Iki Terbaru/Paling Greeess

Menkomdigi: Ekosistem Digital Aman Perkuat Kiprah UMKM Perempuan

Iki radio - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mendorong terciptanya ekosistem digital yang aman dan sehat agar semakin banyak perempuan, khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan womenpreneur, percaya diri memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usaha.

Meenkomdigi Meutya Hafid dalam acara She-Connects bertema Perempuan Terkoneksi Penggerak Ekonomi Negeri di Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, pada Kamis (15/1/2026).

Hal tersebut disampaikan Meutya Hafid dalam acara She-Connects bertema Perempuan Terkoneksi Penggerak Ekonomi Negeri di Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, pada Kamis (15/1/2026).

Menkomdigi menilai masih banyak perempuan yang ragu masuk ke ranah digital karena kekhawatiran terhadap penipuan, kejahatan siber, dan risiko keamanan lainnya. “Rata-rata perempuan yang belum confident masuk ke ranah digital karena merasa bahwa ranah digital itu tidak aman. Banyak penipuan, takut ditipu, takut ribet. Padahal risikonya sekarang sudah semakin bisa kita kecilkan,” ujar Meutya.

Menurutnya, kehadiran regulasi pemerintah, termasuk kebijakan perlindungan anak di ruang digital, menjadi bagian penting dalam menyehatkan ekosistem digital sehingga lebih ramah bagi perempuan.  “Ketika ekosistemnya lebih sehat, saya yakin lebih banyak perempuan yang bisa lebih confident untuk masuk,” katanya.

Meutya Hafid menegaskan, upaya menciptakan ruang digital yang aman tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga, terutama para ibu, dalam pengawasan anak.  “Pemerintah membuat aturannya, tapi tetap anak-anaknya ada di ibu-ibunya. Pelaksanaan ini berhasil atau tidak sangat tergantung kepada orang tua di rumah,” jelasnya.

Ia mengibaratkan ruang digital seperti lingkungan bermain anak yang tampak indah namun memiliki potensi bahaya jika tidak diawasi.  “Kita tidak mungkin membiarkan anak bermain sendiri di hutan yang indah, karena di hutan itu bisa saja ada ular. Begitu juga di ruang digital,” ungkapnya.

Menkomdigi juga menekankan bahwa pembatasan akun bagi anak tidak berarti melarang anak belajar digital, selama tetap didampingi orang tua. “Yang dilarang adalah anak membuat akun sendiri. Kalau belajar lewat platform edukasi dan didampingi ibunya, itu tidak masalah,” tegasnya.

Ia menambahkan, langkah Indonesia dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital sejalan dengan kebijakan berbagai negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan sejumlah negara Eropa.

Menkomdigi optimistis, jika kejahatan digital seperti penipuan, pornografi, judi online, dan perdagangan manusia dapat ditekan, maka ruang bagi UMKM digital akan semakin luas. “Digital itu seperti rumah besar. Kalau isinya hal-hal negatif, UMKM harus berbagi ruang dengan itu semua. Tapi kalau yang buruk-buruk kita bersihkan, maka ruang untuk UMKM digital tumbuh menjadi lebih besar,” tukas Meutya Hafid. 

 

Bangun Gerai KDMP, Desa Hanya Sediakan Lahan

Iki Radio - Pembangunan fisik gedung, gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Madiun, mulai dilaksanakan sejumlah desa di Kabuapten Madiun awal tahun 2026 ini.

Pekerja mulai membangun Gerai KDMP di Desa Sumberbening Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun


Namun sejumlah desa mengaku tidak mengetahui secara persis bagaimana proses pembangunan gerai KDMP itu dilaksanakan. Sebab pihak desa hanya diminta untuk penyediaan lahan yang memenuhi standar untuk pembangunan gerai KDMP.

“Kami hanya diminta mencarikan lokasi untuk pembangunan gedung KDPM itu,” terang Kepala Desa Ngale Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, Lilik Indarto Gunawan, Kamis (15/1/2026).

