Gelar Kenduri, Momentum Positif Kabupaten Blora Bagi Pembangunan Desa

Iki Radio - Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDTT, Tabrani, menyampaikan kegiatan Kenduri Desa menjadi momentum positif bagi pembangunan desa.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDTT, Tabrani (tengah) bersama Bupati Blora Arief Rohman, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Ketua Apdesi Blora di acara Kenduri Desa.

“Pembangunan desa harus dimulai dari bawah untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan sesuai arahan Presiden,” ujarnya.

Demikian pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri kenduri desa di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Senin (12/1/2026).    

Dirjen Kemendes PDTT juga menyampaikan bahwa program nasional seperti  Makan Gizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat mampu memberikan dampak ekonomi, khususnya di sektor peternakan dan pangan.

Kemendes PDTT mengapresiasi gagasan desa tematik organik yang digagas oleh Bupati Blora Arief Rohman, serta menyampaikan bahwa hingga saat ini telah terdapat 191 koperasi desa Merah Putih dalam proses pembangunan dan banyak dapur SPPG  yang telah memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Blora menggelar Kenduri Desa dalam rangka Peringatan Hari Desa 2026 di Alun-alun Blora. Kegiatan ini sebagai wujud rasa syukur sekaligus komitmen bersama dalam mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.

Acara diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ketua Baznas Kabupaten Blora, Sutaat. Suasana khidmat menyelimuti kegiatan sebagai ungkapan syukur atas ditetapkannya Hari Desa secara nasional.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Blora, Agung Heri Susanto, dalam laporannya menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik pelaksanaan Kenduri Desa dengan tema “Kenduri Desa Nasional dalam Rangka Hari Desa”.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2026 di Jawa Tengah pada 15 Januari 2026, yang mendapat kehormatan sebagai tuan rumah, dengan pusat kegiatan di Kabupaten Boyolali, serta Kabupaten Blora turut berpartisipasi menyemarakkan peringatan tersebut.

“Kami mengajak seluruh kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga desa untuk terus membangun desa sesuai dengan arahan dan perintah Presiden Prabowo. Kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur atas Hari Desa yang telah ditetapkan secara nasional,” ungkap Agung.

Dalam kegiatan itu, juga ditampilkan pembacaan puisi “Puisi Harapan Desa” oleh perwakilan kepala desa, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan puisi bertajuk sama oleh Agung Heri Susanto, sebagai refleksi dan harapan bagi masa depan desa-desa di Kabupaten Blora.

Bupati Blora, Arief Rohman, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa atas kerja sama, dedikasi, serta pengabdiannya dalam membangun Kabupaten Blora.

“Terima kasih kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Blora atas dedikasi dan pengabdiannya,” ujar Bupati.

Bupati juga menegaskan bahwa Tunjangan Hari Raya  (THR) bagi kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa tetap diberikan sesuai dengan penghasilan tetap (Siltap) desa tanpa pengurangan.

Selain itu, Bupati menjelaskan adanya kebijakan efisiensi anggaran akibat pemotongan TKD, sehingga pelaksanaan rapat di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan secara sederhana.

“Ini merupakan bentuk pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai dengan perintah Presiden, sehingga dalam rapat tidak lagi disediakan konsumsi, kecuali air putih,” jelasnya.

Terkait program nasional, Bupati Blora meminta dukungan desa dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Di Kabupaten Blora, bahan baku MBG diarahkan untuk disuplai melalui koperasi desa, dengan melibatkan Ibu PKK dalam pengelolaan sayuran, serta TPS3R dalam pengelolaan sampah agar memiliki nilai ekonomi.

Bupati juga menyampaikan keberlanjutan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Dari 275 peserta sebelumnya, sebagian peserta telah dinyatakan lulus. Pada  2026, program ini akan dilanjutkan bekerja sama dengan Universitas Negeri Semarang (UNNES) dengan kuota 250 kepala desa atau perangkat desa, yang mendapatkan subsidi biaya sebesar 30 persen.

“Dengan program ini, kami berharap kualitas SDM kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Blora dapat terus meningkat,” tambahnya.

