Iki Terbaru/Paling Greeess

Top

Perankan Ibu Muda di Sinetron, Natasha Wilona Tuai Pujian

Iki Radio - Natasha Wilona kembali mencuri perhatian publik. Kali ini bukan hanya karena aktingnya yang memikat, tapi juga peran barunya sebagai seorang ibu muda dalam sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Wilona yang memerankan karakter Amira tampil total saat berinteraksi dengan bayi yang menjadi anaknya di serial tersebut.

Meski belum menikah dan memiliki anak di kehidupan nyata, Natasha Wilona justru terlihat sangat natural saat mengasuh sang bayi dalam adegan. Ia mengaku pengalaman sebelumnya di beberapa film dan series membuatnya lebih siap saat harus beradegan dengan bayi di lokasi syuting.

“Nggak terlalu ribet sih, karena aku sudah beberapa kali syuting sama bayi, jadi sekarang juga enjoy aja,” ujar Natasha Wilona, dikutip dari YouTube SCTV, Rabu 25 Juni 2025.

Yang menarik, Wilona memuji para bayi di sinetron tersebut karena sangat kooperatif. Menurutnya, bayi yang memerankan anak Amira dan Aksa sangat mudah diajak kerja sama.

“Bayinya pintar-pintar, nggak rewel, tidur terus, anteng. Jadi kami semua di lokasi juga lebih mudah ambil gambarnya,” tuturnya sambil tersenyum.

Transformasi Wilona sebagai Amira menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Ia mampu menampilkan sisi keibuan yang penuh emosi, kasih sayang, sekaligus ketegaran, sesuatu yang jarang terlihat dari aktris muda sebayanya.

Tak heran, pujian dari pemirsa pun mengalir deras. Banyak penggemar yang mengaku ikut terbawa perasaan (baper) karena melihat chemistry Amira dan anaknya di layar. “Wilona bukan hanya cantik, tapi sudah bisa menggambarkan kedalaman emosi seorang ibu,” tulis salah satu netizen di kolom komentar.

Wilona pun mengaku bersyukur atas apresiasi yang datang dari penggemar.

“Aku senang banget karena karakter Amira bisa menyentuh hati penonton. Terima kasih atas semua dukungannya,” ungkapnya.

Sinetron Ketika Cinta Memanggilmu kini makin digemari karena plotnya yang menyajikan beragam konflik emosional. Di episode terbarunya, Amira dan Aksa harus menghadapi kecemburuan dan godaan dari masa lalu. Sementara itu, subplot Lana-Zaki dan Damar ikut menambah ketegangan cerita.

Amira dan Aksa yang sempat terlibat adu argumen akhirnya kembali berdamai usai momen menyentuh yang dipicu oleh aksi lucu Sasa. Mereka berbicara dari hati ke hati dan mulai mengatasi rasa cemburu Aksa terhadap Damar.

Dengan performa aktingnya yang semakin matang, Natasha Wilona kini tak lagi sekadar dikenal sebagai aktris sinetron remaja. Ia menunjukkan bahwa dirinya mampu menjelma menjadi karakter kompleks, termasuk sosok ibu, dengan totalitas dan kedalaman emosi yang mengesankan.

Peran Amira menjadi titik balik yang membuktikan bahwa Wilona terus berkembang, tidak hanya sebagai figur publik, tetapi juga sebagai aktris yang serius menapaki jalur profesional. ***

Indonesia Upayakan Langkah Kolaborasi Pengembangan AI

Iki Radio - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengupayakan langkah kolaborasi bersama mitra regional dan internasional dalam rangka pengembangan kecerdasan artifisial (AI).

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria saat mewakili Indonesia dalam acara 3rd UNESCO Global Forum on the Ethics of Artificial Intelligence yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand menyampaikan bahwa Indonesia telah mengembangkan Strategi Nasional AI sejak tahun 2020 melalui proses konsultasi dengan para pemangku kepentingan secara luas.

"Kolaborasi internasional dan regional sangat penting agar pengembangan AI tidak hanya mengedepankan inovasi, tetapi juga menjamin keadilan, keterjangkauan, dan manfaat bersama, khususnya bagi negara-negara Global South,” ujar Nezar dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Nezar mengatakan, Indonesia mendorong tiga langkah kolektif yang dapat menjadi agenda bersama komunitas internasional, yaitu pembentukan platform multistakeholder untuk harmonisasi standar etika dan kebijakan tata kelola AI, penguatan kerangka kerja berbagi pengetahuan antarnegara kawasan selatan (south-south cooperation), serta penerapan sistematis penilaian dampak etika dalam setiap inisiatif AI lintas negara.

Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia tengah membangun ekosistem SDM digital dengan target mencetak sembilan juta talenta digital, termasuk profesional di bidang AI pada 2030.

Pembaruan kurikulum pendidikan untuk menyertakan literasi dan etika AI juga tengah dilakukan sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

Dalam sesi tingkat tinggi bertema “Fostering Global Dialogue on AI for a Collective Future”, Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendorong tata kelola kecerdasan artifisial (AI) yang inklusif, etis, dan berpihak pada kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Menurut dia, partisipasi aktif Indonesia dalam forum ini mencerminkan peran strategis negara dan masyarakat luas dalam mendorong tata kelola AI global yang berlandaskan prinsip etika universal namun responsif terhadap konteks lokal.

"Pemerintah Indonesia akan terus menjalin kerja sama erat dengan mitra regional dan internasional untuk memastikan bahwa transformasi digital berlangsung secara adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan," ujarnya.

Diketahui, 3rd UNESCO Global Forum on the Ethics of Artificial Intelligence ini mempertemukan para pemimpin dari berbagai negara yang tengah merancang dan menerapkan kebijakan AI, serta mendorong kolaborasi lintas kawasan untuk memastikan bahwa pengembangan AI selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip keadilan sosial.

Forum ini juga dihadiri oleh perwakilan tingkat tinggi dari UNESCO, Malaysia, Kolombia, Prancis, Uni Eropa, Afrika Selatan, Uruguay, dan mitra internasional lainnya, serta dipandu oleh Dafna Feinholz selaku Direktur Divisi Riset, Etika, dan Inklusi UNESCO.(ANTARA)

Dispendik Surabaya Atur dan Awasi Kegiatan Sekolah agar Tak Langgar Jam Malam

Iki Radio - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) mengambil langkah serius dalam upaya melindungi anak-anak dengan menerapkan jam malam bagi pelajar. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan tumbuh kembang anak secara optimal serta mengantisipasi potensi kenakalan remaja. 

Kepala Dispendik Kota Surabaya, Yusuf Masruh menjelaskan, berbagai upaya yang dilakukan pihaknya dalam menyukseskan program ini, termasuk pengawasan ketat terhadap siswa berisiko melanggar jam malam.

“Dispendik telah memberikan instruksi khusus kepada seluruh satuan pendidikan, khususnya SD dan SMP, untuk mensosialisasikan Surat Edaran (SE) Jam Malam Bagi Anak kepada siswa dan orang tua. Sosialisasi dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, memastikan informasi sampai ke seluruh pihak,” jelas Yusuf, Selasa (24/6/2025).

Terkait mekanisme izin bagi anak-anak yang harus mengikuti kegiatan sekolah di luar jam malam, seperti les, Pramuka, atau persiapan lomba, Yusuf menerangkan bahwa orang tua perlu bekerja sama dengan sekolah. 

“Kegiatan anak dapat terpantau dan harus diperkuat dengan surat pernyataan yang diketahui bersama. Ini menunjukkan komitmen Dispendik untuk tetap mendukung kegiatan positif siswa di luar jam pelajaran, namun dengan pengawasan yang ketat,” terangnya. 

Dispendik Surabaya juga mengatur dan mengawasi kegiatan sekolah agar tidak melanggar batas waktu jam malam. “Kegiatan sekolah seharusnya tidak melanggar jam malam, kecuali untuk kegiatan yang bersifat pembentukan karakter seperti Pramuka atau Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS),” ujar dia.

Yusuf menyebut bahwa peran guru Bimbingan Konseling (BK) sangat krusial dalam mendeteksi siswa yang berisiko melanggar aturan jam malam. Hal ini karena data siswa yang terindikasi berisiko, misal siswa dengan riwayat kedisiplinan tertentu, sudah tercatat melalui profil sekolah.

“Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih intensif, khususnya dari pihak orang tua, untuk memastikan siswa tidak melanggar ketentuan,” sebutnya.

