Pemerintah Pastikan Layanan Dasar Berangsur Pulih di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera

Iki Radio - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyatakan pemerintah terus mempercepat pemulihan layanan dasar di wilayah terdampak bencana di Sumatera.

Jembatan Bailey - Jembatan sepanjang sekitar 180 meter ini kembali menghubungkan akses darat Bireuen–Aceh Tengah yang terputus akibat banjir bandang, sekaligus memperlancar mobilitas warga dan distribusi logistik pascabencana

“Jaringan listrik di sebagian besar kabupaten dan kota telah berangsur pulih, meskipun masih terjadi gangguan di beberapa desa akibat kerusakan jaringan dan tiang listrik,” ujar Pratikno dalam konferensi pers Jumat (19/12/2025) di Posko Terpadu Tanggap Bencana Sumatra, Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Pada sektor komunikasi, layanan telekomunikasi juga mulai membaik, di wilayah terpencil masih dibutuhkan dukungan perangkat darurat, seperti Starlink, radio handy talky (HT), serta telepon satelit untuk memastikan komunikasi tetap berjalan. 

Sementara itu, pemenuhan kebutuhan air bersih di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) dan Sumatra Utara (Sumbar) pada umumnya telah kembali terlayani.

Beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Aceh juga masih memerlukan distribusi air bersih melalui mobil tangki, hidran umum, dan fasilitas air darurat akibat kerusakan sistem perpipaan serta tercemarnya sumber air.

Sedangkan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas, Pratikno menyampaikan bahwa pasokan di wilayah terdampak secara umum mulai stabil. Namun, di beberapa daerah seperti Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Bener Meriah, dan Aceh Tengah masih terdapat keterbatasan distribusi yang terus diupayakan percepatannya.

“Pemerintah bersama seluruh mitra dan relawan masyarakat terus memberikan dukungan penuh untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi,” ujarnya.

Untuk mendukung percepatan distribusi logistik, pemerintah juga mengerahkan pesawat dan helikopter, termasuk untuk mengangkut hasil pertanian dari wilayah terdampak. Produk pertanian tersebut dibeli melalui Kementerian Pertanian dan kemudian didistribusikan ke kota-kota, sebagai bagian dari upaya menjaga roda ekonomi masyarakat.

“Sejumlah kabupaten dan kota telah menetapkan status transisi darurat. Sementara itu, beberapa wilayah lainnya masih memperpanjang status tanggap darurat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penanganan bencana di daerah masing-masing,” ujar Pratikno.

Ia menegaskan komitmennya untuk terus bekerja secara terpadu dalam memastikan pemulihan berjalan optimal, dengan mengutamakan keselamatan, kebutuhan dasar, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat terdampak.

Kemkomdigi Bangun Posko Informasi dan Media Center

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menghadirkan layanan dukungan psikososial di wilayah terdampak bencana Sumatra. Selain itu, terus memastikan pemulihan konektivitas jaringan serta infrastruktur telekomunikasi di wilayah terdampak bencana.

Kemkomdigi juga mendirikan sejumlah posko sebagai pusat informasi dan Media Center untuk mendukung komunikasi darurat serta kelancaran koordinasi penanganan bencana.

Di Aceh, posko dipusatkan di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Aceh, sementara di Sumatra Barat posko ditempatkan di Kompleks Kantor Gubernur Sumbar.

Untuk Sumatra Utara, Posko Komdigi beroperasi di tiga titik, yakni Gedung Kwarda Gerakan Pramuka Sumut, GOR Pandan Tapanuli Tengah, dan Posko Dukungan Psikososial di Hamparan Perak, Deli Serdang.

 

Read More

Gelar Pleno, UMK Kabupaten Madiun 2026 Disusulkan Naik 6,04 Persen

Iki Radio - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Madiun, menggelar Rapat Pleno Penyusunan Usulan Upah Minimum Kabupaten Madiun Tahun 2026, di ruang rapat Disnakerin Kabupaten Madiun, Jum’at (19/12/2025).

Dalam rapat pleno itu dibahas usulan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Madiun yang akan diberlakukan pada tahun 2026 mendatang.

Rapat pleno ini dihadiri sejumlah pihak terkait, mulai Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Madiun, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun, Ketua DPC APINDO Kabupaten Madiun, PERBARINDO Kabupaten Madiun, serta perwakilan perusahaan dan serikat pekerja.

“Kita diberikan waktu tanggal 20 (Desember) harus sudah terkirim (ke Provinsi). Jadi kita sudah lakukan tahapan, mulai dari sosialisasi, persiapan persiapan dan rapat dewan pengupahan hari ini, ujar Kepala Disnakerin Kabupaten Madiun, Arik Krisdiananto.

