Kabar Baik! Tunjangan Guru ASN Akan Cair Setiap Bulan Mulai Tahun 2026

Iki Radio - Pemerintah menargetkan penyaluran tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dilakukan setiap bulan mulai tahun depan. 

Rencana ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti, saat menghadiri peringatan Hari Guru Nasional di Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (28/11/2025), di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Abdul menjelaskan bahwa selama ini tunjangan guru ASN yang setara gaji pokok masih dicairkan setiap tiga bulan sekali. Ia berharap pola pencairan bulanan segera diterapkan agar para guru dapat mengatur keuangannya dengan lebih baik. 

“Alhamdulillah, sementara baru bisa kita transfer tiga bulan sekali. Tahun depan kita usahakan ditransfer setiap bulan,” ujarnya.

Selain tunjangan untuk ASN, Abdul juga melaporkan bahwa tunjangan bagi guru non-ASN telah dinaikkan menjadi Rp 2 juta. 

Ia menyebut peningkatan dan penyaluran tunjangan tersebut telah mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan. 

“Saya sudah menyampaikan di hadapan Bapak Menteri Keuangan,” katanya.

Abdul menambahkan, meski mekanisme pencairan masih dilakukan per tiga bulan, pemerintah berkomitmen memperbaikinya agar pada tahun mendatang seluruh tunjangan dapat diterima guru secara lebih rutin dan tepat waktu.

Read More

Bantuan Cepat Presiden Tiba di Sumbar untuk Percepatan Penanganan Bencana

Iki Radio - Bantuan cepat atas instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung penanganan darurat cuaca ekstrem di Sumatra Barat (Sumbar) tiba di Bandar Udara Internasional Minangkabau, pada Jumat (28/11/2025).

Bantuan tersebut dikirim menggunakan pesawat militer C-130 Hercules yang berangkat dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 12.00 WIB.

Setibanya di bandara, bantuan pangan dan non-pangan itu diserahkan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, kepada Wakil Gubernur Sumatra Barat. Sekretaris Utama BNPB, Rustian, turut menyaksikan proses serah terima.

Selanjutnya, bongkar-muat logistik dilakukan sebelum didistribusikan ke wilayah terdampak banjir dan longsor.

Rustian, menegaskan bahwa bantuan Presiden ini merupakan tahap awal. Ia memastikan pemerintah akan menyesuaikan pengiriman berikutnya dengan hasil kaji kebutuhan dari setiap daerah terdampak.

“Ini merupakan bantuan awal. Jadi akan ada bantuan-bantuan Presiden berikutnya,” kata Rustian di bandara melalui keterangan yang diterima InfoPublik di Jakarta.

BNPB juga mengingatkan agar bantuan yang telah tiba segera disalurkan.

“Bantuan jangan sampai menumpuk di gudang logistik,” ujar dia.

Bersumber dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jumat (28/11/2025), data dari para kepala daerah menjadi acuan pemerintah dalam menentukan jenis bantuan yang dikirimkan pagi ini. Bantuan tersebut mencakup peralatan darurat, perlengkapan evakuasi, dan kebutuhan vital untuk pemulihan cepat.

Adapun bantuan untuk Sumatra Barat terdiri atas internet satelit, genset, perahu LCR, tenda, makanan olahan kering, serta paket bantuan sosial.

Pengiriman bantuan ini merupakan bagian dari operasi udara empat pesawat Hercules yang diterbangkan secara bersamaan ke beberapa wilayah terdampak bencana.

Selain ke Sumatra Barat, pesawat lain juga membawa bantuan Presiden ke Sumatra Utara dan Aceh.

Read More

Kemenkes Intensifkan Respons Kesehatan dalam Bencana Cuaca Ekstrem di Aceh, Sumut dan Sumbar

Iki Radio - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkuat respons kesehatan akibat cuaca ekstrem yang memicu banjir, banjir bandang, angin puting beliung, dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Periode bencana 19–25 November 2025 tersebut berdampak pada puluhan ribu penduduk, mengganggu akses komunikasi, dan menghambat layanan kesehatan di sejumlah fasilitas.

Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha pada Jumat (28/11/2025) memastikan seluruh kebutuhan logistik prioritas telah dikirimkan dan siap ditambah sesuai kondisi di lapangan.

