Turunkan Kasus Stunting, Pemprov Jatim Salurkan PMT Bagi 200 Balita di Madiun

Iki Radio - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, melalui Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur (BAKORWIL I) di Madiun, menyalurkan paket bantuan dalam program kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita di Kabupaten Madiun.

Bertempat di pendopo Kantor Desa Sumbersari, Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, bantuan 200 paket PMT tersebut diserahkan langsung Kepala Bakorwil I Madiun, Heru Wahono Santoso, bersama Bupati Madiun Hari Wuryanto dan Wakil Bupati Madiun dr Purnomo Hadi, Senin (24/11/2025).

Dalam sambutannya, Kepala Bakorwil I Madiun menyampaikan kegiatan pemberian makanan tambahan bergizi untuk balita di Posyandu ini dilaksanakan Bakorwil I Madiun pada enam Kabupaten.  Dan di Kabupaten Madiun ini adalah pelaksanaan hari ketiga.

"Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk nyata, komitmen kita semua untuk mendukung program percepatan penurunan stunting dan peningkatan status gizi balita di Jawa Timur, khususnya wilayah Bakorwil I Madiun," katanya.

Dijelaskan, stunting itu bukan hanya persoalan tinggi badan, namun lebih dari itu, yakni masalah kualitas SDM dimasa yang akan datang. Sehingga pemenuhan gizi bagi anak usia balita menjadi investasi berharga bagi masa depan bangsa.

Adapun paket bantuan PMT yang diberikan meliputi beras, gula merah, kacang hijau, abon ayam, telur ayam kampung, dan margarin. Paket PMT ini untuk pemenuhan gizi, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pola makan bergizi. Perilaku hidup bersih dan sehat serta pentingnya memantau perkembangan anak melalui posyandu.

"Sebagai kepanjangan tangan Gubernur, kami bertanggungjawab memastikan setiap program pemerintah provinsi atau pusat berjalan efektif di daerah. Sehingga kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi antara Pemprov Jatim, Pemkab Madiun, tenaga kesehatan serta masyatakat," lanjutnya.

Atas nama Pemprov Jatim, Kepala Bakorwil I Madiun, memberikan apresiasi seluruh pihak dalam acara tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, dr Heri Setyana menyampaikan bahwa kegiatan kolaboratif ini merupakan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya peningkatan gizi anak dan percepatan penurunan stunting.

Sedangkan penerima bantuan program PMT bergizi adalah balita dengan masalah gizi yang tersebar di wilayah Puskesmas Sumbersari.

Sementara itu Bupati Madiun, Hari Wuryanto menyampaikan sejauh ini Pemkab Madiun telah berupaya dalam penurunan kasus stunting di wilayah Kabupaten Madiun. 

Salah satunya dengan pelaksanaan bulan timbang untuk mengetahui perkembangan balita, sehingga lebih mudah mengetahui kasus stunting di Kabupaten Madiun.

"Saat ini stunting Kabupaten Madiun berada pada angka 5,28%, hasil bulan timbang Oktober dengan tingkat kehadiran di atas 95%,” kata Bupati.

Kata Bupati, keberhasilan penurunan stunting merupakan kerja bersama melalui berbagai langkah strategis, di antaranya penyediaan tim pendampingan masyarakat, penimbangan serentak 6 bulan sekali, pemanfaatan alat antropometri berstandar di seluruh Posyandu, pemberian PMT berbasis pangan lokal, intervensi gizi pada remaja putri melalui tablet tambah darah, edukasi dan pendampingan calon pengantin.

"Mudah-mudahan ini menjadi langkah yang luar biasa bagi kita semua dan InsyaAllah akan memberikan dampak menurunkan angka stunting, khususnya di Kecamatan Saradan," pungkasnya.

Dalam kegiatan ini juga dihadiri Komisi B DPRD Kabupaten Madiun, Ketua TP PKK Kabupaten Madiun, Forkopimda, Kepala OPD, Camat Saradan, Kepala Puskesmas Sumbersari, Ketua TP PKK Kecamatan dan Desa se-wilayah Saradan, serta kader Posyandu dan orang tua balita penerima manfaat.

