Transformasi Layanan Kesehatan Kunci Pemerataan Akses JKN Menuju UHC

Iki Radio - Transformasi layanan kesehatan dinilai menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pemerataan akses menuju Universal Health Coverage (UHC), seiring capaian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kini telah menjangkau 98,6 persen penduduk.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir Diskusi Publik: “Memaknai Peringatan Cakupan Kesehatan Semesta: Sehatkan Bangsa melalui Asta Cita” yang digelar di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, dalam Diskusi Publik “Memaknai Peringatan Cakupan Kesehatan Semesta: Sehatkan Bangsa melalui Asta-Cita” yang digelar di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Ia menegaskan bahwa JKN merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dijamin negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. "Jaminan kesehatan bukan sekadar program, tetapi hak setiap warga negara yang wajib dipenuhi negara,” ujarnya 

Dalam laporannya, Abdul Kadir menyampaikan bahwa hingga Desember 2025 jumlah peserta JKN telah mencapai lebih dari 282 juta jiwa atau 98,6 persen dari total penduduk Indonesia. Capaian ini melampaui standar UHC yang ditetapkan WHO.

Ia juga turut menyoroti kecepatan Indonesia dalam mencapai UHC jika dibandingkan dengan negara lain. “Jerman membutuhkan 112 tahun untuk mencapai UHC. Indonesia mencapainya hanya dalam 10 tahun. Ini pencapaian luar biasa,” tegasnya.

Meski cakupan kepesertaan meningkat signifikan, tantangan pemerataan akses layanan kesehatan masih dirasakan di sejumlah wilayah. Abdul Kadir mencontohkan kesenjangan antara Pulau Jawa dan kawasan Indonesia Timur seperti Papua, Maluku, dan Sulawesi.

Menurutnya, kesenjangan tersebut bukan disebabkan oleh BPJS Kesehatan, melainkan oleh keterbatasan suplai tenaga kesehatan, fasilitas rumah sakit, dan ketersediaan alat kesehatan. Keterbatasan inilah yang membuat upaya pemerataan layanan kesehatan menjadi agenda penting bagi seluruh pemangku kepentingan.

Abdul Kadir mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan yang terus mendorong transformasi layanan, antara lain melalui percepatan pemenuhan tenaga spesialis dengan model hospital-based education, peningkatan kapasitas rumah sakit tipe C, serta penyediaan alat kesehatan di berbagai wilayah. “Upaya ini penting agar definisi UHC benar-benar terwujud bagi Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, BPJS Kesehatan juga memperluas jangkauan layanan ke desa-desa dan daerah terpencil. Program dokter berkelanjutan, pelayanan bergerak, serta kolaborasi dengan TNI Angkatan Laut melalui layanan kesehatan berbasis kapal menjadi bagian dari strategi menjangkau masyarakat di wilayah sangat sulit akses.

Abdul Kadir menekankan bahwa keberlanjutan program JKN tidak hanya bergantung pada BPJS Kesehatan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama kementerian, lembaga, organisasi profesi, dan fasilitas kesehatan. “Komitmen kolektif harus terus diperkuat agar seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan layanan kesehatan bermutu tanpa hambatan finansial,” katanya.

Ia berharap forum diskusi tersebut dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem kesehatan nasional yang lebih berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Semoga komitmen kita terus terjaga sehingga pelayanan kesehatan dapat dinikmati merata oleh seluruh warga negara,” tutupnya.

 

Read More

Peresmian Kantor Besama Samsat Bangkalan, Gubernur Khofifah Luncurkan 15 Unit Samsat Keliling

Iki Radio - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meresmikan Gedung Kantor Bersama (KB) Samsat Bangkalan, Kamis (11/12/2025). Peresmian ini sekaligus diiringi sejumlah agenda, antara lain penandatanganan prasasti KB Samsat Bangkalan, Samsat Trosobo, Musholla Al Barakah KB Samsat Bangkalan, serta pelepasan 15 unit baru armada Samsat Keliling.

Selain itu, juga dilaksanakan Penandatanganan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten/kota se-Jatim terkait sinergi optimalisasi penerimaan pajak dan kerja sama pemungutan pajak daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan, bahwa pembangunan KB Samsat di Bangkalan maupun Trosobo merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memperkuat transparansi. Ia juga menyoroti kemajuan TP2DD Jawa Timur yang disebut sebagai salah satu yang terbaik secara nasional.

