600 Guru Bireuen Dibekali Strategi Mengajar Era AI

Iki Radio - Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) membawa tantangan baru bagi dunia pendidikan. Sebanyak 600 guru madrasah di Kabupaten Bireuen dan sejumlah daerah lainnya membahas strategi mendidik generasi di tengah derasnya arus teknologi tersebut.

Bupati Bireuen, Mukhlis, saat membuka Seminar Nasional bertajuk “Guru Mendidik dengan Cinta” yang digelar dalam rangka Hari Lahir (Harlah) ke-18 Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia di Aula Setdakab Lama Bireuen, Sabtu (8/8/2026).

Pembahasan itu mengemuka, dalam Seminar Nasional bertajuk “Guru Mendidik dengan Cinta” yang digelar dalam rangka Hari Lahir (Harlah) ke-18 Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia di Aula Setdakab Lama Bireuen, Sabtu (8/8/2026).

Seminar diikuti 600 peserta dengan sistem kombinasi, terdiri atas 350 guru yang hadir secara luring dan 250 peserta mengikuti secara daring.

Bupati Bireuen, Mukhlis, saat membuka seminar menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan guru madrasah sekaligus memperkuat ekosistem pendidikan berbasis nilai agama dan budaya Aceh.

“Kami sadar, tanpa guru yang sejahtera dan dihargai, mustahil kita bicara pendidikan berkualitas. Ke depan, kita akan terus mengupayakan peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan dan seminar,”katanya.

Menurutnya, kesejahteraan dan kebahagiaan guru turut menentukan kualitas proses belajar mengajar. Guru yang merasa dihargai dan mampu mengajar dengan penuh cinta dinilai lebih mampu membentuk generasi yang cerdas sekaligus berakhlak.

“Tidak akan lahir generasi yang hebat, cerdas, dan berakhlak jika ruang kelas tidak diisi oleh guru yang bahagia dan mendidik dengan penuh cinta,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Bireuen,  Zulkifli mengatakan, tantangan guru semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi digital dan AI.

Menurutnya, guru masa kini tidak cukup hanya menguasai materi pelajaran. Mereka juga harus mampu membimbing peserta didik agar memiliki nalar kritis serta tetap memegang nilai-nilai akhlak di tengah derasnya informasi digital.

“Mendidik dengan penuh cinta bukan berarti tanpa aturan, melainkan hadir dengan hati sepenuhnya untuk anak didik,” pesan Zulkifli.

Ia menilai, kemampuan guru dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi perlu berjalan beriringan dengan penguatan karakter. Teknologi, kata dia, harus ditempatkan sebagai sarana pendukung pendidikan, bukan menggantikan peran guru dalam membentuk kepribadian peserta didik.

Ketua PGM Bireuen, Mudasar, berharap momentum Harlah ke-18 dapat mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen guru madrasah untuk terus mengabdi secara ikhlas.

Dirinya juga mendorong, guru madrasah untuk bersama-sama mewujudkan madrasah yang mandiri dan berprestasi.

Hal senada, Ketua PGM Indonesia Provinsi Aceh, Abdul Jalil, mengajak, seluruh guru madrasah dari berbagai organisasi untuk memperkuat kerja sama. Menurutnya, perbedaan organisasi tidak boleh menjadi penghalang untuk mencapai tujuan bersama dalam mencerdaskan generasi muda.

“Semua organisasi guru memiliki satu tujuan yang sama, yaitu membantu bangsa dan negara dalam mencerdaskan generasi muda,” ujarnya.

Seminar tersebut menjadi momentum bagi para guru madrasah untuk memperkuat kapasitas menghadapi perubahan zaman. Di tengah kemajuan AI dan teknologi digital, guru dituntut tetap menjadi sosok penting dalam membangun nalar, karakter, dan akhlak peserta didik.