Setelah di Kabupaten Madiun, kegiatan yang sama juga akan dilaksanakan Bakorwil I Madiun di wilayah Kabupaten Magetan.(iw/IR)

Read More

Fasilitas Kesehatan Siaga, Penanganan Medis Pengungsi Semeru Dipastikan Aman

Iki Radio - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang terus memastikan pelayanan kesehatan bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru berjalan lancar, tertata, dan tepat sasaran. Data terbaru hingga Minggu (23/11/2025) pukul 13.00 WIB menunjukkan perkembangan positif dalam penanganan kesehatan masyarakat.

Polisi beri trauma healing anak korban Semeru (Foto: Humas Polda Jatim)

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang, Rosyidah, menyampaikan bahwa sebanyak 305 warga terdampak telah menerima layanan rawat jalan di puskesmas setempat. Kelompok usia 15–60 tahun menjadi yang terbanyak, dengan diagnosis dominan meliputi ISPA, celalgia, myalgia, gastritis, dermatitis, dan febris.

Selain itu, hingga saat ini terdapat tiga pasien rawat inap di RSD dr. Haryoto akibat luka berat (combustion). Para pasien mendapatkan penanganan medis yang intensif dan profesional.

Untuk mendukung pelayanan kesehatan tersebut, terdapat lima fasilitas kesehatan yang siaga, yaitu tiga puskesmas (Pronojiwo, Candipuro, dan Penanggal), dua rumah sakit (RSU Pasirian dan RSD Haryoto), serta satu unit layanan kesehatan bergerak Public Service Centre (PSC) yang menjangkau lokasi terdampak.

“Pelayanan kesehatan bukan hanya tentang pengobatan, tetapi juga memastikan warga tetap aman, nyaman, dan bisa pulih dengan cepat. Setiap pasien kami layani dengan prioritas keselamatan dan kualitas layanan,” ujar Rosyidah.

Upaya terkoordinasi ini menunjukkan bahwa penanganan kesehatan dalam masa tanggap darurat berjalan berbasis data dan responsif terhadap kebutuhan warga. Dengan sistem yang teratur dan fasilitas kesehatan yang siaga, masyarakat terdampak erupsi Semeru dapat memperoleh layanan medis yang memadai, baik di fasilitas tetap maupun layanan bergerak.

Read More

Pengungsi Erupsi Semeru Terlayani, Bantuan Makanan Disalurkan dari Pagi hingga Malam

Iki Radio - Dapur umum tanggap darurat APG Semeru 2025 terus memastikan warga terdampak erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang memperoleh bantuan pangan tepat waktu.

Pada Minggu (23/11/2025), dapur umum di Desa Sumberurip, Kecamatan Pronojiwo, menyalurkan sebanyak 1.431 nasi bungkus kepada 548 jiwa pengungsi, termasuk anak-anak, lansia, dan keluarga rentan.

Distribusi dilakukan sejak pagi hingga malam di berbagai lokasi, seperti SDN Supiturang 04, SMPN 2 Pronojiwo, rumah warga, dan pos pantau. Pada pagi hari, masing-masing 100 nasi bungkus didistribusikan ke SDN Supiturang 04 dan SMPN 2 Pronojiwo, 65 bungkus kepada personel TNI Supiturang, serta 80 bungkus ke rumah warga. Siang harinya, sebanyak 183 nasi bungkus disalurkan kepada personel TNI dan 128 bungkus kepada relawan. Pada malam hari, 775 bungkus makanan dikirimkan ke sekolah, rumah warga, dan pos pantau.

Di Kecamatan Candipuro, dapur umum Desa Sumberrejo juga bergerak cepat menyalurkan 945 nasi bungkus bagi pengungsi dan tim tanggap darurat. Tim yang terlibat dalam layanan pangan ini terdiri atas 20 anggota Tagana Lumajang, 2 anggota KSB Bhakti Ruso, 2 anggota Pordam, serta 4 relawan Sahabat Tagana. Distribusi dilakukan kepada TNI, Damkar, relawan, Koramil, RAPI, dan OPD, memastikan setiap warga terdampak dan petugas lapangan memperoleh makanan bergizi.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial P3A Lumajang, Vidia Prayuasmi, menyampaikan bahwa setiap bantuan pangan merupakan wujud nyata solidaritas bagi warga yang tengah menghadapi bencana.

