Iki Radio - Penguatan tata kelola kependudukan dan pembangunan keluarga menjadi fokus utama arah kebijakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) pada 2026.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, serta kesiapan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Budi Setiyono, menegaskan bahwa persoalan kependudukan merupakan persoalan kunci dalam pembangunan nasional.
Keberhasilan mengelola dinamika penduduk akan sangat menentukan kemampuan Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah dan sejajar dengan negara maju.
“Jika pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga berhasil dikelola dengan cermat, maka cita-cita kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat akan tercapai. Sebaliknya, jika kita gagal mengidentifikasi dan memproyeksikan persoalan kependudukan, maka berbagai masalah sosial, lingkungan, dan ekonomi akan terus berulang,” ujarnya dalam Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran DAK Nonfisik Jenis Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2026 yang diikuti pemerintah daerah kabupaten dan kota secara daring, Rabu (14/1/2026).
Budi Setiyono menjelaskan, arah program Kemendukbangga 2026 akan difokuskan pada perencanaan kependudukan yang realistis dan berbasis data.
Pendekatan ini penting agar laju pertumbuhan penduduk dapat diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur, layanan publik, dan daya dukung lingkungan.
Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan, menurutnya, telah memicu berbagai persoalan nyata.
Mulai dari berkurangnya lahan pertanian, pencemaran sungai, kerusakan hutan, hingga meningkatnya kawasan kumuh di wilayah perkotaan maupun perdesaan.
“Dulu desa identik dengan rumah berhalaman luas dan lingkungan yang bersih. Sekarang, banyak desa menghadapi persoalan kepadatan, pengelolaan sampah, dan keterbatasan layanan dasar. Ini menjadi peringatan bahwa perencanaan kependudukan tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Kebijakan Kemendukbangga 2026 juga diarahkan untuk mendukung Asta Cita Presiden, khususnya Asta Cita keempat dan keenam yang menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia serta pembangunan dari desa dan dari bawah.
Penguatan kualitas SDM menjadi prioritas utama, termasuk pencegahan stunting, peningkatan akses pendidikan dan keterampilan, serta pembentukan karakter keluarga yang berdaya dan mandiri.
“Kualitas SDM menentukan kemampuan bangsa menyelesaikan persoalan-persoalan dasar. Masalah seperti pengelolaan sampah seharusnya mudah diatasi jika kesadaran dan kapasitas SDM kita kuat, dimulai dari level keluarga hingga kebijakan daerah,” jelas Budi.
Selain kualitas SDM, Kemendukbangga juga menaruh perhatian besar pada pemerataan pembangunan. Program tahun 2026 akan lebih responsif terhadap kondisi desa, daerah tertinggal, dan wilayah terluar agar seluruh penduduk memperoleh manfaat pembangunan secara adil dan berkelanjutan.
Pembangunan kependudukan dan keluarga diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, memperkuat ketahanan keluarga, serta memastikan setiap warga hidup di atas garis kesejahteraan.
Budi Setiyono juga menegaskan bahwa pemahaman Program Bangga Kencana yang hanya dipersepsikan sebagai distribusi alat kontrasepsi adalah keliru. Menurutnya, keluarga berencana merupakan bagian dari strategi makro tata kelola kependudukan, bukan tujuan akhir.
“Kita membutuhkan stabilitas, keseimbangan, dan ketahanan demografi. Itu hanya bisa dicapai jika pengelolaan kependudukan dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, dan berbasis perencanaan jangka panjang,” katanya.
Ia mendorong seluruh jajaran Kemendukbangga dan organisasi perangkat daerah terkait untuk memiliki kompetensi dan kecerdasan demografi, termasuk kemampuan analisis, proyeksi, dan perancangan program yang sesuai dengan kebutuhan wilayah.
Secara strategis, agenda Kemendukbangga 2026 juga mencakup keberlanjutan program cepat yang menyasar pengasuhan anak usia dini guna menurunkan angka stunting, optimalisasi kualitas hidup lansia, implementasi peta jalan kependudukan, serta peningkatan akses layanan kontrasepsi di tingkat akar rumput melalui partisipasi masyarakat.
Menutup arahannya, Budi mengajak seluruh pemangku kebijakan pusat dan daerah untuk memanfaatkan anggaran secara optimal dan menjadikan pembangunan kependudukan serta keluarga sebagai fondasi ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
