40 Balita Terdampak Banjir di Gorontalo Utara, Dinkes Lakukan Intervensi

Iki Radio - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara, Sri Fenty N. Sagaf, mengtakan  sejumlah 40 balita korban banjir di Kecamatan Biau teridentifikasi mengalami masalah gizi sehingga memerlukan intervensi pangan dan pemantauan klinis secara ketat.

Kepala Dinas Anang S. Otoluwa, memimpin Briefing Klaster Pelayanan Kesehatan yang terdampak Banjir di Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara. 

“Tim kami dari puskesmas saat ini telah memetakan sebaran balita tersebut untuk mendistribusikan Makanan Pendamping ASI serta pemenuhan kebutuhan susu formula khusus,” tutur Sri Fenty di lokasi bencana, Kamis (28/5/2026).

Untuk memastikan pelayanan medis menjangkau seluruh warga secara merata, Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara merilis peta distribusi tim medis pasca bencana dengan skema yang melibatkan bantuan personel dari berbagai puskesmas lintas kecamatan guna menyokong wilayah Kecamatan Biau.

Berdasarkan ringkasan penugasan di lapangan, sebaran posko kesehatan terdiri atas Tim Mobile Dinkes Gorut yang bergerak menyisir seluruh wilayah terdampak; Pos Kesehatan Desa Didingga di bawah Puskesmas Buloila; Pos Kesehatan Desa Bualo di bawah Puskesmas Sumalata; Pos Kesehatan Desa Omutu di bawah Puskesmas Tolinggula; Pos Kesehatan Desa Biau di bawah Puskesmas Limbato; serta Pos Kesehatan Desa Luhuto di bawah pelayanan RSTM.

“Kami bergerak cepat membagi tim medis dan logistik melalui pos-pos kesehatan ini, demi memastikan bantuan bisa menyentuh seluruh korban, khususnya kelompok rentan,” ujar Sri Fenty.

Sri Fenty menegaskan, seluruh kebutuhan dasar medis, dan pangan masyarakat akan dikawal ketat lewat posko yang ada agar kondisi lingkungan pasca banjir tidak menurunkan  kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Anang S. Otoluwa, yang hadir langsung di lokasi banjir, menyatakan dukungan penuh dari jajaran pemerintah provinsi terhadap posko komando kesehatan berjejaring yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten.

“Tentunya apresiasi tinggi kepada seluruh nakes dari berbagai puskesmas yang tetap mengutamakan tugas kemanusiaan di tengah libur lebaran ini. Menempatkan posko di tiap desa terdampak adalah langkah mitigasi yang sangat tepat,” ungkap Anang.

Bencana banjir bandang yang melanda wilayah Kecamatan Biau, Selasa (26/5/2026), sehari menjelang Hari Raya Iduladha 1447 H, yang mengakibatkan 238 balita terdampak langsung serta menempatkan kelompok rentan pada risiko tinggi penularan penyakit berbasis lingkungan akibat genangan air dan lumpur.

Puluhan Tenaga Kesehatan, organisasi profesi kesehatan, dan personel Puskesmas di Kabupaten Gorontalo Utara diterjunkan langsung ke lokasi bencana banjir di Kecamatan Biau pada Kamis (28/5/2026), dengan aksi tanggap darurat yang tetap berjalan masif meskipun bertepatan dengan suasana libur nasional Hari Raya Iduladha 1447 H. 

Read More

Menkeu Purbaya Kurban Sapi Jenis Crossing Simental Berbobot 868 Kilogram

Iki Radio - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa melaksanakan ibadah salat Iduladha 1447 Hijriah bersama jajaran pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan masyarakat sekitar di Masjid Salahuddin, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Momentum Iduladha tahun ini dimaknai Menkeu Purbaya sebagai pengingat pentingnya nilai pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial dalam menjalankan amanah menjaga keuangan negara.

Seusai pelaksanaan salat Eid, Menkeu Purbaya secara simbolis menyerahkan hewan kurban berupa satu ekor sapi kepada panitia kurban Masjid Salahuddin DJP untuk disembelih dan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak.