Dengan kemampuan beradaptasi dan pendekatan pendidikan yang humanis, guru diharapkan mampu memastikan teknologi menjadi alat untuk memperkuat pembelajaran tanpa menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan.

Read More

Pembukaan MPLS Digelar, Siswa SRT Madiun Belum Bisa Tempati Asrama

Iki Radio — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) terus mematangkan persiapan operasional Sekolah Rakyat (SR) 1 Kabupaten Madiun. 

Program strategis nasional yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 (kemiskinan ekstrem) ini diproyeksikan menjadi pengungkit utama dalam memutus rantai kemiskinan di wilayah Madiun dan sekitarnya.

Meskipun pengerjaan infrastruktur fisik oleh pelaksana PT Brantas Abipraya masih berada pada tahap penyempurnaan akhir (finishing sekitar 5 persen), seluruh pihak berkomitmen agar proses Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) hingga kegiatan belajar mengajar (KBM) berasrama dapat segera berjalan penuh.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyambut baik hadirnya Sekolah Rakyat di wilayahnya. Menurutnya, program ini bukan sekadar rencana di atas kertas, melainkan langkah nyata pengentasan kemiskinan secara riil.

"Ini kesempatan luar biasa bagi Kabupaten Madiun. Tahun ini ada sebanyak 270 anak kami yang berada di Desil 1–2 bisa tertampung. Mudah-mudahan ke depan, dengan total daya tampung sekolah yang mencapai 1.200 siswa, secara bertahap semuanya bisa terfasilitasi," ujar Hari Wuryanto usai membuka MPLS SRT 1 Kabupaten Madiun, Jum'at (31/7/2026).

Bupati menambahkan bahwa anak-anak yang masuk dalam program ini akan ditanggung penuh oleh negara. Tidak hanya memfasilitasi pendidikan, Pemkab Madiun juga merencanakan intervensi sosial bagi keluarga siswa, termasuk perbaikan hunian.

"Harapan kami, mereka kelak memiliki karakter dan akhlak yang luar biasa, menjadi anak yang tangguh, serta mampu menjadi tulang punggung keluarga setelah lulus nanti," tegasnya.

Direktur TSKPO Kemensos RI, Rachmat Koesnadi, menjelaskan bahwa kendala utama saat ini terletak pada penyelesaian utilitas dasar seperti instalasi air bersih, kran, dan saniter/toilet di unit asrama. Pembangunan fisik yang berada di bawah kewenangan Kementerian PUPR ini ditargetkan tuntas fungsional dalam waktu dekat.

"Secara fungsional ruang kelas dan asrama sudah siap. Hanya penyempurnaan toilet dan instalasi air yang sedang berproses, diperkirakan selesai dalam beberapa hari. Untuk sementara, siswa dipulangkan terlebih dahulu dan ditargetkan mulai masuk asrama (full board) secara bertahap antara tanggal 10 hingga 15 mendatang," terang Rachmat.

Rachmat merinci, total calon siswa yang terdata saat ini sebanyak 360 siswa (gabungan jenjang SD, SMP, dan SMA), yang terdiri dari siswa asal Kabupaten Madiun serta penampungan sekitar 90 siswa dari Kabupaten Ponorogo.

Terkait dengan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan (tendik), Kemensos menyiapkan sekitar 50 hingga 70 personil yang seleksinya dipusatkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta dengan memprioritaskan talenta lokal.

Selama proses transisi, KBM dibantu oleh guru pendamping dari Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dan Provinsi Jawa Timur yang diberi alokasi honorarium mengajar harian dari anggaran Kemensos.

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Madiun, Supriadi, menekankan perbedaan mendasar antara Sekolah Rakyat dengan sekolah reguler. SR menerapkan sistem penjangkauan (outreach) berbasis data By Name By Address (BNBA) untuk mendatangi langsung keluarga yang membutuhkan.

