Kejagung Serahkan Rp11,4 Triliun, Menkeu: Kita makin Kaya!

Iki Radio - Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Jumat (10/4/2026) menyerahkan hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) senilai Rp11,4 triliun ke kas negara.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa uang negara semakin banyak setelah penyerahan uang itu. Menkeu menyebutkan, uang itu akan masuk dalam pos anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kemudian, sebagian kecilnya masuk ke dalam pos penerimaan pajak.

"Ini kan pasti (masuk) PNBP ya, bukan pajak ya kalau gitu ya. Kita lihat, bagian itu PNBP mestinya sih. Sebagian mungkin pajak tapi sebagian kecil. Tapi yang jelas, uang saya (negara) lebih banyak lagi dibanding sebelumnya," ujar Menkeu di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

"Kita makin kaya," Purbaya kembali menegaskan.

Purbaya mengungkapkan, uang itu nantinya akan digunakan untuk menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemudian, juga akan disalurkan untuk belanja Kejagung hingga Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Meski begitu, Purbaya tidak merinci lebih detail, berapa porsi alokasi anggarannya. Ia hanya memastikan bahwa penindakan yang dilakukan Kejagung masih akan terus berlanjut. Dengan begitu, kata dia, ke depan akan ada lagi setoran yang diberikan Kejagung kepada negara.

"Bisa (untuk tambal defisit). Atau kita bisa pakai untuk mungkin sebagian besar untuk program pembangunan yang kemarin kepotong mungkin," ujar Purbaya.

"Termasuk untuk kejaksaan, termasuk sekolah, nanti sebagian juga untuk LPDP mungkin sebagian, tapi nggak banyak. Tapi ini kan belum selesai, masih ada banyak, masih akan ada lagi ke depan tuh belum selesai nih, jadi amanlah," imbuh Purbaya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan uang senilai Rp 11,4 triliun yang merupakan hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan negara oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kegiatan hari ini merupakan sebuah kehormatan di masa pemerintahan yang dipimpin selama satu setengah tahun.

“Sampai saat ini, total uang tunai yang berhasil kita selamatkan adalah Rp31,3 triliun,” ungkap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa nilai tersebut sangat besar sehingga dapat membantu memperbaiki 34.000 sekolah, 500.000 rumah rakyat berpenghasilan rendah. Penyelamatan keuangan negara ini juga dapat memberi manfaat bagi 2 juta masyarakat Indonesia.

Secara khusus, Presiden mengucapkan terima kasih kepada Satgas PKH. “Penghargaan saya yang sangat tinggi atas pengorbanan saudara. Negara kita sangat luas untuk memeriksa dan mengaudit di lapangan tidaklah mudah dan banyak menerima ancaman. Saya sangat menghargai pekerjaan dan pengorbanan Saudara-saudara,” imbuh Presiden.

Adapun jumlah penyerahan uang pada kegiatan hari ini senilai total Rp11.420.104.815.858 (sebelas triliun empat ratus dua puluh miliar seratus empat juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) yang masuk ke kas negara dengan rincian:

Penagihan denda administratif di bidang kehutanan oleh Satgas PKH senilai Rp7.230.036.440.742 (tujuh triliun dua ratus tiga puluh miliar tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);

Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan tindak pidana korupsi Kejaksaan RI Januari s.d. Maret 2026 senilai Rp1.967.867.845.912 (satu triliun sembilan ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus dua belas rupiah);

Penerimaan setoran pajak (Januari s.d. April 2026) senilai Rp967.779.018.290 (sembilan ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

Pendapatan negara melalui penyetoran pajak periode 28 Februari 2026 PT Agrinas Palma Nusantara sebesar Rp108.574.203.443 (seratus delapan miliar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);

Hasil PNBP dari denda lingkungan hidup senilai Rp1.145.847.307.471 (satu triliun seratus empat puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah)

Selain itu, Satgas PKH juga berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan baik sektor perkebunan (sawit) dan sektor pertambangan, dengan rincian:

Pada sektor perkebunan sawit, Satgas PKH sejak terbentuk pada Februari 2025 hingga hari ini berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 5.888.260,07 ha (lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh koma nol tujuh hektar).