Dijelaskannya, segala keperluan dan proses pembangunan gerai KDMP itu pihak desa tidak mengetahui.

“Jadi melalui Babinsa (Bintara Bina Desa) hanya menyampaikan untuk mencarikan lokasi (KDMP). Setelah ditentukan lokasinya, kita sampaikan dan ini mulai dibangun. Itu saja,” jelasnya.

Lilik yang juga selaku ketua Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Madiun menambahkan, kedepan operasional KDMP sebagaimana pengurus KDMP yang sudah dibentuk dan dikukuhkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, Indra Setyawan, dikonfirmasi perihal KDMP di Kabupaten Madiun menyebut, seluruh desa sudah terbentuk kepengurusannya.

“Secara organisasi sudah ada disetiap desa. Tinggal menunggu bangunan fisiknya (gerai) saja untuk operasional,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Madiun, Supriadi menyampaikan, untuk pembangunan gerai KDMP, dilaksanakan secara langsung dari PT Agrinas Pangan Nusantara.

Yakni untuk membangun infrastruktur Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh Indonesia, yaitu gudang, gerai, dan sarana pendukung untuk memperkuat ekonomi desa. Dan ditugaskan oleh pemerintah dengan sinergi TNI untuk percepatan pembangunan fisik.

“Setahu saya itu langsung dari PT Agrinas berkoordinasi dengan desa dan Kodim,” ucapnya.

Diketahui, KDMP merupakan program nasional, untuk membangun koperasi desa modern yang menjadi pusat ekonomi multifungsi, menggerakkan sektor riil (pangan, logistik, kesehatan).

Ini bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip gotong royong dan kekeluargaan.(iw/IR)

 

Hari Desa 2026, Dinas PMD Madiun Dorong Desa Untuk Adaptif dan Partisipatif

Iki Radio - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Madiun, menekanakan seluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten Madiun, untuk mampu menjadi bagian dalam pelaksanaan pembangunan secara terintegrasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepala Dinas PMD Kabupaten Madiun, Supriadi


Penekanan ini disampaikan Kepala Dinas PMD Kabupaten Madiun, Supriadi, dalam memaknai peringatan Hari Desa, 15 Januari 2026.

"Sesuai Tema Hari Desa 2026 "Bangun Desa Bangun Indonesia, Desa Terdepan Untuk Indonesia" , maka Desa harus mampu menjadi bagian dalam pelaksanaan pembangunan secara terintegrasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.

Lebih lanjut dikatakan, keberhasilan pembangunan di Desa adalah keberhasilan pembangunan Indonesia.

Harapannya, seluruh desa yang ada di Kabupaten Madiun harus mendukung dan melaksanakan program pembangunan desa,  adaptif dan partisipatif, sebagai bagian dari pembangunan nasional.

"Desa di Kabupaten Madiun sebagai bagian dari program tersebut tentunya harus mendukung dengan melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan secara partisipatif, transparan dan akuntabel," tembahnya.


Sementara puncak peringatan Hari Desa Nasional 2026 digelar di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah (15/1/2026).

Dengan serangkaian kegiatan, yang merupakan salah satu cara untuk mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.(iw/IR)

Program Kependudukan 2026 Fokus Memperkuat SDM dan Pemerataan Pembangunan

Iki Radio - Penguatan tata kelola kependudukan dan pembangunan keluarga menjadi fokus utama arah kebijakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) pada 2026. 




Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, serta kesiapan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Budi Setiyono, menegaskan bahwa persoalan kependudukan merupakan persoalan kunci dalam pembangunan nasional. 

Keberhasilan mengelola dinamika penduduk akan sangat menentukan kemampuan Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah dan sejajar dengan negara maju.  

“Jika pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga berhasil dikelola dengan cermat, maka cita-cita kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat akan tercapai. Sebaliknya, jika kita gagal mengidentifikasi dan memproyeksikan persoalan kependudukan, maka berbagai masalah sosial, lingkungan, dan ekonomi akan terus berulang,” ujarnya dalam Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran DAK Nonfisik Jenis Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2026 yang diikuti pemerintah daerah kabupaten dan kota secara daring, Rabu (14/1/2026).