"Kalau sekolah umum, siswa yang datang mendaftar. Di Sekolah Rakyat, kami yang turun melakukan penjangkauan. Mereka dari keluarga miskin ekstrem yang bahkan untuk mengurus diri sendiri saja kesulitan," jelas Supriadi.

Menanggapi dinamika lapangan pada tahun pertama operasional ini, pihak Dinsos bersama Kemensos juga melakukan penyesuaian proporsi rombongan belajar (rombel) guna mengoptimalkan kuota.

Jenjang SD disesuaikan menjadi 2 rombel (mengingat faktor anak usia SD masih memiliki tingkat ketergantungan/keinginan dekat dengan orang tua yang tinggi). Jenjang SMP ditingkatkan menjadi 4 rombel. Jenjang SMA tetap berjalan 3 rombel.

Untuk mengantisipasi rasa rindu rumah (homesick) bagi siswa, khususnya jenjang SD, pihak sekolah akan mengedepankan pendekatan humanis dengan memberikan kelonggaran adaptasi secara bertahap.

"Prinsipnya, kami dari pemerintah daerah bertindak untuk memfasilitasi, memantau, dan berkolaborasi secara intensif setiap hari agar seluruh kendala lapangan dapat teratasi, sehingga fasilitas Sekolah Rakyat ini benar-benar aman, nyaman, dan layak dihuni oleh anak-anak," pungkas Supriadi.(ir)

Read More

Penetapan Calon Siswa, MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun Resmi Dibuka

Iki Radio — Pemerintah Kabupaten Madiun bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) secara resmi membuka kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sekaligus Penetapan Calon Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun, Jumat(31/7/2026).

Mengusung tema “Menanam Harapan, Menumbuhkan Masa Depan Melalui Sekolah Rakyat”MPLS ini diselenggarakan di Gedung SRT 1, Kelurahan Nglames Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, mengapresiasi penuh kepercayaan yang diberikan oleh Kemensos RI kepada Kabupaten Madiun untuk mengelola Sekolah Rakyat Terintegrasi.

"Pendidikan adalah investasi terbaik. Ketika satu anak berhasil mengubah hidupnya melalui pendidikan, sesungguhnya kita sedang memutuskan rantai kemiskinan dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik," tegas Hari Wuryanto.

Bupati juga menekankan pentingnya membentuk generasi muda Kabupaten Madiun yang berkarakter "Satria Bersahaja"—yaitu sosok yang santun, tangguh, religius, berintegritas, adaptif, serta tidak mudah mengeluh.

Kepada para calon siswa, Bupati berpesan agar tidak berkecil hati atas keterbatasan ekonomi dan memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya.

Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun, Rohmah Agustin Setyowuni, menyampaikan bahwa para calon siswa yang hadir merupakan hasil jangkauan Dinas Sosial.

Mereka adalah anak-anak yang membutuhkan dukungan negara namun menyimpan potensi luar biasa.

"Hari ini bukan saja penetapan calon siswa, tapi merupakan sebuah ikhtiar bersama untuk memutuskan rantai kemiskinan melalui pendidikan yang bermutu, berkarakter, dan berkeadilan. Di sini kalian tidak hanya membaca dan berhitung, tapi kami pastikan karakter kalian akan bertumbuh maksimal," ujarnya.

Direktur TSKPO Kemensos RI, Rachmat Koesnadi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan penuh dari Bupati Madiun beserta seluruh jajaran OPD dan Forkopimda.

Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun ini dirancang untuk menampung sebanyak 360 siswa, yang terdiri dari jenjang SD (90 siswa), SMP (90 siswa), dan SMA (90 siswa), termasuk 90 siswa kuota titipan dari Kabupaten Ponorogo.

Terkait dengan hunian asrama, Rachmat memohon maklum dan doa restu dari para orang tua/wali murid karena penempatan asrama perlu dimundurkan sekitar 7 hingga 10 hari ke depan guna menyelesaikan finishing dan penyempurnaan fasilitas kebersihan.