Pada sektor pertambangan, Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 10.257,22 ha (sepuluh ribu dua ratus lima puluh tujuh koma dua dua hektar).

Dari total hasil penguasaan kembali tersebut di atas, Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan pada tahap VI kepada:

Diserahkan kepada Kementerian Kehutanan lahan kawasan hutan yang berupa kawasan hutan konservasi seluas 254.780,12 ha (dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh koma satu dua hektar) yang diantaranya meliputi: Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang berlokasi di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat seluas 149.198,09 ha (seratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan koma nol sembilan hektar); Taman Hutan Raya Lae Kombih di Subulussalam, Aceh seluas 510,03 ha (lima ratus sepuluh koma nol tiga hektar); serta Hutan Konservasi Kelompok Hutan Gunung Halimun Salak Bogor, Jawa Barat seluas 105.072 ha (seratus lima ribu tujuh puluh dua hektar).

Diserahkan kepada Kementerian/Lembaga terkait (dari Satgas PKH ke Kementerian Keuangan, Selanjutnya ke BPI Danantara, kemudian diserahkan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) berupa dengan total luasan 30.543,40 ha (tiga puluh ribu lima ratus empat puluh tiga koma empat puluh hektar).

Untuk diketahui, sejak dibentuk pada Februari 2025 hingga saat ini, Satgas PKH telah berhasil melakukan Penyelamatan Keuangan dan Aset Negara, yang secara keseluruhan berasal dari penerimaan negara maupun nilai aset kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali, dengan total mencapai Rp371.100.411.043.235,74 (tiga ratus tujuh puluh satu triliun seratus miliar empat ratus sebelas juta empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh empat sen).

Read More

Sukseskan Program Pangan, Menko Zulkifli Hasan Kunjungi Bojonegoro

Iki Radio- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah tempat di Kabupaten Bojonegoro, Jumat (10/4/2026). 

Dalam kunjungannya, Menko Bidang Pangan hendak memastikan ketersediaan pangan serta mempercepat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lembaga pendidikan berbasis keagamaan.

Salah satunya tempat dikunjungi adalah Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Rosyid Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander. Menteri Zulkifli Hasan didampingi oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah.

Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menuturkan bahwa ia mendapat tugas dari Presiden Republik Indonesia untuk memastikan pangan aman. 

Tidak hanya itu, ketersediaan pupuk bagi para petani serta harga gabah yang telah ditentukan sebesar Rp 6.500 juga menjadi fokus utamanya.

Pada program lain yaitu makan bergizi gratis (MBG), ia menyebutkan perlu dipercepat bagi sekolah yang berbasis keagamaan. Juga program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) nantinya diutamakan bagi para petani, peternak dan nelayan dengan tujuan menciptakan ekonomi baru di wilayah masing-masing.  

“Inilah yang ingin diperjuangkan okeh Presiden Prabowo. Memastikan programnya berjalan dengan baik karena untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya juga diminta untuk harga sembako tidak naik bahkan diminta harganya turun. Karena itu kami terjun keliling untuk memastikannya,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah dalam sambutannya mengungkapkan bahwa tindak lanjut dari kebijakan pusat terkait hemat energi, Kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan seruan untuk bersepeda dan efisiensi anggaran. 

Selain itu, lanjut Wabup, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) telah mencapai 412 desa dari 419 desa. Untuk 7 desa yang belum, masih terkendala masalah tanah yang akan dirampungkan pada bulan Juli ditargetkan 100 persen pembangunan.

Pemkab Bojonegoro juga melakukan pasar murah beberapa kali termasuk penyidakan tabung LPG serta mitigasi musim kemarau panjang. 

“Mitigasi terhadap musim kemarau panjang akan mengusahakan para petani, bersama pak Irjen akan adanya solusi bantuan perpipaan masalah air dan pupuk,” tambah Wabup Nurul.

Dalam kesempatan sama, Pimpinan Ponpes Al-Rosyid K.H. Alamul Huda menyatakan sangat beruntung dan tersanjung dengan kehadiran dari Menko Bidang Pangan. 

Santri ponpes merupakan bagian dari penerus generasi Indonesia dalam menuju Generasi Emas 2045 mendatang.

