Capaian Program Prioritas GTK: Penguatan Kompetensi hingga Kesejahteraan Guru

Iki Radio - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa seluruh program prioritas peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto telah berjalan efektif.

Melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG), pemerintah memastikan transformasi menyeluruh pada ekosistem guru terus dipercepat dan diperluas.

Direktur Jenderal GTKPG, Nunuk Suryani, menyampaikan bahwa dalam satu tahun terakhir pemerintah menjalankan berbagai program yang menjadi fondasi profesionalitas guru. 

“Seluruh program ini dirancang untuk memastikan guru semakin sejahtera melalui tunjangan, dan semakin kompeten melalui peningkatan kualifikasi serta pelatihan. Guru profesional harus diwujudkan secara terstruktur,” ujar Nunuk, Selasa (25/11/2025).

Program prioritas tunjangan menunjukkan capaian tinggi baik pada guru ASN maupun non ASN. 

Seperti Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah: Rp62,9 triliun untuk 1.472.687 guru (94 persen), Tunjangan Khusus Guru (TKG) di daerah 3T untuk ASN: Rp1,419 triliun untuk 55.149 guru (89,10 persen), TKG non ASN di 3T: 100,1 persen tersalurkan kepada 26.676 guru (Rp371,02 miliar), TPG non ASN: 100,1 persen atau Rp8,12 triliun kepada 396.342 guru, Insentif non ASN: 94,7 persen atau Rp733,99 miliar kepada 346.238 guru, dan Bantuan Subsidi Upah: 92,3 persen atau Rp140,3 miliar kepada 233.770 guru.

“Harapan kita di Hari Guru Nasional ini, semua guru yang berhak bisa menerima tunjangannya tepat waktu,” ungkap Dirjen Nunuk.

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) menjadi salah satu capaian terbesar tahun ini. Dari sasaran 808 ribu peserta, seleksi administrasi justru mencapai 822 ribu peserta. “Kami turun langsung ke yayasan dan daerah 3T, bahkan menyelenggarakan PPG luring agar guru dapat mengikuti program. Alhamdulillah, target bisa lebih dari 100 persen,” terang Nunuk.

Upaya peningkatan kualifikasi akademik S-1/D-4 dilakukan melalui beasiswa RPL untuk 12.500 guru pada 2025. Pada 2026, kapasitas program melompat jauh dengan kuota 150 ribu guru.

Berbagai pelatihan guru juga menunjukkan capaian signifikan:Pertama, pembelajaran mendalam (Deep Learning): 48.472 pendaftar kepala sekolah dari target 66.836; 139.170 pendaftar guru dari target 156.269, Kedua, pelatihan coding dan kecerdasan buatan:

Dilaksanakan bersama 87 lembaga diklat, menyasar >60 ribu sekolah, Ketiga, gerakan numerasi nasional dan matematika GEMBIRA: Menjangkau 140 sekolah dan 13 desa, melatih 300 fasilitator nasional dan 2.840 fasilitator daerah. Targetnya mengimbaskan program kepada 40.720 guru TK–SD, Keempat, penguatan bimbingan konseling:

1.200 fasilitator nasional dan 14.590 fasilitator daerah telah dilatih; target jangka panjang menjangkau 270 ribu guru, Kelima, STEM 5M (Mudah, Murah, Menggembirakan, Mindful, Meaningful): Disiapkan untuk implementasi penuh 2026, mencakup pelatihan 3.000 fasilitator nasional dan 45.000 fasilitator daerah bagi 665.018 guru, dan Keenam, bahasa inggris SD (kebijakan wajib 2027): 2025: Pelatihan 1.087 calon fasilitator, 2026:Pelatihan 60.000 guru, 2027: 90.000 guru siap mengajar di kelas 3 SD.

Program Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) memberikan dampak signifikan pada pengisian jabatan kepala sekolah. Kekosongan turun drastis dari 117 ribu menjadi 57 ribu atau berkurang 51 persen. Tahun ini, 8.000 calon kepala sekolah telah mendapat pelatihan kepemimpinan satuan pendidikan.