Budi Setiyono menjelaskan, arah program Kemendukbangga 2026 akan difokuskan pada perencanaan kependudukan yang realistis dan berbasis data. 

Pendekatan ini penting agar laju pertumbuhan penduduk dapat diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur, layanan publik, dan daya dukung lingkungan.

Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan, menurutnya, telah memicu berbagai persoalan nyata. 

Mulai dari berkurangnya lahan pertanian, pencemaran sungai, kerusakan hutan, hingga meningkatnya kawasan kumuh di wilayah perkotaan maupun perdesaan.  

“Dulu desa identik dengan rumah berhalaman luas dan lingkungan yang bersih. Sekarang, banyak desa menghadapi persoalan kepadatan, pengelolaan sampah, dan keterbatasan layanan dasar. Ini menjadi peringatan bahwa perencanaan kependudukan tidak boleh diabaikan,” tegasnya.

Kebijakan Kemendukbangga 2026 juga diarahkan untuk mendukung Asta Cita Presiden, khususnya Asta Cita keempat dan keenam yang menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia serta pembangunan dari desa dan dari bawah. 

Penguatan kualitas SDM menjadi prioritas utama, termasuk pencegahan stunting, peningkatan akses pendidikan dan keterampilan, serta pembentukan karakter keluarga yang berdaya dan mandiri.  

“Kualitas SDM menentukan kemampuan bangsa menyelesaikan persoalan-persoalan dasar. Masalah seperti pengelolaan sampah seharusnya mudah diatasi jika kesadaran dan kapasitas SDM kita kuat, dimulai dari level keluarga hingga kebijakan daerah,” jelas Budi.

Selain kualitas SDM, Kemendukbangga juga menaruh perhatian besar pada pemerataan pembangunan. Program tahun 2026 akan lebih responsif terhadap kondisi desa, daerah tertinggal, dan wilayah terluar agar seluruh penduduk memperoleh manfaat pembangunan secara adil dan berkelanjutan.

Pembangunan kependudukan dan keluarga diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, memperkuat ketahanan keluarga, serta memastikan setiap warga hidup di atas garis kesejahteraan.

Budi Setiyono juga menegaskan bahwa pemahaman Program Bangga Kencana yang hanya dipersepsikan sebagai distribusi alat kontrasepsi adalah keliru. Menurutnya, keluarga berencana merupakan bagian dari strategi makro tata kelola kependudukan, bukan tujuan akhir.  

“Kita membutuhkan stabilitas, keseimbangan, dan ketahanan demografi. Itu hanya bisa dicapai jika pengelolaan kependudukan dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, dan berbasis perencanaan jangka panjang,” katanya.

Ia mendorong seluruh jajaran Kemendukbangga dan organisasi perangkat daerah terkait untuk memiliki kompetensi dan kecerdasan demografi, termasuk kemampuan analisis, proyeksi, dan perancangan program yang sesuai dengan kebutuhan wilayah.

Secara strategis, agenda Kemendukbangga 2026 juga mencakup keberlanjutan program cepat yang menyasar pengasuhan anak usia dini guna menurunkan angka stunting, optimalisasi kualitas hidup lansia, implementasi peta jalan kependudukan, serta peningkatan akses layanan kontrasepsi di tingkat akar rumput melalui partisipasi masyarakat.

Menutup arahannya, Budi mengajak seluruh pemangku kebijakan pusat dan daerah untuk memanfaatkan anggaran secara optimal dan menjadikan pembangunan kependudukan serta keluarga sebagai fondasi ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045.




Pemprov DKI Mulai Penataan Kuningan Timur, Tiang Monorel Mangkrak Dibongkar

Iki Radio - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai penataan kawasan Kuningan sisi timur sepanjang 3,6 kilometer dengan membongkar tiang monorel yang telah mangkrak selama puluhan tahun. Pembongkaran dilakukan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026), sebagai penanda dimulainya penataan menyeluruh koridor strategis tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (ketiga kanan) bersama mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso (kedua kanan), Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno (kedua kiri), Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo (ketiga kiri), dan Kepala Kejaksaan DKI Patris Yusrian Jaya (kanan) menyaksikan pembongkaran tiang monorel di Jalan H. R. Rasuna Said, Jakarta, Rabu (14/1/2026). 


