Akhir Tahun 2025, Dukcapil Madiun Maksimalkan Perekaman IKD

Iki radio - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Madiun berusaha memaksimalkan sisa waktu tahun 2025 ini untuk mengejar target capaian perekaman Identitas Kependudukan Digital (IKD).

LELADI SESAMI, layanan unggulan Dukcapil Madiun dalam administrasi kependudukan

Hingga akhir November 2025, target perekaman IKD baru sekitar 19,22 persen. Dan hingga minggu kedua Desember ini, mencapai 19,34 persen.

“Capaian 19 persen itu bukan berarti kecil. Di Jawa Timur kita (Kabupaten Madiun) masih ada di urutan atas, kejar kejaran dengan Kabupaten Magetan,” ujar Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Madiun Sigit Budiarto, melalui  Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Dinas Dukcapil Madiun, Sayoga, Selasa (16/12/2015).

Untuk mencapai target nasional 30 persen dari jumlah orang yang sudah punya KTP elektronik (E-KTP) di Kabupaten Madiun, Dispendukcapil Madiun berusaha memaksimalkan layanan LELADI SESAMI (Keliling Melayani Aminduk setiap Sabtu dan Minggu), serta memberikan sosialisasi hingga ke desa desa.

“Kami sering lakukan sosialisasi hingga ke desa desa. Setiap ada event atau kegiatan yang melibatkan banyak orang, kami juga hadir untuk memberikan layanan IKD,” lanjutnya.

Kata Yoga, ada kecenderungan masyarakat menunda untuk aktivasi IKD karena memang belum mengetahui sisi manfaat yang akan didapat.

“Sebenarnya kalau sudah memiliki aplikasi IKD itu sangat mudah. Misalkan untuk akte kelahiran, hanya dengan surat kelahiran dari rumah sakit atau bidan, lalu buku nikah, akte kelahiran sudah jadi dan akan dikirim melalui email. Jadi tidak perlu KTP saksi atau syarat syarat formulir lain,” jelasnya

Pada saat awal program IKD diluncurkan, ada sekitar 300 hingga 400 orang perhari yang melakukan aktivasi, namun kini hanya sekitar 100 – 150 orang dan bahkan hanya 50 orang sehari.

“Hambatannya bisa dari handphone yang belum support dengan aplikasi IKD, dan jaringan internet di daerah pegunungan kurang maksimal,” tambahnya.

Sayoga, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Dinas Dukcapil Madiun

Diawali dari Kecamatan Kebonsari, mulai hari ini (16/12/2025) layanan keliling LELADI SESAMI akan turun ke desa – desa guna meningkatkan capaian perekaman IKD.

“Tim kami mulai hari ini turun ke desa sesuai jadwal. Pertama Kebonsari , harus selesai dalam waktu satu hari. Jadi satu tim bisa 4 – 5 desa. Ya meski tidak sampai 30 persen, paling tidak mendekati sekitar 25 persen sesuai arahan pak Kadin,” pungkasnya.

Identitas kependudukan digital (IKD) merupakan aplikasi berisikan informasi penduduk yang disimpan dalam bentuk digital di perangkat smartphone atau gadget dan memiliki fitur untuk pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penerapan IKD ke depan dapat membuka pintu aksesibilitas yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan aplikasi IKD, penduduk dapat mengakses layanan pemerintah dan swasta tanpa harus datang ke kantor atau mengurus berbagai dokumen fisik. Hal ini memberikan keuntungan signifikan terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas.(iw/IR)

 

Read More

Ratusan Siswa SD dan SMP Kabupaten Madiun Ikuti Uji Coba Program MASTER CETE

Iki Radio - Ratusan siswa tingkat SD dan SMP dari wilayah selatan Kabupaten Madiun, mengikuti uji coba program MASTER CETE (Masyarakat Terdidik, Cerdas dan Terampil) di halaman Madiun Umbul Square, Senin (15/12/2025). 

Program MASTER CETE ini digagas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, sebagai upaya menyiapkan generasi emas 2045, serta mendorong peningkatan potensi dan penguatan perekonomian daerah.