Selain itu, Bupati menegaskan dukungan Kabupaten Blora terhadap program ketahanan pangan melalui pengembangan perkebunan organik.

Program ini bertujuan menjaga stabilitas harga pangan dan akan melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah, dan LDII, guna mewujudkan Blora sebagai kabupaten organik. Bupati juga mengajak seluruh kepala desa untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam kegiatan tersebut, juga dilaksanakan penggalangan dana bagi korban bencana banjir di Sumatra, sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat Kabupaten Blora.

Pada akhir kegiatan, sejumlah desa menerima penghargaan atas peningkatan Indeks Prestasi Pembangunan Desa, di antaranya Desa Pilang (Randublatung), Sumber (Keradenan), Kapuan, Kentong, Mulyorejo, Nglanjuk (Cepu), Gadu dan Sambongrejo (Sambong), Bangsri, Tempellemahbang, Balong (Jepon), Sukorejo (Tunjungan), Banjarejo (Banjarejo), Trembulrejo, Berbak, Sarimulyo, Sambongrejo (Ngawen), Sempu dan Jagong (Kunduran). 

Read More

Wali Kota Malang Serahkan Penghargaan K3 Perkantoran 2025

Iki Radio - Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyerahkan piagam penghargaan kepada tiga instansi di Kota Malang yang meraih predikat Tempat Kerja yang Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran Tahun 2025 dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Senin (12/1/2026).

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat (tengah) didampingi Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso (dua dari kiri)  menyerahterimakan piagam penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran 2025 dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Senin (12/1/2026)

Penghargaan tersebut diberikan kepada Dinas Kesehatan Kota Malang, PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kota Malang, serta PT Telkom Indonesia Witel Jawa Timur Barat.

Penyerahan penghargaan yang dirangkaikan dalam apel pagi aparatur sipil negara (ASN) di Balai Kota Malang tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen instansi dalam menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perkantoran.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa penerapan K3 perkantoran merupakan wujud tanggung jawab bersama dalam menjaga keselamatan dan kesehatan pegawai saat melaksanakan tugas.

“Penghargaan ini diberikan kepada instansi seperti Dinas Kesehatan, PLN, dan Telkom atas komitmen mereka dalam menjalankan standar keselamatan kerja yang tinggi di lingkungan Kota Malang,” ujar dia.

Ia menambahkan, penghargaan K3 perkantoran bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman, sekaligus mencegah terjadinya penyakit akibat kerja.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang terus mendorong seluruh instansi dan perkantoran agar menerapkan K3 secara konsisten di lingkungan kerja masing-masing.

“Ini momentum strategis untuk terus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan aman guna mendukung terwujudnya K3 perkantoran,” tambah dia.

Penghargaan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tersebut juga menjadi penguatan komitmen lintas sektor dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Jawa Timur.

Selain itu, penghargaan dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61 ini diharapkan mendorong peran aktif tenaga kesehatan, lintas program, organisasi profesi, lintas sektor, institusi fasilitas pelayanan kesehatan, serta masyarakat dalam mendukung program prioritas kampanye hidup bersih dan sehat.

Read More

Dana Desa Jadi Penggerak Koperasi Merah Putih dari Akar Rumput

Iki Radio - Upaya pemerintah membangun ekonomi nasional dari desa kembali menemukan momentumnya. Dibalik ruang rapat Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (12/1/2025), satu pesan ditegaskan, koperasi desa bukan sekadar program, melainkan fondasi baru penguatan ekonomi rakyat.

Mendes PDT Yandri Susanto (kiri, memakai peci) bersama Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam rapat koordinator bidang pangan bersama sejumlah menteri terkait.

Rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, itu mempertemukan sejumlah menteri strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan fisik Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Salah satu perhatian utama adalah memastikan koperasi ini benar-benar hidup dan beroperasi di tingkat desa.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, yang hadir bersama Wakil Menteri Desa dan PDT Ariza Patria, membawa kabar penting dari akar pemerintahan desa. Ia memastikan bahwa dukungan terhadap Kopdes Merah Putih kini telah memiliki pijakan hukum yang kuat melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025.

