Warga Terdampak Banjir di Padang Mulai Diserang Penyakit, Puskesmas Belimbing Dirikan Posko Kesehatan

Iki Radio — Sejumlah warga terdampak banjir di Kampung Guo dan Lapau Munggu, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, mulai mengeluhkan gangguan kesehatan pascabencana. Menanggapi situasi tersebut, puluhan tenaga kesehatan dari Puskesmas Belimbing bergerak cepat mendirikan posko pelayanan kesehatan di lokasi terdampak pada Senin (12/10/2026).

Sejak posko dibuka, warga dari berbagai lapisan usia—mulai dari anak-anak, orang dewasa, lansia, hingga ibu menyusui—tampak berbondong-bondong mendatangi lokasi untuk memeriksakan diri. Langkah penanganan medis ini dilakukan guna mendeteksi penyakit secara dini sekaligus mengantisipasi timbulnya krisis kesehatan masyarakat pascabanjir.

Kepala Puskesmas Belimbing, Siana, menyampaikan bahwa tim medis saat ini memfokuskan pelayanan pada pemeriksaan fisik dan penanganan psikologis warga yang mulai terdampak.

"Saat diperiksa, banyak yang ditemukan batuk, flu, stres karena melihat rumah yang hancur. Ada pula yang tekanan darahnya rendah dan tinggi," ungkap Siana saat dikonfirmasi, Senin (12/10/2026).

Berdasarkan data pemeriksaan sementara, penyakit saluran pernapasan seperti batuk dan flu menjadi keluhan yang paling dominan. Selain itu, petugas kesehatan menemukan ketidakstabilan tekanan darah pada sejumlah warga. Tak hanya masalah fisik, tekanan emosional dan trauma psikologis juga membayangi warga akibat menyaksikan kerusakan parah pada tempat tinggal dan lingkungan tempat tinggal mereka.

Banjir bandang yang menerjang kawasan Kuranji pada Sabtu (10/10/2026) lalu diakui masyarakat setempat sebagai salah satu yang terparah dalam beberapa tahun terakhir. Selain harus menanggung kerugian material dan membenahi rumah yang rusak, warga kini harus berjuang memulihkan kesehatan fisik dan mental mereka.

Kehadiran posko kesehatan ini diprioritaskan untuk mengawal kondisi kelompok rentan, khususnya anak-anak, lansia, serta ibu menyusui agar mendapatkan akses pengobatan medis sedini mungkin. Penanganan cepat dari Puskesmas Belimbing diharapkan mampu mencegah memburuknya kondisi kesehatan warga terdampak selama masa pemulihan pascabencana.

 

Read More

Antisipasi El Nino, Bulog Perkuat Cadangan Beras Nasional dan Syukuri Capaian Target 4 Juta Ton

Iki Radio — Perum Bulog terus memperkuat cadangan beras nasional guna mengantisipasi dampak fenomena El Nino dan musim kemarau berkepanjangan yang berpotensi menekan produksi pangan. Langkah antisipasi ini diambil agar pemerintah tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjamin kelancaran penyaluran bantuan pangan hingga musim panen berikutnya.

Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, dalam acara tasyakuran pencapaian pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 4 juta ton di Kantor Cabang Bulog Surabaya, Sidoarjo, Senin (12/10/2026).

Ahmad Rizal menjelaskan bahwa Bulog telah secara gencar melakukan penyerapan gabah dan beras dari petani lokal sejak awal tahun setelah menerima informasi terkait potensi perubahan iklim ekstrem.

“Sejak awal tahun kami sudah mendapatkan informasi mengenai potensi El Nino dan kemarau berkepanjangan. Oleh karena itu, kami berupaya menyerap sebanyak-banyaknya gabah dan beras hasil panen petani,” ujar Ahmad Rizal.

Ia mengungkapkan, stok beras Bulog sempat menyentuh angka tertinggi sekitar 5,4 juta ton pada pertengahan September 2026. Saat ini, cadangan yang tersedia berada di kisaran 4,5 juta ton.

Ketersediaan stok yang melimpah ini menjadi modal vital bagi pemerintah, terlebih dengan adanya perintah penyaluran tambahan bantuan pangan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran di tengah ancaman penurunan produksi global.

“Kalau kita tidak punya stok beras, apa yang mau dibagikan kepada masyarakat? Kita tidak bisa hanya mengandalkan impor, karena negara lain juga menghadapi kondisi yang tidak mudah,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Rizal menyampaikan bahwa Bulog berhasil melampaui target pengadaan setara beras sebesar 4 juta ton yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2026. Realisasi penyerapan saat ini telah mencapai sekitar 4,112 juta ton atau 103 persen dari target.

