UMK 2026 Ditetapkan, Disnakerin Madiun : Semoga Bisa Mensejahterakan

Iki Radio - Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2026. 

Rapat pleno penyusunan usulan UMK Madiun 2026 di Disnakerin Kabupaten Madiun
pada 19 Desember 2025 lalu.

Ketetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2026 yang ditandatangani dan ditetapkan di Surabaya pada 24 Desember 2025.

Untuk Upah Minimum Kabupaten (UMK) Madiun 2026, ditetapkan sebesar Rp 2.553.221 

Besaran UMK 2026 ini sesuai usulan yang sebelumnya telah dibahas dalam rapat pleno dewan pengupahan Kabupaten Madiun.

"Penetapan UMK sudah sesuai dengan mekanisme, sesuai PP 49 Tahun 2025," ujar Arik Krisdiananto, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Madiun, Jum'at (26/12/2025)

Dijelaskan sebelum diusulkan, besaran UMK 2026 telah dilakukan pembahasan yang melibatkan semua pihak. Sehingga setelah mendapat penetapan, harus dilaksanakan.

"Semua pihak dalam hal ini perusahaan dan serikat pekerja, UMK 2026 untuk dipedomani dan dilaksanakan," lanjutnya.

Harapannya dengan ditetapkannya UMK 2026 untuk Kabupaten Madiun ini dapat meningkatkan kesejahteraan.

"Semoga setelah ditetapkan, UMK ini bisa mensejahterakan pekerja dan menjaga keberlangsungan usaha di Kabupaten Madiun," pungkasnya.(iw/IR)

Read More

Banyuwangi Larang Pesta Kembang Api, Perbanyak Doa Bersama saat Malam Tahun Baru

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi melarang masyarakat maupun pihak swasta menggelar pesta kembang api saat malam tahun baru. Pemkab menghimbau lebih banyak menggelar doa bersama.

Imbauan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 100.3.4.4/4930/429.011/2025 tentang Penertiban Kegiatan Peringatan Malam Pergantian Tahun yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Guntur Priambodo. Aturan tersebut juga berlaku di lingkungan Pemkab Banyuwangi.

Kegiatan peringatan malam pergantian tahun yang bersifat resmi dan/atau berizin, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta, termasuk kegiatan di hotel, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, dan ruang publik, dilarang menggunakan kembang api dan petasan.

"Untuk malam pergantian tahun bisa dilaksanakan secara sederhana, dengan mengutamakan kegiatan muhasabah, doa bersama, refleksi akhir tahun, dan kegiatan keagamaan sesuai keyakinan masing-masing. Hal ini sebagai wujud rasa syukur, empati sosial, serta harapan akan tahun yang lebih baik," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Rabu (24/12/2025).

Terhadap perayaan masyarakat secara pribadi, Pemerintah mengedepankan pendekatan persuasif dan imbauan moral agar perayaan dilakukan secara tertib, aman, dan tidak mengganggu ketenteraman masyarakat.

Penyelenggara kegiatan, pelaku usaha, serta perangkat wilayah wajib menyesuaikan bentuk perayaan dengan prinsip kesederhanaan, kepedulian sosial, serta menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan.

“Perangkat Daerah, Camat, serta Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab melakukan sosialisasi dan pengawasan secara humanis, serta berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk menjaga situasi daerah tetap kondusif,” kata Ipuk.

Begitupun peringatan malam pergantian tahun di hotel, tempat hiburan, dan lokasi lain yang telah berizin wajib menghormati kearifan lokal serta nilai adat, budaya, dan norma sosial masyarakat Banyuwangi. 

