Guncang Yogyakarta Kamis Siang, Gempa M 4,8 Berpusat di Laut Selatan

Iki Radio - Wilayah Kabupaten Gunungkidul dan sekitarnya diguncang gempa bumi tektonik pada Kamis (18/12/2025) siang.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi bahwa gempa tersebut memiliki kekuatan magnitudo M 4,8.

Berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa terjadi tepat pada pukul 11.22.46 WIB. Pusat gempa atau episenter terletak di laut pada koordinat 8,81 LS dan 110,31 BT.

Jaraknya sekitar 97 kilometer arah barat daya Gunungkidul, DIY, dengan kedalaman pusat gempa (hiposenter) yang cukup dangkal, yakni 13 kilometer.

Penyebab Gempa: Sesar Aktif Bawah Laut

Gempa ini termasuk dalam kategori gempa bumi dangkal. Dilihat dari lokasi pusat dan kedalamannya, pemicu getaran ini adalah adanya aktivitas sesar aktif di bawah laut.

Getaran gempa terasa cukup luas hingga ke beberapa wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Warga di Gunungkidul, Bantul, hingga Sleman merasakan getaran dengan skala intensitas II-III MMI. Pada skala ini, getaran dirasakan nyata di dalam rumah dan digambarkan seperti ada truk bermuatan besar yang sedang melintas.

Sementara itu, warga di Wonogiri juga melaporkan getaran halus dengan skala II MMI, ditandai dengan benda-benda ringan yang digantung mulai bergoyang.

"Gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif bawah laut. Hasil pemodelan kami menunjukkan bahwa gempa bumi magnitudo 4,8 ini tidak berpotensi tsunami," kata Kepala Stasiun Geofisika Sleman, Ardhianto Septiadhi, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/12/2025).

Monitoring Gempa Susulan

Hingga laporan ini diturunkan, belum ada laporan mengenai dampak kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut.

Namun, BMKG mencatat adanya aktivitas gempa susulan (aftershock) tak lama setelah gempa utama terjadi.

"Hingga pukul 11.52.00 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya satu aktivitas gempa bumi susulan dengan magnitudo M2,6," tambah Ardhianto.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Read More

Dengan Kebersamaan dan Sinergi, Jatim Siap dan Tangguh Hadapi Kebencanaan

Iki Radio - Dengan kebersamaan dan sinergi, Jawa Timur akan semakin siap dan tangguh menghadapi berbagai tantangan kebencanaan. Kesiapsiagaan bencana merupakan bagian dari ketahanan sosial dan kebangsaan. 

Cangkrukan di halaman Kantor Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, Rabu Sore (17/12/2025), yang juga menghadirkan narasumber Kepala BPBD Jatim, Gatot Subroto, Ketua Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) Jawa Timur yang juga Kepala Bakorwil Bojonegoro, Agung Subagyo. Foto : Octa-JNR

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provisi Jawa Timur, Eddy Supriyanto dalam kegiatan Cangkrukan di halaman Kantor Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, Rabu (17/12/2025) sore, yang juga menghadirkan narasumber Kepala BPBD Jatim, Gatot Subroto, Ketua Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) Jawa Timur yang juga Kepala Bakorwil Bojonegoro,  Agung Subagyo.

Eddy mengatakan masyarakat yang saling peduli, solid, dan mau bergerak bersama adalah modal utama dalam menjaga stabilitas daerah dan keberlanjutan pembangunan di Jawa Timur. “Jawa Timur memiliki wilayah yang luas dan beragam, sehingga potensi kebencanaan menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Banjir, tanah longsor, angin kencang, dan bencana hidrometeorologi lainnya menuntut kita untuk tidak hanya sigap saat bencana terjadi, tetapi juga siap sejak sebelum bencana datang,”kata Eddy.

Eddy juga mengatakan, bahwa Gubernur Khofifah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kebencanaan. Setiap kejadian bencana selalu direspons secara cepat melalui  koordinasi lintas perangkat daerah, penurunan personel ke lapangan, serta penanganan yang berorientasi pada keselamatan dan pemulihan masyarakat. 

