Gorontalo Terapkan Manajemen Talenta untuk Isi Jabatan Strategis

Iki Radio - Pemerintah Provinsi Gorontalo secara resmi menerapkan sistem Manajemen Talenta yang profesional dan objektif dalam pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie saat memberikan ucapan selamat kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya, Senin (12/1/2026).

Penegasan itu disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, usai menghadiri pelantikan 25 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Senin (12/1/2026).

Pelantikan yang dilakukan langsung oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor 800.1.1.3/JPT/BKD/SK/28/I/2026. 

Idah Syahidah menjelaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik telah melalui proses penilaian menyeluruh sesuai prinsip Manajemen Talenta. 

Ia menekankan bahwa penetapan jabatan tidak lagi didasarkan pada faktor kedekatan, kesukaan, atau hubungan tertentu.

“Semua ASN yang memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti uji kompetensi dan menduduki jabatan,” tegas Wagub Idah Syahidah.

Wagub menegaskan, penilaian dalam sistem Manajemen Talenta itu berfokus pada prestasi, kemampuan, dan rekam jejak kinerja masing-masing ASN.

Lebih detail, Idah menyebutkan bahwa asesmen jabatan tidak hanya melihat kecerdasan intelektual semata.

Aspek lain seperti loyalitas, sikap, etika, karakter, dan attitude menjadi komponen penting yang turut menentukan kecocokan seseorang pada suatu jabatan.

“Kami bersama Gubernur melihat secara menyeluruh, siapa yang cocok di jabatan tertentu. Kecerdasan penting, tetapi loyalitas, sikap, dan etika juga menjadi penilaian utama,” tambahnya.

Proses transformasi sistem karier ASN itu akan berlanjut secara berjenjang.

Saat ini, Pemerintah Provinsi tengah melaksanakan asesmen untuk pengisian jabatan Kepala Biro. 

Selanjutnya, penataan akan menjangkau pejabat eselon II yang mendekati masa pensiun. Skema ini dirancang untuk menciptakan sistem karier ASN yang objektif, terukur, dan berkelanjutan.

Usai pelantikan, para pejabat eselon II yang baru dilantik diinstruksikan untuk segera menyusun usulan pengisian jabatan di bawahnya, yaitu eselon III dan IV.

Meski demikian, seluruh proses rekrutmen dan promosi pada jenjang tersebut wajib melalui mekanisme persetujuan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memastikan konsistensi penerapan Manajemen Talenta.

Pengangkatan massal pejabat tinggi itu merupakan bagian dari penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang diselaraskan dengan visi-misi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo periode 2024–2029. 

Read More

DPA 2026 Diserahkan, Kasmarni Tekankan Komitmen Nyata

Iki Radio - Bupati Bengkalis Provinsi Riau, Kasmarni, menegaskan bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 tidak boleh dipandang sekadar sebagai dokumen administratif.

Bupati Bengkalis Kasmarni saat penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 yang dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas, serta penyerahan penghargaan hasil Penilaian Mandiri Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2025. 

“Jadikan DPA ini sebagai komitmen kerja, komitmen anggaran, dan komitmen hasil yang harus diwujudkan seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja serta pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel,” kata Kasmarni, Senin (12/1/2026).

Penegasan tersebut disampaikan saat penyerahan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2026 yang dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas, serta penyerahan penghargaan hasil Penilaian Mandiri Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2025.

Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pengadilan Negeri Bengkalis dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tentang sinergi pelayanan masyarakat di bidang penyuluhan hukum, sosialisasi hukum, produk hukum, serta bidang hukum lainnya. 

Acara berlangsung di Ruang Pertemuan Dang Merdu, Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis.

Dalam sambutannya, Kasmarni menjelaskan bahwa DPA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah beserta target realisasinya yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sepanjang tahun 2026.