Sapi yang diserahkan Menkeu Purbaya adalah jenis Crossing Simental dengan berat 868 kg dan berusia kurang lebih sekitar 3 tahun.

"Iduladha bukan sekadar ritual tahunan, melainkan sebuah momentum untuk memperkuat rasa kemanusiaan dan keadilan sosial. Hewan kurban yang kita salurkan hari ini adalah simbol dari komitmen kita untuk saling berbagi, terutama bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan," ujar Menkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu Purbaya juga menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran pegawai Kementerian Keuangan. Beliau menekankan bahwa semangat berkurban memiliki korelasi erat dengan tugas mereka sebagai punggawa keuangan negara yakni mengasah kepekaan sosial agar APBN yang dikelola senantiasa diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat luas, khususnya kelompok rentan.

Dari data yang diperoleh panitia qurban Kemenkeu Pusat, Kemenkeu pada tahun ini menyalurkan sebanyak 486 hewan kurban yang terdiri dari 262 sapi dan 224 kambing yang dihimpun dari partisipasi mandiri sebanyak 1.790 pegawai di berbagai unit eselon I di seluruh Indonesia.

Untuk pendistribusian daging kurban dipastikan akan dilakukan secara tepat sasaran, bekerja sama dengan lembaga amil zakat resmi dan pengurus masjid setempat, dengan memprioritaskan warga di sekitar kantor Kemenkeu serta masyarakat prasejahtera.

"Semoga ibadah kurban kita tahun ini diterima oleh Allah SWT, dan menjadi berkah serta penyemangat bagi kita semua untuk terus memberikan yang terbaik bagi Indonesia," tutup Menkeu Purbaya.

Read More

Kemkomdigi Uji Digitalisasi Bansos, Targetkan Penyaluran Lebih Tepat Sasaran

Iki Radio - Pemerintah mulai memperluas uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari reformasi tata kelola perlindungan sosial berbasis data. Langkah ini ditempuh untuk mengatasi persoalan klasik penyaluran bansos, mulai dari data ganda, verifikasi yang panjang, hingga potensi salah sasaran penerima.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Teknodigi) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Mira Tayyiba didampingi Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Fifi Aleyda Yahya. 

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Teknodigi) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Mira Tayyiba, mengatakan digitalisasi perlindungan sosial difokuskan pada program Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang menyasar 40 persen kelompok masyarakat terbawah secara ekonomi.

“Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari risiko kerentanan sosial,” ujar Mira dalam pemaparan kepada media, Selasa (26/5/2026).

Namun, menurutnya, pelaksanaan bansos selama ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterhubungan data antarlembaga yang belum optimal. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan data tidak mutakhir, ketidakkonsistenan informasi, hingga proses verifikasi yang memerlukan waktu panjang.

“Bapak Presiden menekankan pentingnya penguatan tata kelola perlindungan sosial berbasis data,” katanya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, pemerintah melakukan uji coba digitalisasi bansos melalui pendekatan Digital Public Infrastructure (DPI). DPI didukung dua komponen utama, yakni Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri serta Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang dikembangkan KemKomdigi. IKD berfungsi memperkuat akurasi identitas penerima manfaat, sedangkan SPLP menjadi penghubung pertukaran data antarinstansi pemerintah.

“Ini adalah upaya untuk menciptakan data yang bersifat tunggal atau single source of truth,” jelas Mira.

Melalui integrasi tersebut, proses registrasi, verifikasi kelayakan, pengajuan sanggah, hingga tindak lanjut hasil sanggah diharapkan dapat berlangsung lebih transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, penyaluran bansos diproyeksikan menjadi lebih tertib, cepat, dan adil. “Target akhirnya sederhana, yaitu masyarakat yang berhak tidak boleh terlewat dan masyarakat yang tidak lagi memenuhi kriteria tidak menerima bantuan,” tegasnya.

Mira menekankan digitalisasi bansos bukan sekadar menghadirkan aplikasi baru, melainkan membangun ekosistem digital pemerintahan yang bekerja secara terintegrasi. Dalam skema tersebut, Kementerian Sosial bertindak sebagai pemilik program dan pengelola proses bisnis bansos, Bappenas memastikan tata kelola data, Kemendagri memperkuat identitas digital, sementara Kemkomdigi memfasilitasi pertukaran data.