"Saya berharap pembangunan Kantor Bersama Samsat, baik di Bangkalan maupun Trosobo, dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik, memudahkan masyarakat, serta memperkuat transparansi bagi seluruh pengguna layanan. TP2DD Provinsi Jawa Timur termasuk yang terbaik, yang menunjukkan bahwa percepatan digitalisasi di kabupaten/kota di Jawa Timur telah berjalan dengan advance," ujarnya.

Khofifah juga mendorong penguatan layanan digital dan responsivitas sistem pelayanan publik. "Ke depan, pelayanan melalui email, WhatsApp, maupun pola komunikasi yang responsif harus terus diperkuat agar quick response dapat terwujud. Langkah ini menjadi penguat layanan publik yang terus kita benahi dan tingkatkan, sehingga mampu merepresentasikan kepercayaan masyarakat secara lebih luas," tambahnya.

Kepala Bapenda Provinsi Jawa Timur, Bobby Soemiarsono, menyampaikan bahwa gedung baru KB Samsat Bangkalan dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kelancaran layanan kepada masyarakat. "Kami berharap dengan kapasitas lahan dan bangunan yang lebih luas, KB Samsat Bangkalan dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan. Dengan ruang yang lebih memadai, kami berkomitmen menghadirkan layanan yang semakin tertib, nyaman, dan mampu menampung lebih banyak masyarakat," tuturnya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Bangkalan, Ismet Effendi, yang hadir mewakili Bupati Bangkalan, berharap kehadiran gedung baru ini dapat memberi dampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 "Semoga dengan peresmian Kantor Bersama Samsat yang baru ini, optimalisasi layanan dapat berjalan lebih baik sehingga mampu meningkatkan PAD, baik bagi Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Bangkalan. Kehadiran kantor baru ini diharapkan benar-benar menghadirkan pelayanan publik yang prima, cepat, dan efektif, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses seluruh layanan Samsat," ujarnya. 

Read More

Periset dan Pengelola Geopark Indonesia Kumpul di Banyuwangi Perkuat Pengembangan Geopark Ijen

Iki Radio - Para pengelola geopark dan periset dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di Kabupaten Banyuwangi, dalam Festival Taman Bumi (Geopark), yang digelar di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan, Kamis (11/12/2025). Mereka membahas berbagai hal untuk memperkuat pengembangan geopark di Indonesia, terutama Geopark Ijen.

Festival Taman Bumi tersebut menjadi wadah berbagai stakeholder untuk menguatkan kolaborasi dalam pengembangan geopark Ijen secara berkelanjutan. Kegiatan ini dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid.

Festival ini diikuti ratusan peserta yang terdiri atas para pemangku kebijakan, badan pengelola geopark, mahasiswa, dan masyarakat dari berbagai daerah, termasuk pengelola Geopark Raja Ampat Papua. Sejumlah periset dari berbagai universitas di Indonesia yang telah melakukan riset di kawasan Geopark Ijen juga turut hadir .

Di antaranya, Dr. Purwanto dari Universitas Negeri Malang, Prof. Hari Sulistyowati dari Universitas Jember, dan Eli Jamilah Miharja Ph.D dari Universitas Bakrie. Juga Dr. Andy Yahya Al Hakim dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang hadir melalui sambungan virtual.

Mereka mempresentasikan hasil riset yang telah dilakukan terhadap Geopark Ijen, termasuk permasalahan yang ditemukan serta saran solusi untuk permasalahan tersebut.

“Kami berharap, festival ini bisa menjadi ruang strategis untuk membangun kemitraan jangka panjang dan menghasilkan inisiatif konkret bagi keberlanjutan pengembangan Geopark Ijen,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Ipuk berharap, dengan pengembangan yang tepat dan berkelanjutan, Ijen Geopark dapat mempertahankan status sebagai geopark dunia saat pelaksanaan Revalidasi oleh UNESCO pada 2026 mendatang.

“Revalidasi ini momentum penting bagi kita semua. Bukan sekadar upaya mempertahankan sebuah status, melainkan komitmen jangka panjang dalam membangun wilayah berbasis konservasi, edukasi, dan yang paling penting berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya di kawasan Geopark Ijen,” tegas Ipuk.

