ke 54 ini mengusung tema nasional "Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045".

Perayaan tahun ini sekaligus menegaskan kembali peran vital PKK sebagai pilar utama dalam pembangunan ketahanan keluarga di Indonesia.

Ketua TP PKK Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto, hadir membacakan sambutan tertulis dari Ketua Umum PKK Pusat, Tri Suswati Tito Karnavian. Dalam sambutannya, tema besar tahun ini diharapkan mampu menjadi fondasi utama untuk membakar semangat dan mendorong peran aktif jutaan kader di seluruh penjuru negeri.

"Peringatan ke-54 ini bukan sekadar seremonial belaka. Momentum berharga ini justru disoroti sebagai waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program kerja yang telah berjalan," ujar Erni Hari Wuryanto.

Selain sebagai wadah evaluasi, HKG ke-54 ini juga menjadi ajang memperkuat solidaritas dan kekompakan seluruh kader PKK dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

Seluruh kader diajak bergerak serentak mengimplementasikan nilai-nilai Asta Cita yang diselaraskan dengan 10 Program Pokok PKK.

Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan fondasi keluarga Indonesia yang mandiri secara ekonomi dan sosial, sehat lahir batin, serta sejahtera dalam lingkungan yang harmonis.

"Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Jika kita berhasil memperkuat ketahanan keluarga melalui 10 Program Pokok PKK dan Asta Cita, maka kita sedang membangun fondasi yang kokoh untuk Indonesia Emas 2045," lanjutnya.

Pemerintah bersama segenap elemen bangsa turut menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dedikasi, kerja keras, dan pengabdian tanpa pamrih dari para kader PKK.

Sebagai ujung tombak, peran kader dinilai sangat luar biasa dalam menyosialisasikan dan menyukseskan berbagai program pemerintah, mulai dari tingkat dasawisma, kelurahan/desa, hingga ke tingkat nasional.

Kendati demikian, para kader PKK didorong untuk tidak cepat puas. Mereka dituntut untuk terus berinovasi dalam melahirkan program-program kreatif yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

"Semangat gotong royong harus tetap dijaga sebagai roh gerakan PKK, sembari terus memperluas kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak, baik sektor swasta, akademisi, maupun komunitas lokal," imbuh Erni.

Sementara Wakil Bupati Madiun, dr Purnomo Hadi, dalam arahannya dihadapan seluruh kader PKK mulai tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten Madiun, menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya atas dedikasi serta peran PKK di Kabupaten Madiun.

"PKK itu sebagai penggerak. Mari berkolaborasi dengan pemerintah, bersama sama kita membangun Kabupaten Madiun lebih baik," ujarnya.

Sebagai wujud aksi nyata dan dukungan penuh PKK dalam mencegah serta mengurangi angka stunting di Kabupaten Madiun, acara ini tidak hanya diisi dengan seremonial semata.

Dalam rangkaian kegiatan HKG ke-54 ini, TP PKK Kabupaten Madiun menyerahkan bantuan pangan secara simbolis kepada 15 Ketua TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Madiun.

Selain itu, dalam meningkatkan peran di masyarakat, di tempat yang sama juga dilakukan launching pilot project posyandu 6 SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kabupaten Madiun.

Secara simbolis, rompi dan PIN kelulusan assessment diberikan kepada kader Posyandu Duren Puskesmas Mlilir, Posyandu Templek Puskesmas Klecorejo dan Posyandu Kasih Bunda Puskesmas Klagenserut.

Dengan semangat HKG ke-54, TP PKK Kabupaten Madiun diharapkan semakin siap melangkah lebih kuat untuk mengawal generasi masa depan yang sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.(ir)

 

Read More

Rombongan Biksu Thudong Tiba di Pendopo Ronggo Djumeno Madiun Hari Ini

Iki Radio — Rombongan biksu yang tengah menjalani ritual berjalan kaki keagamaan atau Thudong, dijadwalkan tiba di Pendopo Ronggo Djumeno, Caruban, Kabupaten Madiun, hari ini, Kamis (21/5/2026) sore.

ilustrasi (Ai)

Sebelumnya, rombongan biksu itu telah berjalan kaki menempuh jarak ribuan kilometer dari Nakhon Si Thammarat, Thailand, melintasi Malaysia dan Singapura, hingga akhirnya menyeberang ke Indonesia hingga di Kabupaten Madiun. 

Ritual jalan kaki ini menjadi simbol keteguhan fisik dan spiritual para biksu dalam menyambut Hari Raya Waisak.

Setelah dari Madiun, rencananya rombongan akan melanjutkan perjalanan ke arah barat menuju Kabupaten Ngawi, sebelum nantinya memotong jalur melewati wilayah Jawa Tengah.

ilustrasi (Ai)

Rombongan biksu ini diketahui telah berangkat dari Thailand pada tanggal 20 Maret 2026 lalu. 

Setelah berminggu-minggu melakukan perjalanan spiritual lintas negara, mereka ditargetkan akan sampai di tujuan akhir, Candi Borobudur, Magelang, tepat sebelum puncak perayaan Waisak 2570 BE.

Thudong adalah tradisi berjalan kaki yang dilakukan oleh para biksu Sangha untuk melatih kedisiplinan, kesabaran, dan mengikis ego. 

Sepanjang perjalanan, mereka hanya mengandalkan makanan dari pemberian umat (Pindapata) dan bermalam di tempat ibadah atau alam terbuka dan singgah di rute yang dilalui mereka.

Perjalanan ini tidak hanya menjadi pembuktian fisik dan spiritual bagi para biksu, tetapi juga menjadi simbol perdamaian dunia dan penguat tali persaudaraan antar-bangsa di Asia Tenggara.(ir)

Read More

Harkitnas ke-118 di Kabupaten Madiun: Jaga Tunas Bangsa dari Penjajahan Digital Menuju Kesejahteraan

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 di Lapangan Jiwan Kabupaten Madiun, rabu (20/5/2026).