Dengan tingkat konsumsi beras nasional yang berkisar 2,2 juta ton per bulan, pengelolaan stok nasional—yang memperhitungkan persediaan di Bulog, masyarakat, dan proyeksi panen—menjadi kunci utama ketahanan pangan.

Melihat capaian pengadaan dan cadangan yang solid, Dirut Bulog menyatakan optimismenya bahwa Indonesia mampu mempertahankan swasembada beras secara berkelanjutan pada tahun ini tanpa harus bergantung pada pasokan luar negeri.

“Insyaallah, pada 2026 tidak ada impor beras dan stok tetap terjamin dengan baik. Kami berharap swasembada pangan berkelanjutan benar-benar terwujud pada tahun ini,” ungkapnya.

Menutup keterangannya, Ahmad Rizal menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden dan seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung penyerapan hasil panen petani lokal. Ia menekankan bahwa keberhasilan ini menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan ketidakpastian iklim ke depan.

Read More

Tuntut 10 Tahun Penjara, Jaksa Ungkap Peran Pimpinan Daycare Little Aresha dalam Kasus Kekerasan Anak

Iki Radio — Sidang kasus kekerasan dan penelantaran anak yang melibatkan Yayasan Daycare Little Aresha kembali digelar di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Senin, 12 Oktober 2026. Jaksa Penuntut Umum (JPU) resmi melayangkan tuntutan pidana penjara selama 10 tahun kepada terdakwa sekaligus pimpinan yayasan, Diyah Kusumastuti.

Dalam sidang yang dipimpin oleh hakim ketua Sunaryanto tersebut, jaksa menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar sejumlah pasal dakwaan.

Selain hukuman badan, jaksa juga menjatuhkan sejumlah sanksi finansial serta kewajiban hukum lainnya kepada terdakwa, yang meliputi:

• Pidana Penjara: 10 tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
• Denda: Sebesar Rp900 juta dengan tenggat waktu pembayaran maksimal satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah), yang dapat diperpanjang maksimal satu bulan.
• Subsider Denda: Jika tidak dibayar, harta benda terdakwa akan disita dan dilelang. Apabila harta tidak mencukupi, denda diganti dengan pidana penjara selama 180 hari.
• Restitusi Korban: Kewajiban membayar restitusi kepada 83 anak korban dengan total Rp1.274.166.003,98 sesuai keputusan LPSK. Subsider penggantian restitusi jika tidak mampu dibayar adalah pidana penjara selama 217 hari.

Terdakwa Diyah Kusumastuti dijerat dengan instrumen hukum berlapis yang mencakup sektor perlindungan anak, perlindungan konsumen, hingga sistem pendidikan nasional. Sejumlah pasal yang digunakan di antaranya:

• Pasal 71 juncto Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
• Pasal 9 ayat (1) huruf e juncto Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
• Pasal 77B juncto Pasal 76B terkait penelantaran anak.
• Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76C terkait kekerasan terhadap anak.

Dalam persidangan, jaksa memaparkan sejumlah pertimbangan berat yang mendasari tuntutan tersebut. Terdakwa dinilai sebagai otak di balik tindak kekerasan dan penelantaran yang telah berlangsung dalam waktu cukup lama.

Alih-alih memberikan perlindungan dan pengasuhan yang layak, terdakwa justru menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh para orang tua.

"Perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan terhadap anak-anak korban, baik fisik maupun psikologis," ujar jaksa di persidangan.

Selain itu, tindakan terdakwa dinilai sangat meresahkan masyarakat, menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap layanan pengasuhan anak, serta catatan bahwa terdakwa merupakan seorang residivis yang pernah menjalani hukuman penjara.

Menanggapi tuntutan berat tersebut, pihak kuasa hukum terdakwa menyatakan akan segera menyusun dan menyampaikan nota pembelaan (*pledoi*). Majelis hakim kemudian memutuskan untuk menunda persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada **Senin, 19 Oktober 2026**, dengan agenda mendengarkan pembelaan dari pihak terdakwa.

Read More

Didedikasikan untuk Pembangunan Jatim, Menperin Sarmuji Raih Penghargaan Emas dari Pemprov Jatim

Iki Radio — Menteri Perindustrian (Menperin) Republik Indonesia, Muhammad Sarmuji, menerima penghargaan Lencana Jer Basuki Mawa Beya kategori emas dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Penghargaan tertinggi tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kepada Sarmuji dalam Upacara Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (12/10/2026). Penghargaan ini dianugerahkan atas kontribusi dan dedikasi luar biasa Sarmuji dalam membangun Jawa Timur.