"Mohon bersabar Bapak Ibu, sedikit lagi fasilitas ini akan selesai dengan baik agar aman dan nyaman digunakan oleh anak-anak kita. Ini adalah bagian dari gerakan serentak MPLS di hampir 50 Sekolah Rakyat Terintegrasi di seluruh Indonesia," jelasnya.

Acara penetapan dan pembukaan MPLS ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, OPD Kabupaten Madiun, pejabat Kemensos, hingga perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ditutup dengan penanaman pohon mangga di halaman Sekolah Rakyat oleh Bupati dan Wakil Bupati Madiun.(ir)

Read More

17 Guru SMA di Kabupaten Madiun Ditugaskan Jadi Guru Tamu di Sekolah Rakyat Terintegrasi

Iki Radio — Sebanyak 17 guru Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, resmi ditugaskan menjadi guru tamu di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) Kabupaten Madiun. 

Langkah ini dilakukan guna mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar (KBM) serta persiapan operasional sekolah baru tersebut.

Sekolah Rakyat Madiun direncanakan mulai beroperasi pada 31 Juli 2026 dan akan diawali dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun, Yulinar Quartina, menjelaskan bahwa penugasan ini merupakan tindak lanjut atas surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI serta Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

"Dari situ kami berkoordinasi dengan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), kemudian diteruskan kepada kepala sekolah anggota," ujar Yulinar saat dikonfirmasi, Kamis (30/7/2026).

Pemilihan 17 guru SMA tersebut dilakukan melalui seleksi kriteria yang cukup ketat untuk memprioritaskan kualitas pembelajaran. 

Guru yang ditugaskan itu merupakan tenaga pendidik kompeten di bidang mata pelajaran masing-masing dan berstatus Guru Penggerak. Memiliki beban mengajar maksimal 24 jam pelajaran per minggu di sekolah asal. Berasal dari SMA di wilayah Kabupaten Madiun agar tidak menyulitkan mobilitas menuju lokasi SRT di Kelurahan Nglames.

Yulinar menegaskan bahwa status para pendidik tersebut tetap sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tidak dipindahkan menjadi guru tetap di Sekolah Rakyat.

"Tugas mengajar di sekolah induk tetap dijalankan. Mereka mengajar di Sekolah Rakyat pada sisa hari yang tidak digunakan untuk mengajar di sekolah asal. Misalnya Senin sampai Rabu di sekolah induk, kemudian Kamis atau Jumat mengajar di Sekolah Rakyat," jelasnya.

Penugasan guru tamu ini dijadwalkan berlangsung selama dua bulan, terhitung sejak 10 Juli hingga 10 September 2026, sesuai dengan arahan Kementerian Sosial RI.(ir)

Read More

Siapkan 43 Guru Bantuan, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Madiun Siap Gelar MPLS pada 31 Juli

Iki Radio — Sebanyak 262 calon siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Madiun dijadwalkan akan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) mulai Jumat, 31 Juli 2026. 

Untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan optimal sejak hari pertama, pihak sekolah telah menyiagakan 43 orang guru bantuan.

Tenaga pendidik sementara tersebut terdiri dari 12 guru jenjang SD, 14 guru jenjang SMP, dan 17 guru jenjang SMA.

Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Madiun, Rohmah Agustin Setyowuni, menjelaskan bahwa para guru tamu ini digandeng melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur. 

Mereka akan mendampingi siswa hingga tenaga pendidik tetap hasil seleksi Kementerian Sosial resmi bertugas.

“Untuk sementara kami dibantu guru tamu agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Nantinya akan dikoordinasikan dengan guru PPPK yang ditetapkan Kementerian Sosial,” kata Rohmah.

Selain tenaga pengajar, sekolah berkonsep asrama ini juga telah menyiapkan sistem pendampingan ketat bagi para siswa. Setiap wali asrama nantinya akan mengawasi sekitar dua kamar, sementara satu wali asuh bertanggung jawab atas 10 siswa.