“DPA bukan hanya dasar penggunaan anggaran, tetapi juga bentuk komitmen kinerja yang harus diwujudkan oleh setiap kepala perangkat daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati perempuan pertama di Provinsi Riau ini mengingatkan agar seluruh kepala perangkat daerah lebih cermat dan berhati-hati dalam merancang serta melaksanakan kebijakan fiskal, seiring dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, agar pembangunan tetap berjalan secara berkelanjutan.

“Kita dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, dan efisien dalam mengelola anggaran, sekaligus mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah,” jelasnya.

Selain itu, Kasmarni mendorong perangkat daerah agar lebih proaktif menggali sumber pendanaan dari APBN, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, Dana Bagi Hasil Sawit, Dana Alokasi Umum Peruntukan, serta Dana Insentif Fiskal, guna mengurangi ketergantungan terhadap dana bagi hasil.

Terkait penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas, Bupati menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kontrak moral dan kontrak kinerja dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

“Oleh karena itu, saya mengingatkan agar seluruh perangkat daerah menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, disiplin, dan loyalitas. Terus tingkatkan kinerja serta lakukan evaluasi secara berkelanjutan, termasuk evaluasi kinerja tahun 2025 agar kekurangan tidak terulang pada 2026,” pesannya.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Ketua III DPRD Bengkalis H. Misno, unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, pimpinan instansi vertikal, Sekretaris Daerah Bengkalis, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Bengkalis, Tim Percepatan Pembangunan, serta undangan lainnya.

Read More

Banjarbaru Jadi Lokasi Peluncuran Permendikdasmen Sekolah Aman

Iki Radio - Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, menjadi lokasi peluncuran Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Momen Peresmian Peluncuran Permendikdasmen tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. 

Regulasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia,  Abdul Mu’ti di SMP Negeri 2 Banjarbaru, Senin (12/1/2026).

Peluncuran ini menandai komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan peserta didik serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan berorientasi pada pembentukan karakter. Wali kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, turut hadir sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap implementasi kebijakan nasional tersebut.

Abdul Mu’ti menjelaskan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 dirancang untuk membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman secara menyeluruh, mencakup aspek sosial, lingkungan alam, serta ekosistem pendidikan.

Ia menyebutkan regulasi ini mengusung pendekatan berbeda dari kebijakan sebelumnya dengan menekankan nilai humanis, komprehensif, dan partisipatif.

“Pendekatan yang dikembangkan adalah budaya mendengar, menerima, menghormati, dan melayani. Sanksi bukan menjadi fokus utama, melainkan membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama,”jelasnya.

Menurutnya, keberhasilan penerapan budaya sekolah aman dan nyaman tidak hanya bergantung pada pendidik dan kebijakan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif peserta didik sebagai agen perubahan di lingkungan sekolah.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menyoroti pentingnya regulasi ini berdasarkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2024. Data tersebut menunjukkan lebih dari separuh anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan, termasuk di lingkungan keluarga dan sekolah.

“Sekolah harus menjadi ruang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Regulasi ini diharapkan mempercepat terwujudnya pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membangun kepribadian anak secara utuh,”imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Wali kota Banjarbaru menyatakan harapannya agar kebijakan ini memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik di daerahnya.

Peluncuran Permendikdasmen ini menegaskan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem pendidikan yang berfokus pada perlindungan anak, kesejahteraan emosional, dan penguatan karakter secara berkelanjutan.

 

Read More

Presiden Prabowo: 3 Miliar Porsi Makan Bergizi Gratis Telah Dibagikan

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau sekitar 58 juta penerima manfaat, yang terdiri atas anak-anak usia sekolah, ibu hamil, dan lanjut usia.

Presiden Prabowo Subianto saat berbincang dengan siswa yang sedang sarapan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026). 

Program tersebut dinilai menjadi salah satu intervensi sosial terbesar yang pernah dijalankan pemerintah.

Presiden menjelaskan, pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari sekolah bagi peserta didik. Sementara itu, bagi ibu hamil, distribusi makanan diberikan secara rutin sepanjang pekan untuk memastikan kecukupan gizi ibu dan janin.