Pembongkaran disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Gubernur ke-12 DKI Jakarta Sutiyoso, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya, serta Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Bachtiar Ujang Purnama.

Gubernur Pramono Anung mengatakan, pembongkaran tiang monorel menjadi simbol dimulainya penataan Jalan HR Rasuna Said yang dilakukan secara tertib, transparan, dan taat hukum. "Baru saja kita melakukan groundbreaking penataan Jalan HR Rasuna Said yang ditandai dengan pemotongan tiang monorel. Penataan ini kami pastikan berjalan dengan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penataan kawasan telah melalui proses panjang dengan pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta dukungan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk mengantisipasi potensi persoalan hukum di kemudian hari. Terkait aset, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan PT Adhi Karya, sementara besi hasil pembongkaran akan diserahkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pramono menambahkan, biaya pembongkaran tiang monorel sebesar Rp254 juta merupakan bagian kecil dari total anggaran penataan kawasan yang mencapai sekitar Rp102 miliar. Anggaran tersebut mencakup perbaikan badan jalan dan saluran air, pelebaran trotoar ramah pejalan kaki dan penyandang disabilitas, penerangan jalan umum, taman, serta perlengkapan jalan lainnya.

Selain itu, penataan juga meliputi penyesuaian geometrik jalan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas, pembangunan halte sebagai dukungan transportasi publik terintegrasi, serta pembaruan tiang penerangan jalan dengan konsep modern.  “Penataan ini bukan hanya soal membongkar, tetapi memperbaiki kualitas ruang jalan agar lebih nyaman, aman, dan estetis bagi seluruh pengguna,” tuturnya.

Sebanyak 109 tiang monorel di sepanjang Jalan HR Rasuna Said hingga kawasan Hotel Grand Melia akan dibongkar secara bertahap. Penataan ini diharapkan meningkatkan kualitas layanan jalan sekaligus mendukung kelancaran lalu lintas di kawasan segitiga emas Jakarta yang menjadi pusat ekonomi, bisnis, dan diplomasi, dengan keberadaan 11 kantor kedutaan besar.  “Melalui penataan ini, kami ingin mengembalikan fungsi strategis kawasan Kuningan sebagai pusat ekonomi, bisnis, dan diplomasi, sekaligus menjadikannya etalase Jakarta sebagai kota global,” tambah Pramono.

Sementara itu, Gubernur ke-12 DKI Jakarta Sutiyoso mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta dalam menyelesaikan persoalan tiang monorel yang telah lama terbengkalai. "Selama puluhan tahun, tiang monorel ini merusak estetika kota. Hanya ada dua pilihan, dilanjutkan atau dibongkar. Hari ini diputuskan untuk dibongkar, dan itu keputusan yang tepat karena memberi kepastian bagi Jakarta,” ujarnya.

Ia menjelaskan, monorel awalnya dirancang sebagai bagian dari sistem transportasi makro Jakarta yang terintegrasi dengan MRT, bus rapid transit, dan moda lainnya. Namun, dinamika kebijakan membuat proyek tersebut terhenti dan akhirnya mangkrak.

Sutiyoso juga mengapresiasi pendampingan aparat penegak hukum serta mengajak masyarakat dan media untuk mendukung penataan Jalan HR Rasuna Said agar berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata.

Pekerjaan penataan Jalan HR Rasuna Said sisi timur dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta secara bertahap pada malam hari tanpa penutupan jalan. Pelaksanaan dilakukan dengan koordinasi bersama Dinas Perhubungan dan instansi terkait guna meminimalkan gangguan lalu lintas. Penataan kawasan ini ditargetkan rampung pada September 2026.