Ipuk lalu membeber, selama beberapa tahun terakhir, Banyuwangi telah memberikan kontribusi dalam penguatan geopark melalui berbagai program.

Di antaranya, konservasi lingkungan dan pengelolaan kawasan seperti pemulihan kawasan rawan erosi, reboisasi di bantaran sungai-sungai vulkanik, hingga kolaborasi konservasi dengan TN Alas Purwo dan Balai Konservasi untuk melindungi satwa endemik dan ekosistem geobiodiversity.

Pemkab juga rutin turun ke sekolah dan masyarakat untuk melakukan kegiatan edukasi dan literasi kebumian. Banyuwangi juga terus melakukan promosi lewat berbagai event daerah yang menggunakan nama ‘’besar’’ Ijen. Seperti balap sepeda Tour de Banyuwangi Ijen, Ijen Trail Run, dan lainnya. 

“Semua upaya ini untuk memastikan masyarakat Banyuwangi merasakan manfaat langsung dari keberadaan UNESCO Global Geopark. Kami ingin geopark hadir dalam kehidupan sehari-hari, menjadi sumber inspirasi pendidikan, peluang ekonomi, serta kesadaran bahwa alam harus dijaga bersama,” ujarnya.

Ipuk menambahkan, penguatan pengembangan Ijen Geopark juga dilakukan kolaboratif bersama Pemkab Bondowoso, mengingat kawasan Geopark Ijen terletak di dua daerah tersebut.

“Kita sudah tidak bicara lagi masalah batas geografis, yang penting bagi kami bagaimana kita semua bisa menjaga kelestarian Geopark Ijen dan masyarakay mendapatkan manfaatnya dari pengelolaan yang berkelanjutan,” kata Ipuk.

Berbagai program yang dilakukan tersebut mendapatkan apresiasi dari badan pengelola Raja Ampat Unesco Global Geopark, Ana Rohma Septiana. “Edukasi ke anak sekolah dan masyarakat menjadi salah satu kekuatan Ijen Geopark. Ini yang akhirnya kami tiru di Raja Ampat,” ujarnya.

Sebagai informasi, Festival Taman Bumi diisi berbagai kegiatan menarik seperti forum diskusi, program pengembangan kapasitas pemuda, serta edukasi lapangan. Sejumlah kampus di Banyuwangi juga menampilkan pameran tentang kontribusi perguruan tinggi pada pengembangan Geopark Ijen.(*)

Read More

Dua Sekolah di Lumajang Torehkan Prestasi Nasional lewat Program Adiwiyata

Iki Radio - Kabupaten Lumajang kembali meneguhkan komitmennya sebagai daerah yang konsisten mendorong pendidikan berwawasan lingkungan.

Dua sekolah, SMP Negeri 1 Tempeh dan MTs Negeri 1 Lumajang, berhasil meraih Penghargaan Adiwiyata Nasional Tahun 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI) di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta pada Kamis (11/12/2025).

Penghargaan Adiwiyata Nasional merupakan program pemerintah yang mendorong satuan pendidikan untuk membangun budaya peduli dan berbudaya lingkungan secara berkelanjutan. Penilaian dilakukan berdasarkan berbagai indikator, di antaranya:

• Kebijakan sekolah ramah lingkungan.
• Integrasi materi ekologi dalam kurikulum.
• Inovasi pengelolaan sarana dan prasarana hijau.
• Partisipasi aktif warga sekolah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2005, terdapat tiga tingkatan penghargaan Adiwiyata, yaitu:

• Adiwiyata Kabupaten/Kota dan Provinsi.
• Adiwiyata Nasional, dan
• Adiwiyata Mandiri sebagai level tertinggi.

Pada 2025, SMPN 1 Tempeh dan MTsN 1 Lumajang dinyatakan layak memperoleh penghargaan tingkat nasional setelah menunjukkan konsistensi dalam menerapkan prinsip sekolah hijau (green school).

• Keduanya dinilai unggul dalam berbagai program lingkungan, seperti:
• Pengelolaan sampah terpadu.
• Penataan kawasan hijau di dalam dan luar sekolah.
• Penggunaan sarana yang efisien dan ramah lingkungan.
• Integrasi pendidikan lingkungan hidup dalam kegiatan pembelajaran.