Di sisi keamanan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bertugas mengawal perlindungan sistem, sedangkan pemilik data sektoral seperti ATR/BPN, BPS, PLN, BPJS, hingga Korlantas Polri menyediakan data pendukung verifikasi.

“Digitalisasi itu bukan sekadar aplikasi, tetapi ekosistem digital pemerintahan yang bekerja bersama untuk pelayanan publik yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.

KemKomdigi menjelaskan, SPLP bekerja layaknya jembatan interoperabilitas yang memungkinkan sistem pemerintah saling berbagi data sesuai kewenangan dan standar keamanan.

Namun, Mira menegaskan mekanisme itu tidak memindahkan atau menyalin pangkalan data antarinstansi. “SPLP tidak mengambil alih data milik instansi lain. Data tetap berada pada instansi pemilik data,” katanya.

Sebagian besar pertukaran informasi bahkan bersifat terbatas, misalnya dalam bentuk jawaban “ya” atau “tidak” untuk kebutuhan verifikasi kelayakan. Melalui portal perlindungan sosial (perlinsos), masyarakat nantinya dapat melakukan verifikasi identitas, memilih program bantuan, mengajukan permohonan, memantau proses verifikasi, hingga menerima hasil secara digital.

Fitur yang dinilai menjadi terobosan baru ialah mekanisme sanggah, yang memungkinkan warga mengoreksi hasil verifikasi apabila merasa penilaian kelayakan belum sesuai kondisi riil. “Baru kali ini bansos ada proses sanggah,” kata Mira.

Pengajuan sanggah akan diverifikasi ulang oleh instansi terkait dengan dukungan sistem digital yang terhubung. Bagi masyarakat yang memiliki telepon genggam dan terbiasa menggunakan layanan digital, seluruh proses dapat dilakukan secara mandiri melalui skema self-service.

Namun pemerintah menyadari tidak semua masyarakat memiliki kemampuan maupun akses digital yang sama. Karena itu, skema pendampingan petugas tetap disiapkan, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses teknologi.

“Digitalisasi tidak boleh menimbulkan hambatan baru, bahkan sebaliknya harus memperluas akses layanan,” ujar Mira.

Uji coba digitalisasi bansos telah dimulai di Kabupaten Banyuwangi melalui dua tahap, yakni pendaftaran pada September 2025 serta mekanisme sanggah pada Maret–April 2026. Pembelajaran dari pelaksanaan tersebut kini menjadi dasar perluasan ke 42 kabupaten/kota mulai Juni 2026 secara bertahap.

KemKomdigi menilai pendekatan bertahap diperlukan agar kesiapan sistem, petugas lapangan, dan tata kelola dapat dipastikan sebelum diterapkan secara nasional.

Dalam sesi tanya jawab, Mira mengungkapkan digitalisasi juga diarahkan untuk mengurangi persoalan salah sasaran penerima bansos. Berdasarkan estimasi SUSENAS 2024 dan kajian Dewan Ekonomi Nasional (DEN), tingkat miss-target pada program PKH disebut masih cukup tinggi. “Dalam kasus PKH, yang disebut miss target itu sampai 45 persen,” ungkapnya.

Karena itu, digitalisasi dinilai penting agar data penerima lebih akurat, mutakhir, dan tidak ganda. Kemkomdigi juga meminta dukungan media dan masyarakat untuk memperkuat literasi digital, terutama dengan hanya mengakses layanan pemerintah melalui kanal resmi berdomain go.id, mewaspadai tautan mencurigakan, serta menolak permintaan biaya atau imbalan atas nama bantuan sosial.

Melalui perluasan uji coba ini, pemerintah berharap mampu membangun model tata kelola bansos yang lebih tertib, terdokumentasi, dan transparan sehingga perlindungan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

Read More

Presiden Prabowo Ungkap Rp15.400 Triliun Kekayaan RI Hilang akibat Manipulasi Ekspor

Iki Radio - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap besarnya potensi kekayaan negara yang hilang akibat praktik manipulasi perdagangan ekspor selama puluhan tahun. Nilainya disebut mencapai USD908 miliar atau setara Rp15.400 triliun dalam kurun 1991 hingga 2024.