Pacu UMKM Lokal, Pemkab Demak Dorong Aksi Nyata Dekranasda

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Demak melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Program Kerja Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Demak Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Gradhika Bina Praja, Rabu (14/1/2026).

Rapat Koordinasi (Rakor) penyusunan program kerja Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Gradhika Bina Praja, Rabu (14/1/2026).


Rakor dibuka oleh Bupati Demak Eisti’anah dan dihadiri Wakil Bupati Demak Muhammad Badruddin, Ketua Dekranasda Kabupaten Demak Muh Zaky Maardi, Wakil Ketua Dekranasda Mujiatun, serta Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Demak, Nur Azizul Miftah.

Kegiatan ini bertujuan menyusun program kerja Dekranasda yang berdampak nyata terhadap pengembangan UMKM dan produk unggulan Kabupaten Demak, sekaligus memperkuat kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendukung pelaksanaan program Dekranasda.

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Demak, Nur Azizul Miftah, menyampaikan bahwa rakor ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dekranasda.

“Program kerja yang disusun diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal melalui koordinasi, sinergi, dan kolaborasi seluruh pihak, sehingga memberikan manfaat nyata bagi perajin dan pelaku UMKM kriya di Kabupaten Demak,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Demak Eisti’anah menegaskan bahwa Dekranasda memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui pengembangan sektor kerajinan dan UMKM.

“Kerajinan daerah merupakan salah satu potensi unggulan Kabupaten Demak yang harus terus dikembangkan karena mengandung nilai seni, budaya, dan kearifan lokal sebagai identitas daerah,” katanya.

Menurut Bupati, pengembangan sektor kerajinan tidak hanya berfokus pada peningkatan kuantitas produksi, tetapi juga pada kualitas produk, inovasi desain, dan keberlanjutan usaha perajin.

Ia menambahkan bahwa Dekranasda merupakan lembaga independen dan nirlaba yang menjadi wadah berhimpunnya para pemangku kepentingan di bidang seni kerajinan.

“Kehadiran Dekranasda diharapkan mampu mengembangkan produk kerajinan sekaligus meningkatkan kualitas hidup para pelaku usaha, yang sebagian besar merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah,”tambahnya.

Bupati Raih Gold K3, Perusahaan di Tuban Borong Penghargaan

Iki Radio - Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky meraih Penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terbaik Kategori Gold dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penghargaan tersebut diserahkan pada Apel Peringatan Bulan K3 Nasional Tahun 2026 di Lapangan PT Petrokimia Gresik, Rabu (14/1/2025).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan Penghargaan Pembina K3 Kategori Gold kepada Bupati Tuban yang diwakili Kepala Disnakerin Tuban Rohman Ubaid.

Apel peringatan dipimpin langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai bentuk penguatan komitmen bersama dalam membangun sistem K3 yang profesional, andal, dan kolaboratif guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut, Pemprov Jawa Timur memberikan penghargaan K3 kepada 717 perusahaan dan kepala daerah yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam pembinaan serta penerapan K3. Kabupaten Tuban menjadi salah satu daerah yang menonjol dengan raihan penghargaan kategori tertinggi.

Penghargaan ini menegaskan konsistensi Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mendorong terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif melalui sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan tenaga kerja.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja bukan sekadar kewajiban regulatif, melainkan nilai fundamental yang menjamin hak setiap pekerja untuk bekerja dan kembali ke rumah dengan selamat. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan penerapan K3 secara berkelanjutan.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih penghargaan Pembina K3 Terbaik Nasional untuk keenam kalinya secara berturut-turut, sekaligus menjadi provinsi dengan kinerja pengawasan ketenagakerjaan terbaik pada 2025.

Penghargaan Pembina K3 Terbaik Kategori Gold untuk Kabupaten Tuban diterima oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Tuban, Rohman Ubaid, yang mewakili Bupati Tuban.

Secara terpisah, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyampaikan apresiasi kepada seluruh perusahaan di Tuban yang telah berperan aktif membangun budaya kerja berbasis keselamatan dan kesehatan kerja.

Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil sinergi yang solid antara pemerintah, perusahaan, dan tenaga kerja dalam menjadikan K3 sebagai prioritas pembangunan daerah.

Pada tahun 2026, perusahaan-perusahaan di Kabupaten Tuban juga mencatatkan prestasi dengan menerima berbagai Penghargaan K3 Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 31 perusahaan meraih Zero Accident Award (ZAA), sembilan perusahaan menerima penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS (P2 HIV/AIDS), serta enam perusahaan menerima penghargaan Program Penanggulangan Tuberkulosis (P2 TB).

Dalam penyerahan penghargaan secara simbolis, lima perusahaan asal Kabupaten Tuban menerima piagam penghargaan, yakni TPPI, IKSG, PLN Nusantara Power, Purbaya Bagelen Mandiri, dan Gasuma Federal Indonesia.

Sementara itu, Kepala Disnakerin Kabupaten Tuban Rohman Ubaid menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mendorong penerapan sistem manajemen K3 di seluruh perusahaan melalui sosialisasi, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala bersama pengawas ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur

Tahun 2025, Angkutan Barang KAI Daop 8 Surabaya Melonjak 38,18 Persen

Iki Radio - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya mencatat peningkatan signifikan pada layanan angkutan barang sepanjang Januari hingga Desember 2025. Volume angkutan barang meningkat 38,18 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya mencatatkan capaian peningkatan signifikan pada layanan angkutan barang sepanjang periode Januari hingga Desember 2025.


Sepanjang 2025, total volume angkutan barang KAI Daop 8 Surabaya mencapai 2.847.250 ton, naik dari 2.060.529 ton pada 2024. Capaian ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan pelanggan terhadap layanan angkutan barang kereta api yang andal, aman, dan ramah lingkungan.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, Rabu (14/1/2026), menyampaikan bahwa tren pertumbuhan angkutan barang terus menunjukkan arah positif dari tahun ke tahun. Peningkatan ini didukung oleh bertambahnya frekuensi perjalanan dan rute layanan, optimalisasi jumlah gerbong dalam satu rangkaian, serta peningkatan ketepatan waktu pengiriman.

“Kami akan terus berinovasi dan menyiapkan strategi andalan pada 2026 untuk memenuhi kebutuhan pelanggan angkutan barang berbasis kereta api,” ujarnya.

Angkutan barang menggunakan kereta api memiliki sejumlah keunggulan, antara lain ketepatan waktu, efisiensi biaya, serta kemampuan mengangkut muatan dalam jumlah besar. Moda transportasi ini juga tidak terdampak kemacetan lalu lintas dan memiliki jadwal pengiriman yang pasti.

Selain itu, KAI Daop 8 Surabaya menerapkan standar keamanan tinggi melalui sistem pengawalan, pemeriksaan di titik pemberhentian, serta penerapan prosedur operasi standar (SOP) yang ketat guna memastikan keselamatan dan keandalan pengiriman barang pelanggan.

Mahendro menambahkan, saat ini layanan angkutan barang KAI Daop 8 Surabaya telah menjangkau puluhan kota dan kabupaten di Pulau Jawa, menghubungkan kawasan industri dengan pelabuhan, pusat ekonomi, serta sentra distribusi nasional.

Dari sisi keberlanjutan, transportasi berbasis rel juga berkontribusi dalam menekan emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan moda jalan raya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendukung Net Zero Emission 2060 serta pengembangan ekonomi hijau di sektor transportasi.

Pada 2026, KAI Daop 8 Surabaya menargetkan volume angkutan barang rata-rata harian lebih dari 8.292 ton. Dengan capaian dan target tersebut, KAI Daop 8 Surabaya optimistis kinerja angkutan barang akan terus tumbuh seiring meningkatnya kebutuhan distribusi logistik yang cepat, aman, dan berkelanjutan.

“KAI Daop 8 Surabaya berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional melalui layanan angkutan barang berbasis kereta api yang profesional dan berorientasi pada kepuasan pelanggan,”tambahnya.

 

close
Pasang Iklan Disini