Ditemui usai upacara, Sarmuji menyampaikan apresiasinya terhadap kepemimpinan Khofifah beserta jajaran Pemprov Jatim yang dinilai konsisten mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Perhatian yang diberikan oleh pemerintah provinsi terhadap masyarakat Jawa Timur menjadi dorongan bagi berbagai pihak untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi daerah,” ujar Sarmuji.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar ini juga menyoroti capaian positif pembangunan di Jawa Timur. Berdasarkan data yang dipaparkan Gubernur Khofifah, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat berada di atas rata-rata nasional sekaligus menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa.

Menurut Sarmuji, capaian gemilang tersebut mencerminkan kerja keras pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas kinerja ekonomi serta memperkuat fondasi pembangunan daerah.

“Memasuki usia ke-81, Jawa Timur memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan daya saing, terutama melalui pengembangan sektor industri. Potensi tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik dan keunggulan masing-masing wilayah,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengembangan kawasan industri menjadi salah satu kunci utama percepatan industrialisasi di Jawa Timur. Kendati demikian, ia mengingatkan agar langkah tersebut didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai, lahan, serta kesiapan pemerintah daerah.

“Dengan dukungan tersebut, kawasan industri diharapkan mampu menarik investasi, memperluas aktivitas ekonomi, dan membuka peluang pertumbuhan baru bagi daerah,” pungkas Sarmuji.

Read More

Pertemuan BPS dan Wamenko Perekonomian: Bahas Pertumbuhan Ekonomi hingga Luruskan Isu Melemahnya Daya Beli

Iki Radio — Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta Pusat pada Senin (12/10/2026).

Pertemuan tersebut digelar guna memperkuat sinergi serta membedah data-data statistik ekonomi nasional secara terperinci demi mendukung pembuatan kebijakan berbasis data (data-driven policy).

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan apresiasinya atas kunjungan Wamenko Perekonomian. Dalam konferensi pers seusai pertemuan, Amalia mengungkapkan bahwa ada empat fokus utama yang dibahas secara mendalam bersama Kemenko Perekonomian, yaitu:

• Pertumbuhan Ekonomi: Evaluasi Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
• Inflasi: Perkembangan tingkat inflasi nasional.
• Perdagangan: Perkembangan neraca perdagangan Indonesia.
• Daya Beli Masyarakat: Evaluasi tingkat konsumsi rumah tangga secara nasional.

Daya Beli Tetap Kuat dan Pergeseran Gaya Hidup

Menjawab kekhawatiran publik, Amalia menegaskan bahwa data BPS mencatat daya beli masyarakat Indonesia sebenarnya masih berada dalam kondisi kuat. Hal ini terbukti dari pertumbuhan konsumsi masyarakat yang berada di atas 5 persen sepanjang Semester I tahun 2026.

Selain itu, BPS mencatat adanya pergeseran pola konsumsi yang didorong oleh munculnya gaya hidup baru. Peningkatan mobilitas dan tingginya aktivitas travelling memicu lonjakan signifikan pada konsumsi sektor transportasi, restoran, dan perhotelan.

"Daya beli masyarakat di Indonesia ini berdasarkan catatan BPS memang masih kuat karena selama satu semester itu masih tumbuh di atas 5 persen konsumsi masyarakat... yang terlihat oleh rekaman data kami adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat karena dipengaruhi oleh gaya hidup yang berbeda," jelas Amalia.

Sinergi Pendataan dan Pelurusan Narasi Publik

Pada kesempatan yang sama, Wamenko Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian/lembaga bersama BPS. Langkah ini diperlukan untuk memastikan pendataan ekonomi di berbagai daerah dapat terekam secara komprehensif tanpa ada aktivitas pelaku usaha yang terlewat.

Dradjad juga secara tegas meluruskan anggapan publik yang menilai daya beli masyarakat tengah mengalami penurunan. Menurutnya, indikator resmi BPS memperlihatkan kondisi sebaliknya.

"Data BPS menunjukkan yang benar adalah daya beli itu tetap kuat, tetap robust, tetap solid. Jadi kami bukan membantah, tapi kami menunjukkan bahwa berdasarkan data BPS tidak benar daya beli melemah," pungkas Dradjad.

 

Read More

Dukung Swasembada Pangan, Mendagri Minta Pemda Optimalkan Penyuluh Pertanian dan BPP

Iki Radio — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk aktif menyukseskan program swasembada pangan nasional. Dukungan tersebut diharapkan terwujud melalui penguatan operasional penyuluhan pertanian kepada masyarakat di tingkat daerah.