Selanjutnya, setiap sekolah diwajibkan melaporkan siswa yang terindikasi sering berada di luar rumah tanpa pengawasan pada malam hari. “Setiap permasalahan siswa sudah terdata melalui catatan guru BK dan profil sekolah, yang kemudian akan menjadi data pembinaan bagi anak yang bersangkutan,” imbuhnya.

Dalam upaya memberikan edukasi tambahan mengenai bahaya pergaulan bebas, narkoba, dan kenakalan remaja, Dispendik sejak lama berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya.

Kolaborasi ini berfokus pada mewujudkan Sekolah Ramah Anak dan berbagai bentuk sosialisasi lain untuk mendukung tumbuh kembang anak, terutama terkait anti-kekerasan dan bullying di sekolah.

“Dispendik juga mendukung program Gerakan 1 Jam Berkualitas Tanpa Gawai Bersama Keluarga di lingkungan sekolah. Dukungan ini diwujudkan dengan melakukan sosialisasi kepada wali murid melalui pertemuan komite dan wali murid, dengan melibatkan Perangkat Daerah (PD) terkait seperti pihak kecamatan dan kelurahan agar bersama-sama dapat mengawasi kegiatan tersebut,” tegasnya.

Yusuf menyatakan, Dispendik Surabaya juga berencana melakukan evaluasi terkait pengaruh kebijakan SE Jam Malam Bagi Anak terhadap prestasi dan kedisiplinan belajar siswa. “Hal ini berkorelasi dengan seruan 7 kebiasaan positif anak Indonesia yang mengarah pada peningkatan prestasi anak di Kota Surabaya,” tuturnya.

Terakhir, Yusuf berharap kebijakan ini akan menjadi fondasi kuat bagi terbentuknya generasi muda Surabaya yang berkualitas dan berdaya saing di kancah global.

“Harapan kami pelajar Surabaya dapat tumbuh kembang secara sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat berprestasi baik tingkat regional, nasional hingga internasional," pungkasnya. (red)

Profil dan Biodata Nathalie Holscher, Mantan Istri Sule yang Juga Seorang DJ

Iki Radio - Sosok Nathalie Holscher menjadi sorotan publik sejak menikah dengan komedian ternama Sule pada 2020 silam.

Namun, jauh sebelum pernikahannya, Nathalie sudah aktif di dunia hiburan sebagai penyanyi, model, dan DJ profesional.

Kariernya makin mencuri perhatian setelah ia terjun sebagai DJ dan membangun citra entertainer modern yang penuh gaya dan kontroversi.

Kini, Nathalie kembali viral usai tampil di sebuah klub malam dengan insiden saweran uang ratusan juta rupiah yang memicu kontroversi.

Awal Karier di Dunia Hiburan dan Musik

Nathalie memulai kariernya sebagai penyanyi dalam grup vokal Rannath dan D'Dolls di awal 2010-an. Ia juga sempat bergabung dengan band The Secret yang didirikan oleh Piyu Padi dan Makki Ungu.

Kemudian ia memilih jalur solo sebagai penyanyi bergenre EDM lewat lagu "Live of a Party" yang rilis beberapa tahun lalu. Di sisi lain, Nathalie menjajal dunia akting dan sempat membintangi sinetron populer seperti Ganteng-Ganteng Serigala.

Kariernya makin berkembang setelah aktif sebagai DJ sejak tahun 2017 dan masuk nominasi Top 100 DJanes pada 2018. Tak hanya bermusik, Nathalie juga menjalani profesi sebagai model, presenter, dan konten kreator di YouTube.

Ia membangun kanal YouTube pribadi dengan konten seputar kehidupan sehari-hari dan rutinitas sebagai ibu dan entertainer.

Kehidupan Pribadi dan Sorotan Media

Nathalie menikah dengan komedian Sule pada 15 November 2020 di Bekasi, namun bercerai pada tahun 2023. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang putra bernama Adzam Adriansyah Sutisna, lahir Desember 2021.

Meski telah berpisah, Nathalie dan Sule tetap menjaga hubungan baik demi buah hati mereka. Namun, ia sempat bersitegang dengan anak Sule dari pernikahan sebelumnya, Putri Delina, sejak tahun 2021.

Hubungan mereka sempat memanas di media sosial, namun kini tampak mereda dan tidak lagi diperbincangkan luas. Nathalie diketahui mualaf sejak 2020 dan mengaku mantap memeluk Islam karena pengalaman spiritual pribadi.

Ia juga memiliki latar belakang keluarga campuran, yaitu keturunan Belanda, Jerman, dan Manado.