Angka tersebut disampaikan Presiden saat pidato dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Menurut Presiden, praktik yang terjadi bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk penipuan sistematis yang dilakukan melalui manipulasi nilai ekspor, pengurangan jumlah laporan barang, hingga rekayasa harga transaksi melalui perusahaan di luar negeri.

“Selama 34 tahun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing sebenarnya fraud atau penipuan,” ujar Prabowo.

Presiden menjelaskan, under-invoicing merupakan praktik melaporkan nilai barang lebih rendah dari harga sebenarnya dalam dokumen ekspor-impor. Selain itu, terdapat praktik under-counting atau pengurangan jumlah barang yang dilaporkan, serta transfer pricing melalui perusahaan afiliasi di luar negeri untuk menyamarkan keuntungan sebenarnya.

Menurut Prabowo, modus tersebut membuat nilai ekspor Indonesia tercatat lebih kecil dibandingkan transaksi riil di negara tujuan. Akibatnya, negara kehilangan potensi penerimaan dalam jumlah sangat besar selama bertahun-tahun.

“Yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri dengan harga jauh di bawah harga sebenarnya,” katanya.

Presiden menegaskan, data tersebut bukan asumsi semata, melainkan bersumber dari pencatatan resmi perdagangan internasional yang dihimpun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia mengatakan manipulasi mungkin dapat dilakukan di dalam negeri, namun tidak dapat disembunyikan di negara tujuan ekspor karena seluruh transaksi tetap tercatat.

“Kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia. Kita kirim 10 ribu ton batu bara, yang dilaporkan hanya lima ribu ton. Bisa di Indonesia, tapi di sana tidak bisa, di sana dicatat,” ujarnya.

Prabowo menyebut praktik tersebut terjadi pada berbagai komoditas strategis nasional, mulai dari batu bara, kelapa sawit, hingga paduan besi dan komoditas ekspor lainnya. Ia menilai praktik manipulasi dokumen perdagangan telah menjadi salah satu sumber kebocoran besar kekayaan negara. “Itu adalah penipuan di atas kertas,” tegas Presiden.

Selain manipulasi perdagangan, Presiden juga menyoroti praktik penyelundupan yang masih terjadi melalui sejumlah pelabuhan. Karena itu, ia meminta seluruh lembaga strategis negara, terutama sektor kepabeanan, melakukan pembenahan menyeluruh untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola perdagangan nasional.

“Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Bea Cukai harus kita perbaiki,” kata Prabowo.

Presiden bahkan mengungkap pengalaman pada masa lalu ketika pemerintah mengambil langkah ekstrem dengan menyerahkan pengelolaan tertentu kepada pihak swasta karena buruknya tata kelola di sektor kepabeanan saat itu.

“Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya Bea Cukai, kita tutup. Kita outsourcing ke swasta. Dan penghasilan negara naik. Apa tidak sedih itu?” ujarnya.

Prabowo menilai potensi kekayaan negara yang hilang tersebut seharusnya dapat menjadi modal besar untuk mempercepat pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hingga memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.

“Bayangkan kalau 908 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini,” kata Presiden.

Melalui pernyataan itu, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa melakukan introspeksi dan memperkuat integritas tata kelola perdagangan nasional agar kekayaan sumber daya alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat optimal bagi rakyat dan pembangunan negara.

 

Read More

Kemkomdigi Ajak Pelajar SMPN 25 Tangerang Jadi Duta Literasi Digital untuk Internet Sehat

Iki Radio - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengajak pelajar memanfaatkan internet secara bijak dan aman dalam kegiatan Forum Sahabat Tunas bertema “Aman di Dunia Maya, Sehat di Dunia Nyata” di SMPN 25, Kota Tangerang, Banten, Kamis (21/5/2026).

Dirjen Komunikasi Publik dan Media (KPM) Komdigi, Fifi Aleyda Yahya mengajak pelajar memanfaatkan internet secara bijak dan aman dalam kegiatan Forum Sahabat Tunas bertema 'Aman di Dunia Maya, Sehat di Dunia Nyata' di SMPN 25, Kota Tangerang, Banten, Kamis (21/5/2026).