Dengan raihan penghargaan terbaru ini, jumlah sekolah Adiwiyata di Kabupaten Lumajang meningkat dari 80 menjadi 82 lembaga. Rinciannya: 54 sekolah berstatus Adiwiyata Kabupaten, 17 sekolah Adiwiyata Provinsi, 7 sekolah Adiwiyata Nasional, dan 2 sekolah Adiwiyata Mandiri.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lumajang, Hertutik, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut.

Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif dan kolaboratif seluruh elemen pendidikan di Lumajang yang konsisten mengintegrasikan pembelajaran dengan aksi nyata pelestarian lingkungan.

“Penghargaan Adiwiyata Nasional ini menjadi bukti konsistensi satuan pendidikan di Lumajang dalam menerapkan program lingkungan. Kami mendorong seluruh sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujar Hertutik melalui keterangan pers pada Rabu (10/12/2025).

Hertutik juga menegaskan pentingnya peran lintas sektor dalam mendukung program Adiwiyata, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kementerian Agama, serta perangkat daerah (OPD) lainnya.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Ini adalah bukti kolaborasi yang solid untuk mewujudkan Lumajang Aman dan Lumajang Lestari,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap, prestasi SMPN 1 Tempeh dan MTsN 1 Lumajang menjadi pemicu semangat bagi sekolah-sekolah lain untuk terus berinovasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang bersih, hijau, dan sehat.

Gerakan Adiwiyata juga diharapkan mendorong terciptanya kesadaran ekologi di kalangan pelajar, yang menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan.

“Kami ingin setiap sekolah di Lumajang menjadi pusat pembelajaran lingkungan yang hidup dan menginspirasi masyarakat sekitar,” tutup Hertutik.

Read More

Pemkab Madiun Kukuhkan Bunda PAUD Kabupaten, Kecamatan Hingga Desa

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten Madiun mengukuhkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di semua tingkatan, periode 2025-2029. Mulai Bunda PAUD Kabupaten Madiun, Bunda PAUD 15 Kecamatan di Kabupaten Madiun, hingga Bunda PAUD di tingkat desa dan kelurahan di Kabupaten Madiun.

Pengukuhan Bunda PAUD ini berlangsung di Pendopo Ronggo Djumeno, Caruban. Kamis, (11/12/2025).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Agus Sucipto, menyampaikan tujuan dari kegiatan ini adalah partisipasi dan bermitra, bahwa mendidik anak dari usia dini akan menjadi fokus utamanya, untuk menciptakan anak-anak berakhlak dan cerdas. Dan Bunda PAUD menjadi kunci utama di dalam penyelarasan kebijakan yang dilakukan oleh Mendikdasmen.

“Insya Allah anak-anak ini nanti menjadi pemimpin negara yang amanah, juga teman-teman yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun terutama di bidang Paud Tahun 2026 dan seterusnya kita letakkan dasar pendidikan itu dimulai sejak usia dini," ujarnya.

Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan, PAUD merupakan pijakan pertama anak di dunia pendidikan, dan titik awal perjalanannya dalam berkembang dan berperan di masyarakat. 

Menurutnya kemitraan dengan orang tua, merupakan upaya satuan PAUD dalam melibatkan orang tua secara aktif agar terjadi keselarasan dan kesinambungan antara pendidikan di satuan PAUD dengan pengasuhan di rumah untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

“Maka dari itu, sebagai pijakan pertama, pengalaman anak di PAUD sangatlah penting dalam melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya. Dan kemitraan satuan PAUD dengan orangtua/ wali merupakan kunci terjadinya kesinambungan dalam berkegiatan," kata Bupati Madiun.

Selain itu, peran pendidik semakin vital dalam era digitalisasi pembelajaran saat ini. PAUD harus menjadi wadah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para pendidik, memastikan metode pembelajaran yang diterapkan inovatif dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak.

“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas diselenggarakannya kegiatan ini. Selamat dan sukses untuk anak-anak PAUD semuanya, semoga cita-citanya tercapai. Sayangi dan hormati orangtua dan guru," tambahnya.(iw/IR)

Read More

Indonesia Berkomitmen Ciptakan Ruang Digital Aman untuk Anak

Iki Radio - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memimpin pembentukan standar global keselamatan anak di ruang digital.