Pemkab Banyuwangi juga melarang penyelenggaraan kegiatan atau hiburan yang bertentangan dengan etika, kesusilaan, budaya lokal, dan ketertiban umum, termasuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Bagi yang melanggar atau tidak mengindahkan SE tersebut, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)

Read More

Aceh Perpanjang Tanggap Darurat 14 Hari lagi, Fokus Lindungi Warga dan Pulihkan Layanan Dasar

Iki Radio - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana untuk kedua menyusul banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah. Perpanjangan berlaku 14 hari kedapan yang akan mulai dari 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026, guna memastikan penanganan darurat dan pemulihan awal berjalan optimal.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan, keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil rapat koordinasi virtual dengan seluruh kabupaten/kota terdampak serta kementerian dan lembaga terkait. Status tanggap darurat dinilai masih dibutuhkan untuk menjamin keselamatan warga dan mempercepat pemulihan layanan dasar.

“Perpanjangan ini memberi ruang gerak yang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah cepat dan terukur dalam melindungi masyarakat terdampak,” ujar Muzakir Manaf, dalam rapat koordinasi bencana hidrometeorologi Aceh yang dilakukan secara daring, Kamis (25/12/2025).

Dalam arahannya, Gubernur Aceh menekankan lima fokus utama selama masa perpanjangan tanggap darurat. Pertama, percepatan distribusi logistik ke seluruh wilayah terdampak, termasuk desa dan gampong yang masih terisolasi di kawasan pegunungan maupun pesisir. Distribusi dilakukan dengan berbagai moda agar bantuan pangan, BBM, dan kebutuhan dasar lainnya menjangkau seluruh korban.

Kedua, penanganan dan perlindungan hak dasar warga sesuai standar kemanusiaan, mencakup layanan pengungsian yang layak, perlindungan kelompok rentan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Ketiga, penguatan layanan kesehatan, dengan mengoptimalkan operasional rumah sakit, puskesmas, dan pos layanan kesehatan hingga ke tingkat gampong. Pemerintah memastikan layanan medis tetap berjalan untuk mencegah krisis kesehatan pascabencana.

Keempat, persiapan pemulihan pendidikan, termasuk memastikan anak-anak terdampak dapat kembali belajar. Pemerintah daerah diminta menyiapkan kebutuhan penunjang seperti pakaian, sepatu, dan perlengkapan sekolah agar proses belajar-mengajar tidak terhambat.

Kelima, percepatan pemulihan infrastruktur dan sektor produktif, dengan menugaskan setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) menjalankan fungsi sesuai bidangnya, mulai dari pembersihan sawah, perbaikan jalan dan jembatan, hingga penanganan dampak banjir dan longsor.

Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir menyampaikan, Gubernur juga menginstruksikan pembentukan dan penguatan posko penanganan darurat yang melibatkan seluruh SKPA serta sekitar 150 relawan dari unsur organisasi kemasyarakatan dan LSM.

Lanjutnya, pada masa relaksasi kerja fleksibel aparatur sipil negara, pemerintah Aceh akan mengerahkan ASN ke lima kabupaten/kota dengan dampak terberat untuk membantu penanganan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. “Selain itu, pembersihan wilayah perkotaan dan permukiman terdampak terus dipercepat agar lingkungan kembali aman dan sehat,” terangnya.

Dukungan terhadap perpanjangan status tanggap darurat juga datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Ketua DPRA Zulfadhli menilai kebijakan tersebut penting untuk menjaga fleksibilitas anggaran, mempercepat koordinasi lintas instansi, serta menghindari hambatan birokrasi dalam penanganan bencana.

DPRA merekomendasikan agar pemerintah Aceh memprioritaskan sektor kesehatan dan pengungsian, mempercepat perbaikan infrastruktur kritis seperti jalan dan jembatan, serta melakukan normalisasi sungai guna mencegah banjir susulan di tengah potensi hujan lanjutan.

Pemerintah Aceh menegaskan, perpanjangan status tanggap darurat bukan hanya untuk merespons kondisi saat ini, tetapi juga sebagai fondasi menuju pemulihan yang lebih terencana dan berkelanjutan.

Dengan dukungan pemerintah pusat, DPR Aceh, dan seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah optimistis penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif, sehingga keselamatan warga terjaga dan pemulihan Aceh dapat dipercepat.