“Kemendes telah mengeluarkan Permendesa Nomor 16 tahun 2025 tanggal 29 Desember kemarin yaitu tentang fokus penggunaan dana desa. Kami sudah mengatur, salah satu fokus penggunaan dana desa untuk koperasi desa merah putih,” ujar Mendes PDT di hadapan peserta rapat.

Bagi desa, regulasi ini menjadi kunci. Dana Desa yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan lokal kini diarahkan untuk menopang koperasi sebagai motor ekonomi bersama. 

Artinya, Kopdes Merah Putih tidak lagi berdiri sebagai proyek terpisah, tetapi menyatu dalam perencanaan dan musyawarah desa.

“Jadi Pak Menko, sudah kami masukkan sehingga dari sisi legalitas di tingkat desa insyaallah sudah termaktub dalam Permendesa Nomor 16 Tahun 2025. Jadi semua musyawarah desa nanti akan memasukkan dukungan dana desa untuk koperasi desa merah putih,” sambung Yandri.

Di sisi lain, pemerintah pusat bergerak cepat pada tahap implementasi. Menko Pangan Zulkifli Hasan memaparkan progres pembangunan koperasi yang terus dikebut di berbagai daerah.

“Kami sedang mendata, yang sudah sekarang ter data 40.000, dalam proses pembangunan 26.000 Kopdes Merah Putih,” ujar Zulkifli Hasan.

Angka tersebut mencerminkan skala besar dari program Kopdes Merah Putih. Pembangunan fisik gerai koperasi tidak hanya dilakukan oleh satu kementerian, melainkan melibatkan Agrinas Pangan yang bekerja sama dengan TNI di daerah, sebagai bagian dari percepatan operasionalisasi.

Bagi pemerintah, koperasi desa bukan sekadar tempat transaksi. Ia diharapkan menjadi ruang tumbuh ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, memperkuat distribusi pangan, dan memangkas rantai pasok yang selama ini merugikan petani dan pelaku usaha desa.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Menteri Koperasi, Menteri Pertanian, Menteri ATR/BPN, Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Kehadiran lintas sektor ini menandakan bahwa Kopdes Merah Putih diposisikan sebagai agenda bersama, bukan program sektoral semata.

Dengan Dana Desa sebagai penggerak, regulasi sebagai pijakan, dan pembangunan fisik yang dipercepat, pemerintah berharap koperasi desa benar-benar menjadi simbol kebangkitan ekonomi dari bawah; dari desa, oleh desa, untuk Indonesia.

Read More

Bulan K3 2026 Dimulai, Menaker Tegaskan Komitmen Turunkan Angka Kecelakaan Kerja

Iki Radio - Pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk menekan angka kecelakaan kerja nasional melalui pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026. 

Menaker memimpin Apel Hari K3 sekaligus Pencanangan Bulan K3 Nasional 2026 di Bekasi, Jawa Barat, Senin (12/1/2026).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan bahwa esensi utama K3 adalah memastikan setiap pekerja dapat kembali ke rumah dalam keadaan selamat setelah bekerja.

Penegasan tersebut disampaikan saat Menaker memimpin Apel Hari K3 sekaligus Pencanangan Bulan K3 Nasional 2026 di Bekasi, Jawa Barat, Senin (12/1/2026). 

“K3 bukan sekadar kewajiban regulatif atau administrasi. K3 adalah nilai. Nilai bahwa setiap pekerja berhak pulang dengan selamat,” tegas Yassierli di hadapan ratusan peserta apel.

Bulan K3 Nasional 2026 mengusung tema “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 Nasional yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif". 

Tema ini menegaskan bahwa upaya perlindungan keselamatan kerja membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga pekerja itu sendiri.

Menaker Yassierli mengungkapkan, penguatan K3 masih menjadi kebutuhan mendesak. Berdasarkan data tahun 2024, tercatat 319.224 kasus kecelakaan kerja yang dilaporkan. 

Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah kecelakaan kerja dengan korban jiwa juga masih terjadi dan mendapat sorotan publik. 