“Logistik yang disediakan mencakup obat-obatan, pangan tambahan untuk balita dan ibu hamil, serta oxygen concentrator. Semua sudah kami kirimkan. Pemantauan terus dilakukan dan Kemenkes siap memperkuat dukungan dengan pengiriman tambahan logistik kesehatan," kata Kunta.

Selain pengiriman logistik, Kemenkes juga berkoordinasi dengan dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan di posko pengungsian, fasilitas kesehatan, serta layanan mobile.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Bayu Teja menjelaskan bahwa sejak awal kejadian Kemenkes telah mengaktifkan langkah-langkah tanggap cepat guna memastikan kebutuhan medis masyarakat terpenuhi.

“Bersama dinas kesehatan provinsi dan kabupaten, kami melakukan rapid health assessment untuk memetakan kebutuhan, memberikan layanan di posko pengungsian, serta mengoperasikan layanan kesehatan mobile di wilayah terdampak,” terang Bayu.

Lanjutnya, seluruh puskesmas dan rumah sakit telah disiagakan untuk melayani warga terdampak, didukung pengiriman obat-obatan dan bahan medis habis pakai. Respons Kemenkes turut diperkuat dengan penyaluran pangan tambahan bagi balita dan ibu hamil guna mencegah risiko gizi buruk selama masa tanggap darurat.

Dukungan tenaga kesehatan juga ditingkatkan melalui mobilisasi tenaga cadangan kesehatan, dokter, perawat, tenaga kesehatan lingkungan, dan epidemiolog untuk membantu dinas kesehatan setempat.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan seluruh dinas kesehatan agar pelayanan kesehatan tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” tegas Bayu.

Kemenkes berkomitmen memastikan masyarakat terdampak mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, aman, dan menyeluruh hingga situasi kembali pulih.

Read More

BSN Tegaskan Food Tray Program Makan Bergizi Gratis Wajib SNI

Iki Radio - Pemerintah menegaskan bahwa seluruh produk food tray yang digunakan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan material minimal stainless steel 304. Ketentuan ini diterapkan sebagai bagian dari penguatan keamanan pangan dan perlindungan kesehatan anak.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Y. Kristianto Widiwardono, kepada awak media di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Y. Kristianto Widiwardono, kepada awak media di Jakarta, Rabu (26/11/2025) menyampaikan bahwa pemberlakuan SNI tersebut bukan sekadar pelengkap regulasi, tetapi merupakan instrumen kontrol kualitas agar produk yang masuk ke pasar nasional tidak membahayakan konsumen.  “Food tray sudah menjadi SNI, sudah ada Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang ditunjuk untuk melakukan sertifikasi. Sudah ada produk Indonesia yang mendapatkan tanda SNI,” jelasnya.

Menurut Kristianto, standar material stainless steel 304 dipilih karena memiliki ketahanan terhadap korosi, aman bagi makanan, dan telah teruji dalam standar food grade internasional. Produk yang tidak memenuhi standardisasi tersebut dinyatakan tidak boleh beredar dalam rantai pasok program MBG.

Ia menegaskan, sistem pendukung SNI untuk perlindungan pangan juga telah tersedia. Selain produk fisik, terdapat SNI terkait manajemen keamanan pangan dan SNI pada sektor jasa katering yang memastikan proses pengolahan makanan berjalan sesuai prinsip higienitas dan sanitasi.  “Sistem keamanan pangan dan catering juga ada SNI-nya. Sistem ini yang sudah ada dan bisa digunakan memperkuat program MBG,” kata Kristianto.

Kristianto menjelaskan bahwa penerapan SNI terbagi menjadi dua skema: wajib (mandatory) dan sukarela (voluntary). Skema wajib diterapkan pada produk yang berkaitan langsung dengan kesehatan publik, seperti food tray MBG, sementara skema sukarela didorong untuk meningkatkan daya saing industri.

Ia menambahkan, penerapan SNI wajib dapat diberlakukan oleh kementerian atau lembaga sesuai kewenangannya untuk membatasi masuknya produk substandar, khususnya produk impor murah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan.  “Dengan pemberlakuan SNI wajib, seluruh produk di pasar harus memenuhi SNI. Produk impor yang substandar otomatis tidak bisa masuk,” tegasnya.

BSN mencatat tren positif sektor industri yang mulai mengadopsi SNI secara sukarela. Target BSN pada 2025 menumbuhkan 1.000 sertifikat SNI manajemen usaha kecil dan menengah (UKM/SME) hampir tercapai.