Read More

Hasil Piala AFF U-19 Futsal 2025 - Menang tipis dari Malaysia, Timnas U-19 Indonesia lolos ke semifinal jadi juara grup

Iki Radio - Timnas U-19 Indonesia resmi jadi juara grup B usai menang tipis atas Malaysia pada laga kedua Piala AFF U-19 2025 Futsal di Nothanburi Hall, Thailand, Kamis (25/12/2025) sore WIB.

Timnas U-19 Indonesia langsung mencetak gol cepat saat laga belum genap semenit.

Andika Ferdiansyah membuka keunggulan anak asuh Naim Hamid Salim usai merebut penguasaan bola pemain Malaysia.

Usai merebut bola dari lawan, Andika langsung melepas tembakan keras yang tak bisa dimentahkan Ammar Harith.

Skor 1-0 untuk Merah Putih.

Dijebol gol cepat membuat Malaysia langsung tersengat.

Anak asuh Rakphol Sainetngam berulang kali mendapatkan peluang emas.

Namun, Guntur Pratikno masih kokoh mementahkan setiap peluang emas Malaysia sore ini.

Pada lima menit terkahir babak pertama, anak asuh Naim Hamid Salim mulai keluar dari tekanan.

Beberapa peluang emas dibuat oleh Reivan Revian dkk.

Sayang, belum ada yang berhasil membuahkan gol tambahan buat Timnas U-19 Indonesia.

Skor 1-0 menutup jalannya babak pertama.

Babak Kedua

Unggul satu gol membuat Timnas U-19 Indonesia semakin bersemangat.

Ammar Harith harus bekerja keras menjaga gawangnya dari gempuran pemain Merah Putih.

Malaysia bukannya tanpa peluang pada babak kedua.

Salah satunya dari sontekan Adam Rayyan di depan gawang pada situasi sepak pojok.

Beruntung, sontekannya masih melambung dari atas gawang Timnas U-19 Indonesia.

Pada sisa waktu, anak asuh Naim Hamid Salim terus menggempur lini pertahanan lawan.

Timnas U-19 Indonesia sebenarnya berhasil mencetak gol kedua melalui sontekan Andika Ferdiansyah pada satu menit terakhir.

Sayang, wasit menganulir gol tersebut, karena Andika dianggap mengganggu kiper yang telah menguasai bola.

Tidak ada gol tambahan di sisa waktu, Timnas U-19 Indonesia mengunci tiga poin sore ini.

Kemenangan ini membuat anak asuh Naim Hamid Salim jadi juara Grup B dengan catatan enam poin.

FT: Malaysia 0-1 Timnas U-19 Indonesia

Gol: Andika Ferdiansyah 1'

Susunan Pemain:

Malaysia: 1-Mohammad Ammar Harith (PG), 12-Faaris Amsyar (Kapten), 5-Arash Danial, 9-Iqbal Hazim, 14-Adam Rayyan

Cadangan: 2-Muhammad Arif, 3-Muhammad Haikal, 4-Aidil Zaquan, 6-Fitri Haqim, 8-Aidil Zakwan, 10-Aidil Afiqzam, 11-Zaim Lutfi, 13-Aidil Fazrez

Pelatih: Rakphol Sainetngam

Timnas U-19 Indonesia: 1-Guntur Pratikno (PG), 6-Andika Ferdiansyah, 10-Haekel Ayyasy Caserio, 12-Dafa Erlangga, 14-Muhammad Akran

Cadangan: 13-Reivan Revian (Kapten), 2-Fatih Zidan, 3-Ahmad Firdaus, 4-Sofian Attasauri, 5-Muhammad Farhan, 7-Sulaiman Riski Hidayat, 8-Andi Umayyah Ramadhan Masdar, 9-Muhammad Robby, 11-Samuel Patrice Evra Albesa