“Kondisi ini menunjukkan bahwa pencegahan kecelakaan kerja harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Ini bukan hanya soal melindungi pekerja dan keluarganya, tetapi juga menjaga keberlangsungan usaha serta produktivitas nasional,” ujarnya.

Memasuki 2026, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memfokuskan agenda aksi K3 nasional pada sejumlah langkah strategis. 

Diantaranya penyempurnaan regulasi dan standar K3, transformasi layanan serta pembinaan K3 melalui penyederhanaan proses bisnis dan digitalisasi, serta penguatan peran Balai K3 sebagai motor promotif dan preventif di daerah.

Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan sertifikasi Ahli K3 melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), pembudayaan K3 di kalangan serikat pekerja/buruh dan manajemen perusahaan, serta penguatan pengawasan K3 dengan melibatkan pekerja secara aktif. 

Peran Dewan K3 Nasional dan Dewan K3 Provinsi juga diperkuat untuk memastikan implementasi K3 berjalan efektif di lapangan.

Pemanfaatan data untuk pencegahan kecelakaan kerja yang lebih tepat sasaran, sosialisasi Sistem Manajemen K3 (SMK3), Norma 100, serta agenda K3 lainnya turut menjadi fokus penguatan pada tahun ini.

Menaker menegaskan, tujuan besar K3 hanya dapat dicapai melalui kerja bersama. Pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator, dunia usaha sebagai pelaksana utama, pekerja sebagai mitra aktif, serta dukungan akademisi, asosiasi profesi, dan media untuk meningkatkan literasi publik.

“Semua aktor harus bergerak dalam satu arah tujuan, yakni mencegah kecelakaan kerja dan melindungi setiap pekerja Indonesia,” pungkasnya.

Read More

Ratusan Becak Listrik Bantuan Presiden Tiba di Banyuwangi

Iki Radio - Sebanyak 200 unit becak listrik bantuan dari Presiden Prabowo Subianto untuk para tukang becak telah tiba di Kabupaten Banyuwangi, Senin (12/1/2026). Ratusan becak listrik tersebut diprioritaskan untuk pengemudi becak lanjut usia. 

"Alhamdulilah bantuan becak listrik telah tiba di Banyuwangi. Terima kasih bapak Presiden. Program ini akan meringankan para pengemudi becak yang lanjut usia," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. 

Ipuk mengatakan program bantuan elektrifikasi angkutan roda tiga ini diprioritaskan untuk para pengemudi becak, yang berusia di atas 60 tahun.

“Dengan bantuan ini, para tukang becak yang usianya sudah sepuh bisa lebih mudah dan ringan karena tidak perlu mengayuh lagi. Semoga ini bisa mendukung peningkatan kesejahteraan mereka,” ujar Ipuk.

Ratusan becak listrik tersebut didatangkan oleh Gerakan Sosial Nasional (GSN),  yang ditunjuk untuk menyalurkan moda transportasi tersebut kepada para tukang becak.

Perwakilan GSN, Candra Mahardika, mengatakan becak listrik ini diperuntukkan bagi pengemui becak berusia di atas 55 tahun.

"Prioritas utama memang untuk tukang becak lansia. Rinciannya, untuk usia 55–60 tahun hanya diberikan kuota 20 orang, selebihnya harus di atas 60 tahun," kata Candra.

Candra mengatakan GSN telah mendata sekitar 100 tukang becak yang nantinya bakal menerima bantuan becak listrik. Sementara 100 tukang becak calon penerima sisanya masih didata.

GSN akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan penerima becak listrik tepat sasaran.

"Becak listrik tidak boleh diberikan ke selain tukang becak. Mau penerimanya berasal dari kecamatan mana pun tidak masalah, yang penting tukang becak aktif dan memenuhi syarat usia," ungkap dia.

Ratusan becak listrik tersebut saat ini berada di area Gedung Korpri Banyuwangi, sebelum nantinya akan diserahkan kepada para tukang becak. Saat ini becak listrik tersebut tengah dilakukan penanganan dasar oleh mekanik sebelum diserahkan.

Becak listrik ini didatangkan ke Banyuwangi dalam dua tahap. Tahap pertama sebanyak 100 unit, didatangkan awal Januari lalu. Disusul tahap dua sebanyak 100 unit tiba di Banyuwangi, Senin pagi (12/1/2026).