Dengan capaian tunjangan yang merata, peningkatan kompetensi yang meluas, serta perluasan beasiswa dan pelatihan, Ditjen GTKPG menegaskan bahwa transformasi kualitas guru terus berlanjut dan menjadi prioritas utama pemerintah.

Di momentum HGN 2025, Kemendikdasmen kembali menegaskan bahwa masa depan pendidikan nasional hanya dapat ditopang oleh guru yang kompeten, profesional, dan sejahtera.(*)

Read More

Menteri Mu'ti Tegaskan Penguatan Guru Jadi Prioritas Nasional di Hari Guru 2025

Iki Radio - Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat kualitas dan kesejahteraan guru sebagai pilar utama peningkatan mutu pendidikan nasional.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, saat memimpin upacara peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Balai Kota Surabaya. (Foto: Dok Kemendikdasmen)

Pesan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, saat memimpin upacara peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur,  Selasa (25/11/2025).

Upacara yang dihadiri sekitar 1.000 guru, tenaga kependidikan, peserta didik, serta unsur pemerintah daerah tersebut berlangsung khidmat. Menteri Mu’ti yang hadir mengenakan pakaian adat Bali menekankan bahwa satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming telah menghadirkan langkah konkret bagi peningkatan kompetensi, kualifikasi, dan kesejahteraan guru.

Menteri Mu’ti menjelaskan bahwa pada 2025 pemerintah telah menyediakan beasiswa Rp3 juta per semester melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi 12.500 guru yang belum berpendidikan Diploma IV/Sarjana S1.

Berbagai pelatihan juga digulirkan, antara lain: Pendidikan Profesi Guru, Upgrading Guru BK dan BK untuk non-BK, Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), Koding dan Kecerdasan Artifisial, Kepemimpinan Sekolah, serta program peningkatan kompetensi lainnya.

Untuk menekan kesenjangan kesejahteraan, pemerintah memberikan: Tunjangan sertifikasi Rp2 juta/bulan untuk guru non-ASN, Tunjangan satu kali gaji pokok untuk guru ASN, dan Insentif Rp300 ribu/bulan untuk guru honorer. “Semua tunjangan dan insentif ditransfer langsung ke rekening guru,” tegas Mendikdasmen.

Pemerintah juga menyiapkan peningkatan signifikan pada tahun 2026, yakni: Kuota beasiswa studi meningkat menjadi 150.000 guru, Insentif honorer naik menjadi Rp400 ribu/bulan, Tugas administratif guru dikurangi, Kewajiban mengajar tidak lagi mutlak 24 jam, dan satu hari belajar guru dalam sepekan. "Kebijakan ini bertujuan agar guru kembali pada tugas utamanya: mendidik, membimbing, dan meningkatkan kualitas diri,” ujarnya.

Menteri Mu’ti menyoroti bahwa guru saat ini menghadapi tantangan sosial yang kompleks—mulai dari penetrasi nilai-nilai hedonistik hingga tekanan sosial, moral, dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.  “Ada guru yang mengalami tekanan material, sosial, dan bahkan berhadapan dengan aparat hukum. Kondisi ini harus diakhiri. Guru harus tampil percaya diri dan berwibawa,” tegasnya.

Sebagai bentuk pelindungan, Mendikdasmen telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian Republik Indonesia terkait penerapan restorative justice bagi guru yang menghadapi persoalan hukum dalam konteks tugas mendidik.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah pusat memperkuat kesejahteraan dan layanan bagi guru. “Kita menjadi apa pun hari ini karena jasa seorang guru. Hormati guru seperti kita menghormati orang tua,” ujarnya.

Menteri Mu’ti menyampaikan penghargaan kepada seluruh guru di Tanah Air. “Teruslah mengabdi untuk negeri. Di tanganmu masa depan bangsa. Selamat Hari Guru 2025. Guru hebat, Indonesia kuat,” pungkasnya.

