Gelar Kenduri, Momentum Positif Kabupaten Blora Bagi Pembangunan Desa

Iki Radio - Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDTT, Tabrani, menyampaikan kegiatan Kenduri Desa menjadi momentum positif bagi pembangunan desa.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDTT, Tabrani (tengah) bersama Bupati Blora Arief Rohman, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Ketua Apdesi Blora di acara Kenduri Desa.

“Pembangunan desa harus dimulai dari bawah untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan sesuai arahan Presiden,” ujarnya.

Demikian pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri kenduri desa di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Senin (12/1/2026).    

Dirjen Kemendes PDTT juga menyampaikan bahwa program nasional seperti  Makan Gizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat mampu memberikan dampak ekonomi, khususnya di sektor peternakan dan pangan.

Kemendes PDTT mengapresiasi gagasan desa tematik organik yang digagas oleh Bupati Blora Arief Rohman, serta menyampaikan bahwa hingga saat ini telah terdapat 191 koperasi desa Merah Putih dalam proses pembangunan dan banyak dapur SPPG  yang telah memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Blora menggelar Kenduri Desa dalam rangka Peringatan Hari Desa 2026 di Alun-alun Blora. Kegiatan ini sebagai wujud rasa syukur sekaligus komitmen bersama dalam mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.

Acara diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ketua Baznas Kabupaten Blora, Sutaat. Suasana khidmat menyelimuti kegiatan sebagai ungkapan syukur atas ditetapkannya Hari Desa secara nasional.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Blora, Agung Heri Susanto, dalam laporannya menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik pelaksanaan Kenduri Desa dengan tema “Kenduri Desa Nasional dalam Rangka Hari Desa”.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2026 di Jawa Tengah pada 15 Januari 2026, yang mendapat kehormatan sebagai tuan rumah, dengan pusat kegiatan di Kabupaten Boyolali, serta Kabupaten Blora turut berpartisipasi menyemarakkan peringatan tersebut.

“Kami mengajak seluruh kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga desa untuk terus membangun desa sesuai dengan arahan dan perintah Presiden Prabowo. Kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur atas Hari Desa yang telah ditetapkan secara nasional,” ungkap Agung.

Dalam kegiatan itu, juga ditampilkan pembacaan puisi “Puisi Harapan Desa” oleh perwakilan kepala desa, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan puisi bertajuk sama oleh Agung Heri Susanto, sebagai refleksi dan harapan bagi masa depan desa-desa di Kabupaten Blora.

Bupati Blora, Arief Rohman, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa atas kerja sama, dedikasi, serta pengabdiannya dalam membangun Kabupaten Blora.

“Terima kasih kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Blora atas dedikasi dan pengabdiannya,” ujar Bupati.

Bupati juga menegaskan bahwa Tunjangan Hari Raya  (THR) bagi kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa tetap diberikan sesuai dengan penghasilan tetap (Siltap) desa tanpa pengurangan.

Selain itu, Bupati menjelaskan adanya kebijakan efisiensi anggaran akibat pemotongan TKD, sehingga pelaksanaan rapat di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan secara sederhana.

“Ini merupakan bentuk pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai dengan perintah Presiden, sehingga dalam rapat tidak lagi disediakan konsumsi, kecuali air putih,” jelasnya.

Terkait program nasional, Bupati Blora meminta dukungan desa dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Di Kabupaten Blora, bahan baku MBG diarahkan untuk disuplai melalui koperasi desa, dengan melibatkan Ibu PKK dalam pengelolaan sayuran, serta TPS3R dalam pengelolaan sampah agar memiliki nilai ekonomi.

Bupati juga menyampaikan keberlanjutan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Dari 275 peserta sebelumnya, sebagian peserta telah dinyatakan lulus. Pada  2026, program ini akan dilanjutkan bekerja sama dengan Universitas Negeri Semarang (UNNES) dengan kuota 250 kepala desa atau perangkat desa, yang mendapatkan subsidi biaya sebesar 30 persen.

“Dengan program ini, kami berharap kualitas SDM kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Blora dapat terus meningkat,” tambahnya.

Selain itu, Bupati menegaskan dukungan Kabupaten Blora terhadap program ketahanan pangan melalui pengembangan perkebunan organik.

Program ini bertujuan menjaga stabilitas harga pangan dan akan melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah, dan LDII, guna mewujudkan Blora sebagai kabupaten organik. Bupati juga mengajak seluruh kepala desa untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam kegiatan tersebut, juga dilaksanakan penggalangan dana bagi korban bencana banjir di Sumatra, sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat Kabupaten Blora.