“Setiap nasi bungkus dan tenaga relawan adalah bukti kepedulian dan solidaritas kita. Tidak ada warga yang menghadapi bencana sendirian,” ujarnya.

Kegiatan dapur umum ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi para pengungsi. Anak-anak tersenyum saat menerima makanan, keluarga merasa lega, dan lansia mendapatkan perhatian khusus dari tim tanggap darurat.

Koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, aparat TNI, relawan, dan komunitas lokal menunjukkan bahwa kebersamaan mampu menumbuhkan optimisme dan harapan baru bagi warga terdampak. Dari Pronojiwo hingga Candipuro, aliran kepedulian ini menjangkau setiap keluarga, menjadi fondasi kuat bagi proses pemulihan pascabencana.

Dengan langkah-langkah terkoordinasi dan tepat sasaran, Kabupaten Lumajang membuktikan bahwa di tengah bencana, solidaritas, kepedulian, dan sinergi tetap menjadi kekuatan yang menuntun masyarakat menuju kondisi yang lebih baik.

Read More

Suplai Protein untuk MBG Diperkuat lewat Tambak Ikan dan Desa Nelayan Baru

Iki Radio - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa sebanyak 82,9 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi bagian dari pemenuhan menu tetap yang disiapkan pemerintah. Ia menekankan bahwa kebutuhan pangan bergizi harus disertai dengan kesiapan produksi nasional.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan silaturahmi Menko Bidang Pangan untuk Program Strategis Nasional yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Minggu (23/11/2025).

“Kita perlu telur, kita perlu ayam, kita perlu ikan, buah-sayur, kita perlu nasi jadi banyak. Karena itu, program MBG ini harus dibarengi dengan upaya swasembada pangan,” ujar Zulkifli Hasan.

Ia menegaskan bahwa pemenuhan gizi seimbang dari sumber protein daging, ikan, dan telur pada 2026 akan menjadi kebutuhan yang terus didorong melalui program MBG. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah pusat menyiapkan langkah konkret di sektor perikanan.

Zulkifli Hasan mengungkapkan rencana pemerintah membangun ratusan tambak ikan di berbagai daerah sebagai penopang utama penyediaan protein hewani berbasis ikan.

“Akan dibangun 200 desa nelayan untuk menghasilkan protein ikan, dan akan ada 20 ribu tambak serta 500 tambak di setiap kabupaten,” tegasnya.

Langkah ini diharapkan tidak hanya menjamin ketersediaan pasokan ikan untuk menu MBG, tetapi juga meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan nelayan di tingkat desa.

Sementara itu, Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menko Pangan RI tersebut. Ia menilai kunjungan itu menghasilkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan kementerian di tingkat pusat.

Menurut Sujiwo, hubungan baik tersebut telah tercermin dalam dukungan terhadap berbagai proposal pembangunan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kepada pemerintah pusat.

“Dan tadi saya diskusi kecil, terutama tentang percepatan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya,” ujarnya.

Sujiwo menyampaikan bahwa Menko Pangan juga memantau langsung perkembangan pembangunan di daerahnya. Berbagai aspirasi dan usulan strategis Kubu Raya disampaikan langsung dalam pertemuan tersebut dan mendapat respons positif.

“Bahkan tadi sudah beberapa hal langsung tersampaikan kepada beliau,” tambahnya.

Dengan jaminan ketersediaan bahan pangan dan komitmen pembangunan infrastruktur pendukung seperti desa nelayan dan tambak ikan, program MBG diharapkan tidak hanya memperkuat gizi jutaan penerima manfaat, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional hingga ke tingkat daerah.

Read More

Bersama Putri Indonesia, Bupati Ipuk dan Ribuan Insan Kesehatan Banyuwangi Parade Gaya Hidup Sehat

Iki Radio - Bersama Puteri Indonesia 2025 Firsta Yufi Amarta Putri, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan ribuan insan kesehatan mulai dokter, perawat, bidan, apoteker, ahli gizi, serta tenaga kesehatan lainnya parade edukasi kesehatan, di RTH Purwoharjo, Minggu (23/11/2025). 