“Kami berusaha dan berdoa untuk mengabdi dan berjuang untuk negeri. Kami juga merupakan penerima manfaat program pemerinta pusat yaitu MBG. Generasi Emas ini yang diharapkan akan muncul penerus sebagai presiden, menteri maupun kepala daerah,” ujarnya. 

Kegiatan dilanjutkan ke Ponpes Al-Aziz Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander dengan digelar bazar pasar murah. 

Read More

Pertamina Fasilitasi 1.346 Sertifikasi UMKM

Iki Radio - PT Pertamina (Persero)  memperkuat komitmennya dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan, dengan memfasilitasi sebanyak 1.346 sertifikasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia sepanjang periode Januari hingga Maret 2026.

Langkah strategis itu dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk lokal agar mampu menembus jaringan ritel modern dan ekosistem industri yang kompetitif.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyatakan program sertifikasi itu mencakup berbagai aspek legalitas dan kualitas, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi Halal, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hingga Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

"Program ini sebagai bagian dari komitmen Pertamina dalam mendorong pemerataan ekonomi berbasis UMKM, sekaligus memperkuat fondasi bisnis UMKM agar lebih siap menembus pasar yang lebih luas," ujar Baron dalam keterangan resmi, Kamis (9/4/2026).

Menurut Baron, sertifikasi bukan sekadar pemenuhan aspek administrasi atau formalitas semata, melainkan instrumen krusial untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan konsumen.

Ia menekankan bahwa melalui pendampingan yang komprehensif, UMKM diharapkan dapat "naik kelas" dan menjawab kebutuhan pasar yang semakin selektif.

"Sertifikasi menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat," tambah Baron.

Salah satu keberhasilan program itu terlihat pada UMKM Inovasi Mitra Sudjarwo (brand MiniesQ) asal Pondok Aren, Tangerang Selatan. Usaha yang bergerak di bidang makanan sehat ini berhasil memperoleh sertifikat halal untuk produk healthy cookies, brownies, dan camilan berbasis gandum (oat-based snacks).

Pendiri MiniesQ, Minie Sudjarwo, mengungkapkan  legalitas tersebut berdampak langsung pada ekspansi bisnisnya.

Setelah mengantongi sertifikasi halal, ia berhasil menjalin kerja sama distribusi dengan 20 minimarket dan satu supermarket besar di wilayah Jakarta.

"Kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat menjadi peluang sekaligus tantangan. Kami ingin menghadirkan produk yang sehat, praktis, dan tetap enak dinikmati," kata mantan atlet nasional tersebut.

Melalui dukungan berkelanjutan ini, Pertamina berharap lebih banyak pelaku UMKM yang mampu mengoptimalkan potensi pasar domestik maupun internasional melalui standarisasi produk yang diakui secara legal dan kualitas.

 

Read More

Menaker Lantik 12 Pejabat, Tekankan Layanan Publik dan Transformasi Ketenagakerjaan

Iki Radio - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat posisi strategis organisasi melalui pelantikan 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik di sektor ketenagakerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat posisi strategis organisasi melalui pelantikan 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik di sektor ketenagakerjaan. (Foto: Dok Kemnaker)

Pelantikan dipimpin langsung Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dan dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Yassierli menegaskan, jabatan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya pekerja, pencari kerja, dan pelaku usaha. 

“Jabatan adalah kepercayaan sekaligus sarana untuk menghadirkan pelayanan terbaik, memberikan dampak, dan meninggalkan legacy bagi bangsa,” ujarnya.

Ia menyoroti besarnya tantangan sektor ketenagakerjaan, dengan jumlah angkatan kerja mencapai lebih dari 155 juta orang. 

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi mendorong ekspektasi masyarakat terhadap layanan pemerintah yang semakin cepat, transparan, dan responsif.

Untuk itu, Menaker meminta pejabat yang dilantik memastikan peningkatan kualitas layanan di berbagai bidang strategis, mulai dari pasar kerja, pelatihan vokasi, perluasan kesempatan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hingga keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

“Posisi ini sangat menentukan kualitas layanan ketenagakerjaan. Karena itu, saya minta seluruh jajaran memberikan kinerja terbaik yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Yassierli juga mengidentifikasi tujuh tantangan utama yang dihadapi Kemnaker, di antaranya penguatan link and match dunia kerja, penyediaan pekerjaan layak dan inklusif, pembaruan regulasi, penegakan norma ketenagakerjaan, transformasi hubungan industrial, pengembangan sistem informasi pasar kerja melalui platform digital, serta reformasi birokrasi.