Kontroversi DJ dan Saweran Ratusan Juta

Pada April 2025, Nathalie tampil sebagai DJ di klub malam di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Dalam acara tersebut, ia menerima saweran hingga Rp150 juta dari pengunjung yang memicu kehebohan.

Aksi itu menuai protes dari warga, mahasiswa, dan ormas yang merasa moralitas daerah telah dirusak. Bupati Sidrap meminta Nathalie meminta maaf, namun ia menolak karena merasa hanya menjalani pekerjaan profesional.

Ia menegaskan bahwa DJ lain juga pernah disawer, namun tidak mendapat kecaman seperti dirinya. Tindakan Nathalie menuai pro-kontra, ada yang mengecam keras namun tak sedikit pula yang membelanya.

Netizen juga sempat mengkritik video lain saat ia disawer oleh seorang perempuan di klub malam.

Biodata Lengkap Nathalie Holscher

Nama lengkap: Natalie Sarah Holscher

Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 14 Desember 1992

Usia: 32 tahun (per 2025)

Keturunan: Belanda, Jerman, dan Manado

Agama: Islam (mualaf sejak 2020)

Profesi: Penyanyi, DJ, model, aktris, presenter, YouTuber, dan wirausaha


Karier musik dan hiburan:

Grup musik: Rannath, D’Dolls, The Secret

Lagu solo: Live of a Party

Sinetron: Diam-Diam Suka, Ganteng-Ganteng Serigala, Tukang Ojek Pengkolan

DJ sejak 2017, masuk Top 100 DJanes (2018)

Keluarga:

Mantan suami: Sule

Anak: Adzam Adriansyah Sutisna

Adik: Tasya, Nadya, dan Jordi Holscher

Nathalie Holscher adalah sosok multifaset dalam dunia hiburan Indonesia dengan perjalanan hidup penuh warna. Dari penyanyi hingga DJ profesional, ia telah melewati banyak fase, termasuk pernikahan dan perceraian dengan Sule.

Kini, meski menghadapi kontroversi, Nathalie tetap berdiri tegak dan mempertahankan profesionalismenya sebagai entertainer. Perjalanan karier dan kehidupannya menunjukkan bahwa ia bukan hanya figur publik biasa, tapi juga wanita yang tangguh.

Kontroversi hanyalah bagian kecil dari cerita panjang perjuangan dan pencapaian seorang Nathalie Holscher.***

Kanwil BPN Jatim Luncurkan Pelayanan Peralihan Elektronik

Iki Radio - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Jatim meluncurkan pelayanan peralihan secara elektronik guna menjawab perkembangan zaman terutama perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang semakin pesat.

Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur Asep Heri di Kota Surabaya, Rabu mengatakan sebanyak lima kantor pertanahan dari Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan pelayanan peralihan elektronik.

"Lima kantor pertanahan tersebut masing-masing Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto dan Kota Madiun," katanya di sela peluncuran layanan peralihan secara elektronik di Ruang Reforma Aula Kanwil BPN Jawa Timur.

Ia mengemukakan, implementasi ini merupakan sebuah komitmen instansi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Internalisasi bahwa ini merupakan sebuah komitmen pemerintah hadir memberikan layanan yang mudah, tepat, cepat dan akurat, dengan syarat, kualitas data harus ditingkatkan," katanya.

Dengan beralihnya pelayanan peralihan secara elektronik di lima Kantor Pertanahan, Kakanwil Jatim Asep Heri berharap nantinya akan ada kantor pertanahan kota atau kabupaten yang juga menyusul untuk implementasi peralihan elektronik ini.

"Tujuan dilakukannya pelayanan peralihan elektronik ini di antaranya adalah membangun aplikasi yang citizen centric life jouney dan penyederhanaan serta integrasi dari aplikasi sebelumnya. Kedepannya aplikasi ini akan terus dikembangkan oleh Pusdatin agar dapat diakses dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga proses pelayanan pertanahan menjadi lebih mudah dan cepat," katanya.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian ATR/BPN (Pusdatin) I Ketut Gede Ary Sucahya, menginformasikan pihaknya dan jajaran akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk membantu proses pelayanan pada masing-masing Kantor Pertanahan agar menjadi lebih mudah.