Pelatih: Naim Hamid Salim

Read More

Menko PMK: Perpanjangan Tanggap Darurat Diperlukan demi Pemulihan Sumatera

Iki Radio - Pemerintah menegaskan komitmen percepatan pemulihan pascabencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh dengan tetap membuka ruang perpanjangan status tanggap darurat di sejumlah daerah demi memastikan fleksibilitas penanganan dan keselamatan warga.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno saat memberikan keterangan pers terkait perkembangan pemulihan pascabencana tiga provinsi Sumatra di Pusat Informasi dan Media Center Penanggulangan Bencana Kementerian Komdigi di Banda Aceh, Kamis (25/12/2025).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan, hingga saat ini masih terdapat 11 kabupaten yang akan memperpanjang status tanggap darurat. Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam mobilisasi sumber daya, percepatan layanan, dan distribusi bantuan.

“Perintah Presiden sangat jelas dan tegas. Seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN, bersama relawan dan organisasi kemasyarakatan harus bekerja keras secara sinergis, bukan hanya untuk logistik jangka pendek, tetapi juga memulihkan kehidupan ekonomi warga,” tegas Pratikno, saat ditemui media di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (25/12/2025).

Dalam rapat evaluasi bersama pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polisi), serta BUMN seperti Bulog, Pertamina, dan PLN, pemerintah menilai konektivitas wilayah terdampak menunjukkan perkembangan positif.

Meski demikian, masih terdapat desa-desa yang terisolir. Pemerintah akan menambah personel dan armada untuk menjangkau kampung-kampung, memastikan distribusi logistik tidak hanya beras, tetapi juga LPG, BBM, dan kebutuhan pokok lain.

Menariknya, distribusi logistik juga diarahkan untuk menggerakkan ekonomi lokal. Pesawat yang mengangkut bantuan ke wilayah terdampak dimanfaatkan untuk membawa produk lokal kembali ke kota-kota besar, seperti Medan dan Jakarta, yang kemudian diserap oleh Kementerian Pertanian. Skema ini diharapkan membantu pemulihan penghidupan warga.

Menjelang dimulainya tahun ajaran baru pada 5 Januari, pemerintah mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan.

Sekolah-sekolah yang belum sepenuhnya pulih disiapkan melalui skema sekolah transisi atau sementara agar proses belajar-mengajar tetap berjalan.

Di sektor kesehatan, seluruh rumah sakit pemerintah di wilayah terdampak telah beroperasi, meski sebagian belum optimal. Ratusan puskesmas kembali aktif dan terus diperkuat melalui pembersihan, revitalisasi fasilitas, serta dukungan relawan tenaga kesehatan.  

“Bantuan relawan dari perguruan tinggi sangat luar biasa, mulai dari dokter spesialis, dokter umum, hingga mahasiswa kedokteran tahap akhir. Ini sangat membantu layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak,” ujar Pratikno.

Tentunya, Menko PMK Pratikno mengapresiasi kerja tanpa henti seluruh petugas di lapangan yang tetap bekerja selama libur Natal dan Tahun Baru. Alat berat terus dikerahkan untuk pembersihan kota, jalan, gang, hingga rumah warga. 

Pemerintah juga berkoordinasi dengan Panglima TNI, Kepala BNPB, dan Kapolri untuk penambahan personel guna mempercepat proses tersebut. 

“Mari kita doakan dan dukung bersama agar Sumatra, khususnya Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat, tidak hanya pulih seperti semula, tetapi bangkit menjadi lebih baik,” tutup Pratikno.

Read More

Surabaya Tertinggi, Situbondo Terendah, Ini Daftar Lengkap UMK 2026 Kota dan Kabupaten Di Jawa Timur

Iki Radio - Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2026. Ketetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2026 yang ditandatangani dan ditetapkan di Surabaya pada 24 Desember 2025.

Ilustrasi : Karyawan sebuah pabrik konveksi (istimewa)

Penetapan UMK 2026 ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.

Kebijakan tersebut bertujuan mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan pekerja.

Dalam keputusan tersebut, Gubernur Jawa Timur menyebutkan bahwa penetapan UMK dilakukan berdasarkan rekomendasi bupati dan wali kota se-Jawa Timur serta hasil sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur yang digelar pada 22 Desember 2025.