Di bawah arahan dan perhatian langsung Gubernur Khofifah, langkah-langkah penanganan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Melalui peran sentral BPBD Jatim, koordinasi lintas perangkat daerah, TNI–Polri, relawan, serta dukungan organisasi kemasyarakatan berjalan dengan baik. “Komitmen dan ketanggapan Gubernur Khofifah inilah yang menjadi arahan bagi seluruh jajaran pemerintah daerah, termasuk Bakesbangpol Jatim untuk   memperkuat kesiapsiagaan di tingkat masyarakat. Karena itu, kesiapsiagaan tidak boleh bersifat sementara, tetapi harus menjadi kebiasaan,”jelas Eddy.

“Sinergi antara Bakesbangpol, BPBD, ormas, stakeholder terkait dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Melalui forum Cangkrukan ini, kami berharap diskusi yang berlangsung dapat berlanjut menjadi aksi nyata di lapangan, sesuai peran dan kapasitas masing-masing,”tambah Eddy.

Cangkrukan di halaman Kantor Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, Rabu Sore (17/12/2025). Foto : Octa - JNR

Gatot Subroto mengatakan kesiapsiagaan masyarakat adalah kunci utama dalam menghadapi bencana. Tidak cukup hanya menunggu pemerintah, setiap individu harus tahu langkah yang tepat sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. 

Agung Subagyo mengatakan nilai kedisiplinan, kesiapsiagaan, dan semangat relawan yang dimiliki IARMI dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan mahasiswa. Terlibat aktif sejak dini akan membuat lebih siap dan tangguh saat bencana datang.

Cangkrukan adalah sebuah forum diskusi santai yang diinisiasi oleh Beksbangpol Jatim untuk berbagi pengalaman, bertukar fikiran, dan mencari solusi bersama sekaligus merupakan forum penting untuk menjaga hubungan sosial, mempererat tali persaudaraan. Kegiatan cangkrukan ini dihadiri oleh 150 orang lebih dari Menwa dan IARMI Jawa Timur. 

Read More

Bupati Madiun Serahkan SK Evaluasi APBDes 2026

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Madiun resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDes Tahun Anggaran 2026 kepada pemerintah desa se-Kabupaten Madiun, Rabu (17/12/2025). Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Madiun H. Hari Wuryanto di Pendopo Muda Graha, Madiun.

SK evaluasi tersebut diserahkan secara simbolis kepada 15 perwakilan kepala desa, sebagai bagian dari percepatan penetapan APBDes 2026 di tingkat desa. Dalam kegiatan yang sama, para kepala desa juga melakukan penandatanganan Pakta Integritas, yang diwakili Kepala Desa Kebonsari.

Selain itu, Bupati Madiun menyerahkan Sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada delapan perwakilan masyarakat. Penyerahan sertifikat turut dilanjutkan oleh Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi dan Plt Sekda Sigit Budiarto, disaksikan Kepala BPN serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Bupati Madiun menegaskan bahwa evaluasi Raperdes APBDes dilakukan untuk memastikan keselarasan antara perencanaan desa dengan visi dan misi pembangunan pemerintah daerah, provinsi, hingga pemerintah pusat. Evaluasi tersebut juga menjadi instrumen penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

“Evaluasi ini penting agar APBDes benar-benar sejalan dengan arah kebijakan pemerintah serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,” ujar Bupati Hari Wuryanto.

Bupati juga mengapresiasi seluruh pemerintah desa yang telah menyelesaikan proses perencanaan dan penganggaran APBDes 2026 tepat waktu. Ia mendorong agar APBDes segera ditetapkan dan disampaikan ke Kementerian Desa, sehingga pencairan dana desa dapat dilakukan lebih awal.

“Kabupaten Madiun selama ini dikenal sebagai daerah yang cepat dalam pencairan dana desa tahap pertama. Meski regulasi masih dalam pembahasan, kita berharap tahun 2026 bisa kembali lebih awal,” ungkapnya.