Parade yang mengampanyekan pentingnya perilaku hidup sehat pada masyarakat itu, dilaksanakan dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61.

Mereka menyosialisasikan berbagai pesan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, mulai pentingnya konsumsi gizi seimbang, serta pencegahan penyakit menular dan tidak menular melalui tindakan sederhana sehari-hari.

"Mari jadikan momentum HKN ini sebagai pengingat untuk terus menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan," ajak Ipuk.

Mengangkat tema "Generasi Sehat, Masa Depan Hebat", kegiatan ini diikuti sekitar empat ribu peserta dari berbagai kalangan instansi kesehatan. Mulai puskesmas, rumah sakit, klinik, organisasi profesi, serta institusi pendidikan kesehatan.

Peserta dilepas oleh Bupati Ipuk dari Lapangan Purwoharjo lalu berkeliling jalan raya dan permukiman penduduk sambil membawa atribut sarat edukasi kesehatan. Seperti gizi, pencegahan HIV, hipertensi, serta kesehatan ibu dan anak, dan masih banyak edukasi lainnya.

Berbagai kegiatan kesehatan juga digelar seperti senam massal dan jalan sehat, yang melibatkan masyarakat sekitar untuk menumbuhkan semangat hidup sehat bersama.

"Hari ini tenaga kesehatan menunjukkan kekompakan luar biasa. Saya harap teman-teman nakes semakin guyub dan nantinya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Banyuwangi," tambah Ipuk.

Ketua Panitia HKN, dr. Nira Ista Dewi, mengatakan peringatan HKN di Banyuwangi telah dimulai sejak awal November. Rangkaiannya ada bakti sosial, layanan kesehatan gratis, layanan spesialistik serentak di 25 puskesmas, dan lainnya.

Selain itu turut digelar festival Posyandu Kreatif, lomba senam peregangan, lomba foto dan vido tentang kesehatan, talkshow kesehatan mental bersama Puteri Indonesia, dan banyak lagi.

"Hari ini kita gelar senam bersama, jalan sehat, pelayanan kesehatan, dan panggung hiburan. Puncak perayaan HKN di Banyuwangi akan ditutup besok di halaman pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Semua kegiatan kita rangkai untuk semakin mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat," terangnya.

Read More

Kemenhub Terus Gencarkan Ramp Check Moda Transportasi Jelang Nataru 2025/2026

Iki Radio - Jelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) beserta pemangku kepentingan terkait semakin menggencarkan ramp check pada moda transportasi darat, laut, udara, serta kereta api. Langkah ini dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan untuk menekan terjadinya kecelakaan yang disebabkan faktor teknis kendaraan maupun faktor manusia (human error).

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi Jelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) beserta pemangku kepentingan terkait semakin menggencarkan ramp check pada moda transportasi darat, laut, udara, serta kereta api. (Foto Humas Kemenhub)

“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kemenhub melaksanakan ramp check untuk memastikan seluruh moda transportasi aman, nyaman, serta siap melayani masyarakat dengan kualitas terbaik. Keselamatan rakyat adalah prioritas utama dan kami berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang transparan, tertib, serta humanis,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, di Jakarta, Sabtu (22/11/2025).

Adapun, ramp check dilakukan dengan memeriksa hal-hal yang dirasa dapat menyebabkan kecelakaan, seperti kelaikan kondisi fisik kendaraan, fungsi-fungsi alat-alat pendukung operasional kendaraan, surat-surat administrasi dan kelengkapan kendaraan, serta perlengkapan lainnya yang terkait dengan keamanan dan kenyamanan berkendara.

Pada sektor transportasi darat, pelaksanaan ramp check sudah dimulai sejak 7 November 2025 hingga 2 Januari 2026. 

Cakupannya meliputi pool bus, jalur wisata strategis, serta terminal yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Riau, Jambi, Lampung, Banten, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bali, NTT, NTB, Papua, Bengkulu, serta Sulawesi Barat. 