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM Komdigi), Fifi Aleyda Yahya dalam menekankan bahwa anak-anak saat ini hidup di era digital yang membuat hampir seluruh aktivitas terhubung dengan internet, mulai dari belajar, bersosialisasi hingga berkarya.

Karena itu, menurutnya, generasi muda perlu memahami cara menggunakan internet secara bijaksana agar tidak terjebak pada dampak negatif dunia digital. “Internet itu bagai sebuah jalan yang sangat besar. Jangan sampai kita tersesat atau mengambil jalan yang salah. Jadi bagaimana kita memanfaatkan internet secara bijak, mari kita sama-sama pelajari,” ujar Fifi Aleyda Yahya.

Ia juga mengajak para siswa menjadi duta literasi digital dengan menyebarkan pemahaman tentang penggunaan internet yang sehat kepada teman-teman sebaya.

Dalam kesempatan tersebut, Fifi mengingatkan mengenai kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak di ruang digital melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas atau “Tunggu Anak Siap”), yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto setahun lalu. Aturan itu mengatur pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Menurutnya, kebijakan tersebut bukan untuk menghukum anak maupun orang tua, melainkan meminta tanggung jawab platform digital seperti Google, Meta dan Roblox agar memastikan keamanan anak-anak di ruang digital. “Jangan sampai anak-anak menjadi target komersialisasi dan jangan mudah mengunggah data pribadi ke media sosial,” kata Dirjen KPM Komdigi. 

Fifi menambahkan, pemerintah juga ingin membantu orang tua menghadapi tantangan dunia digital dan algoritma platform media sosial yang semakin masif.

Selain menghadirkan edukasi mengenai keamanan digital, forum tersebut juga menghadirkan dokter anak yang memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kesehatan tumbuh kembang dan membatasi penggunaan gawai secara berlebihan. Hadir pula perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengedukasi siswa tentang pentingnya gizi seimbang, serta praktisi yang membagikan tips memanfaatkan dunia digital secara positif.

Di awal sambutannya, Fifi Aleyda Yahya turut mengapresiasi prestasi siswa SMPN 25 Tangerang di bidang olahraga seperti bola basket, panahan dan bulu tangkis. Ia berharap para siswa dapat terus berprestasi dan meraih cita-cita di masa depan.  “Semoga dari SMP Negeri 25 Kota Tangerang lahir generasi Indonesia yang sehat, kuat, cerdas, digital dan siap menyongsong masa depan,” tuturnya.

 

Read More

Pemerintah Perkuat Industri Semikonduktor untuk Dukung Pengembangan AI Nasional

Iki Radio - Pemerintah memperkuat kerja sama industri semikonduktor dengan berbagai negara dan perusahaan teknologi global guna membangun fondasi pengembangan kecerdasan artifisial (AI) nasional dan memperkuat daya saing talenta digital Indonesia.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, mengatakan, Indonesia tidak ingin hanya menjadi pasar teknologi, tetapi juga mampu mengembangkan teknologi AI secara mandiri melalui penguatan industri dan sumber daya manusia digital.

“Kita tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi kita ingin talenta digital Indonesia mampu menguasai dasar-dasar teknologi AI dan mengembangkan model AI karya anak bangsa,” ujar Wamenkomdigi dalam Keynote Speech President Club Series bertema Strengthening National Resilience in The Era of Artificial Intelligence di Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026).

Menurut Nezar Patria, penguatan industri semikonduktor menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam persaingan global pengembangan AI.

Pemerintah disebut telah menjalin kerja sama dengan sejumlah industri semikonduktor di Eropa, Jepang, hingga perusahaan teknologi Arm di Inggris.  “Pemerintah sudah bekerja sama dengan sejumlah industri semikonduktor di Eropa, Jepang, termasuk Arm di Inggris. Dalam kunjungan Presiden ke berbagai negara, isu semikonduktor juga menjadi pembahasan strategis,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Indonesia selama ini belum masuk dalam rantai pasok utama industri AI global sehingga diperlukan langkah cepat untuk membangun ekosistem industri AI nasional.