“Kalau tidak salah sudah mencapai 58 juta. Anak-anak, ibu-ibu hamil, dan lansia menerima makan tiap hari. Untuk anak-anak, tiap hari sekolah. Untuk ibu hamil, tujuh hari,” ujar Prabowo saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

Menurut Presiden, capaian tersebut menunjukkan keseriusan negara dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Ia bahkan mempertanyakan negara mana di dunia yang mampu menjalankan program pemberian makanan bergizi secara masif dan berkelanjutan dengan cakupan puluhan juta penerima manfaat. “Negara mana yang bisa berbuat seperti ini?” kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mendistribusikan sekitar 3 miliar porsi makanan sejak program Makan Bergizi Gratis diluncurkan.

Ia menyebut angka tersebut sebagai sebuah prestasi nasional yang patut dijaga dan ditingkatkan kualitas pelaksanaannya.

Prabowo optimistis target nasional program Makan Bergizi Gratis dapat tercapai paling lambat pada akhir 2026.

Ia menyebut jumlah penerima manfaat diperkirakan akan terus meningkat hingga 82 juta penerima manfaat seiring dengan perluasan jangkauan program di berbagai daerah.

“Kalau Januari saja sudah 58 juta, saya percaya kita akan capai sasaran pada Desember,” ujarnya.

Meski demikian, Presiden mengingatkan agar percepatan pelaksanaan program tidak mengorbankan ketelitian dan mutu. Ia menanggapi laporan dari Badan Gizi Nasional yang menyatakan target pencapaian dapat diraih lebih cepat dari jadwal.

Prabowo menegaskan bahwa kecepatan harus tetap diimbangi dengan pengawasan ketat, standar gizi yang terukur, serta distribusi yang tepat sasaran.

“Jangan dipaksa. Teliti. Buat yang terbaik,” tegasnya.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka stunting, serta mendukung keberhasilan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Pemerintah berharap program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi keluarga penerima manfaat.

 

Read More

Terjemahan Visi Presiden: 166 Sekolah Rakyat Siap Cetak Generasi Bebas dari Kemiskinan

Iki Radio - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, Sekolah Rakyat dirancang sebagai strategi untuk memotong mata rantai kemiskinan secara berkelanjutan.

Mensos Saifullah Yusuf saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat  di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin (12/1/2026).

Pernyataan itu disampaikan Mensos, saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat  di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin (12/1/2026).

Mensos mengatakan, program itu merupakan bentuk penerjemahan dari keinginan Presiden RI Prabowo Subianto yang tidak menghendaki anak-anak dari keluarga miskin tumbuh, dan terperangkap dalam lingkaran kemiskinan yang sama.

"Kami berusaha menerjemahkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dengan melakukan penjangkauan kepada mereka dari keluarga paling tidak mampu," ucap Saifullah Yusuf.

Lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf menyatakan,  Sekolah Rakyat sendiri merupakan gagasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Perkembangannya telah dilaporkan secara langsung kepada Presiden. Hingga saat ini, telah ada 166 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Rincian operasionalnya dimulai dengan 60 sekolah pada Juli 2025, disusul 37 sekolah pada Agustus 2025, dan 66 titik pada akhir September hingga awal Oktober 2025.

Program pendidikan ini telah menjangkau lebih dari 15 ribu siswa dengan didukung oleh lebih dari 2 ribu guru serta hampir 5 ribu tenaga kependidikan.

"Keseluruhannya menampung 15.954 siswa, 2.218 guru dan 4.889 tenaga pendidikan," jelas Gus Ipul.

Fasilitas yang diberikan kepada siswa Sekolah Rakyat terbilang komprehensif, bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang setara dan mendukung.

Setiap siswa akan mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan menyeluruh, mulai dari berat dan tinggi badan hingga pemeriksaan gigi, mata, jantung, dan darah.

Mereka juga dilengkapi dengan berbagai seragam lengkap, mulai dari jas almamater, seragam dinas, batik, olahraga, Pramuka, hingga jas laboratorium.