Target operasi ramp check sebanyak 15.000 unit kendaraan.

Untuk sektor transportasi laut, setiap kapal penumpang yang akan beroperasi wajib menjalankan pemeriksaan kelaiklautan secara menyeluruh, guna memastikan keselamatan pelayaran. 

Saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub telah membentuk Tim Uji Petik yang melakukan ramp check di sejumlah pelabuhan padat penumpang antara lain Pelabuhan Tanjung Perak, Makassar, Batam, Ambon, Banten, Bitung, Dumai, Sorong, Kendari, Kotabaru-Batulicin, Ternate, Kupang, Tanjung Wangi, Merauke, serta Muara Angke. 

Kemudian, dilakukan juga koordinasi intensif dengan BMKG untuk memperoleh pembaruan perkiraan cuaca dan menerapkan SOP jika terjadi cuaca ekstrem.

Kemudian sektor transportasi udara, ramp check akan dilakukan mulai 21 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026 untuk menjaga dan meningkatkan pemenuhan aspek keselamatan serta keamanan penerbangan. Pengecekan akan dilakukan pada 560 unit pesawat penumpang niaga berjadwal dengan rincian 366 unit siap operasi dan 194 unit sedang dalam perawatan.

Sementara itu, pada sektor perkeretaapian, ramp check dilakukan terhadap sarana dan prasarana, termasuk pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan inspeksi keselamatan di lintas operasi.

Selain ramp check, kebijakan dan strategi lain juga telah disiapkan untuk menjaga dan meningkatkan pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan transportasi antara lain melalui koordinasi dengan stakeholder terkait. 

Pemangku kepentingan yang dilibatkan seperti Kepolisian RI, operator transportasi, penyiapan sumber daya manusia, antisipasi cuaca, regulasi tentang keselamatan, serta penyelenggaraan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026. 

Seluruh komponen yang terlibat mencapai lebih dari 12.000 personel terdiri dari unsur kementerian/lembaga juga stakeholder lainnya.  

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan nyaman, sehingga dapat berkumpul dengan keluarga tercinta tanpa kendala berarti. Kami mengimbau seluruh pengguna transportasi untuk tetap mematuhi aturan dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama,” tukas Menhub Dudy.

Read More

Diharap Bisa Selaras, IDI Madiun Siap Berkolaborasi Dengan Pemda

Iki Radio - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun berharap, program program yang akan dilaksanakan oleh kepengurusan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Madiun, bisa selaras dengan program daerah.

Sehingga IDI sebagai salah satu organisasi profesi dapat turut serta dalam berbagai program daerah khususnya dibidang kesehatan.

"IDI Madiun itu mencakup kota dan kabupaten Madiun. IDI itu pelaksana program SDGs (Sustainable Development Goals) yang ke tiga. Jadi semuanya harus sehat dan sejahtera. Inilah nantinya progran IDI akan mengarah kesana mendukung visi misi yang telah ditetapkan," ujar Walikota Madiun, Maidi, usai pelantikan Pengurus IDI Cabang Madiun, Sabtu (22/11/2025).

Kata Maidi, seiring dengan prestasi yang telah diraih Pemkot Madiun pada SDGs, akan membuat IDI Madiun menjadi yang terbaik. 

"Kalau IDI (Madiun) nanti programnya kesana (SDGs), akan menjadi yang terbaik.

Kekurangannya apa bisa dibicarakan dengan pemda," lanjutnya.

Maidi berharap, program IDI yang lama bisa diteruskan dan program yang baru bisa disesuaikan dengan program pemerintah.

Sementara itu Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi berharap, IDI akan mendukung Pemkab Madiun dalam bidang layanan kesehatan.

"Dengan program IDI, tentu diharapkan mendukung optimalisasi layanan kesehatan di Kabupaten Madiun," kata dr. Pur (panggilan Wabup Madiun)

Ditambahkan, dalam upaya peningkatan layanan kesehatan, kata dr. Pur, akan ada evaluasi kebutuhan tenaga kesehatan di Kabupaten Madiun.