Proses penetapan juga mempertimbangkan aspirasi serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, tingkat produktivitas, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

UMK sebagaimana ditetapkan dalam keputusan gubernur ini hanya berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara itu, pengusaha yang telah memberikan upah di atas UMK dilarang menurunkan atau membayar upah lebih rendah dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam daftar UMK Jawa Timur Tahun 2026, Kota Surabaya tercatat sebagai daerah dengan UMK tertinggi. Sedangkan Kabupaten Situbondo merupakan daerah dengan besaran UMK terkecil.

Berikut daftar besaran UMK kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2025

1. Kota Surabaya 5.288.796

2. Kabupaten Gresik 5.195.401

3. Kabupaten Sidoarjo 5.191.541

4. Kabupaten Pasuruan 5.187.681

5. Kabupaten Mojokerto 5.176.101

6. Kabupaten Malang 3.802.862

7. Kota Malang 3.736.101

8. Kota Batu 3.562.484

9. Kota Pasuruan 3.555.301

10. Kabupaten Jombang 3.320.770

11. Kabupaten Tuban 3.229.092

12. Kota Mojokerto 3.208.556

13. Kabupaten Lamongan 3.196.328

14. Kabupaten Probolinggo 3.164.526

15. Kota Probolinggo 3.045.172

16. Kabupaten Jember 3.012.197

17. Kabupaten Banyuwangi 2.989.145

18. Kota Kediri 2.742.806

19. Kabupaten Bojonegoro 2.685.983

20. Kabupaten Kediri 2.651.603

21. Kota Blitar 2.639.518

22. Kabupaten Tulungagung 2.628.190

23. Kota Madiun 2.588.794

24. Kabupaten Lumajang 2.578.320

25. Kabupaten Blitar 2.567.744

26. Kabupaten Nganjuk 2.564.627

27. Kabupaten Ngawi 2.556.815

28. Kabupaten Magetan 2.553.866

29. Kabupaten Sumenep 2.553.688

30. Kabupaten Madiun 2.553.221

31. Kabupaten Bangkalan 2.550.274

32. Kabupaten Ponorogo 2.549.876

33. Kabupaten Trenggalek 2.530.313

34. Kabupaten Pamekasan 2.528.004

35. Kabupaten Pacitan 2.514.892

36. Kabupaten Bondowoso 2.496.886

37. Kabupaten Sampang 2.484.443

38. Kabupaten Situbondo 2.483.962

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan UMK akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang UMK Tahun 2026 ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026.

Dengan penetapan UMK ini, pemerintah berharap tercipta keseimbangan antara keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur.(*)

Read More

Dorong Reforestasi, Banyuwangi Tanam Ratusan Ribu Pohon

Iki Radio - Sebagai upaya penanaman pohon kembali (Reforestrasi) dan mencegah terjadinya bencana hidrometeorologi, Perum Perhutani KPH Banyuwangi Barat melakukan penanaman 200.000 bibit pohon di area seluas 489,75 hektar. 

Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono turut melakukan penanaman secara simbolis di area Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Sidomulyo, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Kalisetail, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Perhutani Banyuwangi Barat, Rabu (24/12/2025).

Penanaman secara simbolis tersebut diikuti jajaran Forpimda daerah di antaranya Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Rama Samtama Putra, Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Muhammad Puji Santoso, Perwakilan Dandim 0825 Banyuwangi serta Administratur Perum Perhutani KPH Barat Muklisin. Penanaman ini juga dihadiri kelompok tani hutan (KPH) dan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH).

Wabup Mujiono mengatakan penanaman pohon kembali khususnya di hutan produksi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekologi, ekonomi, dan sosial. 

“Kita semua sadar bahwa pohon memegang peran penting. Perubahan iklim dan deforestasi akan menyebabkan bencana bagi manusia. Maka. Penanaman pohon harus menajdi komiten kita bersama, dan perlu digalakkan lebih aktif,” kata Mujiono.  