Pernyataan itu disampaikan Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda Yahya, mewakili Menteri Komdigi dalam forum internasional The Sydney Dialogue 2025 yang digelar di Sydney, Australia. Forum tersebut membahas keamanan teknologi dan tata kelola ruang digital global.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda Yahya (kanan), saat mewakili Menteri Komdigi dalam forum internasional The Sydney Dialogue 2025 yang digelar di Sydney, Australia. Turut hadir e-Safety Commissioner Julie Inmant Grant (tengah). Sementara diskusi dipandu oleh David Speers (kiri) dari the ABC

Dalam sesi utama bertema Keeping Our Citizens Safe Online, Fifi menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak dalam Sistem Elektronik (PP TUNAS) menjadi langkah konkret Indonesia untuk menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan ramah bagi anak-anak.

“PP TUNAS menunjukkan bahwa kepemimpinan modern diukur dari tindakan kebijakan, bukan sekadar pernyataan. Transformasi digital harus tumbuh bersama keamanan dan kesejahteraan anak,” ujar Fifi di hadapan para peserta forum.

Regulasi Komprehensif Kedua di Dunia

Indonesia kini menjadi negara kedua di dunia setelah Australia yang memiliki aturan komprehensif untuk melindungi anak di dunia digital. Namun cakupan PP TUNAS dinilai lebih luas karena mencakup seluruh platform digital dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), bukan hanya media sosial.

PP TUNAS mewajibkan setiap platform menerapkan prinsip safety-by-design, dengan menilai tujuh kategori risiko: kontak dengan orang asing, paparan konten berbahaya, eksploitasi anak sebagai konsumen, ancaman keamanan data, potensi adiksi, hingga gangguan fisiologis dan psikologis.

Menjelang diberlakukannya undang-undang pelarangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun di Australia, Fifi juga menyoroti pentingnya edukasi dan pengawasan digital terhadap anak. Ia menyinggung kasus peledakan di SMA 72 Jakarta yang melibatkan siswa, sebagai pengingat pentingnya pengawasan terhadap perilaku daring remaja.

Fifi memaparkan data BPS 2024 yang menunjukkan hampir 40 persen anak di bawah 6 tahun di Indonesia telah menggunakan gawai, dan sekitar 35–39 persen di antaranya sudah mengakses internet.

“PP TUNAS tidak membatasi anak, tetapi memastikan pengawasan yang sehat. PSE wajib menerapkan pembatasan usia, verifikasi akun, penyaringan konten berbahaya, mekanisme pelaporan yang mudah, serta fitur pengawasan orang tua,” jelasnya.

“Intinya, PP TUNAS menciptakan ekosistem digital yang aman dan beretika sesuai usia perkembangan anak.”

Seruan Global: Teknologi Harus Memberdayakan, Bukan Membahayakan

Dalam forum yang dihadiri pemimpin sektor digital dari berbagai negara itu, Fifi juga menyerukan kolaborasi nyata antara pemerintah dan platform global dalam menghadirkan verifikasi usia berbasis sistem, bukan hanya imbauan.

Indonesia saat ini memperkuat pengawasan terhadap konten berbahaya melalui Sistem Analisis dan Monitoring (SAMAN), yang digunakan untuk melacak dan menindak penyebaran konten berisiko lintas platform.

“Keselamatan anak tidak boleh menjadi renungan, melainkan prinsip dasar tata kelola digital,” tegas Fifi.

“Teknologi harus memberdayakan anak, bukan membahayakan mereka. Indonesia siap memimpin upaya global untuk memastikan ruang digital yang aman, tepercaya, dan berpusat pada masa depan generasi muda.

Read More

Pemkab Madiun Bersiap Hadapi Potensi Bencana Hirometeorologi

Iki Radio - Bencana alam seperti banjir dan longsor menjadi ancaman sejumlah wilayah di Kabupaten Madiun. Utamanya saat memasuki musim penghujan.

Upaya kesiapsiagaan mengantisipasi bila terjadi bencana, terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Madiun.

“Di Madiun ada beberapa daerah yang rawan banjir dan longsor. Ini ada beberapa kecamatan, seperti Balerejo, Madiun, Pilangkenceng rawan banjir.  Dagangan, Kare, Gemarang, Saradan itu rawan longsor,” ujar Bupati Madiun, Hari Wuryanto usai apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi, di Desa Kuwu Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, Kamis (11/12/2025).