Instruksi ini disampaikan Tito usai menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pengelolaan Sarana Prasarana serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Tito menegaskan bahwa penyuluh pertanian memiliki peran vital sebagai ujung tombak dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat menjadi aksi nyata di lapangan. Terlebih, swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan sinergi kuat dari semua pihak, khususnya pemerintah daerah.

Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan, posisi para penyuluh kini berada langsung di bawah naungan Kementerian Pertanian.

"Persoalannya adalah beliau (Menteri Pertanian) memerlukan pasukan di lapangan. Jadi selama ini beliau bekerja sama dengan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan)," ujar Tito.

Melalui kerja sama ini, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) diposisikan sebagai wadah utama para penyuluh dalam menjalankan tugasnya di tingkat kecamatan. Tito pun meminta para kepala daerah untuk menyokong operasional BPP dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran Transfer ke Daerah (TKD), maupun mekanisme penganggaran resmi lainnya.

"Kami kira, kita mem-backup sepenuhnya pada Bapak Menteri Pertanian," tegas Mendagri.

Perbaikan Sarana dan Prasarana BPP

Sementara itu, Mentan Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa berdasarkan data Kementan per 9 Oktober 2026, Indonesia memiliki 37.237 penyuluh pertanian yang tersebar di seluruh wilayah. Dalam menjalankan tugasnya, mereka mengandalkan 5.836 unit BPP.

Amran memastikan jajarannya siap memperbaiki BPP yang mengalami kerusakan agar fungsi penyuluhan dapat berjalan optimal.

"Kami langsung refocusing anggaran biaya tahun ini. Kalau bisa dua bulan selesai yang tadi rusak berat, kita perbaiki. Kemudian Insyaallah tahun depan sudah selesai semuanya. Ini (BPP) untuk tempatnya PPL bernaung," jelas Amran.

Dalam kesempatan yang sama, Mentan juga menyampaikan apresiasinya atas konsistensi Mendagri dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi pangan di daerah.

"Terima kasih Pak Mendagri, Profesor Tito. Beliau Bapak Inflasi Indonesia yang menstabilkan harga sepanjang jabatan beliau, selama beliau menjabat sampai hari ini," tutur Amran.

Acara penandatanganan SEB ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

 

Read More

Khofifah Tekankan Pemerataan Pembangunan dan Kelestarian Lingkungan di Hari Jadi ke-81 Jatim

Iki Radio — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya pemerataan manfaat pembangunan agar kemajuan daerah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Pesan tersebut disampaikan Khofifah saat memimpin upacara Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (12/10/2026).

Mengusung tema “Jatim Unggul, Maju Berkelanjutan”, peringatan tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat arah pembangunan daerah. Khofifah menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada angka pertumbuhan, tetapi juga harus meningkatkan kualitas hidup serta pemerataan akses pelayanan dasar bagi warga.

"Pembangunan yang unggul harus didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), keterampilan tenaga kerja, dan daya saing produk daerah. Sementara itu, pembangunan berkelanjutan menuntut tanggung jawab kita dalam mengelola sumber daya alam serta menjaga kelestarian lingkungan dan kekayaan budaya demi generasi mendatang," ujar Khofifah dalam sambutannya.

Gubernur Khofifah mengingatkan bahwa hasil-hasil pembangunan harus dirasakan secara nyata oleh seluruh warga Jatim, baik yang tinggal di kawasan perkotaan, perdesaan, hingga wilayah pesisir dan kepulauan. Pembangunan harus hadir menjawab kebutuhan masyarakat dengan membuka peluang yang lebih luas di bidang pendidikan, lapangan kerja, dan layanan publik.

Arah kebijakan tersebut tefleksi pada capaian makro ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur sepanjang tahun 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi pada semester I-2026, ekonomi Jawa Timur tercatat tumbuh sebesar 5,84 persen. Tingkat kemiskinan pada Maret 2026, angka kemiskinan berada di tingkat 9,06 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Mei 2026, TPT berhasil ditekan hingga 3,42 persen.

Menurut Khofifah, capaian positif tersebut merupakan buah dari kerja keras bersama yang perlu terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi/lembaga pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat. Penguatan sektor-sektor produktif—seperti industri pengolahan, perdagangan, serta pertanian—tetap menjadi tumpuan utama penopang denyut ekonomi Jawa Timur.

Di samping itu, penyiapan SDM yang adaptif terhadap kemajuan teknologi dan perubahan pasar kerja menjadi prioritas untuk menjaga daya saing daerah. Kendati demikian, Khofifah mewanti-wanti agar laju pertumbuhan ekonomi senantiasa berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan hidup.

"Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kualitas lingkungan, sehingga manfaat dari pembangunan hari ini dapat terus dinikmati oleh generasi-generasi mendatang," pungkasnya.

 

Read More