Becak listrik yang dikirim ke Banyuwangi adalah produk buatan PT Pindad. Becak-becak listrik ini dilengkapi dengan kanopi, spion, lampu, dan sadel serta tempat duduk penumpang yang nyaman.

Becak listrik juga dilengkapi motor penggerak dengan baterai yang diklaim mampu menjalankan kendaraan dengan jarak tempuh sekitar 50 kilometer (km).

Candra menyebut, mekanisme becak listrik ini cukup sederhana. Perawatannya mudah dan dayanya bisa diisi di tempat pengisian daya yang ada di rumah. Perawatan rutin juga bisa dilakukan di mekanik yang ada di Banyuwangi.

"Jika terjadi trouble selama masa garansi 1 tahun, kami akan mengupayakan pendampingan dan penanganan dari pihak kami," ujarnya. (*)

Read More

Gorontalo Terapkan Manajemen Talenta untuk Isi Jabatan Strategis

Iki Radio - Pemerintah Provinsi Gorontalo secara resmi menerapkan sistem Manajemen Talenta yang profesional dan objektif dalam pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie saat memberikan ucapan selamat kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya, Senin (12/1/2026).

Penegasan itu disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, usai menghadiri pelantikan 25 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Senin (12/1/2026).

Pelantikan yang dilakukan langsung oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor 800.1.1.3/JPT/BKD/SK/28/I/2026. 

Idah Syahidah menjelaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik telah melalui proses penilaian menyeluruh sesuai prinsip Manajemen Talenta. 

Ia menekankan bahwa penetapan jabatan tidak lagi didasarkan pada faktor kedekatan, kesukaan, atau hubungan tertentu.

“Semua ASN yang memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti uji kompetensi dan menduduki jabatan,” tegas Wagub Idah Syahidah.

Wagub menegaskan, penilaian dalam sistem Manajemen Talenta itu berfokus pada prestasi, kemampuan, dan rekam jejak kinerja masing-masing ASN.

Lebih detail, Idah menyebutkan bahwa asesmen jabatan tidak hanya melihat kecerdasan intelektual semata.

Aspek lain seperti loyalitas, sikap, etika, karakter, dan attitude menjadi komponen penting yang turut menentukan kecocokan seseorang pada suatu jabatan.

“Kami bersama Gubernur melihat secara menyeluruh, siapa yang cocok di jabatan tertentu. Kecerdasan penting, tetapi loyalitas, sikap, dan etika juga menjadi penilaian utama,” tambahnya.

Proses transformasi sistem karier ASN itu akan berlanjut secara berjenjang.

Saat ini, Pemerintah Provinsi tengah melaksanakan asesmen untuk pengisian jabatan Kepala Biro. 

Selanjutnya, penataan akan menjangkau pejabat eselon II yang mendekati masa pensiun. Skema ini dirancang untuk menciptakan sistem karier ASN yang objektif, terukur, dan berkelanjutan.

Usai pelantikan, para pejabat eselon II yang baru dilantik diinstruksikan untuk segera menyusun usulan pengisian jabatan di bawahnya, yaitu eselon III dan IV.

Meski demikian, seluruh proses rekrutmen dan promosi pada jenjang tersebut wajib melalui mekanisme persetujuan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memastikan konsistensi penerapan Manajemen Talenta.

Pengangkatan massal pejabat tinggi itu merupakan bagian dari penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang diselaraskan dengan visi-misi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo periode 2024–2029. 

Read More

DPA 2026 Diserahkan, Kasmarni Tekankan Komitmen Nyata

Iki Radio - Bupati Bengkalis Provinsi Riau, Kasmarni, menegaskan bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 tidak boleh dipandang sekadar sebagai dokumen administratif.

Bupati Bengkalis Kasmarni saat penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 yang dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas, serta penyerahan penghargaan hasil Penilaian Mandiri Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2025. 

“Jadikan DPA ini sebagai komitmen kerja, komitmen anggaran, dan komitmen hasil yang harus diwujudkan seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja serta pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel,” kata Kasmarni, Senin (12/1/2026).