Dijelaskan, dalam menentukan besaran UMK Madiun 2026, yang akan diususlkan dan mendapat penetapan dari Provinsi Jawa Timur dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Diantaranya nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi salah satu indikator.

“Dari hasil rapat ini tadi diputuskan untuk usulan UMK Madiun 2026 sebesar Rp 2.545.300, atau naik sebesar 6,04 persen dibandingkan dengan UMK sebelumnya. Kalau dirupiahkan kenaikan mencapai Rp 144.917,” jelasnya.

Adapu tujuan dilaksanakannya pembahasan untuk usulan UMK 2026 ini adalah untuk mendapatkan keseimbangan antara hak dan kwajiban dari pekerja dan pemberi kerja atau pengusaha.

“Jadi pekerja mendapatkan upah yang layak, dan dari sisi pelaku usaha juga tetap bisa melakukan usahanya,” tambahnya.

Sementara ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Madiun, Budi Genefianto, menilai besaran UMK 2026 yang akan diusulkan ke Gubernur itu sudah cukup ideal.

“Saya kira sudah cukup baik, cukup ideal. Kita tidak boleh menutup mata bahwa ada gaji karyawan tidak naik naik. Ini kita usulkan naik,” ujarnya.

Sedangkan bila melihat UMK yang diusulkan masih dibawah KHL saat ini, menurutnya hal ini wajar karena secara bertahap akan menyesuaikan.

“Pencapaian terhadap KHL masih wajar karna memang secara bertahap. Kalau UMK bisa mendekati KHL akan lebih baik ini semuanya proses. Yang menentukan dari gubernur kita hanya mengusulkan,” lanjutnya.

Pihaknya berharap, kedepan waktu yang diberikan untuk membahas usulan UMK tidak mepet sehingga akan lebih detail dalam menentukan nilai UMK.

“Tahun ini kita agak kesusu (tergesa gesa), karna memang waktunya mepet. Sedangkan hari ini harus sudah mengusulkan. Tahun depan kita berharap bahwa peraturan juklak juknis untuk UMK lebih memberikan waktu, sehingga pengusaha dan serikat pekerja bisa berdiskusi lebih panjang. Dan bisa menghasilkan nilai yang lebih ideal,” pungkasnya.

Diketahui, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Madiun tahun 2025 adalah sebesar Rp2.400.000,00 per bulan. Besaran UMK ini naik sekitar tujuh persen dibandingkan tahun sebelumnya 2024, dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2025.

Sedangkan besaran UMK tahun 2024 lalu adalah Rp2.274.276,87. Usulan kenaikan UMK 2024 adalah sekitar 3,84 persen dari tahun 2023.(iw/IR)

Read More

Meriah, Peringatan HUT DWP Ke26 dan Hari Ibu Ke 97 di Kabupaten Madiun

Iki Radio - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Dharma Wanita Persatuan (DWP) ke-26 dan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025, di Kabupaten Madiun berlangsung meriah, Jum'at (19/12/2025).

Senam bersama di Halaman PendopoRonggo Djumeno Caruban Madiun dalam rangka HUT DWP Ke 26 dan Hari Ibu ke 97 oleh Pemerintah Kabupaten Madiun, Jum'at (19/12/2025)

Dipusatkan di halaman Pendopo Ronggo Djumeno, serangkaian kegiatan yang diprakarsai oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Disparpora) Kabupaten Madiun ini, melibatkan berbagai organisasi wanita, seperti PKK, DWP, Perwosi dan GOW Kabupaten Madiun.

Selain mengkampanyekan pola hidup sehat, kegiatan ini juga menjadi momentum refleksi peran ibu dalam keluarga dan masyarakat, sekaligus mempererat silaturahmi dan persaudaraan antar organisasi perempuan di Kabupaten Madiun dalam semangat Hari Ibu.

"Peringatan hari ibu merupakan refleksi atas perjuangan, pengabdian dan keteladanan perempuan Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Sedangkan Dharma Wanita Persatuan yang selama 26 tahun ini telah menunjukkan kiprah yang nyata, dalam mendukung tugas aparatur sipil negara, serta berperan aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan dan pemberdayaan keluarga," ujar Bupati Madiun Hari Wuryanto dalam kegiatan tersebut.