Read More

Forum Anak Jadi Garda Terdepan Deteksi Permasalahan Anak

Iki Radio - Anak merupakan masa depan bangsa. Tumbuh kembang anak tentu menjadi hal yang harus mendapat perhatian serius. Bukan hanya pertumbuhan secara fisik, namun juga secara mental psikologi.

Munculnya berbagai permasalahan dikalangan anak seringkali menjadi permasalahan serius bila tidak segera diatasi. Seperti adanya kasus kasus bullying atau perundungan yang membawa pengaruh besar pada psikologis anak. Belum lagi paparan radikalisme hingga pergaulan bebas, seiring dengan banyaknya konten konten digital yang mudah diakses oleh anak.

Guna meminimalkan dampak dampak negatif seiring dengan perkembangan anak ank saat ini, Pemerintah Kabupaten Madiun mengambil langkah kongkrit dengan membentuk forum anak Kabupaten Madiun.

Pemerintah Kabupaten Madiun berkomitmen, menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan melalui Forum Anak, termasuk isu-isu penting seperti perundungan, anak putus sekolah, hingga pernikahan usia dini.

“Kalau ada indikasi perundungan, jangan menunggu sampai terjadi. Segera sampaikan. Panjenengan lebih dekat dengan teman-teman, sehingga informasi bisa cepat diteruskan,” kata Bupati Madiun, Hari Wuryanto, saat pengukuhan Forum Anak Kabupaten Madiun,di Ruang Eka Kapti Caruban, Senin (24/11/2025).

Kata Bupati, anak memiliki peran yang strategis dalam mengetahui dan mendeteksi dini permasalahan permasalahan yang sering dihadapi oleh teman teman seusianya. Peran pelopor dan pelapor harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. 

Selain isu perundungan, masalah perkawinan dini yang masih terjadi karena faktor keterpaksaan. Ia meminta para anggota Forum Anak turut menjadi penyampai informasi dan edukasi terkait dampak perkawinan usia dini, termasuk risiko stunting dan ketidaksiapan mental pasangan muda.

Pemanfaatan teknologi secara bijak dan tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Anak-anak diminta berhati-hati dalam menggunakan gawai, termasuk saat berkendara, serta mampu memfilter konten negatif di media sosial.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kabupaten Madiun, Hendro Suwondo menyatakan forum ini menjadi ruang aman bagi anak untuk berpendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

“Forum ini mendorong anak terlibat dalam keputusan yang berkaitan dengan diri mereka,” ujarnya.

Dalam pengukuhan Forum Anak Kabupaten Madiun periode 2025–2027, sedikitnya ada 85 peserta, terdiri atas perangkat daerah, camat, serta perwakilan forum anak dari kecamatan.(iw/IR)

Read More

Dorong Kemandirian Ekonomi, Pemkab Madiun Salurkan Bantuan Modal Usaha Bagi 180 KPM

Iki Radio - Sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Madiun, Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Sosial Kabupaten Madiun, menyalurkan bantuan modal usaha bagi 180 keluarga penerima manfaat (KPM) melalui program keluarga harapan (PKH). 

Bupati Madiun Hari Wuryanto, secara simbolis menyalurkan bantuan usaha PKH bagi 180 KPM di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Senin (24/11/2025)

Dari 180 KPM-PKH ini rinciannya 130 KPM menerima bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) PKH, dan 50 KPM merupakan penerima baru dalam program PKH. Dimana masing masing menerima bantuan sebesar Rp 3 Juta.

"Bantuan sosial ini kita berikan kepada mereka yang sudah masuk dalam PKH, untuk modal usaha, dan dengan modal ini nanti berikutnya dia akan kita lepas dari PKH dan kita alihkan ke yang lainnya," kata Bupati Madiun, Hari Wuryanto, di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Senin (24/11/2025).