Penegasan tersebut disampaikan saat penyerahan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2026 yang dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas, serta penyerahan penghargaan hasil Penilaian Mandiri Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2025.

Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pengadilan Negeri Bengkalis dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tentang sinergi pelayanan masyarakat di bidang penyuluhan hukum, sosialisasi hukum, produk hukum, serta bidang hukum lainnya. 

Acara berlangsung di Ruang Pertemuan Dang Merdu, Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis.

Dalam sambutannya, Kasmarni menjelaskan bahwa DPA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah beserta target realisasinya yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sepanjang tahun 2026.

“DPA bukan hanya dasar penggunaan anggaran, tetapi juga bentuk komitmen kinerja yang harus diwujudkan oleh setiap kepala perangkat daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati perempuan pertama di Provinsi Riau ini mengingatkan agar seluruh kepala perangkat daerah lebih cermat dan berhati-hati dalam merancang serta melaksanakan kebijakan fiskal, seiring dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, agar pembangunan tetap berjalan secara berkelanjutan.

“Kita dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, dan efisien dalam mengelola anggaran, sekaligus mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah,” jelasnya.

Selain itu, Kasmarni mendorong perangkat daerah agar lebih proaktif menggali sumber pendanaan dari APBN, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, Dana Bagi Hasil Sawit, Dana Alokasi Umum Peruntukan, serta Dana Insentif Fiskal, guna mengurangi ketergantungan terhadap dana bagi hasil.

Terkait penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas, Bupati menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kontrak moral dan kontrak kinerja dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

“Oleh karena itu, saya mengingatkan agar seluruh perangkat daerah menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, disiplin, dan loyalitas. Terus tingkatkan kinerja serta lakukan evaluasi secara berkelanjutan, termasuk evaluasi kinerja tahun 2025 agar kekurangan tidak terulang pada 2026,” pesannya.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Ketua III DPRD Bengkalis H. Misno, unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, pimpinan instansi vertikal, Sekretaris Daerah Bengkalis, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Bengkalis, Tim Percepatan Pembangunan, serta undangan lainnya.

Read More

Banjarbaru Jadi Lokasi Peluncuran Permendikdasmen Sekolah Aman

Iki Radio - Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, menjadi lokasi peluncuran Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Momen Peresmian Peluncuran Permendikdasmen tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. 

Regulasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia,  Abdul Mu’ti di SMP Negeri 2 Banjarbaru, Senin (12/1/2026).

Peluncuran ini menandai komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan peserta didik serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan berorientasi pada pembentukan karakter. Wali kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, turut hadir sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap implementasi kebijakan nasional tersebut.

Abdul Mu’ti menjelaskan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 dirancang untuk membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman secara menyeluruh, mencakup aspek sosial, lingkungan alam, serta ekosistem pendidikan.

Ia menyebutkan regulasi ini mengusung pendekatan berbeda dari kebijakan sebelumnya dengan menekankan nilai humanis, komprehensif, dan partisipatif.

“Pendekatan yang dikembangkan adalah budaya mendengar, menerima, menghormati, dan melayani. Sanksi bukan menjadi fokus utama, melainkan membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama,”jelasnya.

Menurutnya, keberhasilan penerapan budaya sekolah aman dan nyaman tidak hanya bergantung pada pendidik dan kebijakan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif peserta didik sebagai agen perubahan di lingkungan sekolah.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menyoroti pentingnya regulasi ini berdasarkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2024. Data tersebut menunjukkan lebih dari separuh anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan, termasuk di lingkungan keluarga dan sekolah.

“Sekolah harus menjadi ruang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Regulasi ini diharapkan mempercepat terwujudnya pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membangun kepribadian anak secara utuh,”imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Wali kota Banjarbaru menyatakan harapannya agar kebijakan ini memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik di daerahnya.

Peluncuran Permendikdasmen ini menegaskan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem pendidikan yang berfokus pada perlindungan anak, kesejahteraan emosional, dan penguatan karakter secara berkelanjutan.

 

Read More