Program MASTER CETE ini juga selaras dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Madiun, Bersahaja.

“Hari ini merupakan uji coba MASTER CETE. Program ini sesuai dengan visi misi yang ketiga Kabupaten Madiun Bersahaja yaitu pembangunan ekonomi. Kemudian pada misi yang kelima yaitu untuk pembangunan manusia yang terampil yang ada di Kabupaten Madiun,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Agus Sucipto.

Dijelaskan, program MASTER CETE ini meliputi peningkatan sarana prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas baik, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidikan, kurikulum adaptif terhadap dunia usaha dan industri, serta pendidikan ketrampilan kerja berbasis sertifikasi.

Direncanakan,program MASTER CETE ini akan dilaksanakan secara penuh pada tahun 2026 mendatang, dengan mengambil 25 titik lokasi di wilayah Kabupaten Madiun, meliputi tempat-tempat sejarah maupun tempa wisata untuk belajar secara kontekstual.

"Seluruh murid yang ada di Kabupaten Madiun mulai dari SD dan SMP dan nanti di pertengahan semester akan bergabung, untuk PAUD, TK dan seterusnya nanti juga akan bergabung di MASTER CETE," lanjutnya. 

Pelaksanaannya adalah sama seperti di sekolah. Setiap hari mulai dari jam 07.00 sampai jam 14.30, anak-anak akan berada di tempat-tempat destinasi wisata, bisa juga tempat-tempat bersejarah yang di Kabupaten Madiun, yang dijadikan sumber belajar bagi anak-anak. 

"Belajar kontekstual yaitu pembelajaran yang mengaplikasikan teori-teori yang kalian dipelajari di kelas, itu bisa kalian aplikasikan di sini bersama dengan bapak ibu guru sehingga akan membentuk karakter yang sangat luar biasa,” tambahnya.

Diharapkan program MASTER CETE ini akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Selain belajar, Outdoor learning juga untuk mengeksplor tempat-tempat wisata atau bersejarah yang potensial di Kabupaten Madiun.

"Program MASTER CETE dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun tersebut tidak membebani APBD. Seluruhnya, sudah tercover oleh Dana BOS," imbuhnya.

Lokasi uji coba program MASTER CETE ini, berada di Madiun Umbul Square, Monumen Kresek dan Waduk Widas.

“Pelaksanaan hari ini secara serentak diuji cobakan," pungkasnya.

Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekda Kabupaten Madiun, Ir. Soedjiono menegaskan, program ini merupakan salah satu program prioritas dalam visi misi Kabupaten Madiun.

"Dalam misi kelima Bersahaja dalam pembangunan manusia. Golnya adalah peningkatan derajat kesehatan, derajat pendidikan dan daya beli, salah satu programnya adalah MASTER CETE,” kata Soedjiono.

Harapannya, anak-anakku semuanya nanti ke depan jadi generasi yang tangguh, generasi yang berkualitas. Ilmu yang sudah diberikan di kelas untuk diterapkan di tempat belajar di outdoor.

"Prestasi akademik saja itu belum cukup. Dibutuhkan pengalaman-pengalaman, pengasahan-pengasahan di luar ruang kelas. Dengan adanya kegiatan seperti ini nanti kalau dilaksanakan secara rutin kontinyu akan tumbuh ekonomi. Perekonomian di tempat-tempat yang digunakan untuk pembelajaran seperti tempat-tempat wisata kita akan menjadi lebih ramai, terkenal lebih luas lagi sehingga masyarakat luar daerah akan mengenal dan tertarik untuk berkunjung ke Kabupaten Madiun," tambahnya.(iw/IR)

Read More

Dukung Penegakan Hukum Humanis, Bupati Ipuk Tandatangani PKS Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial

Iki Radio - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kepala Kejaksanaan Negeri Banyuwangi tentang Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi Pelaku Tindak Pidana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Senin (15/12/2024). Penandatanganan ini sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah untuk penegakan hukuman yang humanis.