Ia berpesan agar pemerintah desa menggunakan APBDes sesuai perencanaan, disiplin dalam pelaksanaan anggaran, serta bertanggung jawab dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

“Mudah-mudahan masyarakat desa bisa segera menikmati pembangunan dari dana desa. Saya minta APBDes digunakan sesuai rencana, dilaksanakan dengan disiplin, dan dipertanggungjawabkan secara baik,” tegasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Madiun, Supriyadi, menjelaskan bahwa penyerahan SK APBDes didasarkan pada hasil evaluasi RAPBDes yang telah dilakukan secara berjenjang.

“Evaluasi dilakukan oleh tim di tingkat kecamatan dan kabupaten. Hasil evaluasi itulah yang menjadi dasar keputusan bupati dan wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah desa,” jelas Supriyadi.

Ia menegaskan, apabila RAPBDes telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, desa dapat segera menetapkannya. Namun jika masih terdapat rekomendasi perbaikan, maka harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum penetapan dilakukan.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Madiun menekankan pentingnya ketepatan waktu dan ketepatan sasaran dalam pengelolaan anggaran desa. “APBDes tahun berikutnya harus ditetapkan paling lambat 31 Desember. Karena itu kami mendorong seluruh desa untuk segera menyelesaikan prosesnya tepat waktu,” pungkasnya.

Read More

Hore, 1.181 PPPK Paruh Waktu Pemkab Madiun Terima SK

Iki Radio - Sebanyak 1.181 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan.

1.181 PPPK paruh waktu Pemkab Madiun, menerima SK pengangkatan, Rabu (17/12/2025)

SK pengangkatan PPPK paruh waktu secara simbolis diserahkan langsung Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi, dan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto, di Halaman Pendopo Ronggo Djumeno, Rabu (17/12/2025).

Mas Hari Wur (sapaan Bupati Madiun) menyampaikan, pengangkatan ini merupakan tindak lanjut dari regulasi keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Nomor 16 Tahun 2025.

Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mempekerjakan pegawai paruh waktu dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta efektivitas penyelenggaraan pemerintah.

Dengan demikian, Pemkab Madiun telah melaksanakan amanah UU No. 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil terkait penataan tenaga non-ASN.

"Selain itu, juga memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang dapat membantu pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat agar lebih optimal," kata Mas Hari Wur dihadapan ribuan penerima SK.

Bupati berpesan agar pengangkatan ini sebagai dorongan untuk meningkatkan semangat kerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta selalu menjaga kedisiplinan.

"Harapannya, seluruh pegawai dengan kontrak paruh waktu, dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan loyalitas guna mendukung terwujudnya Kabupaten Madiun yang Bersahaja (Bersih, Sehat, dan Sejahtera)," pesan Bupati.

Sementara dari 1.181 PPPK paruh waktu yang menerima SK pengangkatan ini, terdiri dari 19 orang tenaga guru, 41 orang tenaga kesehatan, serta 1.121 orang tenaga teknis.(iw/IR)

Read More

HUT DWP Ke 26 dan Hari Ibu Ke 97, Bupati Tekankan Kolaborasi Cetak Generasi Emas 2045

Iki Radio - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Dharma Wanita Persatuan (DWP) ke 26 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, dilaksanakan Rabu, (17/12/2025). Kegiatan ini sekaligus dirangkai dengan peringatan Hari Ibu ke 97, tahun 2025.

Bupati Madiun Hari Wuryanto menilai, kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Dwijahayu, Dispendikbud Kabupaten Madiun ini selaras dengan upaya pemerintah dalam menyiapkan generasi unggul. Sinergi Dharma Wanita dan insan pendidikan yang dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. 

“Setiap anak harus tumbuh dalam keluarga yang memberikan asih, asuh, dan asah,dari rumah yang harmonis lahir anak berintegritas.” ujar Hari Wuryanto.

Bupati mengingatkan peran penting ibu dan keluarga sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter generasi masa depan.

"Kita semua lahir dari rahim seorang ibu, pembangunan sumber daya manusia tidak hanya bertumpu pada kebijakan dan teknologi, tetapi juga pada ketangguhan keluarga dan peran perempuan, khususnya ibu," lanjutnya.