Pada akhir kegiatan, sejumlah desa menerima penghargaan atas peningkatan Indeks Prestasi Pembangunan Desa, di antaranya Desa Pilang (Randublatung), Sumber (Keradenan), Kapuan, Kentong, Mulyorejo, Nglanjuk (Cepu), Gadu dan Sambongrejo (Sambong), Bangsri, Tempellemahbang, Balong (Jepon), Sukorejo (Tunjungan), Banjarejo (Banjarejo), Trembulrejo, Berbak, Sarimulyo, Sambongrejo (Ngawen), Sempu dan Jagong (Kunduran). 

Read More

Wali Kota Malang Serahkan Penghargaan K3 Perkantoran 2025

Iki Radio - Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyerahkan piagam penghargaan kepada tiga instansi di Kota Malang yang meraih predikat Tempat Kerja yang Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran Tahun 2025 dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Senin (12/1/2026).

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat (tengah) didampingi Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso (dua dari kiri)  menyerahterimakan piagam penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran 2025 dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Senin (12/1/2026)

Penghargaan tersebut diberikan kepada Dinas Kesehatan Kota Malang, PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kota Malang, serta PT Telkom Indonesia Witel Jawa Timur Barat.

Penyerahan penghargaan yang dirangkaikan dalam apel pagi aparatur sipil negara (ASN) di Balai Kota Malang tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen instansi dalam menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perkantoran.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa penerapan K3 perkantoran merupakan wujud tanggung jawab bersama dalam menjaga keselamatan dan kesehatan pegawai saat melaksanakan tugas.

“Penghargaan ini diberikan kepada instansi seperti Dinas Kesehatan, PLN, dan Telkom atas komitmen mereka dalam menjalankan standar keselamatan kerja yang tinggi di lingkungan Kota Malang,” ujar dia.

Ia menambahkan, penghargaan K3 perkantoran bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman, sekaligus mencegah terjadinya penyakit akibat kerja.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang terus mendorong seluruh instansi dan perkantoran agar menerapkan K3 secara konsisten di lingkungan kerja masing-masing.

“Ini momentum strategis untuk terus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan aman guna mendukung terwujudnya K3 perkantoran,” tambah dia.

Penghargaan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tersebut juga menjadi penguatan komitmen lintas sektor dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Jawa Timur.

Selain itu, penghargaan dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61 ini diharapkan mendorong peran aktif tenaga kesehatan, lintas program, organisasi profesi, lintas sektor, institusi fasilitas pelayanan kesehatan, serta masyarakat dalam mendukung program prioritas kampanye hidup bersih dan sehat.

Read More

Ratusan Becak Listrik Bantuan Presiden Tiba di Banyuwangi

Iki Radio - Sebanyak 200 unit becak listrik bantuan dari Presiden Prabowo Subianto untuk para tukang becak telah tiba di Kabupaten Banyuwangi, Senin (12/1/2026). Ratusan becak listrik tersebut diprioritaskan untuk pengemudi becak lanjut usia. 

"Alhamdulilah bantuan becak listrik telah tiba di Banyuwangi. Terima kasih bapak Presiden. Program ini akan meringankan para pengemudi becak yang lanjut usia," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. 

Ipuk mengatakan program bantuan elektrifikasi angkutan roda tiga ini diprioritaskan untuk para pengemudi becak, yang berusia di atas 60 tahun.

“Dengan bantuan ini, para tukang becak yang usianya sudah sepuh bisa lebih mudah dan ringan karena tidak perlu mengayuh lagi. Semoga ini bisa mendukung peningkatan kesejahteraan mereka,” ujar Ipuk.

Ratusan becak listrik tersebut didatangkan oleh Gerakan Sosial Nasional (GSN),  yang ditunjuk untuk menyalurkan moda transportasi tersebut kepada para tukang becak.

Perwakilan GSN, Candra Mahardika, mengatakan becak listrik ini diperuntukkan bagi pengemui becak berusia di atas 55 tahun.

"Prioritas utama memang untuk tukang becak lansia. Rinciannya, untuk usia 55–60 tahun hanya diberikan kuota 20 orang, selebihnya harus di atas 60 tahun," kata Candra.

Candra mengatakan GSN telah mendata sekitar 100 tukang becak yang nantinya bakal menerima bantuan becak listrik. Sementara 100 tukang becak calon penerima sisanya masih didata.