SNI Bina UMK: Sertifikasi Khusus UMKM

Kristianto mengungkapkan kehadiran program SNI Bina UMK, yang selama ini kerap dianggap mirip dengan logo halal karena pendekatan pembinaannya. Program ini diarahkan khusus bagi pelaku UMKM yang mendaftar melalui sistem OSS.

Program ini memberikan jalur pembinaan langsung dari BSN agar pelaku usaha memahami kewajiban, proses pemenuhan standar, dan penerapan teknis hingga mendapatkan sertifikat SNI.  “Saat mereka mendaftar melalui OSS, sudah ada sistem untuk menggunakan SNI Bina UMK. Ada komitmen untuk memenuhi persyaratan SNI,” jelasnya.

Ia menegaskan, BSN akan melakukan pendampingan hingga pelaku usaha mampu menerapkan standar secara mandiri. Model seperti ini diharapkan menciptakan UMKM lebih tangguh, memiliki daya saing, dan mampu masuk pasar nasional maupun global.

BSN juga menyoroti masalah persaingan produk di pasar domestik. Produk impor murah tanpa standardisasi dianggap sebagai ancaman bagi produsen lokal, baik dari sisi kualitas maupun kelangsungan usaha.

Dengan pemberlakuan SNI pada kategori produk tertentu—termasuk food tray MBG—BSN menilai pasar nasional terlindungi dari serbuan produk substandar. Produk yang berkualitas rendah tidak lagi leluasa masuk karena harus memenuhi standar teknis dan uji laboratorium yang telah ditetapkan.

“Produk nasional yang menerapkan SNI akan terlindungi dari produk substandar, walaupun murah, tapi kualitasnya di bawah standar,” ujar Kristianto.

Relevansi Strategis untuk Program MBG

Implementasi SNI pada food tray dipandang tidak hanya memastikan keamanan pangan, melainkan juga menjaga kredibilitas program nasional MBG. Pemerintah tidak ingin risiko kesehatan seperti kontaminasi atau residu logam terjadi di tengah penerapan program intervensi gizi.

Penguatan standar juga berdampak jangka panjang pada peningkatan industri stainless steel dalam negeri. Produsen yang memenuhi SNI berpotensi mendapatkan kontrak pasokan berkala, menciptakan rantai pasok nasional yang sehat dan berkelanjutan.

Melalui penerapan standar stainless steel SNI 304 untuk food tray, sertifikasi produk dan sistem keamanan pangan, hingga pembinaan UMKM melalui SNI Bina UMK, BSN menegaskan posisi standardisasi sebagai instrumen proteksi pasar, jaminan keselamatan konsumen, serta tumpuan daya saing industri nasional.

Read More

Capaian Program Prioritas GTK: Penguatan Kompetensi hingga Kesejahteraan Guru

Iki Radio - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa seluruh program prioritas peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto telah berjalan efektif.

Melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG), pemerintah memastikan transformasi menyeluruh pada ekosistem guru terus dipercepat dan diperluas.

Direktur Jenderal GTKPG, Nunuk Suryani, menyampaikan bahwa dalam satu tahun terakhir pemerintah menjalankan berbagai program yang menjadi fondasi profesionalitas guru. 

“Seluruh program ini dirancang untuk memastikan guru semakin sejahtera melalui tunjangan, dan semakin kompeten melalui peningkatan kualifikasi serta pelatihan. Guru profesional harus diwujudkan secara terstruktur,” ujar Nunuk, Selasa (25/11/2025).

Program prioritas tunjangan menunjukkan capaian tinggi baik pada guru ASN maupun non ASN. 

Seperti Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah: Rp62,9 triliun untuk 1.472.687 guru (94 persen), Tunjangan Khusus Guru (TKG) di daerah 3T untuk ASN: Rp1,419 triliun untuk 55.149 guru (89,10 persen), TKG non ASN di 3T: 100,1 persen tersalurkan kepada 26.676 guru (Rp371,02 miliar), TPG non ASN: 100,1 persen atau Rp8,12 triliun kepada 396.342 guru, Insentif non ASN: 94,7 persen atau Rp733,99 miliar kepada 346.238 guru, dan Bantuan Subsidi Upah: 92,3 persen atau Rp140,3 miliar kepada 233.770 guru.

“Harapan kita di Hari Guru Nasional ini, semua guru yang berhak bisa menerima tunjangannya tepat waktu,” ungkap Dirjen Nunuk.