"Kita akan evaluasi, kebutuhan tenaga kesehatan, sehingga masyarakat di Kabupaten Madiun bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang paripurna dengan kecukupan tenaga kesehatan," tambahnya. 

"Program program IDI diharapkan juga akan dapat dirasakan seluruh masyarakat, dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat," pungkasnya.

Ketua IDI Madiun 2025 - 2028, dr. Andika Tomy Permana Sp.BS., M.Ked.Klin menyampaikan dukungan dari seluruh pemangku kebijakan di Madiun, akan memantabkan dalam pelaksanaan program IDI kedepan.

"Dengan dukungan itu kami yakin akan bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat," kata dr. Tomy.

dr. Tomy menegaskan, sejauh ini IDI selalu berupaya untuk menyesuaikan dan mendukung program pemerintah.

"Saat ini pemerintah mengutamakan KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, Urologi). Jadi nanti kami akan berfokus sesuai fokus pemerintah," lanjutnya.

Selain itu peningkatan usia harapan hidup menjadi salah satu rencana yang akan dilakukan IDI Madiun, sehingga peningkatan kesehatan lansia juga menjadi bagian program IDI Madiun.

Ditambahkan dr. Tomy, jumlah anggota yang terus bertambah menjadi tantangan dan sekaligus keuntungan dimana semuanya akan diakomodir.

"Saat ini masyarakat lebih pandai mencari informasi. Jadi kita harus lebih jeli, dalam edukasi ke masyarakat," pungkasnya.

Sementara saat ini, jumlah anggota IDI Madiun sebanyak 600 dokter yang bertugas disejumlah layanan kesehatan baik Kota maupun Kabupten Madiun.(iw/IR).

Read More

Pelantikan Pengurus IPNU IPPNU Kabupaten Madiun, Bupati Sampaikan Pesan Pendiri NU

Iki Radio - Bupati Madiun Hari Wuryanto, mengingatkan seluruh pelajar khususnya pengurus dan anggota Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama (IPPNU) melaksanakan pesan pendiri Nahdhatul Ulama (NU), KH. Hasyim Asy'ari.

Hal ini disampaikan Bupati, saat pelantikan pengurus IPNU - IPPNU Cabang Madiun, periode 2025 - 2028, di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Sabtu (22/11/2025).

Yang pertama Bupati menyampaikan pentingnya menuntut ilmu, sebagaimana pesan KH. Hasyim Asy'ari.

"Pentingnya menuntut ilmu pengetahuan, baik ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan umum, untuk membangun pengetahuan dan karakter yang kuat," kata Bupati.

Selain itu, pemuda harus berakhlak mulia. Pentingnya membangun akhlak mulia, seperti ujur sabar dan rendah hati dalam berinteraksi demgan masyarakat.

"Ini pesan yang luar biasa yang harus tetep dipegang. Meskipun Kabupaten Madiun ini kampung pesilat, namun kesabaran tetap diutamakan," lanjutnya.

Selanjutnya Bupati berpesan agar para pemuda khususnya IPNU - IPPNU, harus berperan dilingkungan masyarakat, dam jangan bersikap masa bodoh dalam lingkungan.

"Beliau (KH. Hasyim Asy'ari) mendorong para pemuda untuk ikut berperan aktif dalam masyarakat. Membantu mereka yang membutuhkan dan membangun komunitas yang harmonis," tambahnya.

Selain itu diharakan dapat mempertahankan keimanan dan menjalankan ajaran agama dengan baik dalam kehidupan sehari hari.

Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pelajar NU dalam bidang keagamaan pendidikan dan sosial, menjadi tugas yang harus dilakukan IPNU - IPPNU.

Selain itu harus mampu mengembangkan potensi, dan menjadi kader kader yang berakhlak mulia, berilmu, dan beramal.

IPNU - IPPNU harus bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan para pelajar, serta mengembangkan kepemimpinan dan organisasi pelajar yang demokratis dan berintegritas.

"Insyaalloh pemerintah daerah akan support dalam rangka meningkatkan kualitas kader kader IPNU dan IPPNU di Kabupaten Madiun," pungkasnya.