GSN akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan penerima becak listrik tepat sasaran.

"Becak listrik tidak boleh diberikan ke selain tukang becak. Mau penerimanya berasal dari kecamatan mana pun tidak masalah, yang penting tukang becak aktif dan memenuhi syarat usia," ungkap dia.

Ratusan becak listrik tersebut saat ini berada di area Gedung Korpri Banyuwangi, sebelum nantinya akan diserahkan kepada para tukang becak. Saat ini becak listrik tersebut tengah dilakukan penanganan dasar oleh mekanik sebelum diserahkan.

Becak listrik ini didatangkan ke Banyuwangi dalam dua tahap. Tahap pertama sebanyak 100 unit, didatangkan awal Januari lalu. Disusul tahap dua sebanyak 100 unit tiba di Banyuwangi, Senin pagi (12/1/2026).

Becak listrik yang dikirim ke Banyuwangi adalah produk buatan PT Pindad. Becak-becak listrik ini dilengkapi dengan kanopi, spion, lampu, dan sadel serta tempat duduk penumpang yang nyaman.

Becak listrik juga dilengkapi motor penggerak dengan baterai yang diklaim mampu menjalankan kendaraan dengan jarak tempuh sekitar 50 kilometer (km).

Candra menyebut, mekanisme becak listrik ini cukup sederhana. Perawatannya mudah dan dayanya bisa diisi di tempat pengisian daya yang ada di rumah. Perawatan rutin juga bisa dilakukan di mekanik yang ada di Banyuwangi.

"Jika terjadi trouble selama masa garansi 1 tahun, kami akan mengupayakan pendampingan dan penanganan dari pihak kami," ujarnya. (*)

Read More

Gorontalo Terapkan Manajemen Talenta untuk Isi Jabatan Strategis

Iki Radio - Pemerintah Provinsi Gorontalo secara resmi menerapkan sistem Manajemen Talenta yang profesional dan objektif dalam pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie saat memberikan ucapan selamat kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya, Senin (12/1/2026).

Penegasan itu disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, usai menghadiri pelantikan 25 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Senin (12/1/2026).

Pelantikan yang dilakukan langsung oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor 800.1.1.3/JPT/BKD/SK/28/I/2026. 

Idah Syahidah menjelaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik telah melalui proses penilaian menyeluruh sesuai prinsip Manajemen Talenta. 

Ia menekankan bahwa penetapan jabatan tidak lagi didasarkan pada faktor kedekatan, kesukaan, atau hubungan tertentu.

“Semua ASN yang memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti uji kompetensi dan menduduki jabatan,” tegas Wagub Idah Syahidah.

Wagub menegaskan, penilaian dalam sistem Manajemen Talenta itu berfokus pada prestasi, kemampuan, dan rekam jejak kinerja masing-masing ASN.

Lebih detail, Idah menyebutkan bahwa asesmen jabatan tidak hanya melihat kecerdasan intelektual semata.

Aspek lain seperti loyalitas, sikap, etika, karakter, dan attitude menjadi komponen penting yang turut menentukan kecocokan seseorang pada suatu jabatan.

“Kami bersama Gubernur melihat secara menyeluruh, siapa yang cocok di jabatan tertentu. Kecerdasan penting, tetapi loyalitas, sikap, dan etika juga menjadi penilaian utama,” tambahnya.

Proses transformasi sistem karier ASN itu akan berlanjut secara berjenjang.

Saat ini, Pemerintah Provinsi tengah melaksanakan asesmen untuk pengisian jabatan Kepala Biro. 

Selanjutnya, penataan akan menjangkau pejabat eselon II yang mendekati masa pensiun. Skema ini dirancang untuk menciptakan sistem karier ASN yang objektif, terukur, dan berkelanjutan.

Usai pelantikan, para pejabat eselon II yang baru dilantik diinstruksikan untuk segera menyusun usulan pengisian jabatan di bawahnya, yaitu eselon III dan IV.

Meski demikian, seluruh proses rekrutmen dan promosi pada jenjang tersebut wajib melalui mekanisme persetujuan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memastikan konsistensi penerapan Manajemen Talenta.

Pengangkatan massal pejabat tinggi itu merupakan bagian dari penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang diselaraskan dengan visi-misi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo periode 2024–2029. 

Read More

DPA 2026 Diserahkan, Kasmarni Tekankan Komitmen Nyata

Iki Radio - Bupati Bengkalis Provinsi Riau, Kasmarni, menegaskan bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 tidak boleh dipandang sekadar sebagai dokumen administratif.