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) menjadi salah satu capaian terbesar tahun ini. Dari sasaran 808 ribu peserta, seleksi administrasi justru mencapai 822 ribu peserta. “Kami turun langsung ke yayasan dan daerah 3T, bahkan menyelenggarakan PPG luring agar guru dapat mengikuti program. Alhamdulillah, target bisa lebih dari 100 persen,” terang Nunuk.

Upaya peningkatan kualifikasi akademik S-1/D-4 dilakukan melalui beasiswa RPL untuk 12.500 guru pada 2025. Pada 2026, kapasitas program melompat jauh dengan kuota 150 ribu guru.

Berbagai pelatihan guru juga menunjukkan capaian signifikan:Pertama, pembelajaran mendalam (Deep Learning): 48.472 pendaftar kepala sekolah dari target 66.836; 139.170 pendaftar guru dari target 156.269, Kedua, pelatihan coding dan kecerdasan buatan:

Dilaksanakan bersama 87 lembaga diklat, menyasar >60 ribu sekolah, Ketiga, gerakan numerasi nasional dan matematika GEMBIRA: Menjangkau 140 sekolah dan 13 desa, melatih 300 fasilitator nasional dan 2.840 fasilitator daerah. Targetnya mengimbaskan program kepada 40.720 guru TK–SD, Keempat, penguatan bimbingan konseling:

1.200 fasilitator nasional dan 14.590 fasilitator daerah telah dilatih; target jangka panjang menjangkau 270 ribu guru, Kelima, STEM 5M (Mudah, Murah, Menggembirakan, Mindful, Meaningful): Disiapkan untuk implementasi penuh 2026, mencakup pelatihan 3.000 fasilitator nasional dan 45.000 fasilitator daerah bagi 665.018 guru, dan Keenam, bahasa inggris SD (kebijakan wajib 2027): 2025: Pelatihan 1.087 calon fasilitator, 2026:Pelatihan 60.000 guru, 2027: 90.000 guru siap mengajar di kelas 3 SD.

Program Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) memberikan dampak signifikan pada pengisian jabatan kepala sekolah. Kekosongan turun drastis dari 117 ribu menjadi 57 ribu atau berkurang 51 persen. Tahun ini, 8.000 calon kepala sekolah telah mendapat pelatihan kepemimpinan satuan pendidikan.

Dengan capaian tunjangan yang merata, peningkatan kompetensi yang meluas, serta perluasan beasiswa dan pelatihan, Ditjen GTKPG menegaskan bahwa transformasi kualitas guru terus berlanjut dan menjadi prioritas utama pemerintah.

Di momentum HGN 2025, Kemendikdasmen kembali menegaskan bahwa masa depan pendidikan nasional hanya dapat ditopang oleh guru yang kompeten, profesional, dan sejahtera.(*)

Read More

Menteri Mu'ti Tegaskan Penguatan Guru Jadi Prioritas Nasional di Hari Guru 2025

Iki Radio - Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat kualitas dan kesejahteraan guru sebagai pilar utama peningkatan mutu pendidikan nasional.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, saat memimpin upacara peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Balai Kota Surabaya. (Foto: Dok Kemendikdasmen)

Pesan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, saat memimpin upacara peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur,  Selasa (25/11/2025).

Upacara yang dihadiri sekitar 1.000 guru, tenaga kependidikan, peserta didik, serta unsur pemerintah daerah tersebut berlangsung khidmat. Menteri Mu’ti yang hadir mengenakan pakaian adat Bali menekankan bahwa satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming telah menghadirkan langkah konkret bagi peningkatan kompetensi, kualifikasi, dan kesejahteraan guru.

Menteri Mu’ti menjelaskan bahwa pada 2025 pemerintah telah menyediakan beasiswa Rp3 juta per semester melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi 12.500 guru yang belum berpendidikan Diploma IV/Sarjana S1.

Berbagai pelatihan juga digulirkan, antara lain: Pendidikan Profesi Guru, Upgrading Guru BK dan BK untuk non-BK, Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), Koding dan Kecerdasan Artifisial, Kepemimpinan Sekolah, serta program peningkatan kompetensi lainnya.

Untuk menekan kesenjangan kesejahteraan, pemerintah memberikan: Tunjangan sertifikasi Rp2 juta/bulan untuk guru non-ASN, Tunjangan satu kali gaji pokok untuk guru ASN, dan Insentif Rp300 ribu/bulan untuk guru honorer. “Semua tunjangan dan insentif ditransfer langsung ke rekening guru,” tegas Mendikdasmen.