Penandatanganan PKS tersebut diawali dengan penandatanganan MoU antara Gubernur Jatim Khofifah dan Kepala Kejaksaaan Tinggi Agus Sahat S.T. Lumban Gaol. MoU tersebut merupakan tindak lanjut UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru, terutama Pasal 65 Ayat 1 yang memasukkan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan.

“Dengan pemberlakukan pidana kerja sosial diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum yang humanis karena hukuman ini berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi pelaku tindak pidana ke masyarakat,” kata Ipuk usai melakukan penandatanganan.

Ipuk pun menyatakan komitmen Pemkab Banyuwangi dalam mendukung dan menjalankan amanat KUHP terbaru tersebut. Di antaranya dengan menyediakan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pidana kerja sosial, seperti tempat dan program kerja.

“Semoga dengan adanya hukuman pidana kerja sosial bisa membantu pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri, meningkatkan kesadaran mereka akan kesalahan, dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat,” harap Ipuk.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banyuwangi Agustinus Octovianus Mangotan, penandatanganan PKS dilakukan untuk persiapan penerapan pidana kerja sosial dalam KUHP baru yang akan berlaku efektif mulai 2 Januari 2026.

“Pidana sosial sendiri merupakan alternatif hukuman yang bertujuan untuk merehabilitasi dan memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat,” terangnya.

Agustinus menerangkan hukuman pidana kerja sosial nantinya akan ditentukan oleh hakim di pengadilan. Hakimlah yang akan memutuskan apakah seorang terpidana bisa mendapatkan hukuman kerja sosial atau tidak.

“Tidak semua kejahatan pidana bisa mendapatkan hukuman kerja sosial. Ada kriterianya misalnya pelaku tindak pidana ringan seperti pencurian, penganiayaan dan sejenisnya,” ungkapnya.

Pelaksanaan hukumannya pun akan dinamis, bisa dengan hukuman sosial atau hukuman kerja yang menyesuaikan dengan skill dan kemampuan terpidana. Misalnya hakim memutuskan terpidana mendapatkan hukuman 50 jam kerja sosial. Maka terpidana bisa menjalaninya dengan menjadi tenaga kebersihan atau penyapu jalan. 

“Atau nanti bisa juga menyesuaikan dengan bakat dan ketrampilan terpidana, jadi mereka menjalani hukuman dengan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Pemkab. Karena inti dari hukuman ini adalah pembinaan,” pungkasnya. (*)

Read More

Kodim 0827 Sumenep Peringati Hari Juang TNI AD ke-80, Tekankan Kemanunggalan dengan Rakyat

Iki Radio - Komando Distrik Militer (Kodim) 0827/Sumenep menggelar upacara peringatan Hari Juang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) ke-80 Tahun 2025, di Lapangan Upacara Makodim, Senin (15/12/2025).

Upacara dipimpin langsung Komandan Kodim (Dandim) 0827/Sumenep Letkol Arm Bendi Wibisono, SE, M.Han, diikuti jajaran perwira staf, Danramil, prajurit, PNS Kodim, serta anggota Subdenpom V/4-3 Sumenep.

Dalam kesempatan tersebut, Dandim membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kasad memberikan ucapan selamat Hari Juang TNI AD 2025 sekaligus apresiasi atas dedikasi dan pengabdian prajurit serta ASN TNI AD.

“Selaku Kepala Staf Angkatan Darat, saya mengucapkan Selamat Hari Juang TNI Angkatan Darat Tahun 2025, disertai terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi serta pengabdian seluruh prajurit dan ASN TNI AD untuk kemajuan dan kejayaan Angkatan Darat,” bunyi amanat yang dibacakan Dandim.

Kasad menegaskan bahwa peringatan ini merupakan momentum untuk mengenang Palagan Ambarawa dan menanamkan nilai-nilai luhur perjuangan kepada setiap prajurit. “Peringatan Hari Juang ini bertujuan untuk mematrikan nilai-nilai luhur perjuangan dan menggelorakan semangat pengabdian yang tulus dalam nadi setiap insan prajurit TNI Angkatan Darat,” tegasnya.