“Tentunya selain sebagai upaya pencegahan bencana hidrometeorologi, penanaman pohon ini juga bernilai ekonomi, menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri kayu dan konservasi lingkungan,” ungkapnya.

Ditambahkan Kapolresta, pihaknya mengajak masyarakat di sekitar hutan untuk ikut bersama-sama menjaga dan mengawasi kelestarian hutan.

“Karena menjaga kelestarian hutan adalah tanggung jawab kita bersama,” ujar Kapolresta saat memimpin apel yang mengawali penanaman pohon.

Sementara itu Administratur KPH Barat, Muklisin menjelaskan kegiatan penanaman bibit pohon tersebut merupakan salah satu kegiatan tahunan Perhutani dalam pengelolaan sumber daya hutan yakni penanaman ulang lahan pasca tebang untuk terus menjaga kelestarian hutan. Total luas lahan yang ditanami kembali 485,7 hektar di seluruh wilayah Perhutani KPH Barat yang mencakup Kecamatan Glenmore, Sempu, Kalibaru, Songgon, Licin, Kalipuro.

“Jumlah bibit pohon yang ditanam sebanyak 200 ribu bibit. Terdiri atas tanaman yang menjadi pohon komoditas utama seperti mahoni, pinus dan damar. Juga pohon buah berkayu keras seperti durian dan alpukat,” terang Muklisin.

Muklisin menambahkan luas total area KPH Perhutani Barat mencapai 42 ribu hektar dengan tutupan hutan mencapai 90 persen.

“Kami terus berupaya menjaga agar tutupan hutan kami maksimal sehingga harapan kami bisa mencegah terjadinya bencana di bagian hilir terutama di musim hujan ekstrem,” pungkasnya. (*)

Read More

BRI Tuban Salurkan 2.000 Paket Sembako di Kecamatan Soko Lewat Program TJSL

Iki Radio - Dalam rangka melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL), Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tuban telah menyalurkan 2.000 paket sembako di wilayah Kecamatan Soko.

Branch Manager BRI Tuban saat serahkan paket sembako untuk masyarakat kurang mampu di Wilayah Kecamatan Soko. 

Paket sembako tersebut disalurkan kepada warga kurang mampu melalui Yayasan Ibnu Asmu'in Turmundri Kecamatan Soko.

"Kegiatan ini bagian dari tanggung jawab BRI untuk peduli terhadap masyarakat sekitar," kata Branch Manager BRI Tuban, Mohammad Arief Prabowo melalui siaran persnya, Rabu (24/12/2025).

Ia menekankan melalui kegiatan ini masyarakat bisa terbantu dan menopang kebutuhan pokok kesehariannya. Ia berharap masyarakat tidak melihat barang dan banyaknya bantuan, namun manfaatnya yang harus dirasakan oleh penerima.

 "Semoga bantuan paket sembako ini dapat bermanfaat bagi penerimanya," tuturnya.

Selanjutnya, pihak manajemen juga meminta dukungan kepada seluruh elemen masyarakat agar BRI eksis dan terus maju dalam menjalankan bisnis perbankan. Tanpa dukungan dari berbagai pihak, maka BRI sulit menjalankan berbagai program, termasuk melaksanakan TJSL.

"Kami berharap kegiatan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Tuban,"ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Pengurus Yayasan Ibnu Asmu'in Turmundri, Lutfi Firmansyah mengucapkan terima kasih kepada BRI yang peduli pada masyarakat kurang mampu.

Mewakili pengurus yayasan, dirinya berharap seluruh kegiatan BRI dapat berjalan lancar tanpa halangan apapun. Kemudian, setelah bantuan ini diterima, maka akan disalurkan kepada orang yang berhak menerima dan sebelumnya ada pendataan terlebih dahulu.

"Segera kami salurkan kepada masyarakat yang sesuai pendataan sebelumnya. Kami menjamin, bahwa bantuan ini diserahkan kepada yang berhak menerima,"tambahnya.

Read More