"Kita telah melalukan beberapa inovasi, beberapa aplikasi atau perangkat pelan-pelan kami alihkan menjadi open source. Kami menghimbau untuk semua pihak atau petugas agar tidak menggunakan software bajakan," katanya.

Ketua Pengurus Wilayah IPPAT Prov Jawa Timur Sri Wahyu Jatmikowati menyampaikan terima kasih karena selalu dilibatkan dalam perbaikan pelayanan.

"Kami menghaturkan apresiasi dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada BPN khususnya Kepala Kantor Wilayah, karena telah memfasilitasi kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kualitas bagi kami rekan-rekan PPAT," ujarnya.(antara)

Lama Mati Suri, KIM Magetan Mulai Dihidupkan Lagi

Iki Radio - Setelah lama "mati suri" Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan, kini kembali berupaya untuk menghidupkan keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Ini karena keberadaan KIM dinilai menjadi bagian kepanjangan pemerintah dalam penyampaian informasi publik. 

Selain itu, melalui KIM, diharapkan dapat menyebarluaskan informasi dan dapat membentengi masyarakat dari gempuran informasi informasi HOAX.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Magetan, Cahya Wijaya, saat memberikan sambutan dalam Rakor Pembentukan KIM Magetan (Foto : Kominfo Magetan)

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Magetan, Cahya Wijaya, saat Rapat Koordinasi (Rakor) pembentukan KIM di Gedung Surya Graha Magetan mengatakan, masyarakat secara mandiri dapat membangun sistem informasi komunal di lingkungannya dengan potensi kearifan lokal, sehingga masyarakat dapat memberi, mengolah, menerima dan menyebarkan informasi yang berguna bagi peningkatan pengetahuan maupun potensi desa.

“Melalui KIM diharapkan terbangun ketahanan informasi di masyarakat,” kata Wijaya, Selasa (24/06/2025). 

Hal senada disampaikan Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Muchtar Wakhid. Menurutnya, keberadaan KIM juga berperan sebagai pengelola informasi lokal yang mampu mengangkat potensi desa.

“Tidak hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan program pembangunan dan kebijakan, KIM juga berperan sebagai pengelola informasi lokal yang mampu mengangkat potensi desa, mengedukasi masyarakat, serta menangkal hoaks atau disinformasi yang marak di berbagai platform,” jelasnya.

Sementara, Kepala Bidang IKP (Informasi Komunikasi Publik) Dinas Kominfo Magetan, Eko Budiono menjelaskan, KIM sebagai kepanjangan tangan pemerintah sebagai desiminasi masyarakat, dimana KIM ini untuk membangun sebuah informasi yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan. KIM harus dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat, berkedudukan di kelurahan/desa, ditetapkan minimal oleh Kepala Desa/Lurah, terdaftar di Dinas Kominfo.

Lebih lanjut disampaikan, syarat administratif Kepengurusan KIM ialah bukan ASN, tidak terlibat tindak kriminal/tersangkut kasus pidana, tidak berafiliasi dengan parpol tertentu, tidak berafiliasi dengan LSM. KIM bisa menjadi motor penggerak untuk membangun informasi di masyarakat. 

“Untuk target 1 (satu) desa ada 1 (satu) KIM,” pungkasnya.(Kominfo Magetan/IW/IR)

Pariwara Antikorupsi 2025 Resmi Dimulai, KPK Gaungkan Perlawanan Serentak Korupsi di Pelayanan Publik

Iki Radio - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar kampanye nasional Pariwara Antikorupsi yang kini memasuki tahun kedua penyelenggaraannya. Pembukaan resmi program ini digelar melalui sesi webinar Sesi Konsultasi Pariwara Antikorupsi 2025 yang disiarkan langsung via Zoom Meeting pada Selasa (24/6/2025).

Kasatgas Sosialisasi dan Kampanye KPK, Dotty Rahmatiasih, membuka langsung kegiatan ini dengan menekankan pentingnya partisipasi kolektif dalam memerangi korupsi kecil-kecilan (petty corruption), terutama di sektor pelayanan publik.

“Pariwara Antikorupsi bukan sekadar kampanye visual. Ini adalah gerakan moral nasional. Kami ingin seluruh pemangku kepentingan di daerah, Pemda dan BUMD, bergerak bersama membangun budaya pelayanan publik yang bersih dan berintegritas,” tegas Dotty saat menyampaikan sambutan pembuka.