Tema Hari Juang TNI AD 2025, “TNI AD Manunggal dengan Rakyat untuk Indonesia Bersatu, Berdaulat, Sejahtera, dan Maju”, menunjukkan jati diri TNI AD sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional.

Kasad juga menekankan keteladanan Panglima Besar Jenderal Soedirman sebagai simbol integritas, keberanian, ketulusan, dan pengabdian tanpa pamrih. “Keyakinan, keberanian, ketulusan, kerja keras, dan pengabdian tanpa pamrih adalah inti dari jati diri seorang prajurit. Nilai-nilai inilah yang harus terus menjadi obor semangat prajurit TNI Angkatan Darat,” ujarnya.

Amanat diakhiri dengan pesan agar seluruh prajurit dan ASN TNI AD senantiasa menjaga kehormatan diri serta memperkuat kemanunggalan dengan rakyat, sebagai sumber kekuatan utama dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Read More

Transmigrasi, Pemkab Madiun Berangkatkan Warga Asal Kebonsari Ke Sulawesi Selatan

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Madiun memberangkatkan Anton Wibowo (35), warga Desa Tanjungrejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, beserta istri dan dua anaknya, menuju UPT (Unit Permukiman Transmigrasi) Lagading, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemberangkatan dilakukan di Graha Praja Mukti, Puspem Caruban. Senin (15/12/2025).

“Program transmigrasi ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha pertanian, industri, dan jasa, sekaligus mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Madiun, Arik Krisdiananto.

Kata Arik, seluruh tahapan telah dilakukan agar calon transmigran siap secara mental, keterampilan, dan administrasi.

“Sehingga saat tiba di lokasi mereka bisa langsung beradaptasi dan mandiri,” lanjutnya.

Pemkab Madiun juga memberikan bantuan uang saku Rp7.500.000, dan sarana pendukung lainnya yang yang dapat dimanfaatkan dilokasi transmingrasi.

“Harapan kami jelas, bekerja keras, beradaptasi, dan menunjukkan hasil. Fasilitas rumah yang disiapkan kini lebih layak, dengan lahan pekarangan dan lahan garapan bertahap hingga total satu hektare,” tambahnya.

Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Madiun, Soedjiono menyampaikan, program transmigrasi merupakan program pemerintah pusat, yang bertujuan selain pemerataan jumlah penduduk, juga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Transmigrasi bukan hanya soal perpindahan tempat tinggal, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Jika dikelola dengan baik dan dijalani dengan kerja keras, peluang keberhasilannya sangat besar,” katanya.

Anton Wibowo mengaku senang bisa mengikuti program transmigrasi ini, yang akan membuatnya bisa meningkatkan kehidupan di lokasi tempat tinggal yang baru.

“Senang sekali. Ini awal kehidupan baru semoga lebih sukses, dan persiapan dari awal siap mental,” kata Anton.

Pada tahun 2025, dari provinsi Jawa Timur memberangkatkan 16 kepala keluarga transmigran, dengan 10 kepala keluarga di antaranya ditempatkan di Kabupaten Sidenreng Rappang.(iw/IR)

 

Read More

Resmi, Sigit Budiarto Jabat Pj. Sekda Kabupaten Madiun

Iki Radio - Setelah menjalankan tugas sebagai Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun sejak 1 Desember 2025, Sigit Budiarto akhirnya dilantik sebagai Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Madiun, Senin (15/12/2025).

Bupati Madiun Hari Wuryanto melantik dan mengambil sumpah Sigit Budiarto sebagai Pj. Sekda Kabupaten Madiun, Senin (15/12/2025)

Pelantikan Pj. Sekda Kabupaten Madiun ini berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Tanggal 10 Desember 2025 Nomor : 800/8467/204.4/2025 tentang persetujuan penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun. 

Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan bahwa pelantikan ini bukan sekedar seremonial, melainkan bagian proses penting dalam menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah.