Sebagai respons, Kemnaker menjalankan enam agenda transformasi, meliputi penguatan kepercayaan publik, transformasi layanan berbasis kebutuhan masyarakat, peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui upskilling dan reskilling, penguatan inklusivitas, penegakan norma ketenagakerjaan, serta pengembangan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

Proses pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka dan mutasi antarinstansi, yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam manajemen ASN.

Dengan penguatan struktur kepemimpinan ini, Kemnaker optimistis mampu mempercepat transformasi layanan ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus menjawab kebutuhan dunia kerja yang semakin dinamis.

Read More

Kemdiktisaintek-KLH Perkuat Kolaborasi, Dorong Solusi Sampah Berbasis Teknologi

Iki Radio - Pemerintah mempercepat penanganan sampah nasional melalui penguatan kolaborasi lintas sektor berbasis sains dan teknologi. 

Petugas Dinas Lingkungan Hidup melakukan edukasi pengelolaan sampah kepada warga saat pemberlakuan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (5/4/2026). Edukasi pengelolaan sampah itu sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/rwa)

Sinergi ini dinilai krusial untuk menghadirkan solusi yang efektif, terukur, dan berkelanjutan di tengah meningkatnya volume sampah, khususnya di kawasan perkotaan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan antara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, dengan Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Brian Yuliarto menyampaikan bahwa pendekatan berbasis riset dan inovasi menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sampah yang adaptif terhadap kondisi lapangan. 

Menurutnya, kerangka kebijakan yang telah disusun kini diarahkan untuk segera masuk tahap implementasi berbasis data.  

“Kerangka makro sudah kita siapkan. Selanjutnya, kita gunakan basis data TPS 3R yang ada untuk mempercepat implementasi di lapangan,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Kemdiktisaintek mendorong optimalisasi lebih dari 100 titik Tempat Penampungan Sementara Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) sebagai garda depan pengelolaan sampah di tingkat hulu. 

Perguruan tinggi akan dilibatkan secara aktif melalui riset terapan, survei, hingga pemetaan teknis untuk memastikan efektivitas program.

Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya kolaborasi dengan kalangan akademisi guna memperkuat basis ilmiah kebijakan yang diambil pemerintah. 

“Kami akan mengacu pada hasil riset dan kajian akademik agar implementasi kebijakan di lapangan berjalan lebih tepat dan selaras,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan pengelolaan sampah berbasis sumber menjadi prioritas, mengingat komposisi sampah nasional masih didominasi oleh limbah rumah tangga, terutama sampah organik. 

Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekaligus meningkatkan efisiensi sistem pengelolaan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong integrasi pengelolaan sampah antara rumah tangga dan kawasan komersial, serta penguatan regulasi dan penegakan hukum guna menciptakan sistem yang lebih disiplin dan berkelanjutan.

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memastikan hasil riset perguruan tinggi tidak berhenti pada tataran akademik, tetapi mampu diimplementasikan secara nyata untuk menjawab persoalan lingkungan.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, upaya penanganan sampah nasional diharapkan semakin terarah, efektif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi kualitas lingkungan hidup di Indonesia.

Read More

Menkomdigi: WFH Tidak Boleh Ganggu Layanan Publik

Iki Radio - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan penerapan Work From Home (WFH) setiap Jumat tidak boleh mengurangi kualitas dan kecepatan layanan publik kepada masyarakat.

Kebijakan WFH yang mulai diterapkan sejak 1 April 2026 merupakan bagian dari transformasi budaya kerja pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan pemanfaatan teknologi digital.

“WFH ini bukan hari libur tambahan. Tidak boleh mengurangi efektivitas, tidak boleh mengurangi produktivitas, dan juga tidak boleh mengganggu kecepatan pelayanan dari kementerian,” tegasnya dalam Apel Pagi di Lapangan Anantakupa, Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Meutya menekankan bahwa perubahan pola kerja harus dijawab dengan kinerja yang tetap terukur.