Ucapan adalah doa. Bupati Madiun mengingatkan kepada seluruh anggota DWP dan semua ibu ibu untuk berkata yang baik pada anak anknya.

“Ibu adalah panutan dalam keluarga. Berkatalah yang baik kepada anak-anak, karena dari situlah doa dan harapan tumbuh,” tambahnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Agus Sucipto menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi Dharma Wanita bersama Ikatan Guru Taman Kanak Kanak Indonesia (IGTKI) Kabupaten Madiun.

"Pendidikan karakter berawal dari keluarga, ibu sebagai faktor utama dalam tumbuh kembang anak. Momentum Hari Ibu ini tepat untuk kembali menegaskan pentingnya peran ibu dalam membentuk karakter anak sejak usia dini," ujarnya.

Selain itu,Agus mengajak seluruh masyarakat untuk mengambil peran dalam pendidikan karakter anak, dalam menyiapkan generasi emas 2045.

“Kita fokuskan lagi mari kita benahi anak-anak ini pendidikan karakter jadi, pendidikannya itu berasal dari keluarga,” tambahnya.(iw/IR)

Read More

Jadi Jujugan Libur Nataru 2026, Banyuwangi Gelar Rakor Pengamanan Lintas Sektor

Iki Radio - Kabupaten Banyuwangi diprediksi akan kembali menjadi salah satu daerah jujugan wisatawan selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Mempersiapkan hal itu, Polresta Banyuwangi menggelar rapat koordinasi (rakor) Operasi Lilin Semeru, yang dihadiri lintas sektor, di Polresta Banyuwangi, Selasa (16/12/2025).

Rakor dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Ketua MUI Kiai Muhaimin Asmuni, Ketua FKUB Banyuwangi H. Nur Chozin, BMKG, PT ASDP, jajaran TNI/Polri, OPD Pemkab Banyuwangi, serta stakeholder terkait lainnya.

Setiap momen libur Nataru, Banyuwangi selalu menjadi jujugan wisatawan yang ingin menghabiskan masa liburnya. Termasuk saat libur Nataru tahun ini, diprediksi Banyuwangi kembali diprediksi bakal mengalami lonjakan wisatawan. Apalagi juga bersamaan dengan libur sekolah.

“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan. Begitu juga kepada masyarakat yang tengah merayakan Natal. Kita harus memastikan mereka bisa menjalani ibadah dengan khusyuk dan tenang,” kata Bupati Ipuk.

“Lewat rakor ini, harapannya kita bisa menyamakan persepsi dan menyatukan langkah agar perayaan Nataru di Banyuwangi berjalan aman, nyaman, dan kondusif,” imbuhnya.

Ipuk mengajak seluruh stakeholder saling berkolaborasi. Ipuk menyebut, Pemkab telah menyiapkan sejumlah langkah menyambut lonjakan wisatawan selama masa libur Nataru.

Kapolresta Banyuwangi menambahkan pengamanan Nataru tidak hanya difokuskan pada peningkatan arus lalu lintas, melainkan juga pada pengamanan tempat ibadah, peningkatan jumlah wisatawan, aktivitas hiburan masyarakat, hingga potensi kerawanan di tengah cuaca ekstrem.

Untuk itu, dalam waktu dekat Polresta akan menggelar Operasi Lilin Semeru selama 14 hari mulai tanggal 20 Desember 2025 -2 Januari 2026. Pelaksanaannya melibatkan 819 personel gabungan dari Polresta Banyuwangi, perangkat daerah terkait, serta mitra keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kami mendirikan 7 Pos Pengamanan (Pospam) dan 2 Pos Pelayanan (Posyan) yang tersebar di sejumlah titik. Serta satu Pos Terpadu di Pelabuhan Ketapang. Dengan posyan dan pospam yang kita sediakan ini harapannya bisa menjamin keamanan dan kenyamanan warga selama libur Nataru,” urai Kapolresta.