Dalam acara pelantikan pengurus IPNU dan IPPNU ini juga dihadiri sejumlah tokoh dan ulama NU di Kabupaten Madiun.(iw/IR)

Read More

Serahkan Mobil Brio, Bupati Apresiasi Inovasi BPR Madiun

Iki Radio - Bupati Madiun Hari Wuryanto, menyerahkan langsung satu unit mobil Honda Brio, kepada pemenang program Simpanan Arisan Masyarakay (Simarmas) Brio yang diselenggarakan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kabupaten Madiun.

Penyerahan dilakukan di Kantor Pusat BPR Kabupaten Madiun, Jum'at (21/11/2025).

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyerahkan hadiah Honda Brio kepada pemenang program Simarmas Brio Bank Madiun, Jum'at (21/11/2025)

"Selain sebagai usaha milik Pemerintah Daerah, BPR memiliki dua tanggungjawab. Yang pertama kepada pemda, yang kedua kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan," kata Bupati Madiun saat memberikan sambutan.

Dalam kesempatan ini, Bupati Madiun juga memberikan bantuan sosial secara simbolis dari BPR Madiun kepada 200 anak yatim piatu di Kabupaten Madiun, dan yang berada disekitar kantor cabang BPR Madiun.

"Dengan berbagi menunjukkan keberadaan BPR ini mampu membawa manfaat bagi masyarakat," lanjut Bupati dalam sambutan.

BupatiMadiun menyerahkan santunan dari Bank Madiun kepada kepada anak yatim piatu.

Usai acara penyerahan hadiah mobil Brio, Mas Hari Wur - sapaan Bupati Madiun- kepada wartawan menyampaikan apresiasi atas segala inovasi yang dilakukan Bank Madiun (sebutan BPR Madiun).

"Mudah mudahan semakin maju, semakin jaya. Sebagai salah satu perusahaan daerah, BPR telah memberikan kontribusi banyak baik kepada pemkab dan masyarakat. Fasilitas yang dimiliki BPR juga luar biasa. Bank Madiun terpercaya," ujar Mas Hari Wur.

Diharapkan, seluruh masyarakat dapat terlayani oleh Bank Madiun.

"Di era digitalisasi ini masyarakat bisa mengakses bank Madiun, baik secara digital maupun maual. Jangan kalah dengan bank umum. Sekarang mau bayar air, bayar listrik bisa di Bank Madiun," tegasnya.

Direktur Utama Bank Madiun, Velly Murdianto menyampaikan terimakasih atas apresiasi dan dukungan Pemkab Madiun sehingga banyak inovasi yang dilakukan dalam pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya melalui program Simarmas.

"Program Simarmas Brio ini berjalan selama 30 bulan. Dan pesertanya bukan semua nasabah, namun yang mendaftar secara khusus untuk program ini," katanya.

Direktur Bank Madiun, Velly Murdianto bersama pemenang Honda Brio Winarni

Dijelaskan, nasabah cukup menabung Rp100 ribu per bulan secara rutin dan saat pengundian memiliki saldo minimal Rp3 juta.

"Pada awal program (Simarmas Brio) ada 4.500 peserta. Lalu pada saat periode pengundian, ada 4.134 peserta. Kuncinya harus menabung rutin selama 30 bulan itu, kalau tidak rutin kesempatannya hilang. Tetapi uangnya masih tetap. Ini yang tidak dapat hadiah mobil, uangnya kita kembalikan Rp 3 juta ditambah Rp 100 ribu," jelasnya.

Program Simarmas Brio disusun berjenjang, pada bulan ke-10, peserta berpeluang mendapatkan logam mulia 5 gram. Kemudian bulan ke-20 hadiahnya meningkat menjadi satu unit motor Honda Scoopy, dan pada bulan ke-30, hadiah puncaknya adalah mobil Honda Brio.

Sementara pelaksanaan undian program Simarmas Brio Bank Madiun ini telah dilaksanakan Minggu, 19 Oktober 2025, bersama dengan kegiatan rutin Sore di Kabupaten Madiun, yang digagas Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Madiun.