Ditegaskan, peringatan HUT DWP dan Hari Ibu menjadi momen yang tepat untuk memperkuat peran perempuan sebagai sumber inspirasi di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

"Harapannya, kekompakan ini dapat terus terjaga, supaya terwujud keluarga yang kuat dan Kabupaten Madiun yang Bersahaja (Bersih, Sehat, dan Sejahtera)," tegas Bupati.

Bazar UMKM di Halaman PendopoRonggo Djumeno Caruban Madiun dalam rangka HUT DWP Ke 26 dan Hari Ibu ke 97 oleh Pemerintah Kabupaten Madiun, Jum'at (19/12/2025)

Serangkaian kegiatan yang dilaksanakan mulai senam bersama, sarapan pagi bersama, pengundian doorprize, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga bazar UMKM, serta pasar murah yang menyediakan aneka kebutuhan bahan pokok, seperti beras, minyak, gula dan bumbu dapur.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Madiun, saya menyampaikan Selamat Hari Ibu ke-97 serta Selamat Ulang Tahun ke-26 Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Madiun. Semoga momentum ini semakin memperkuat peran perempuan sebagai pilar keluarga, penggerak masyarakat dan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah,"pungkas Bupati Madiun.(iw/IR)

Read More

Transaksi Judol Turun Drastis 57 Persen, Meutya Hafid: Capaian Kolektif Pemerintah dan Masyarakat

Iki Radio - Pemerintah mencatat keberhasilan signifikan dalam upaya pemberantasan judi online (judol) di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan penurunan jumlah transaksi judol pada 2025.

Sejak awal 2025 hingga kuartal ke-3 jumlah perputaran dana judol mencapai Rp155 triliun atau turun 57 persen dibandingkan pada tahun 2024.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan penurunan tersebut merupakan hasil nyata dari komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak sosial dan ekonomi judol.

“Ini adalah capaian kolektif pemerintah dan masyarakat, menunjukkan juga negara hadir secara serius untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan, dari jeratan judol,” Jelas Menkomdigi Meutya Hafid di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Menkomdigi menegaskan bahwa data yang dirilis oleh PPATK memperkuat klaim keberhasilan pemerintah dalam menekan praktik judol di Tanah Air.

“Data PPATK menjadi indikator yang sangat kredibel bahwa kebijakan pengawasan, pemutusan akses hingga penegakan hukum yang dilakukan pemerintah berjalan efektif dan terukur,” tegasnya.

Meutya Hafid menekankan upaya pemerintah tidak akan berhenti pada capaian saat ini dan akan terus memperkuat pengawasan serta penindakan terhadap segala bentuk praktik judol.

“Pada prinsipnya, kami akan terus mempersempit ruang gerak pelaku, baik dari sisi konten, infrastruktur digital, maupun aliran dananya,” ujarnya.

Kementerian Komdigi, lanjut Meutya, secara konsisten melakukan pemutusan akses terhadap konten dan situs-situs judol yang beroperasi di ruang digital Indonesia.

“Setiap laporan masyarakat dan temuan sistem kami tindaklanjuti secara cepat sebagai bagian dari komitmen menjaga ruang digital yang aman dan sehat,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa perputaran dana judol di Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp155,4 triliun, turun signifikan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp359,8 triliun.

PPATK juga mencatat penurunan jumlah pemain judi online yang signifikan. Pada 2025, jumlah pemain tercatat 3,1 juta orang, turun 68,32 persen dibandingkan 9,7 juta pemain pada 2024.

Read More

Tawa Lepas di Posko Pengungsian, Harapan Besar bagi Anak Nagari Bayua

Iki Radio - Tawa lepas anak-anak memecah suasana Posko Pengungsian Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatra Barat.

Di tengah keterbatasan dan bayang-bayang trauma pascabencana banjir dan longsor, cerita dan permainan sederhana menjadi jembatan bagi mereka untuk kembali merasa aman dan bahagia.

Keceriaan itu hadir melalui kegiatan mendongeng interaktif yang digelar oleh layanan Mobil Dukungan Psikososial Kementerian Komunikasi dan Digital. Kegiatan tersebut menyasar anak-anak pengungsi sebagai bagian dari upaya pemulihan kondisi psikologis pascabencana.

Program ini merupakan hasil kolaborasi dengan organisasi nirlaba Save the Children. Metode mendongeng dipilih karena dinilai efektif untuk membantu anak mengekspresikan emosi, membangun rasa aman, serta mengalihkan perhatian dari pengalaman traumatis yang mereka alami.