Pariwara Antikorupsi merupakan hasil kolaborasi KPK dengan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di seluruh Indonesia. Kampanye ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya petty corruption—praktik seperti suap, pungutan liar (pungli), gratifikasi ilegal, dan nepotisme—yang sering dianggap sepele, namun berdampak besar pada kepercayaan publik dan kualitas layanan pemerintah.

“Justru korupsi yang paling dekat dengan masyarakat itulah yang harus kita sikapi dengan serius. Karena dari sanalah awal mula budaya permisif terhadap korupsi terbentuk,” lanjut Dotty.

Kampanye ini didesain agar pesan antikorupsi menjangkau sebanyak mungkin masyarakat melalui berbagai media, mulai dari baliho, billboard, dan iklan layanan masyarakat di televisi lokal, hingga konten digital seperti media sosial, website resmi pemerintah, dan aplikasi layanan publik.

Berdasarkan timeline yang disusun KPK, kampanye serentak akan berlangsung mulai 1 Juni hingga 26 September 2025. Sebelumnya, Pemda dan BUMD telah menerima Surat Edaran resmi dari KPK serta mengikuti sesi sosialisasi teknis yang diadakan sejak April lalu.

Selain media konvensional dan digital, program ini juga mengandalkan keterlibatan langsung masyarakat melalui berbagai on-ground activation seperti penyuluhan, forum warga, diskusi publik, dan berbagai bentuk edukasi yang membumi.

Kampanye ini juga terbuka untuk kreativitas lokal. Instansi dapat menggunakan materi dari KPK maupun mengembangkan materi kampanye sendiri yang kontekstual dan sesuai tantangan lokal masing-masing daerah.


Ajak Masyarakat Tolak Korupsi

Dotty menekankan bahwa kampanye ini juga menjadi ruang partisipasi publik. Masyarakat tidak hanya menjadi sasaran kampanye, tapi juga pelaku utama perubahan.

“Program ini mengajak publik untuk berani menolak, berani melapor, dan berani menjaga integritas, terutama saat berhadapan dengan birokrasi pelayanan publik,” ujarnya.

Melalui kampanye ini, masyarakat didorong untuk:

-          Menolak segala bentuk suap, gratifikasi, dan praktik nepotisme;

-          Melaporkan pungli atau korupsi lainnya yang mereka alami;

-          Menyadari hak mereka atas layanan publik yang adil dan transparan.

Penghargaan Inspirator

Guna mengapresiasi upaya nyata daerah dalam menyukseskan kampanye ini, KPK juga menghadirkan Penghargaan Pariwara Antikorupsi 2025, yang akan diumumkan pada 28 November 2025 mendatang.

Penilaian akan dilakukan oleh tim juri independen yang mengevaluasi berdasarkan empat aspek utama: kreativitas, jangkauan, dampak kampanye, dan efektivitas pesan. Penghargaan akan diberikan dalam tiga kategori utama:

1. Media Konvensional

2. Media Digital

3. On-Ground Activation

Instansi yang mengikuti kompetisi ini wajib mengunggah dokumentasi kampanye dan laporan pelaksanaan melalui sistem pelaporan daring yang sudah disiapkan oleh KPK.

 

Siapa Saja yang Bisa Terlibat?

Pariwara Antikorupsi 2025 bersifat terbuka untuk:

-          Seluruh Pemerintah Daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota;

-          Seluruh BUMD yang berkomitmen terhadap gerakan antikorupsi.


Jadwal Lengkap Pariwara Antikorupsi 2025:

1.       13 Maret 2025: Peluncuran Program

2.       April 2025: Distribusi Surat Edaran dan Sosialisasi Teknis

3.       1–31 Mei 2025: Persiapan Kampanye

4.       Juni–September 2025: Pelaksanaan Kampanye Serentak

5.       Agustus–September 2025: Pengumpulan Laporan

6.       Oktober 2025: Kurasi dan Penjurian

7.       28 November 2025: Pengumuman Pemenang dan Penganugerahan

Dengan gerakan ini, KPK berharap lahir budaya baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih dan bertanggung jawab. Pesan antikorupsi tidak lagi terbatas pada ruang seminar dan ruang sidang, tapi menyatu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Kami ingin pesan ini terus hidup di ruang publik. Setiap billboard, setiap spanduk, setiap unggahan media sosial milik pemerintah daerah, semuanya menyuarakan satu hal: Indonesia melawan korupsi, dimulai dari yang kecil,” tutup Dotty penuh semangat. (jal/s)

 

Fokus, Camat Sawahan Madiun Terus Berupaya Turunkan Kasus Stunting

Iki Radio - Kasus stunting masih menjadi priotitas program yang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Sebab hal ini sangat berkaitan dengan penyiapan generasi penerus yang berkualitas.