Kata Bupati, dengan dilakukannya pendampingan dalam pelaksanaan PKH, diharapkan tidak ada penyalahgunaan dan akan tepat sasaran. Sehingga program tersebut betul betul dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita punya pendamping PKH, mereka itu sudah didampingi, usulan ini dari usulan mereka (pendamping). Ini yang sudah bisa mendapatkan fasilitas 3 juta supaya bisa berusaha nanti lepas, ini usahanya biar bisa berkembang. Insyaalloh temen temen PKH komitmen pada pendampingan," lanjutnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Supriyadi menyampaikan hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, melalui pemberian bantuan yang tepat sasaran.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah kabupaten Madiun dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi, memperkuat ketahanan sosial ekonomi, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memulai atau membangun usaha produktif dan menjalin sinergi antara pemerintah masyarakat dan pendamping sosial," kata Kadinsos.

Dijelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keluarga dalam mengelola bantuan sosial agar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan.

"Disalurkan sesuai dengan daftar penerima, setelah dilakukan verifikasi dan validasi," pungkasnya.

Read More

Turunkan Kasus Stunting, Pemprov Jatim Salurkan PMT Bagi 200 Balita di Madiun

Iki Radio - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, melalui Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur (BAKORWIL I) di Madiun, menyalurkan paket bantuan dalam program kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita di Kabupaten Madiun.

Bertempat di pendopo Kantor Desa Sumbersari, Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, bantuan 200 paket PMT tersebut diserahkan langsung Kepala Bakorwil I Madiun, Heru Wahono Santoso, bersama Bupati Madiun Hari Wuryanto dan Wakil Bupati Madiun dr Purnomo Hadi, Senin (24/11/2025).

Dalam sambutannya, Kepala Bakorwil I Madiun menyampaikan kegiatan pemberian makanan tambahan bergizi untuk balita di Posyandu ini dilaksanakan Bakorwil I Madiun pada enam Kabupaten.  Dan di Kabupaten Madiun ini adalah pelaksanaan hari ketiga.

"Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk nyata, komitmen kita semua untuk mendukung program percepatan penurunan stunting dan peningkatan status gizi balita di Jawa Timur, khususnya wilayah Bakorwil I Madiun," katanya.

Dijelaskan, stunting itu bukan hanya persoalan tinggi badan, namun lebih dari itu, yakni masalah kualitas SDM dimasa yang akan datang. Sehingga pemenuhan gizi bagi anak usia balita menjadi investasi berharga bagi masa depan bangsa.

Adapun paket bantuan PMT yang diberikan meliputi beras, gula merah, kacang hijau, abon ayam, telur ayam kampung, dan margarin. Paket PMT ini untuk pemenuhan gizi, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pola makan bergizi. Perilaku hidup bersih dan sehat serta pentingnya memantau perkembangan anak melalui posyandu.

"Sebagai kepanjangan tangan Gubernur, kami bertanggungjawab memastikan setiap program pemerintah provinsi atau pusat berjalan efektif di daerah. Sehingga kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi antara Pemprov Jatim, Pemkab Madiun, tenaga kesehatan serta masyatakat," lanjutnya.

Atas nama Pemprov Jatim, Kepala Bakorwil I Madiun, memberikan apresiasi seluruh pihak dalam acara tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, dr Heri Setyana menyampaikan bahwa kegiatan kolaboratif ini merupakan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya peningkatan gizi anak dan percepatan penurunan stunting.

Sedangkan penerima bantuan program PMT bergizi adalah balita dengan masalah gizi yang tersebar di wilayah Puskesmas Sumbersari.

Sementara itu Bupati Madiun, Hari Wuryanto menyampaikan sejauh ini Pemkab Madiun telah berupaya dalam penurunan kasus stunting di wilayah Kabupaten Madiun. 

Salah satunya dengan pelaksanaan bulan timbang untuk mengetahui perkembangan balita, sehingga lebih mudah mengetahui kasus stunting di Kabupaten Madiun.