Menurutnya, kebijakan ini dirancang untuk menekan mobilitas dan meningkatkan efisiensi operasional, termasuk pembatasan perjalanan dinas dan penggunaan kendaraan operasional, serta pengalihan anggaran ke program prioritas nasional.

Sebagai kementerian yang memimpin transformasi digital nasional, Kemkomdigi diminta menjadi contoh dalam menjalankan pola kerja fleksibel berbasis teknologi.

“Kita justru harus menjadi contoh utama bahwa bekerja di luar kantor secara daring tetap dapat memberikan hasil yang maksimal dan juga terukur,” ujar Meutya Hafid.

Meutya juga mengingatkan bahwa tantangan global menuntut seluruh jajaran tetap disiplin dan fokus dalam bekerja.

Ia meminta seluruh pegawai menjaga ritme kerja dan meningkatkan kolaborasi.

“Kita harus tetap fokus, tetap tenang, tetap produktif, dan saling bahu-membahu. Yang dihadapi dunia saat ini bukan hal yang mudah,” katanya.

Meutya menekankan pentingnya kepemimpinan yang solid dan komunikasi internal yang selaras agar kebijakan dapat berjalan efektif di seluruh lini organisasi.

“Tidak boleh ada beda semangat di atas dengan semangat di bawah. Kalau ini terjadi, kita akan kesulitan,” tegasnya.

 

Read More

Mendagri: Pengawasan Obat dan Makanan Instrumen Strategis Stabilitas Nasional

Iki Radio - Pemerintah pusat resmi menetapkan pengawasan obat dan makanan sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian (kanan), bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar (kiri), memberikan pengarahan dalam konsolidasi nasional pengawasan obat dan makanan di Jakarta, Senin (6/4/2026)

Kebijakan itu ditegaskan dalam konsolidasi nasional yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar di Kantor Mendagri, Senin (6/4/2026).

Pertemuan bersejarah itu dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia, yang terdiri dari 38 gubernur, 416 bupati, dan 98 wali kota.

Dalam forum tersebut, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) kini diposisikan sebagai bagian dari kebijakan fiskal daerah untuk memperkuat daya tahan ekonomi, khususnya pada sektor UMKM dan pengendalian inflasi.

Mendagri menegaskan,  peran pemerintah daerah sangat krusial dalam memastikan produk yang beredar di pasar telah memenuhi standar keamanan demi menjaga kepercayaan publik.

"Pengawasan obat dan makanan hari ini harus dilihat sebagai bagian dari stabilitas nasional. Ketika produk yang beredar aman dan terstandar, kepercayaan publik terjaga, pasar stabil, dan inflasi dapat dikendalikan. Di sinilah peran strategis pemerintah daerah,” tegasnya.

Mendagri mengingatkan, agar para kepala daerah tidak hanya bergantung pada DAK pusat, melainkan menjadikan dana tersebut sebagai stimulan untuk memperkuat pembiayaan pengawasan melalui APBD secara mandiri.

“Tidak boleh ada daerah yang tertinggal. Ini bukan sekadar program, tapi menyangkut perlindungan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. Kepala daerah harus memastikan ada intervensi nyata dan terukur,” kata Tito.

Senada dengan hal tersebut, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menjelaskan bahwa pengawasan yang ketat merupakan fondasi utama bagi transformasi ekonomi berbasis produksi. Menurutnya, standarisasi produk adalah kunci agar UMKM lokal dapat bersaing di pasar global.

“Kalau kita ingin UMKM naik kelas, maka yang pertama harus dipastikan adalah produknya aman, memenuhi standar, dan memiliki izin edar. Dari situlah kepercayaan pasar terbentuk, akses terbuka, dan produk Indonesia bisa bersaing,” ujar Taruna Ikrar.

Namun, pemerintah mencatat tantangan besar berupa disparitas kinerja antarwilayah. Data menunjukkan adanya ketimpangan realisasi anggaran yang tajam.

Pada tahun 2025, hanya tujuh daerah yang mencapai kinerja optimal, sementara 10 daerah lainnya berada di posisi terendah. Selain itu, laporan dari aplikasi SMARTPOM menunjukkan bahwa meski realisasi output kegiatan mencapai 87,51 persen, namun realisasi pelaporan administratif masih rendah di angka 55,07 persen.
produksi.