Pendekatan pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya akademis. Siswa akan menjalani pemetaan bakat (talent mapping), pemeriksaan kompetensi dasar akademik dan literasi digital, serta pembentukan kebiasaan baru yang disiplin dan sehat.

Seluruh siswa tinggal di asrama dengan standar layak, nyaman, dan bersih, serta mendapatkan jaminan makan tiga kali sehari ditambah dua kali camilan dengan gizi yang terpantau oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Dari sisi penunjang belajar, siswa dibekali dengan perlengkapan sekolah lengkap, laptop, smartboard, dan pembelajaran berbasis digital.

Pola pembelajarannya terintegrasi; pendidikan formal dijalani pada siang hari, sementara pada malam hari siswa akan mendapatkan penguatan pendidikan karakter yang mencakup nilai-nilai agama, kepemimpinan, dan keterampilan hidup.

 

Read More

Presiden Prabowo Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Seluruh Indonesia

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto meresmikan sebanyak 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia di Banjarbaru, Kalimantan Selaran, Senin (12/1/2026).

Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh tim dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendirian sekolah-sekolah tersebut.

“Saya bangga dengan tim saya. Kita akan terus membuktikan hasil kerja nyata kepada rakyat Indonesia dalam minggu, bulan, dan tahun-tahun mendatang,” ujar Presiden saat melakukan peresmian tersebut dilaksanakan di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat dilakukan secara instan. Meski demikian, pemerintah terus melangkah cepat dan bertahap dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

“Saya tidak memiliki tongkat Nabi Musa atau tongkat Nabi Sulaiman. Tapi insyaallah, setapak demi setapak, kita bekerja dengan cepat. Perjalanan seribu kilometer dimulai dari satu langkah, dan kita sudah menempuh banyak langkah,” ucapnya.

Presiden menyebut peresmian Sekolah Rakyat sebagai langkah berani dan terobosan penting dalam memberikan akses pendidikan kepada anak-anak Indonesia, terutama yang berada di daerah sulit dijangkau.

Kepala Negara juga menyinggung pentingnya perubahan cara berpikir dalam bernegara. Menurutnya, pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menekankan pemerataan hasil pembangunan agar dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya sebagian kecil. 

“Pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan. Sistem yang tidak mengupayakan pemerataan secara cepat tidak akan bermanfaat optimal bagi bangsa,” tegasnya.

Presiden mengingatkan kembali bahwa tujuan utama kemerdekaan Indonesia adalah untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Hal ini sejalan dengan amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

“Melindungi berarti melindungi dari kelaparan, kemiskinan, penderitaan, dan penyakit. Inilah esensi dari bernegara,” katanya.

Presiden juga mengapresiasi keterlibatan TNI dan Polri dalam menjangkau wilayah-wilayah sulit serta peran para gubernur, bupati, dan wali kota dalam mendukung program pendidikan tersebut.

Ia mengaku terharu menyaksikan pidato siswa-siswi Sekolah Rakyat yang tampil percaya diri dan mampu berkomunikasi dalam berbagai bahasa asing. 

“Saya kagum. Bahasa Inggris mereka luar biasa. Kita pertimbangkan agar mereka diberi kesempatan menimba ilmu ke luar negeri,” tambah Presiden.

Program Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran dan memberi harapan baru bagi generasi penerus bangsa.

 

Read More

Prabowo Subianto: 25.000 Koperasi Desa Merah Putih Mulai Beroperasi Maret-April 2026

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa sedikitnya 25.000 Koperasi Desa Merah Putih mulai beroperasi pada periode Maret hingga April 2026 sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa.

Presiden Prabowo Subianto bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Mensos Saifullah Yusuf, dan Menteri PU Dody Hanggodo saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Terpadu 9 Banjarbaru Kalsel,, Senin (12/1/2026).

“Kita juga akan melihat beroperasinya minimal 25.000 koperasi desa Merah Putih,” ujar Presiden saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

Presiden menjelaskan, pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih secara nasional dalam beberapa waktu ke depan.