"Saat ini stunting Kabupaten Madiun berada pada angka 5,28%, hasil bulan timbang Oktober dengan tingkat kehadiran di atas 95%,” kata Bupati.

Kata Bupati, keberhasilan penurunan stunting merupakan kerja bersama melalui berbagai langkah strategis, di antaranya penyediaan tim pendampingan masyarakat, penimbangan serentak 6 bulan sekali, pemanfaatan alat antropometri berstandar di seluruh Posyandu, pemberian PMT berbasis pangan lokal, intervensi gizi pada remaja putri melalui tablet tambah darah, edukasi dan pendampingan calon pengantin.

"Mudah-mudahan ini menjadi langkah yang luar biasa bagi kita semua dan InsyaAllah akan memberikan dampak menurunkan angka stunting, khususnya di Kecamatan Saradan," pungkasnya.

Dalam kegiatan ini juga dihadiri Komisi B DPRD Kabupaten Madiun, Ketua TP PKK Kabupaten Madiun, Forkopimda, Kepala OPD, Camat Saradan, Kepala Puskesmas Sumbersari, Ketua TP PKK Kecamatan dan Desa se-wilayah Saradan, serta kader Posyandu dan orang tua balita penerima manfaat.

Setelah di Kabupaten Madiun, kegiatan yang sama juga akan dilaksanakan Bakorwil I Madiun di wilayah Kabupaten Magetan.(iw/IR)

Read More

Fasilitas Kesehatan Siaga, Penanganan Medis Pengungsi Semeru Dipastikan Aman

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang terus memastikan pelayanan kesehatan bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru berjalan lancar, tertata, dan tepat sasaran. Data terbaru hingga Minggu (23/11/2025) pukul 13.00 WIB menunjukkan perkembangan positif dalam penanganan kesehatan masyarakat.

Polisi beri trauma healing anak korban Semeru (Foto: Humas Polda Jatim)

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang, Rosyidah, menyampaikan bahwa sebanyak 305 warga terdampak telah menerima layanan rawat jalan di puskesmas setempat. Kelompok usia 15–60 tahun menjadi yang terbanyak, dengan diagnosis dominan meliputi ISPA, celalgia, myalgia, gastritis, dermatitis, dan febris.

Selain itu, hingga saat ini terdapat tiga pasien rawat inap di RSD dr. Haryoto akibat luka berat (combustion). Para pasien mendapatkan penanganan medis yang intensif dan profesional.

Untuk mendukung pelayanan kesehatan tersebut, terdapat lima fasilitas kesehatan yang siaga, yaitu tiga puskesmas (Pronojiwo, Candipuro, dan Penanggal), dua rumah sakit (RSU Pasirian dan RSD Haryoto), serta satu unit layanan kesehatan bergerak Public Service Centre (PSC) yang menjangkau lokasi terdampak.

“Pelayanan kesehatan bukan hanya tentang pengobatan, tetapi juga memastikan warga tetap aman, nyaman, dan bisa pulih dengan cepat. Setiap pasien kami layani dengan prioritas keselamatan dan kualitas layanan,” ujar Rosyidah.

Upaya terkoordinasi ini menunjukkan bahwa penanganan kesehatan dalam masa tanggap darurat berjalan berbasis data dan responsif terhadap kebutuhan warga. Dengan sistem yang teratur dan fasilitas kesehatan yang siaga, masyarakat terdampak erupsi Semeru dapat memperoleh layanan medis yang memadai, baik di fasilitas tetap maupun layanan bergerak.

Read More

Pengungsi Erupsi Semeru Terlayani, Bantuan Makanan Disalurkan dari Pagi hingga Malam

Iki Radio - Dapur umum tanggap darurat APG Semeru 2025 terus memastikan warga terdampak erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang memperoleh bantuan pangan tepat waktu.

Pada Minggu (23/11/2025), dapur umum di Desa Sumberurip, Kecamatan Pronojiwo, menyalurkan sebanyak 1.431 nasi bungkus kepada 548 jiwa pengungsi, termasuk anak-anak, lansia, dan keluarga rentan.