Pendongeng Maia Janitra membawakan cerita dengan pendekatan komunikatif dan partisipatif. Anak-anak tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga terlibat aktif sejak awal. Mereka diajak berkenalan dengan tokoh-tokoh boneka binatang, seperti Kiko si kelinci, Bimo si gajah, Bintang si badak, dan Beli-beli si burung.

Melalui dialog ringan dan permainan suara, anak-anak tampak antusias menjawab pertanyaan, menirukan suara binatang, hingga memberi nama tokoh-tokoh dalam cerita. Suasana posko yang sebelumnya sunyi berubah menjadi ruang yang penuh interaksi dan tawa.

Cerita yang disampaikan berpusat pada Kiko, seekor kelinci yang gemar bermain gawai hingga melupakan lingkungan dan teman-temannya. Kebiasaan tersebut membuat Kiko tidak peka terhadap perubahan alam di sekitarnya. Saat badai datang, pohon-pohon tumbang, longsor terjadi, dan banjir melanda hutan, Kiko terjebak dalam situasi berbahaya.

Dalam cerita tersebut, Kiko akhirnya diselamatkan oleh teman-temannya. Dari peristiwa itu, ia menyadari pentingnya kebersamaan, kepedulian terhadap lingkungan, serta membatasi penggunaan gawai.

“Melalui alur cerita ini, anak-anak diajak memahami pesan tentang bahaya penggunaan gawai secara berlebihan, pentingnya menjaga alam, dan nilai persahabatan. Pesan disampaikan dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami,” ujar Maia.

Tak hanya mendengarkan cerita, anak-anak juga diajak berimajinasi. Mereka menirukan suara angin kencang, hujan deras, hingga suara binatang di hutan. Beberapa anak bahkan berani mengungkapkan pendapat tentang makna cerita yang mereka dengar.

Interaksi tersebut membuat kegiatan mendongeng terasa hidup dan hangat. Anak-anak terlihat lebih terbuka, berani berbicara, dan saling menyemangati satu sama lain.

Bagi anak-anak pengungsi, kegiatan ini bukan sekadar hiburan. Dongeng menjadi ruang aman untuk memulihkan emosi dan membangun kembali rasa percaya diri. Pendekatan yang menyenangkan diharapkan dapat membantu mereka perlahan bangkit dari trauma dan kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih positif.

Para peserta pun tidak hanya tampak gembira, tetapi juga mampu menangkap pesan yang disampaikan. Bunga Ramadan (11) mengaku mendapat pelajaran penting dari cerita tersebut.

“Tidak boleh sering bermain handphone dan lebih baik bermain dengan teman-teman,” katanya.

Fitriah Bilqisti (11) juga merasakan hal serupa. Menurutnya, kegiatan ini mengingatkan anak-anak agar tidak menyia-nyiakan waktu dengan bermain gawai secara berlebihan.

“Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Lebih baik belajar atau melakukan kegiatan yang bermanfaat,” ujarnya.

Sementara itu, Winda Marina (11) mengatakan gawai yang dimilikinya digunakan untuk keperluan sekolah. Ia membatasi penggunaannya hanya pada waktu tertentu, maksimal dua jam dalam sehari.

“Handphone saya gunakan untuk belajar saja. Setelah itu tidak dimainkan,” katanya.

Upaya edukasi tersebut sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas. Regulasi ini bertujuan menciptakan ruang digital yang aman bagi anak melalui penyaringan konten, mekanisme pelaporan yang mudah diakses, serta penanganan cepat terhadap potensi pelanggaran.

PP Tunas merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyusunannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian, organisasi masyarakat sipil, pelaku industri digital, hingga kelompok anak dan orang tua.

Di tengah situasi pascabencana, dongeng tentang Kiko menjadi pengingat bahwa pemulihan anak tidak hanya menyangkut kebutuhan fisik, tetapi juga rasa aman, kebersamaan, dan pendampingan dalam menghadapi tantangan dunia nyata maupun digital.

Read More

Bupati Tuban Serahkan 975 Sertipikat Tanah Wakaf

Iki Radio - Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyerahkan 975 sertipikat tanah wakaf kepada para nadzir di Kabupaten Tuban. Penyerahan dilakukan di Pendapa Krida Manunggal Tuban dan disaksikan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tuban, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban, serta jajaran Forkopimda.

Bupati yang akrab disapa Mas Lindra menegaskan sertipikat tanah wakaf merupakan jaminan legalitas penting agar pemanfaatan aset wakaf dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

“Dengan adanya sertipikat, tanah wakaf memiliki kekuatan hukum yang jelas sehingga pemanfaatannya lebih aman dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, sertifikasi tanah wakaf juga berperan dalam meminimalkan potensi perselisihan dan konflik di kemudian hari. Kepastian hukum tersebut melindungi aset wakaf dari sengketa yang dapat menghambat penggunaannya, baik untuk organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, maupun tempat ibadah.