Salah satunya di Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.

Untuk mengetahui bagaimana kondisi kasus stunting, pihak Kecamatan Sawahan selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak, salah satunya puskesmas Sawahan.

Camat Sawahan, Muhammad Sholeh (peci hitam) saat evaluasi pelaksana terbaik 10 Program Pokok PKK di Desa Pucangrejo Sawahan (13/06/2025)

"Setiap bulannya kita pantau. Dan kami selalu meminta data dari puskesmas Sawahan untuk mengetahui bagaimana kondisi kasus stunting di wilayah Kecamatan Sawahan", kata Muhammad Sholeh, Camat Sawahan, Selasa (24/06).

Hal ini karena setiap bulan melalui kegiatan posyandu, kondisi balita dapat diketahui.

"Kalau jumlah kasusnya sampai dengan saat ini Desa Bakur ada 6 kasus, dan Desa Rejosari 5 kasus. Untuk desa desa lain hanya satu atau dua kasus saja bahkan zero kasus stunting," lanjutnya.

Diakuinya, menurunnya kasus stunting di Kecamatan Sawahan ini juga tidak lepas dari peranan semua pihak.

"Kita libatkan semua masyarakat untuk mengatasi masalah stunting ini. Diantaranya peran PKK baik ditingkat kecamatan, hingga ke desa bahkan sampai ditingkat RT / RW," tambahnya.

Beberapa program yang dilakukan mulai dari Pemanfaatan Tanah Pekarangan (PTP) hingga pemberian makanan tambahan (PMT).

“Intinya stunting ini menjadi masalah yang harus kita hadapi bersama sama, dan terus berupaya menekan angka stunting. Sebagaimana program pemerintah, ketahanan pangan juga menjadi prioritas yang kami lakukan, termasuk untuk menekan angka stunting,” pungkasnya.(iw/md)

Ancaman Brain Rot, Pakar UB Sarankan Digital Hygiene pada Anak

Iki Radio - Pakar Linguistik Universitas Brawijaya (UB), Devinta Puspita Ratri, S.Pd., M.Pd mengamati Fenomena ‘brain rot’ yang kini marak di kalangan anak dan remaja menjadi perhatian serius para pendidik. Istilah brain rot mengacu pada penurunan kemampuan berpikir dan konsentrasi akibat paparan konten video singkat yang berulang di media sosial.

Pakar Linguistik dan Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya (FIB UB), Devinta Puspita Ratri, S.Pd., M.Pd., dalam keterangannya, Senin (23/6/2025) menjelaskan, bahwa brain rot bukanlah kerusakan otak secara fisik, tetapi kondisi mental akibat teknologi yang menuntut respons cepat dan instan.

“Konten-konten pendek membuat otak terbiasa bekerja dalam waktu singkat. Anak-anak menjadi tidak sabaran, sulit fokus, dan kehilangan minat untuk membaca,” jelasnya.

Menurut Devinta, fenomena ini juga memengaruhi pola pikir anak-anak yang mulai mengidolakan konten viral tanpa mempertimbangkan nilai edukatif. “Banyak dari mereka hanya mengejar popularitas di media sosial tanpa memperhatikan kualitas kontennya. Ini menumbuhkan budaya instan dan dangkal,” ujarnya.

Ia juga menyoroti peran teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), yang semakin membuat anak-anak bergantung dan enggan berpikir mandiri. “Sekarang banyak yang hanya mengandalkan AI tanpa mau memahami, padahal berpikir kritis itu tetap harus dilatih,” tambahnya.

Dampak jangka panjang dari brain rot, lanjut Devinta, bisa merusak aspek kognitif, sosial, dan emosional anak. Anak-anak menjadi malas berpikir logis, mudah terdistraksi, mengalami penurunan daya konsentrasi, bahkan kehilangan motivasi untuk mencapai tujuan melalui proses panjang.