Distribusi dilakukan sejak pagi hingga malam di berbagai lokasi, seperti SDN Supiturang 04, SMPN 2 Pronojiwo, rumah warga, dan pos pantau. Pada pagi hari, masing-masing 100 nasi bungkus didistribusikan ke SDN Supiturang 04 dan SMPN 2 Pronojiwo, 65 bungkus kepada personel TNI Supiturang, serta 80 bungkus ke rumah warga. Siang harinya, sebanyak 183 nasi bungkus disalurkan kepada personel TNI dan 128 bungkus kepada relawan. Pada malam hari, 775 bungkus makanan dikirimkan ke sekolah, rumah warga, dan pos pantau.

Di Kecamatan Candipuro, dapur umum Desa Sumberrejo juga bergerak cepat menyalurkan 945 nasi bungkus bagi pengungsi dan tim tanggap darurat. Tim yang terlibat dalam layanan pangan ini terdiri atas 20 anggota Tagana Lumajang, 2 anggota KSB Bhakti Ruso, 2 anggota Pordam, serta 4 relawan Sahabat Tagana. Distribusi dilakukan kepada TNI, Damkar, relawan, Koramil, RAPI, dan OPD, memastikan setiap warga terdampak dan petugas lapangan memperoleh makanan bergizi.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial P3A Lumajang, Vidia Prayuasmi, menyampaikan bahwa setiap bantuan pangan merupakan wujud nyata solidaritas bagi warga yang tengah menghadapi bencana.

“Setiap nasi bungkus dan tenaga relawan adalah bukti kepedulian dan solidaritas kita. Tidak ada warga yang menghadapi bencana sendirian,” ujarnya.

Kegiatan dapur umum ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi para pengungsi. Anak-anak tersenyum saat menerima makanan, keluarga merasa lega, dan lansia mendapatkan perhatian khusus dari tim tanggap darurat.

Koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, aparat TNI, relawan, dan komunitas lokal menunjukkan bahwa kebersamaan mampu menumbuhkan optimisme dan harapan baru bagi warga terdampak. Dari Pronojiwo hingga Candipuro, aliran kepedulian ini menjangkau setiap keluarga, menjadi fondasi kuat bagi proses pemulihan pascabencana.

Dengan langkah-langkah terkoordinasi dan tepat sasaran, Kabupaten Lumajang membuktikan bahwa di tengah bencana, solidaritas, kepedulian, dan sinergi tetap menjadi kekuatan yang menuntun masyarakat menuju kondisi yang lebih baik.

Read More

Suplai Protein untuk MBG Diperkuat lewat Tambak Ikan dan Desa Nelayan Baru

Iki Radio - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa sebanyak 82,9 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi bagian dari pemenuhan menu tetap yang disiapkan pemerintah. Ia menekankan bahwa kebutuhan pangan bergizi harus disertai dengan kesiapan produksi nasional.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan silaturahmi Menko Bidang Pangan untuk Program Strategis Nasional yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Minggu (23/11/2025).

“Kita perlu telur, kita perlu ayam, kita perlu ikan, buah-sayur, kita perlu nasi jadi banyak. Karena itu, program MBG ini harus dibarengi dengan upaya swasembada pangan,” ujar Zulkifli Hasan.

Ia menegaskan bahwa pemenuhan gizi seimbang dari sumber protein daging, ikan, dan telur pada 2026 akan menjadi kebutuhan yang terus didorong melalui program MBG. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah pusat menyiapkan langkah konkret di sektor perikanan.

Zulkifli Hasan mengungkapkan rencana pemerintah membangun ratusan tambak ikan di berbagai daerah sebagai penopang utama penyediaan protein hewani berbasis ikan.

“Akan dibangun 200 desa nelayan untuk menghasilkan protein ikan, dan akan ada 20 ribu tambak serta 500 tambak di setiap kabupaten,” tegasnya.