Pemerintah juga menyiapkan peningkatan signifikan pada tahun 2026, yakni: Kuota beasiswa studi meningkat menjadi 150.000 guru, Insentif honorer naik menjadi Rp400 ribu/bulan, Tugas administratif guru dikurangi, Kewajiban mengajar tidak lagi mutlak 24 jam, dan satu hari belajar guru dalam sepekan. "Kebijakan ini bertujuan agar guru kembali pada tugas utamanya: mendidik, membimbing, dan meningkatkan kualitas diri,” ujarnya.

Menteri Mu’ti menyoroti bahwa guru saat ini menghadapi tantangan sosial yang kompleks—mulai dari penetrasi nilai-nilai hedonistik hingga tekanan sosial, moral, dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.  “Ada guru yang mengalami tekanan material, sosial, dan bahkan berhadapan dengan aparat hukum. Kondisi ini harus diakhiri. Guru harus tampil percaya diri dan berwibawa,” tegasnya.

Sebagai bentuk pelindungan, Mendikdasmen telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian Republik Indonesia terkait penerapan restorative justice bagi guru yang menghadapi persoalan hukum dalam konteks tugas mendidik.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah pusat memperkuat kesejahteraan dan layanan bagi guru. “Kita menjadi apa pun hari ini karena jasa seorang guru. Hormati guru seperti kita menghormati orang tua,” ujarnya.

Menteri Mu’ti menyampaikan penghargaan kepada seluruh guru di Tanah Air. “Teruslah mengabdi untuk negeri. Di tanganmu masa depan bangsa. Selamat Hari Guru 2025. Guru hebat, Indonesia kuat,” pungkasnya.

Read More

Suplai Protein untuk MBG Diperkuat lewat Tambak Ikan dan Desa Nelayan Baru

Iki Radio - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa sebanyak 82,9 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi bagian dari pemenuhan menu tetap yang disiapkan pemerintah. Ia menekankan bahwa kebutuhan pangan bergizi harus disertai dengan kesiapan produksi nasional.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan silaturahmi Menko Bidang Pangan untuk Program Strategis Nasional yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Minggu (23/11/2025).

“Kita perlu telur, kita perlu ayam, kita perlu ikan, buah-sayur, kita perlu nasi jadi banyak. Karena itu, program MBG ini harus dibarengi dengan upaya swasembada pangan,” ujar Zulkifli Hasan.

Ia menegaskan bahwa pemenuhan gizi seimbang dari sumber protein daging, ikan, dan telur pada 2026 akan menjadi kebutuhan yang terus didorong melalui program MBG. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah pusat menyiapkan langkah konkret di sektor perikanan.

Zulkifli Hasan mengungkapkan rencana pemerintah membangun ratusan tambak ikan di berbagai daerah sebagai penopang utama penyediaan protein hewani berbasis ikan.

“Akan dibangun 200 desa nelayan untuk menghasilkan protein ikan, dan akan ada 20 ribu tambak serta 500 tambak di setiap kabupaten,” tegasnya.

Langkah ini diharapkan tidak hanya menjamin ketersediaan pasokan ikan untuk menu MBG, tetapi juga meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan nelayan di tingkat desa.

Sementara itu, Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menko Pangan RI tersebut. Ia menilai kunjungan itu menghasilkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan kementerian di tingkat pusat.

Menurut Sujiwo, hubungan baik tersebut telah tercermin dalam dukungan terhadap berbagai proposal pembangunan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kepada pemerintah pusat.

“Dan tadi saya diskusi kecil, terutama tentang percepatan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya,” ujarnya.

Sujiwo menyampaikan bahwa Menko Pangan juga memantau langsung perkembangan pembangunan di daerahnya. Berbagai aspirasi dan usulan strategis Kubu Raya disampaikan langsung dalam pertemuan tersebut dan mendapat respons positif.

“Bahkan tadi sudah beberapa hal langsung tersampaikan kepada beliau,” tambahnya.

Dengan jaminan ketersediaan bahan pangan dan komitmen pembangunan infrastruktur pendukung seperti desa nelayan dan tambak ikan, program MBG diharapkan tidak hanya memperkuat gizi jutaan penerima manfaat, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional hingga ke tingkat daerah.

Read More