Winarni, warga Pilangkenceng Kabupaten Madiun, mendapat hadiah satu unit mobil Honda Brio dari program Simarmas Brio Bank Madiun ini.

"Saya tidak mengira bisa mendapatkan hadiah Brio ini. Kaget saja kemarin pas undian itu. Untuk program ini saya mendaftar 10 akun. Harapannya program ini akan ada terus," kata Winarni.

Melalui program ini menjadi bukti, bahwa Bank Madiun sebagai lembaga keuangan daerah berupaya tumbuh bersama masyarakat, bukan hanya lewat layanan finansial, tapi juga lewat kebiasaan menabung yang berkelanjutan.

Kegiatan penyerahan hadiah Simarmas Brio ini juga dihadiri seluruh direksi dan karyawan Bank Madiun, Dewan Pengawas serta sejumlah tamu undangan.(*/iw/IR)

Read More

Tahun 2026, 13 Raperda Menjadi Prioritas Bapemperda DPRD Kabupaten Madiun

Iki Radio - Tahun 2026 mendatang, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun, memprioritaskan pembahasan 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Usulan pembahasan 13 Raperda itu,  ditetapkan sebagai keputusan rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Kamis (20/11/2025).

"Usulan itu, mendasar pada hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah dengan Eksekutif Kabupaten Madiun, pada tanggal 4 November 2025, yang membahas materi peninjauan skala prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026, lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun," kata Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Madiun, Kuwat Edy Santoso.

Adapun 13 Raperda yang masuk pada agenda prioritas pembahasan di Bapemperda DPRD Kabupaten Madiun 2026 itu diantaranya :

1.       Raperda tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

2.       Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

3.       Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027;

4.       Raperda tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5.       Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

6.       Raperda tentang Rencana Induk Kepariwisataan Daerah;

7.       Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;

8.       Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun;

9.       Raperda tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas;

10.   Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan;

11.   Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perumda Tirta Darma Purabaya Kabupaten Madiun;

12.   Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren;

13.   Raperda tentang Penyertaan Modal Terhadap Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun.

“Sesuai dengan Undang  Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, bersama dengan Kepala Daerah,” lanjut Kuwat.

Harapannya, dapat menghasilkan Peraturan Daerah yang berkualitas, implementatif dan juga aspiratif, sehingga perlu dilakukan perencanaan secara terpadu, terarah dan terencana dalam bentuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

“Produk yang dihasilkan juga diharapkan merupakan regulasi yang sungguh – sungguh, dibutuhkan masyarakat maupun Pemerintah Daerah, dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dari Pemerintah Pusat, serta demi akuntabilitas jalannya Pemerintahan Daerah maupun untuk mencapai kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu Bupati madiun Hari Wuryanto menyampaikan, dari 13 usulan raperda yang masuk pada pembahasan Bapemperda Kabupaten Madiun 2026, selain tentang perda APBD, perda yang mengatur tentang tata ruang akan menjadi fokus utama.

“Kita akan utamakan terkait masalah penata ruangan supaya betul betul sesuai dengan yang diharapkan masyarakat Kabupaten Madiun. Dan juga ada beberapa regulasi, yang penting bagaimana pelayanan kepada masyarakat itu dapat berjalan dengan baik,” kata Bupati.

Lebih lanjut, dari usulan 13 agenda pembahasan raperda tahun 2026 itu, baik pihak eksekutif maupun legislatif akan menerima masukan dari masyarakat sehingga produk hokum yang ditetapkan nantinya sesuai dengan harapan masyarakat.

“Ini kan masih dalam pembahasan.  Masukan dari masyarakat, temen dewan juga akan serap aspirasi. Jadi perda yang akan kitatetapkan betul betul sesuai yang diharapkan masyarakat,” lanjutnya.

Berkaitan dengan raperda yang mengatur tentang perusahaan daerah (Perumda), hal ini lebih kepada optimalisasi peran dari Perumda di Kabupaten Madiun.

“Perumda itu disamping memberikan layanan terbaik, juga meningkatkan pendapatan supaya nanti kalau pendapatannya naik, PAD nya naik. Kalau PAD nya naik kembali lagi ke masyarakat,” pungkasnya.(iw/IR)

Read More