Langkah ini diharapkan tidak hanya menjamin ketersediaan pasokan ikan untuk menu MBG, tetapi juga meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan nelayan di tingkat desa.

Sementara itu, Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menko Pangan RI tersebut. Ia menilai kunjungan itu menghasilkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan kementerian di tingkat pusat.

Menurut Sujiwo, hubungan baik tersebut telah tercermin dalam dukungan terhadap berbagai proposal pembangunan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kepada pemerintah pusat.

“Dan tadi saya diskusi kecil, terutama tentang percepatan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya,” ujarnya.

Sujiwo menyampaikan bahwa Menko Pangan juga memantau langsung perkembangan pembangunan di daerahnya. Berbagai aspirasi dan usulan strategis Kubu Raya disampaikan langsung dalam pertemuan tersebut dan mendapat respons positif.

“Bahkan tadi sudah beberapa hal langsung tersampaikan kepada beliau,” tambahnya.

Dengan jaminan ketersediaan bahan pangan dan komitmen pembangunan infrastruktur pendukung seperti desa nelayan dan tambak ikan, program MBG diharapkan tidak hanya memperkuat gizi jutaan penerima manfaat, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional hingga ke tingkat daerah.

Read More

Bersama Putri Indonesia, Bupati Ipuk dan Ribuan Insan Kesehatan Banyuwangi Parade Gaya Hidup Sehat

Iki Radio - Bersama Puteri Indonesia 2025 Firsta Yufi Amarta Putri, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan ribuan insan kesehatan mulai dokter, perawat, bidan, apoteker, ahli gizi, serta tenaga kesehatan lainnya parade edukasi kesehatan, di RTH Purwoharjo, Minggu (23/11/2025). 

Parade yang mengampanyekan pentingnya perilaku hidup sehat pada masyarakat itu, dilaksanakan dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61.

Mereka menyosialisasikan berbagai pesan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, mulai pentingnya konsumsi gizi seimbang, serta pencegahan penyakit menular dan tidak menular melalui tindakan sederhana sehari-hari.

"Mari jadikan momentum HKN ini sebagai pengingat untuk terus menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan," ajak Ipuk.

Mengangkat tema "Generasi Sehat, Masa Depan Hebat", kegiatan ini diikuti sekitar empat ribu peserta dari berbagai kalangan instansi kesehatan. Mulai puskesmas, rumah sakit, klinik, organisasi profesi, serta institusi pendidikan kesehatan.

Peserta dilepas oleh Bupati Ipuk dari Lapangan Purwoharjo lalu berkeliling jalan raya dan permukiman penduduk sambil membawa atribut sarat edukasi kesehatan. Seperti gizi, pencegahan HIV, hipertensi, serta kesehatan ibu dan anak, dan masih banyak edukasi lainnya.

Berbagai kegiatan kesehatan juga digelar seperti senam massal dan jalan sehat, yang melibatkan masyarakat sekitar untuk menumbuhkan semangat hidup sehat bersama.

"Hari ini tenaga kesehatan menunjukkan kekompakan luar biasa. Saya harap teman-teman nakes semakin guyub dan nantinya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Banyuwangi," tambah Ipuk.

Ketua Panitia HKN, dr. Nira Ista Dewi, mengatakan peringatan HKN di Banyuwangi telah dimulai sejak awal November. Rangkaiannya ada bakti sosial, layanan kesehatan gratis, layanan spesialistik serentak di 25 puskesmas, dan lainnya.

Selain itu turut digelar festival Posyandu Kreatif, lomba senam peregangan, lomba foto dan vido tentang kesehatan, talkshow kesehatan mental bersama Puteri Indonesia, dan banyak lagi.

"Hari ini kita gelar senam bersama, jalan sehat, pelayanan kesehatan, dan panggung hiburan. Puncak perayaan HKN di Banyuwangi akan ditutup besok di halaman pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Semua kegiatan kita rangkai untuk semakin mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat," terangnya.