Read More

Kemkomdigi Siapkan Regulasi Baru Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio

Iki Radio - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah menyiapkan regulasi baru Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Indonesia sebagai dasar perencanaan dan pengelolaan spektrum nasional.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima, Selasa (16/12/2025), penyusunan regulasi itu dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan spektrum frekuensi radio dengan perkembangan teknologi global, kebutuhan nasional, serta hasil forum internasional.

Sebagai bagian dari proses penyusunan regulasi tersebut, Kemkomdigi membuka konsultasi publik atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia. 

Langkah itu merupakan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya, khususnya terkait peran serta masyarakat dalam pembentukan regulasi.

Kemkomdigi menegaskan bahwa tabel alokasi spektrum frekuensi radio merupakan instrumen strategis dalam pengelolaan spektrum nasional. Ketentuan ini juga sejalan dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, yang menyatakan bahwa perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio ditetapkan oleh Menteri.

Regulasi baru ini disiapkan untuk menggantikan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia. Pergantian dilakukan guna menyelaraskan kebijakan spektrum nasional dengan Radio Regulations edisi 2024 serta hasil World Radiocommunication Conference 2023 (WRC-23) yang diselenggarakan oleh International Telecommunication Union (ITU).

Secara substansi, rancangan peraturan menteri tersebut akan mengatur antara lain tabel alokasi spektrum frekuensi radio Indonesia, catatan kaki internasional dan nasional, penggolongan spektrum ke dalam sembilan rentang frekuensi, pengaturan dinas radio, spektrum untuk dinas keselamatan, serta penyesuaian alokasi frekuensi berdasarkan hasil WRC-23.

Rancangan itu juga mencakup ketentuan penambahan stasiun bumi untuk keperluan gateway serta telemetri, penjejakan, dan komando jarak jauh pada pita frekuensi tertentu.

Selain menetapkan pengaturan baru, Kemkomdigi juga akan mencabut dan menyatakan tidak berlaku sejumlah ketentuan dan regulasi lama yang dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi dan kebijakan saat ini.

Untuk memastikan regulasi yang disusun sesuai kebutuhan nasional, Kemkomdigi membuka ruang partisipasi publik hingga 2 Januari 2026. Masyarakat, pelaku industri, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menyampaikan masukan melalui surat elektronik ke alamat amal002@komdigi.go.id, fadz002@komdigi.go.id, aria001@komdigi.go.id, dan lign001@komdigi.go.id.

Read More

Ini Fakta, Potret Dude Harlino wisuda S1 di usia 45 tahun

Iki Radio - Dude Herlino membuktikan kalau usia gak menghalangi niat untuk menyelesaikan pendidikan yang tertunda. Suami Alyssa Soebandono tersebut baru saja menyelesaikan studi S1 di usia 45 tahun.

Dalam unggahan terbaru, Dude diketahui menjalani upacara wisuda dari President University, Bekasi, jurusan Manajemen. Sebelumnya, Dude sempat lulus dari jenjang D3 pada 1999, mengambil jeda yang cukup lama untuk lanjut S1.

1. Dude Herlina membagikan potret bahagia ketika baru saja lulus dari S1 Manajemen President University

2. Dude menjalani prosesi wisuda dengan didampingi oleh Alyssa Soebandono, pada 14 Desember 2025 lalu

3. Ia menyebut jika termotivasi merampungkan jenjang S1 meski di usia kepala empat, karena Alyssa baru saja lulus S2

4. Ketika dipanggil maju, kebahagiaan tampak dari gerak gerik Dude yang akhirnya sah menyandang gelar sarjana

5. Lulusnya Dude gak cuma dirayakan oleh Alyssa, tapi juga keluarga dan sahabat lainnya

6. Setelah acara wisuda, Dude Herlino tampak ngobrol akrab bareng rektor President University, Handa Setya

7. Sang rektor memuji Dude yang masih semangat menimba ilmu di usia yang sudah tidak muda

Rektor President University juga menggoda Dude Herlino, agar mau mengajar di kampusnya tersebut.

Foto : Dude Herlino (instagram.com/dude2herlino)

Read More