"Peran sekretaris daerah merupakan peran yang sangat vital, diantaranya memimpin sekretariat daerah, mengoordinasikan perangkat daerah, membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan, dan membina hubungan kerja aparatur khususnya di lingkup Pemkab Madiun," ujar Bupati Madiun.

Kata Bupati, meskipun bersifat sementara, penjabat sekretaris daerah memiliki kewenangan, tugas dan tanggungjawab yang sama dengan sekretaris daerah definitif.

Diharapkan, penjabat Sekda yang baru dilantik agar dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab, profesional dan berintegritas. 

"Diharapkan mampu memimpin, mengkoordinasikan, dan mengawal tujuan organisasi Pemkab Madiun yang sejalan dengan Visi Misi Kabupaten Madiun yang Bersahaja (Bersih, Sehat dan Sejahtera)," lanjut Bupati.

Kepada Pj. Sekda yang baru dilantik, Bupati berpesan "Biso o ngrumangsani, ning ojo rumongso biso".

“Selamat kepada saudara Sigit Budiarto, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun, yang baru saja dilantik. Semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh amanah, membawa kebaikan dan keberkahan. Kita satukan dalam satu komitmen bersama untuk mewujudkan Kabupaten Madiun yang Bersahaja," pungkas Bupati.(*)

Read More

Pemkab Lumajang Tampilkan Pembangunan Inklusif melalui Becak Listrik

Iki Radio - Arak-arakan becak listrik di pusat Kota Lumajang menjadi simbol pembangunan daerah yang berorientasi pada manusia dan bersifat strategis. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak semata diukur dari proyek infrastruktur berskala besar, tetapi dari kemampuan pemerintah menghadirkan kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, khususnya tukang becak lansia yang selama ini menjadi bagian penting mobilitas perkotaan.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyampaikan bahwa program becak listrik dirancang sebagai bentuk intervensi sosial yang inklusif dan memberdayakan. Program tersebut menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan pembangunan daerah.

“Setiap becak listrik yang melintasi pusat kota merupakan simbol bahwa pembangunan di Lumajang menempatkan manusia sebagai prioritas. Ini bukan sekadar bantuan, melainkan bentuk penghargaan terhadap warga yang tetap produktif di usia lanjut dan memiliki peran ekonomi yang bermartabat,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan dampak multidimensi. Dari sisi sosial, tukang becak lansia tetap produktif, memiliki jaminan kesejahteraan, serta memperoleh pengakuan di ruang publik. Dari sisi ekonomi, pengembangan becak wisata mendorong perputaran ekonomi lokal dan membuka peluang usaha bagi pedagang kecil, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta sektor jasa pariwisata.

Selain itu, penggunaan becak listrik juga memberikan manfaat lingkungan. Moda transportasi ini dinilai mampu mengurangi polusi udara dan kebisingan, sehingga menciptakan suasana kota yang lebih nyaman bagi masyarakat dan wisatawan.

Lebih lanjut, arak-arakan becak listrik tersebut menegaskan prinsip pembangunan humanis yang menjangkau lapisan masyarakat paling dasar. Pemerintah Kabupaten Lumajang menekankan bahwa setiap program pembangunan harus mampu menciptakan efek berganda, mulai dari pemberdayaan penerima manfaat, penguatan ekonomi lokal, hingga dukungan terhadap keberlanjutan lingkungan.

“Arak-arakan becak listrik ini bukan sekadar simbol, tetapi representasi nyata pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan,” pungkasnya.

Read More

Pemerintah Pastikan Pencarian Korban Terus Dilakukan di Tiga Provinsi

Iki Radio - Pemerintah memastikan operasi pencarian dan pertolongan (search and rescue/SAR) korban bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat terus dilanjutkan secara terukur dan terkoordinasi. Keputusan ini diambil setelah koordinasi intensif antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dengan mempertimbangkan dinamika laporan korban hilang di lapangan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari saat menggelar konferensi pers Update Penanganan Bencana Hidrometeorologi Aceh di Pusat Informasi dan Media Center di Banda Aceh, Minggu (14/12/2025).