Read More

Kemenhub Terus Gencarkan Ramp Check Moda Transportasi Jelang Nataru 2025/2026

Iki Radio - Jelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) beserta pemangku kepentingan terkait semakin menggencarkan ramp check pada moda transportasi darat, laut, udara, serta kereta api. Langkah ini dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan untuk menekan terjadinya kecelakaan yang disebabkan faktor teknis kendaraan maupun faktor manusia (human error).

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi Jelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) beserta pemangku kepentingan terkait semakin menggencarkan ramp check pada moda transportasi darat, laut, udara, serta kereta api. (Foto Humas Kemenhub)

“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kemenhub melaksanakan ramp check untuk memastikan seluruh moda transportasi aman, nyaman, serta siap melayani masyarakat dengan kualitas terbaik. Keselamatan rakyat adalah prioritas utama dan kami berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang transparan, tertib, serta humanis,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, di Jakarta, Sabtu (22/11/2025).

Adapun, ramp check dilakukan dengan memeriksa hal-hal yang dirasa dapat menyebabkan kecelakaan, seperti kelaikan kondisi fisik kendaraan, fungsi-fungsi alat-alat pendukung operasional kendaraan, surat-surat administrasi dan kelengkapan kendaraan, serta perlengkapan lainnya yang terkait dengan keamanan dan kenyamanan berkendara.

Pada sektor transportasi darat, pelaksanaan ramp check sudah dimulai sejak 7 November 2025 hingga 2 Januari 2026. 

Cakupannya meliputi pool bus, jalur wisata strategis, serta terminal yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Riau, Jambi, Lampung, Banten, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bali, NTT, NTB, Papua, Bengkulu, serta Sulawesi Barat. 

Target operasi ramp check sebanyak 15.000 unit kendaraan.

Untuk sektor transportasi laut, setiap kapal penumpang yang akan beroperasi wajib menjalankan pemeriksaan kelaiklautan secara menyeluruh, guna memastikan keselamatan pelayaran. 

Saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub telah membentuk Tim Uji Petik yang melakukan ramp check di sejumlah pelabuhan padat penumpang antara lain Pelabuhan Tanjung Perak, Makassar, Batam, Ambon, Banten, Bitung, Dumai, Sorong, Kendari, Kotabaru-Batulicin, Ternate, Kupang, Tanjung Wangi, Merauke, serta Muara Angke. 

Kemudian, dilakukan juga koordinasi intensif dengan BMKG untuk memperoleh pembaruan perkiraan cuaca dan menerapkan SOP jika terjadi cuaca ekstrem.

Kemudian sektor transportasi udara, ramp check akan dilakukan mulai 21 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026 untuk menjaga dan meningkatkan pemenuhan aspek keselamatan serta keamanan penerbangan. Pengecekan akan dilakukan pada 560 unit pesawat penumpang niaga berjadwal dengan rincian 366 unit siap operasi dan 194 unit sedang dalam perawatan.

Sementara itu, pada sektor perkeretaapian, ramp check dilakukan terhadap sarana dan prasarana, termasuk pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan inspeksi keselamatan di lintas operasi.

Selain ramp check, kebijakan dan strategi lain juga telah disiapkan untuk menjaga dan meningkatkan pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan transportasi antara lain melalui koordinasi dengan stakeholder terkait. 

Pemangku kepentingan yang dilibatkan seperti Kepolisian RI, operator transportasi, penyiapan sumber daya manusia, antisipasi cuaca, regulasi tentang keselamatan, serta penyelenggaraan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026. 

Seluruh komponen yang terlibat mencapai lebih dari 12.000 personel terdiri dari unsur kementerian/lembaga juga stakeholder lainnya.  

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan nyaman, sehingga dapat berkumpul dengan keluarga tercinta tanpa kendala berarti. Kami mengimbau seluruh pengguna transportasi untuk tetap mematuhi aturan dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama,” tukas Menhub Dudy.

Read More