Momentum sejarah yang merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada 1908 ini dijadikan komitmen bersama untuk melindungi generasi muda di tengah derasnya arus digitalisasi.

Upacara berlangsung khidmat dihadiri oleh Wakil Bupati Madiun, Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten Sekda, pimpinan perangkat daerah, jajaran Forkopimcam Jiwan, kepala desa/lurah, pimpinan Bank Jatim, TP PKK, Dharma Wanita Persatuan, organisasi kemasyarakatan, ASN, TNI, Polri, hingga para pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Madiun.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Madiun membacakan sambutan tertulis Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid.

Mengusung tema "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara", peringatan tahun ini menjadi alarm penting bagi seluruh elemen bangsa untuk membentengi generasi muda dari dampak negatif dunia digital dan disinformasi.

"Teknologi dan ruang digital harus kita kuasai demi kedaulatan bangsa, bukan justru sebaliknya, kita yang dikuasai oleh teknologi," tegas Bupati Madiun saat membacakan amanat Menkomdigi.

Pemerintah pusat sendiri telah mengambil langkah nyata melalui pemberlakuan penuh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. Sejak 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi demi memastikan ruang digital yang sehat dan beretika.

Selain perlindungan digital, sambutan menteri juga menyoroti program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mencakup Makan Bergizi Gratis secara masif di sekolah-sekolah untuk fondasi fisik generasi masa depan. Pemerataan Pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah afirmasi. Layanan Cek Kesehatan Gratis yang adil dan merata bagi masyarakat. Penguatan Ekonomi Desa melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih guna mempermudah akses pupuk, permodalan, dan sembako.

Usai upacara, Bupati Madiun menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat untuk mempersiapkan estafet kepemimpinan masa depan.

"Kita harus menjaga para generasi muda kita, yang insyaallah mereka yang akan menerima estafet kepemimpinan. Jangan sampai anak-anak kita terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Kita tanamkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air kepada mereka," ujar Bupati Madiun.

Mengenai esensi "kebangkitan" bagi Kabupaten Madiun, Bupati menjelaskan bahwa bangkit bermakna sebuah proses dinamis untuk merubah kondisi dari yang kurang menjadi baik, dan yang baik menjadi jauh lebih baik lagi.

"Harapan kami sesuai dengan visi-misi kami, bahwa Kabupaten Madiun harus sejahtera. Output dari kebangkitan itu adalah kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.

Menghadapi tantangan modern, Bupati Madiun berpesan khusus kepada generasi muda agar tidak terjajah oleh kemajuan zaman.

Langkah konkret yang akan terus digalakkan ke depan adalah pemberian edukasi yang masif serta penguatan wawasan kebangsaan yang bersinergi dengan seluruh elemen penegak hukum dan masyarakat.

Melalui momentum Harkitnas ke-118 ini, Bupati mengajak seluruh warga untuk menjadikan Bumi Kampung Pesilat sebagai lingkungan yang aman, sehat, dan suportif bagi tumbuh kembangnya tunas-tunas bangsa demi kedaulatan NKRI.(ir)

 

Read More

Progres Capai 60 Persen, Bupati Madiun Targetkan Proyek SR Rampung 20 Juni

Iki Radio – Pemerintah Kabupaten Madiun terus mengejar penyelesaian proyek pembangunan gedung Sekolah Rakyat (SR) sebagai fasilitas pendidikan terbaru yang ditargetkan selesai pada pertengahan tahun ini.

Saat ini, progres fisik pembangunan telah menunjukkan tren positif dan berjalan sesuai rencana.

Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut, proyek pembangunan SR kini telah menyentuh angka 60 persen.

Pihaknya optimistis fasilitas tersebut bisa mulai dioperasikan dalam waktu dekat.

"Progres alhamdulillah sudah bagus, 60 persen. Nanti tanggal 20 Juni insyaallah selesai," ujar Bupati Madiun usai memimpin upacara Hari Kebangkitan Nasional di Lapangan Jiwan Madiun, Rabu (20/5/2026).

Terkait kesiapan operasional, khususnya penjaringan peserta didik, Pemerintah Kabupaten Madiun telah menetapkan target kuota awal sebanyak 360 siswa. Target ini nantinya akan terus dikembangkan secara bertahap hingga mencapai kapasitas maksimal.

Saat ini telah menjaring 144 siswa, dari kuota awal 360 siswa. Kapasitas total akan dikembangkan berangsur-angsur hingga menampung 1.200 siswa.

Untuk kuota awal sebanyak 360 siswa tersebut, Pemkab Madiun membaginya secara merata tiap jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP dan SMA yang masing masing 120 siswa.

Bupati juga menegaskan bahwa seluruh siswa yang masuk tidak perlu mengkhawatirkan masalah pemenuhan kebutuhan penunjang belajar.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh, termasuk pemenuhan seragam sekolah dan fasilitas pendukung lainnya.

"Oh semuanya, jangan khawatir. Lengkap. Pokoknya didukung," tegas Bupati.

Tak hanya fokus pada fasilitas fisik bangunan dan administrasi siswa, Pemkab Madiun juga memperhatikan aspek kelestarian lingkungan di sekitar lokasi.

Sebagai langkah penghijauan, Pemkab telah mengirimkan sejumlah bibit tanaman buah untuk ditanam di kawasan tersebut.

Beberapa jenis tanaman ikonik yang disiapkan antara lain bibit pohon alpukat, mangga, serta beberapa tanaman hias khas yang biasa mempercantik halaman depan kantor Pemkab Madiun.(ir)

 

Read More