Selama dua hingga tiga minggu masa transisi, MPLS tidak hanya berfokus pada pengenalan lingkungan sekolah, tetapi juga pembentukan kebiasaan hidup mandiri.

“Anak-anak akan dibiasakan bangun tepat waktu, beribadah, makan teratur, hingga menjalani rutinitas kehidupan berasrama sebelum masuk ke proses pembelajaran formal,” tambahnya.

Adapun jumlah calon siswa yang terdata secara keseluruhan mencapai sekitar 341 orang, termasuk siswa yang mengikuti skema penempatan sementara dari Sekolah Rakyat Ponorogo.

Di sisi lain, pemerintah daerah terus mengebut penyelesaian fisik fasilitas sekolah. 

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Madiun, Anton Susilo, mengungkapkan bahwa progres pembangunan infrastruktur saat ini telah mencapai 94 persen.

Meski MPLS tetap dimulai sesuai jadwal pada 31 Juli, penempatan siswa di asrama akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kesiapan fasilitas dan arahan dari Kemensos.

“Kami ingin anak-anak masuk ketika semuanya sudah benar-benar siap, baik sarana maupun tenaga pendidiknya, agar proses belajar berlangsung aman dan nyaman,” tegas Anton.

Program Sekolah Rakyat ini dikhususkan untuk menampung anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati, dari total kuota 270 siswa, saat ini telah ditetapkan 262 siswa.

Anton menambahkan, delapan kursi tersisa yang masih kosong rencananya akan diisi jika ada penambahan peserta melalui perubahan SK mendatang. 

Antusiasme masyarakat terhadap sekolah ini juga dinilai sangat tinggi, terlihat dari banyaknya orang tua yang mulai menanyakan kepastian jadwal masuk sekolah.(ir)

Read More

Menbud: Permainan Tradisional Benteng Anak Indonesia Hadapi Risiko Ruang Digital

Iki Radio - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menegaskan permainan tradisional harus kembali menjadi bagian dari kehidupan anak Indonesia, sebagai upaya memperkuat karakter sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap ruang digital.

Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas), dinilainya menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali permainan rakyat di tengah derasnya arus digitalisasi.

Menurut Fadli, pelindungan anak tidak cukup hanya dilakukan dengan membatasi akses terhadap platform digital berisiko tinggi, tetapi juga harus dibarengi penyediaan ruang bagi anak untuk bermain, berinteraksi, dan belajar melalui budaya bangsa.

"PP Tunas menjadi intervensi negara yang sangat penting agar anak-anak tidak terlalu banyak terpapar informasi di ruang digital yang sulit mereka saring. Kita tidak bisa menghindari era digital, tetapi kita bisa mengantisipasi dampaknya," ujar Fadli Zon dalam Festival Generasi Berani Exploring dalam rangka Hari Anak Nasional 2026, di Cibis Park, Jakarta, Sabtu (25/7/2026).

Ia menyebut kolaborasi antara Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan anak melalui pendekatan budaya.

Fadli Zon menjelaskan permainan tradisional bukan sekadar aktivitas rekreasi, melainkan bagian dari objek pemajuan kebudayaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 

Dalam regulasi tersebut, permainan tradisional menjadi salah satu dari sepuluh objek pemajuan kebudayaan bersama bahasa, tradisi lisan, manuskrip, ritus, adat istiadat, olahraga tradisional, seni, dan warisan budaya lainnya.

Karena itu, pemerintah berkomitmen mengembalikan permainan rakyat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari anak Indonesia. 

"Permainan tradisional bukan hanya warisan budaya, tetapi juga media pembelajaran karakter yang telah diwariskan lintas generasi," katanya.