Bupati dua periode ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tuban untuk terus mendorong masyarakat agar segera mensertifikatkan tanah wakaf melalui penguatan sinergi dengan Kemenag dan BPN Tuban.

“Pemkab Tuban akan terus memperkuat kerja sama dengan Kemenag dan BPN agar seluruh tanah wakaf di Kabupaten Tuban memiliki sertipikat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban Heny Susilowati menyampaikan potensi tanah wakaf di Tuban mencapai sekitar 1.200 bidang. Pihaknya menargetkan proses sertifikasi dapat dituntaskan pada 2026 melalui koordinasi lintas sektor.

Selain itu, BPN Tuban akan melakukan pendataan dan sensus tanah wakaf guna memperoleh data riil, disertai sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam proses sertifikasi.

“Langkah ini bertujuan agar pengelolaan tanah wakaf semakin tertib secara administrasi, aman secara hukum, dan memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Read More

Pemerintah Bangun 44.045 Huntara bagi Warga Terdampak Bencana

Iki Radio - Pemerintah menyiapkan pembangunan puluhan ribu hunian sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di tiga provinsi sebagai bagian dari upaya penanganan darurat dan pemulihan awal.

Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung salah satu lokasi pembangunan hunian sementara di Kabupaten Agam, Kamis (18/12/2025).

Dalam kunjungannya ke Provinsi Sumatra Barat, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung salah satu lokasi pembangunan hunian sementara di Kabupaten Agam, Kamis (18/12/2025).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan membangun hunian sementara yang tersebar di Provinsi Sumatra Barat sebanyak 2.559 unit, Provinsi Sumatra Utara 5.158 unit, dan Provinsi Aceh sebanyak 36.328 unit. Dengan demikian, total pembangunan hunian sementara di tiga provinsi tersebut mencapai 44.045 unit.

Pembangunan hunian sementara ini ditujukan untuk memastikan masyarakat terdampak memiliki tempat tinggal yang layak selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung. Pemerintah menegaskan bahwa penyediaan hunian sementara menjadi prioritas agar aktivitas sosial dan ekonomi warga dapat segera kembali berjalan.

Pemerintah juga menyampaikan bahwa data kebutuhan hunian sementara bersifat dinamis dan masih dapat mengalami penyesuaian sesuai perkembangan situasi di lapangan.

Koordinasi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terus dilakukan guna memastikan pembangunan hunian sementara berjalan optimal dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.

Read More

Presiden Prabowo Pastikan Percepatan Pembangunan Jembatan Bailey Padang Mantuang

Iki Radio - Setelah meninjau lokasi terdampak bencana di Kabupaten Agam, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) dengan meninjau pembangunan Jembatan Bailey Padang Mantuang di Kabupaten Padang Pariaman, Kamis (18/12/2025).

Presiden Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) dengan meninjau pembangunan Jembatan Bailey Padang Mantuang di Kabupaten Padang Pariaman, Kamis (18/12/2025).

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan percepatan pemulihan infrastruktur vital pascabencana.

Jembatan Bailey Padang Mantuang merupakan akses penghubung Jalan Padang Mantuang di Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, yang terdampak bencana. Pembangunan jembatan ini bertujuan untuk memulihkan konektivitas antarwilayah serta mendukung kelancaran aktivitas dan mobilitas masyarakat setempat.

Pembangunan jembatan tersebut mulai dikerjakan sejak 10 Desember 2025. Jembatan Bailey ini memiliki lebar 3,9 meter dan panjang 30 meter, terdiri atas 10 petak. Presiden meninjau langsung progres pembangunan di lapangan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden juga menerima laporan dari pemerintah daerah mengenai kerusakan infrastruktur lainnya, termasuk bendungan serta area persawahan milik warga.

“Kita perbaiki sawahnya, irigasinya,” ujar Presiden.

Di sela-sela peninjauan, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri menyapa dan berdialog dengan warga yang tinggal di sekitar lokasi terdampak bencana untuk mendengarkan langsung kondisi serta kebutuhan masyarakat.

Melalui peninjauan ini, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mempercepat pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak bencana. Presiden berharap keberadaan Jembatan Bailey Padang Mantuang dapat segera mengembalikan konektivitas, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial warga di Kabupaten Padang Pariaman dan sekitarnya.

Read More