Perpanjangan operasi SAR, kata Muhari, merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh laporan korban hilang ditindaklanjuti secara serius dan akurat.

“Operasi SAR kami sesuaikan dengan data korban hilang yang dilaporkan di masing-masing kabupaten dan kota. Meski di beberapa wilayah laporan korban hilang telah nihil, tim Basarnas tetap bersiaga karena ada kemungkinan korban ditemukan di wilayah administratif lain yang berdekatan,” ujarnya.

Di Provinsi Aceh, operasi SAR masih berlangsung di enam kabupaten, yaitu Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Tengah, Bireuen, Aceh Tamiang, dan Nagan Raya. Sementara di Sumatera Utara, pencarian dan pertolongan dilanjutkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, serta Kota Sibolga.

Adapun di Sumatra Barat, operasi SAR diteruskan di empat wilayah, yakni Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar.

Kapusdatin BNPB menegaskan bahwa korban yang ditemukan di wilayah berbeda akan tetap diidentifikasi secara ketat berdasarkan nama dan alamat (by name by address), kemudian dicocokkan dengan data kependudukan untuk memastikan asal daerah korban. Langkah ini penting untuk menjaga keakuratan data nasional dan mencegah duplikasi pencatatan.

Selain wilayah yang masih aktif melaksanakan SAR, beberapa kabupaten lain berstatus Basarnas siaga. Apabila terdapat laporan baru dari keluarga atau masyarakat terkait dugaan korban hilang, operasi pencarian akan kembali dibuka.

Dalam perkembangan terbaru, tim gabungan SAR yang dipimpin Basarnas pada Minggu (14/12/2025) kembali menemukan 66 korban meninggal dunia, terdiri atas 33 korban di Aceh, 19 korban di Sumatera Utara, dan 14 korban di Sumatra Barat. Pemerintah menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh keluarga korban.

Dalam kurun waktu satu minggu terakhir, jumlah korban hilang berkurang 58 orang, seiring ditemukannya sejumlah korban yang sebelumnya dilaporkan hilang. Penurunan ini juga dipengaruhi oleh hasil verifikasi ulang berbasis kecamatan yang dilakukan pemerintah daerah.

“Proses identifikasi di lapangan sangat dinamis. Ada kasus khusus, misalnya jasad yang ditemukan di area pemakaman dan ternyata merupakan warga yang telah meninggal sebelum bencana. Setelah diverifikasi, data korban akan disesuaikan,” jelas Kapusdatin BNPB.

Pada hari yang sama, tim SAR juga kembali menemukan 10 jasad, masing-masing sembilan korban di Aceh dan satu korban di Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Dengan penambahan tersebut, total korban meninggal dunia di tiga provinsi meningkat dari 1.006 jiwa menjadi 1.016 jiwa.

Sementara itu, jumlah korban hilang menurun dari 217 orang menjadi 212 orang, seiring proses identifikasi dan sinkronisasi data kependudukan lintas daerah.

Sementara jumlah pengungsi juga menunjukkan tren penurunan. Per hari ini, jumlah pengungsi tercatat 624.670 orang, turun dari 654.642 orang pada hari sebelumnya. Penurunan terutama terjadi karena sebagian warga mulai tinggal sementara bersama keluarga atau kerabat yang rumahnya tidak terdampak langsung.

Meski demikian, warga yang berpindah ke rumah keluarga tetap dikategorikan sebagai pengungsi mandiri, karena masih bergantung pada pasokan pangan dan logistik dari dapur umum. Pemerintah memastikan kebutuhan mereka tetap diperhitungkan dalam sistem distribusi bantuan.

“Verifikasi terus kami lakukan untuk memastikan apakah warga sudah benar-benar kembali ke rumah atau masih membutuhkan dukungan logistik. Prinsipnya, negara tidak boleh absen sampai seluruh warga benar-benar pulih,” pungkas Abdul.

Read More