Fadli mengungkapkan Indonesia memiliki kekayaan permainan tradisional yang sangat besar. Jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 2.000 jenis permainan yang tersebar di berbagai daerah. Sebagai negara dengan lebih dari 1.340 kelompok etnis, Indonesia memiliki keragaman budaya yang melahirkan beragam permainan rakyat dengan nilai-nilai lokal yang berbeda.

Untuk itu, Kementerian Kebudayaan tengah menyiapkan program pendataan dan registrasi permainan tradisional dari seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya. Selain itu, pemerintah juga merintis pembentukan Museum Permainan Tradisional yang akan menjadi pusat dokumentasi, edukasi, dan promosi permainan rakyat Indonesia. 

"Kita akan menghimpun seluruh permainan tradisional dari berbagai daerah agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya," ujar Fadli.

Menurut Fadli, permainan tradisional memiliki nilai yang jauh melampaui hiburan. Melalui aktivitas bermain bersama, anak belajar tentang kejujuran, kerja sama, sportivitas, disiplin, hingga kemampuan menyelesaikan masalah. Pengalaman tersebut, kata dia, tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh interaksi melalui perangkat digital.

Ia berharap gerakan Generasi Berani Exploring menjadi awal kebangkitan permainan tradisional di Indonesia, sekaligus memperkuat ruang interaksi sosial anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi. 

"Kita ingin anak-anak memiliki pengalaman bermain bersama teman-temannya di luar ruang, belajar bekerja sama, saling menghargai, dan membangun karakter melalui budaya bangsa," ujarnya.

Fadli juga mengapresiasi keterlibatan dunia usaha, komunitas permainan rakyat, akademisi, serta berbagai kementerian dalam mendorong gerakan perlindungan anak melalui revitalisasi permainan tradisional.

Menurutnya, upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai program edukasi, festival budaya, hingga pemanfaatan platform yang dimiliki Kementerian Kebudayaan untuk memperkenalkan kembali permainan rakyat kepada generasi muda. 

"Biarkan mereka berlari, biarkan mereka bermain, dan biarkan mereka menjadi anak-anak. Dengan cara itu kita tidak hanya melindungi mereka dari dampak negatif era digital, tetapi juga menjaga identitas budaya Indonesia tetap hidup," pungkas Fadli.

Read More

Pemerintah Perluas Revitalisasi Pendidikan, Sasar Hampir 36 Ribu Satuan Pendidikan pada 2026

Iki Radio - Pemerintah memperluas Program Revitalisasi Pendidikan pada 2026 dengan menambah sasaran menjadi hampir 36 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pemerataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sekaligus mendukung transformasi pembelajaran nasional.

Widyaprada Ahli Utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Khamim bersama Ketua Tim Relasi Media Kementerian Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Astrid Ramadiah Wijaya dalam Media Briefing Kunjungan Jurnalistik Revitalisasi Pendidikan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (20/7/2026). 

Widyaprada Ahli Utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Khamim, mengatakan perluasan sasaran dilakukan setelah adanya penambahan anggaran sehingga jumlah sekolah penerima program meningkat signifikan dibanding alokasi awal.

"Setelah adanya penambahan anggaran, sasaran revitalisasi bertambah menjadi 16.075 satuan PAUD, 15.235 sekolah dasar, dan 4.638 sekolah menengah pertama," ujarnya dalam Media Briefing Kunjungan Jurnalistik Revitalisasi Pendidikan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (20/7/2026).

Menurut Khamim, Program Revitalisasi Pendidikan merupakan bagian dari prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Program tersebut tidak hanya menyasar sekolah yang sudah ada, tetapi juga pembangunan unit sekolah baru di daerah yang masih membutuhkan tambahan akses pendidikan.

Ia menjelaskan, pada 2025 pemerintah berhasil merevitalisasi 16.167 satuan pendidikan, meningkat dari target awal sebanyak 10.440 sekolah berkat efisiensi pelaksanaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

"Pelaksanaan revitalisasi yang melibatkan masyarakat membuat anggaran menjadi lebih efisien sehingga jumlah sekolah yang diperbaiki dapat bertambah," katanya.