Menurutnya, pengembangan AI tidak dapat dipisahkan dari penguatan industri semikonduktor sebagai fondasi teknologi komputasi modern, termasuk pengembangan GPU dan pusat data AI.

“Kalau kita bicara industri AI, kita bicara bagaimana membangun ekosistem industrinya dan bagaimana menyiapkan talenta digitalnya. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan,” ujarnya.

Nezar menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk masuk dalam industri AI global karena didukung sumber daya alam strategis seperti nikel, cobalt, timah, pasir silika, hingga zinc yang dibutuhkan dalam industri chip dan semikonduktor.  “Kita punya cukup banyak sumber daya alam yang penting untuk industri semikonduktor. Tetapi sayangnya sebagian besar masih dijual sebagai bahan mentah. Karena itu hilirisasi menjadi sangat penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi,” jelasnya.

Ia juga menyoroti ketatnya persaingan global pengembangan AI yang saat ini didominasi Amerika Serikat dan Tiongkok.

Menurutnya, penguasaan semikonduktor dan kapasitas komputasi akan menjadi faktor utama penentu daya saing negara di masa depan.  “Chips akan menjadi faktor penentu apakah sebuah bangsa mampu berkompetisi dalam pertarungan teknologi maju seperti artificial intelligence,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Nezar Patria juga menyampaikan pemerintah tengah menyusun Peta Jalan AI Nasional sebagai panduan strategis pengembangan AI menuju visi Indonesia Digital 2045.  “Peta jalan AI nasional ini bukan hanya dokumen birokratis, tetapi kontrak sosial kita untuk teknologi masa depan Indonesia,” tandasnya.

 

Read More

Download Disini.! Logo Hari Kebangkitan Nasional 2026, Simbol Persatuan dan Kedaulatan Bangsa di Era Digital

Iki Radio - Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke 118 tahun 2026 hadir dengan tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”.

Tema tersebut tidak hanya dituangkan dalam rangkaian kegiatan nasional, tetapi juga tercermin dalam identitas visual yang sarat makna melalui logo resmi Harkitnas 2026.

Logo Hari Kebangkitan Nasional tahun ini dirancang sebagai simbol semangat kolektif bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan masa depan. Di balik tampilannya, logo tersebut merepresentasikan optimisme, gotong royong, dan tekad bersama untuk membangun Indonesia yang semakin kuat, mandiri, dan berdaya saing.

Secara filosofis, logo Harkitnas 2026 menghubungkan dua dimensi penting perjalanan bangsa.

Pertama, penghormatan terhadap sejarah kebangkitan nasional yang lahir dari semangat persatuan para pelajar dan kaum terdidik melalui Boedi Oetomo pada tahun 1908.

Kedua, orientasi menuju masa depan Indonesia yang menghadapi tantangan baru dalam bidang teknologi, informasi, dan transformasi digital.

Logo ini menjadi pengingat bahwa kebangkitan nasional tidak berhenti pada perjuangan fisik dan politik seperti masa lalu. Kebangkitan saat ini hadir dalam bentuk penguasaan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, literasi digital, dan kemampuan bangsa menjaga kedaulatan di ruang informasi global.

Tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara” juga memberi makna penting terhadap posisi generasi muda sebagai pusat kebangkitan Indonesia masa depan.

Tunas bangsa dipahami sebagai sumber kekuatan nasional yang harus dijaga melalui pendidikan, karakter, kreativitas, dan kemampuan adaptasi menghadapi perubahan dunia.

Karena itu, filosofi logo Harkitnas 2026 tidak hanya berbicara tentang sejarah, tetapi juga tentang arah pembangunan bangsa.

Setiap elemen visual merefleksikan gerak maju, semangat bertumbuh, dan persatuan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi era digital yang semakin kompetitif.

Dalam pedoman resmi peringatan Harkitnas 2026 disebutkan bahwa logo tersebut merepresentasikan semangat kolektif bangsa untuk bergerak maju bersama-sama dalam menghadapi tantangan zaman, khususnya dalam mewujudkan kedaulatan di bidang teknologi informasi digital sebagai fondasi utama ketahanan nasional.