Kata Bupati, pada sejumlah daerah tersebut perlu dilakukan antisipasi bilamana bencana hidrometeorolgi itu terjadi.

“Itu yang perlu kita antisipasi, Kami berharap semua yang tergabung dalam kegiatan ini (apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi) selalu siap,” lanjutnya.

Kesiapan itu diwujudkan melalui mitigasi kebencanaan yang sudah dilakukan sejak awal memasuki musim penghujan.

“Sehingga kita siap apabila terjadi sesuatu. Kemudian kita siaga di titik tertentu untuk memudahkan evakuasi,” imbuh Bupati Madiun.

Kesiapan dilakukan mulai dari personil dalam penanganan bencana, peralatan untuk evakuasi bila terjadi bencana, hingga logistik yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

“Untuk bencana kita harus siap, meskipun itu tidak kita harapkan,” pungkasnya.

Sementara dalam apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi Kabupaten Madiun, melibatkan sejumlah pihak, mulai dari BPBD, TNI-Polri, Organisasi Masyarakat, dan sejumlah pihak lain. Pada kesempatan ini juga disampaikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dalam penanganan bencana.

Read More

Jaga Sumber Mata Air, Pemkab Madiun Tanam 6.000 Pohon

Iki Radio - Sebagai upaya untuk menjaga sumber mata air agar tetap lestari, Pemerintah Kabupaten Madiun menanam 6.000 pohon secara serentak, di tiga kecamatan yang berlokasi di lereng Gunung Wilis Kabupaten Madiun, Rabu (10/12/2025).

Kegiatan ini dilakukan sekaligus dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) 2025.

Tiga lokasi penanaman diantaranya di Desa Batok Kecamatan Gemarang, Desa Kare Kecamatan Kare, dan Desa Padas Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Dimana ketiga lokasi itu merupakan bagian hulu sumber mata air yang ada di Madiun.

Kegiatan ini dipimpin langsung Wakil Bupati Madiun, dr Purnomo Hadi, yang melakukan penanaman di Desa Padas, Dagangan, Madiun. Sedangkan dua lokasi lain, melalui sambungan video conferance.

Gerakan menanam pohon ini juga mewujudkan visi misi Kabupaten Madiun bersahaja dalam lingkungan hidup.

"Ada program kegiatan terhadap ketahanan lingkungan berkelanjutan (KALIBER). Semuanya kita harapkan dengan kepedulian bersama menjaga bagian hulu sumber mata air yang ada di Madiun," ujar dr.Pur (sapaan Wabup Madiun).

Diharapkan dengan gerakan menanam pohon yang dipusatkan di tiga kecamatan ini, sumber air di Gunung Wilis bisa terjaga.

"Sumbernya bagus, karena untuk menjaga sumber air harus lingkungan tanaman hijau, pohon pohon yang kuat, yang menghasilkan air untuk menjadi sumber mata air," lanjutnya.

Berkaca dari adanya musibah bencana alam di berbagai daerah, tidak lupa dr Pur juga berpesan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan.

“Musibah di berbagai daerah menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Mari peduli lingkungan. Kalau kita menjaga lingkungan, lingkungan juga akan menjaga kita,” pungkasnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun, Muhamad Zahrowi, menyampaikan penanaman pohon serentak yang dilakukan Pemkab Madiun ini dipusatkan pada tiga kawasan prioritas, yakni area sumber mata air, lahan kritis, dan sempadan sungai.

“Jenis tanaman yang kami prioritaskan adalah yang memiliki kemampuan menyimpan air, seperti aren, pule, trembesi, durian, mangga, serta alpukat yang cocok untuk daerah pegunungan,” katanya.

Keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah pohon yang ditanam, melainkan dari kemampuan pohon untuk tumbuh dan berkembang.

"Yang penting pohon-pohon ini hidup dan berfungsi menjaga ekosistem. Karena itu kami berharap masyarakat ikut merawat pohon yang sudah ditanam,” imbuhnya.

Gerakan menanam pohon ini mengusung tema "Merawat Bumi, Menjaga Masa Depan". Kegiatan akan terus dilakukan setiap tahunnya untuk menjaga kelestarian lingkungan, dengan pola 3 kecamatan setiap tahun.(iw/IR)

Read More