Selain meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan, program tersebut juga memberikan dampak ekonomi di daerah. Pelaksanaan revitalisasi melibatkan sekitar 242.505 tenaga kerja lokal dan mendorong penggunaan material bangunan dari wilayah setempat sehingga turut menggerakkan perekonomian masyarakat.

Khamim menambahkan, pemerintah juga mempercepat rehabilitasi sekolah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara dengan dukungan berbagai pihak, termasuk TNI, agar kegiatan belajar mengajar dapat segera kembali berlangsung secara normal.

Sementara itu, Ketua Tim Relasi Media Kementerian Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Astrid Ramadiah Wijaya, yang membacakan sambutan Direktur Ekosistem Media Farida Dewi Maharani mengatakan kunjungan jurnalistik ke sekolah penerima program revitalisasi bertujuan memberikan gambaran langsung mengenai pelaksanaan kebijakan serta manfaatnya bagi peserta didik, guru, dan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap publik memperoleh informasi yang utuh mengenai implementasi Program Revitalisasi Pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Read More

Kemkomdigi Ajak 15 Media Verifikasi Langsung Program Revitalisasi Pendidikan di Kupang

Iki Radio - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengajak 15 perwakilan media nasional dan lokal meninjau langsung pelaksanaan Program Revitalisasi Pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai upaya memperkuat penyampaian informasi publik yang akurat, transparan, dan berbasis fakta.

Ketua Tim Relasi Media Kemkomdigi, Astrid Ramadiah Wijaya (kanan) bersama Plt Kepala DInas Pendidkan dan Kebudayaan Kota Kupang, Widyaprada Ahli Utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Khamim dalam media beriefing Kunjungan Jurnalistik Revitalisasi Pendidikan di Kupang, Senin (20/7/2026).

Kegiatan diawali dengan Media Briefing Kunjungan Jurnalistik Revitalisasi Pendidikan di Kupang, Senin (20/7/2026), sebelum para jurnalis melakukan peliputan lapangan di SD Inpres Naimata dan SMA Negeri 8 Kupang.

Ketua Tim Relasi Media Kemkomdigi, Astrid Ramadiah Wijaya, mengatakan kunjungan jurnalistik tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada media untuk melihat langsung implementasi program pemerintah sehingga informasi yang diterima masyarakat lebih utuh dan berimbang.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin membuka ruang bagi rekan-rekan media untuk memperoleh pemahaman langsung, berdialog dengan para pemangku kepentingan, serta melihat implementasi kebijakan di lapangan sebagai bagian dari proses bersama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik," ujar Astrid yang membacakan sambutan Direktur Ekosistem Media Farida Dewi Maharani.

Menurut Astrid, Program Revitalisasi Pendidikan merupakan bagian dari transformasi pendidikan nasional yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan belajar yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Karena itu, Kemkomdigi berharap hasil peliputan media tidak hanya menampilkan perubahan infrastruktur sekolah, tetapi juga menggambarkan dampak program terhadap kualitas pembelajaran, guru, peserta didik, dan masyarakat.

"Harapan kami, hasil peliputan nantinya tidak hanya menggambarkan perubahan fisik sekolah, tetapi juga mampu menghadirkan cerita mengenai bagaimana Program Revitalisasi Pendidikan memberikan dampak nyata terhadap kualitas pembelajaran dan masa depan generasi Indonesia," katanya.

Dalam media briefing tersebut, para jurnalis juga memperoleh penjelasan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai pelaksanaan Program Revitalisasi Pendidikan, termasuk capaian program serta rencana perluasan revitalisasi satuan pendidikan pada 2026.

Melalui kegiatan ini, Kemkomdigi memperkuat kolaborasi dengan media dalam menghadirkan informasi publik yang akurat sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap implementasi program prioritas pemerintah di bidang pendidikan.

Read More