“Beberapa komentar anak di media sosial menunjukkan rendahnya pemahaman dasar. Bahkan ada yang menyebut Garut sebagai negara di Eropa. Ini sangat mengkhawatirkan,” katanya.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif orang tua dan sekolah. Orang tua harus mendampingi anak saat menggunakan gawai, membatasi waktu layar, serta menyediakan kegiatan alternatif non-digital seperti bermain fisik atau membaca buku.

“Anak-anak harus dikenalkan pada digital hygiene, yaitu kemampuan memilah konten yang bermanfaat,” jelasnya.

Sekolah pun didorong untuk mengajarkan cara berpikir logis dan kritis, bukan sekadar menyampaikan materi. Sementara itu, pemerintah melalui Kominfo juga diminta lebih tegas dalam menyaring konten yang tidak mendidik.

“Konten-konten receh dan sensasional masih banyak berseliweran. Ini tugas bersama, bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat,” tegas Devinta.

Ia berharap seluruh elemen, mulai dari keluarga, sekolah, pemerintah, hingga masyarakat digital, dapat bersinergi untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif digitalisasi.

“Fenomena brain rot ini hanya bisa dicegah dengan kerja kolektif. Semua harus ambil peran,” pungkasnya. (jal)

Jelang Harganas 2025, Kemendukbangga Gelar Kirab bangga Kencana

Iki Radio - Menyambut peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32, Perwakilan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/BKKBN Provinsi Jawa Timur menggelar sejumlah kegiatan strategis. Salah satunya adalah Kirab Bangga Kencana, yaitu  roadshow edukatif yang melibatkan Mobil Unit Penerangan (Mupen) dan penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di berbagai titik wilayah Jatim.

"Khusus di Jawa Timur, kami akan melaksanakan Kirab Bangga Kencana yang dilakukan melalui tiga titik utama: Situbondo, Madiun, dan Ngawi. Di dua titik akan dilakukan seremoni upacara siaga, sementara di seluruh 38 kabupaten/kota akan dilaksanakan pelayanan KB gratis secara serentak," ujar Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dra. Maria Ernawati, M.M., 

Saat ditemui dalam kegiatan Gati (Gerakan Ayah Teladan Indonesia) menggambar bersama ayah dan anak di Surabaya, Maria menjelaskan, kegiatan pelayanan KB ini dilaksanakan mulai tanggal 16 hingga 30 Juni 2025. Selain pelayanan KB, BKKBN Jatim juga mengawal program-program unggulan seperti GENTING (Gerakan Terpadu Intervensi Stunting), GATI, SIDAYA, dan TAMASYA.

Kirab Bangga Kencana  berlangsung meriah, salah satunya di Kabupaten Ngawi. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, ST, MH dan Sesban BKKBN Jatim, Ghana Renaldi Pasca Surya, S.H., M.Ak. Kegiatan yang digelar di TPA Modern itu melibatkan 36 PKB Ngawi, 5 PKB Magetan, serta Mupen dari kedua daerah tersebut.

Beragam aktivitas edukatif digelar, mulai dari simulasi MBG (Melayani Bumil, Busui, dan Balita Non-PAUD), dongeng, mewarnai, hingga kampanye Gerakan Isi Piringku dan sosialisasi peran ayah di SMK PGRI 1 Beran Ngawi.

Kegiatan berlanjut dengan pelayanan KB di RSUD Geneng, wisuda program Selantang di Desa Ngrayudan Kecamatan Jogorogo, serta pelaksanaan apel siaga di Alun-Alun Kabupaten Ngawi. Dalam Apel tersebut, Ketua Timja Bangkom BKKBN Jatim, Sukamto, S.E., M.Si. bertindak sebagai pemimpin apel, sedangkan Bupati Ngawi menjadi pembina Apel.

Dalam kesempatan itu pula dilakukan penyerahan bantuan GENTING kepada keluarga berisiko stunting (KRS), penyerahan dan pelepasan Pataka Bangga Kencana oleh Bupati Ngawi dan Kepala BKKBN Jatim, Dra. Maria Ernawati, M.M., yang dilanjutkan dengan Kirab Pataka menuju Candi Prambanan sebagai simbol keberlanjutan semangat Harganas.

Adapun peserta kirab melibatkan mobil unit penerangan sebanyak 9 unit dan 61 kendaraan motor dari berbagai daerah seperti Ngawi, Magetan, Ponorogo, Madiun, Trenggalek, Kediri, dan Nganjuk.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, serta percepatan penurunan stunting di Jawa Timur.(red)