Semangat itu menjadi sangat relevan di tengah perubahan global yang berlangsung cepat dan dinamis.

Logo Harkitnas 2026 juga menggambarkan optimisme bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk berdiri sejajar dengan bangsa lain melalui kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan kerja bersama.

Nilai gotong royong yang menjadi identitas bangsa tetap ditempatkan sebagai fondasi utama dalam membangun kemajuan nasional.

Lebih dari sekadar identitas visual peringatan tahunan, logo Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi simbol ajakan bagi seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan, meningkatkan literasi, dan menyiapkan generasi muda menghadapi masa depan.

Di tengah tantangan era digital, kebangkitan bangsa tidak lagi hanya diukur dari kekuatan fisik atau sumber daya alam, tetapi juga dari kemampuan menciptakan pengetahuan, menguasai teknologi, dan menjaga ruang digital nasional tetap sehat, produktif, dan berdaulat.

Melalui logo dan tema Harkitnas 2026, semangat kebangkitan nasional kembali ditegaskan. Indonesia diajak untuk terus melangkah maju dengan keyakinan bahwa masa depan bangsa dibangun dari generasi muda yang tumbuh kuat, cerdas, dan memiliki semangat persatuan.

DOWNLOAD DISINI

 

Read More

Kemkomdigi Dorong Platform Digital Lebih Transparan Awasi Konten Berbahaya

Iki Radio - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendorong platform digital global meningkatkan transparansi sistem pengawasan konten di Indonesia, termasuk terkait jumlah moderator konten dan mekanisme pengendalian konten berbahaya di ruang digital nasional.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemerintah tidak lagi ingin hanya menerima laporan sepihak dari platform digital terkait penanganan konten bermasalah.

“Kita minta transparansi, kita minta penjelasan mengenai sumber daya pengawasan mereka. Sampai saat ini ketika kita sidak misalnya sebagai contoh Meta, mereka belum dapat menjelaskan kepada kita berapa banyak orang yang mereka rekrut untuk melakukan pengawasan ruang digital di Indonesia,” kata Meutya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).

Menurut Meutya, banyak platform digital belum mampu menjelaskan secara rinci kapasitas pengawasan mereka terhadap berbagai konten berbahaya seperti judi online, pornografi, hoaks kesehatan, hingga disinformasi.

Ia mengungkapkan tingkat kepatuhan platform terhadap permintaan moderasi konten dari pemerintah saat ini baru berada di kisaran 20 persen.

Kondisi tersebut dinilai berdampak pada lambatnya penanganan konten bermasalah di ruang digital Indonesia yang memiliki jumlah pengguna internet sangat besar.

Pemerintah mencatat berbagai konten berbahaya seperti judi online, deepfake pornografi, penipuan digital, dan hoaks kesehatan masih banyak beredar serta kerap terlambat ditindaklanjuti platform.

“Jadi ini on going prosesnya, kita terus meminta platform untuk melakukan kepatuhan-kepatuhan ini, termasuk memiliki kantor perwakilan. Ini aturan bakunya memang belum ada, jadi saat ini belum ada kewajiban untuk para platform membuat kantor perwakilan khusus,” jelas Menkomdigi.

Untuk memperkuat koordinasi penanganan konten berbahaya, Kemkomdigi juga mempertimbangkan aturan tambahan agar platform digital global memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

Menurut Meutya Hafid, keberadaan kantor perwakilan akan mempercepat komunikasi dan respons platform terhadap permintaan penanganan konten dari pemerintah.

“Sedang kita pertimbangkan juga untuk menambah kewajiban ini agar para platform itu dapat berkomunikasi dengan lebih cepat dengan pemerintah, terutama ketika ada hal-hal yang perlu diatensi, agar mereka memiliki kantor perwakilan di dalam negeri," tuturnya.

Selain itu, Kemkomdigi terus melakukan patroli siber harian bersama kementerian dan lembaga terkait untuk menangani disinformasi, radikalisme digital, perjudian online, serta ancaman terhadap anak di ruang digital.

 

Read More