Program ini dirancang untuk memperkuat struktur ekonomi desa, meningkatkan nilai tambah produksi lokal, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Prabowo menyatakan optimistis jumlah koperasi yang aktif akan terus meningkat seiring dengan dukungan lintas kementerian, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat desa.

Ia berharap hingga akhir Desember 2026, setidaknya 60.000 Koperasi Desa Merah Putih telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia.

“Artinya, ekonomi kita akan bangkit di semua bidang,” kata Presiden.

Menurut Prabowo, koperasi desa diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang mampu memperkuat distribusi hasil pertanian, perikanan, dan usaha mikro desa, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat dan penguatan koperasi desa.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi lokal.

Prabowo Subianto secara khusus menyampaikan terima kasih kepada para guru dan kepala sekolah yang berperan dalam membina peserta didik.

Menurutnya, pendidikan yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam mencetak generasi unggul yang mampu mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi desa.

“Saya minta dibina dengan baik,” ujar Presiden.

Selain itu, Kepala Negara juga memberikan penghargaan kepada para siswa atas semangat belajar yang ditunjukkan. Ia menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi desa merupakan dua agenda strategis pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan.

 

Read More

Resmikan 166 Sekolah Rakyat, Presiden Ingin Anak Pemulung Jadi Dokter dan Insinyur

Iki Radio - Presiden Prabowo Subianto mengaku kagum melihat prestasi peserta didik Sekolah Rakyat yang dinilai mampu menunjukkan capaian luar biasa dalam waktu singkat.

Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat seluruh Indonesia di Banjarbaru, Kalsel, Senin (12/1/2026)

Presiden mencontohkan keberhasilan sejumlah murid yang telah menjuarai berbagai ajang, termasuk Olimpiade Matematika, meski program Sekolah Rakyat baru berjalan sekitar enam bulan.

“Saya kagum. Baru enam bulan, sudah ada yang menjadi juara Olimpiade. Itu luar biasa,” ujar Presiden saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar pada 34 provinsi di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

Peresmian tersebut dilakukan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sekolah ini merupakan salah satu daru 166 Sekolah Rakyat yang diresmikan Presiden.  

Prabowo mengaku sempat menahan emosi ketika menyaksikan langsung penampilan para siswa. Menurutnya, rasa haru tersebut muncul karena kebanggaan melihat anak-anak dari keluarga sederhana mampu menunjukkan potensi besar.

Presiden juga menyampaikan pesan khusus kepada para siswa agar tidak merasa rendah diri dengan latar belakang ekonomi keluarga. Ia menegaskan bahwa pekerjaan orang tua, apa pun bentuknya, merupakan pekerjaan yang mulia.

“Jangan pernah malu jika orang tua kalian buruh, petani, atau pemulung. Mereka bekerja dengan cara yang halal dan penuh keringat demi masa depan anak-anaknya,” tegas Prabowo.

Ia menilai sikap menghormati orang tua merupakan nilai penting yang harus ditanamkan sejak dini. Prabowo bahkan menyebut dirinya lebih menghormati pekerja kecil yang hidup dari hasil kerja keras dibandingkan orang berpendidikan tinggi yang terlibat korupsi.

Terkait program Sekolah Rakyat, Presiden menargetkan pembangunan 500 sekolah hingga 2029. Setiap sekolah dirancang menampung sekitar 1.000 siswa, sehingga total penerima manfaat diperkirakan mencapai 500.000 murid.

“Tujuan utama kita adalah mengubah nasib anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Pendidikan adalah sarana paling tepat untuk memutus rantai kemiskinan,” kata Prabowo.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka lebih banyak sekolah dan perguruan tinggi, termasuk kampus kedokteran dan teknik, yang sepenuhnya dibiayai negara. Menurutnya, akses pendidikan gratis harus terbuka bagi seluruh anak bangsa tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi.

“Saya ingin anak tukang pemulung bisa menjadi dokter, insinyur, atau pemimpin. Itu cita-cita saya,” ujarnya.

Menutup pidatonya, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu, bekerja sama, dan berani menghadapi tantangan demi mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan ekstrem.

 

Read More