 

Read More

Indonesia Siap Hadapi El Nino dengan Stok Pangan Tertinggi Sepanjang Sejarah

Iki Radio - Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan Indonesia dalam kondisi siap menghadapi potensi dampak El Nino, dengan dukungan stok pangan yang mencapai level tertinggi sepanjang sejarah.

Mentan Andi Amran Sulaiman saat meninjau Gudang Beras Bulog di Makassar, Sulawesi Selatan. (Dok. Kementan)

Mentan Amran mengakui bahwa dampak cuaca ekstrem panas mulai dirasakan dan berpotensi memengaruhi produksi pertanian. Namun, pemerintah telah memiliki pengalaman dalam menghadapi kondisi serupa pada tahun-tahun sebelumnya.  

“Itu El Nino Godzilla kan katanya kering 6 bulan. Tapi, sepertinya masih lebih tinggi dulu El Nino yang dulu, 2015. Kami sudah pengalaman mengelola El Nino bersama teman-teman tahun 2015, 2023, 2024,” kata Mentan Amran usai meninjau gudang Bulog di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (5/4/2026).

Ia menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional saat ini berada dalam posisi sangat kuat. Stok beras pemerintah yang tersimpan mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, menyentuh angka 4,5 juta ton di awal April 2026.  

“Sekarang stok kita tertinggi selama merdeka. 4,5 juta. Insya Allah 10 hari, 20 hari ke depan itu 5 juta,” tegasnya.

Selain stok di gudang pemerintah, Mentan Amran juga mengungkapkan ketersediaan pangan yang tersebar di sektor lain serta potensi produksi yang sedang berjalan.  

“Yang kedua adalah yang ada di Horeka (hotel, restauran, kafe/katering) sesuai data kita yang kelola itu 12,5 juta ton. Kemudian standing crop kita yang ditanam sekarang siap panen, itu 11 juta ton. Berarti sudah 23 juta ton,” jelasnya.

Dengan total ketersediaan tersebut, ia memperkirakan kebutuhan pangan nasional dapat terpenuhi dalam jangka waktu yang panjang, bahkan melampaui periode puncak kekeringan.  

“Artinya 11 bulan ke depan ini aman. Stok untuk rakyat Indonesia 11 bulan ke depan aman. Sedangkan kekeringan 6 bulan. Berarti aman kan?” ujar Mentan.

Mentan Amran juga menekankan bahwa berbagai langkah strategis telah dilakukan untuk memperkuat sistem produksi, mulai dari peningkatan pompanisasi hingga optimalisasi lahan rawa.  

“Aku tambah pompanisasi. Ya, mudah-mudahan 40 ribu. Jadi, semakin kuat. Jadi, enggak usah khawatir El Nino karena pertahanan kita kuat. Karena kita sudah ada pompanisasi, sudah ada irigasi, kemudian oplah tanah rawa yang kita tanami dulu, kita perbaiki irigasinya, tanam 1 kali, jadi 2 kali, 3 kali,” jelasnya.

Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak khawatir terhadap kondisi cuaca ekstrem yang terjadi saat ini, karena pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi yang terukur.  

“Jadi, sudah aman. Pangan aman,” tegasnya.

Di sisi lain, Mentan Amran juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan nasional, termasuk petani, aparat, dan media.  

“Petani Indonesia, pahlawan pangan Republik ini, kepada TNI, Polri, Kejaksaan, seluruh yang membantu masyarakat tani sehingga beras kita melimpah. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh media,” ucapnya.

Menutup pernyataannya, Mentan Amran menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kolaborasi seluruh pihak dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi potensi krisis global.  “Beras kita melimpah. Kita syukuri ya, inilah buah gagasan besar Bapak Presiden. Beliau membuat gagasan besar, kita kolaborasi di bawah, bekerja bersama-sama, sehingga hasilnya hari ini kita nikmati, di saat geopolitik memanas, Alhamdulillah kita tenang-tenang saja, harga pangan baik, bahkan kita syukur dan melimpah,” pungkasnya.

 

Read More