Bupati Bengkalis Kasmarni saat penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 yang dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas, serta penyerahan penghargaan hasil Penilaian Mandiri Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2025. 

“Jadikan DPA ini sebagai komitmen kerja, komitmen anggaran, dan komitmen hasil yang harus diwujudkan seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja serta pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel,” kata Kasmarni, Senin (12/1/2026).

Penegasan tersebut disampaikan saat penyerahan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2026 yang dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas, serta penyerahan penghargaan hasil Penilaian Mandiri Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2025.

Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pengadilan Negeri Bengkalis dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tentang sinergi pelayanan masyarakat di bidang penyuluhan hukum, sosialisasi hukum, produk hukum, serta bidang hukum lainnya. 

Acara berlangsung di Ruang Pertemuan Dang Merdu, Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis.

Dalam sambutannya, Kasmarni menjelaskan bahwa DPA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah beserta target realisasinya yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sepanjang tahun 2026.

“DPA bukan hanya dasar penggunaan anggaran, tetapi juga bentuk komitmen kinerja yang harus diwujudkan oleh setiap kepala perangkat daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati perempuan pertama di Provinsi Riau ini mengingatkan agar seluruh kepala perangkat daerah lebih cermat dan berhati-hati dalam merancang serta melaksanakan kebijakan fiskal, seiring dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, agar pembangunan tetap berjalan secara berkelanjutan.

“Kita dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, dan efisien dalam mengelola anggaran, sekaligus mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah,” jelasnya.

Selain itu, Kasmarni mendorong perangkat daerah agar lebih proaktif menggali sumber pendanaan dari APBN, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, Dana Bagi Hasil Sawit, Dana Alokasi Umum Peruntukan, serta Dana Insentif Fiskal, guna mengurangi ketergantungan terhadap dana bagi hasil.

Terkait penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas, Bupati menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kontrak moral dan kontrak kinerja dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

“Oleh karena itu, saya mengingatkan agar seluruh perangkat daerah menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, disiplin, dan loyalitas. Terus tingkatkan kinerja serta lakukan evaluasi secara berkelanjutan, termasuk evaluasi kinerja tahun 2025 agar kekurangan tidak terulang pada 2026,” pesannya.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Ketua III DPRD Bengkalis H. Misno, unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, pimpinan instansi vertikal, Sekretaris Daerah Bengkalis, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Bengkalis, Tim Percepatan Pembangunan, serta undangan lainnya.

Read More

Batam Kirim Rp4,5 Miliar untuk Sumbar

Iki Radio - Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai lebih dari Rp4,5 miliar kepada masyarakat terdampak bencana alam di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). 

Sekretaris Daerah Batam, Firmansyah, dan sejumlah Fokopimda bersama Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, usai penyerahan bantuan di Istana Gubernur Sumatera Barat, Kota Padang, Minggu (11/1/2026).

Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah di Istana Gubernur Sumatera Barat, Kota Padang, Minggu (11/1/2026).

Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp4,56 miliar, terdiri atas Rp2,5 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2025 serta Rp2,06 miliar hasil donasi masyarakat Batam. Bantuan ini menjadi wujud kepedulian dan solidaritas warga Batam terhadap saudara-saudara di Sumatera Barat yang terdampak bencana.

Sebelumnya, Pemko Batam telah menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Provinsi Sumatera Utara pada 8 Januari 2026 dan ke Provinsi Aceh pada 9 Januari 2026. Sumatera Barat menjadi daerah terakhir penyaluran bantuan di Pulau Sumatera.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Batam dan seluruh masyarakatnya atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi bukti kuatnya rasa persaudaraan antardaerah.

“Seperti yang disampaikan Bapak Presiden, masyarakat Sumatera Barat tidak sendiri. Hari ini hal itu terbukti dengan kehadiran masyarakat Batam yang menunjukkan solidaritas dan kepedulian,” ujar Mahyeldi.

Ia menambahkan, bantuan tersebut menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Barat untuk bangkit serta mempercepat pemulihan pascabencana.

Penyerahan bantuan dipimpin oleh Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin bersama Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah yang mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra.

Firmansyah menjelaskan bahwa Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam pada prinsipnya ingin menyerahkan bantuan secara langsung, namun harus menjalankan tugas kedinasan mendesak di Batam.

“Bantuan ini merupakan amanah masyarakat Batam yang harus disalurkan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,”imbuh Firmansyah.

Hingga 31 Desember 2025, total dana kemanusiaan yang berhasil dihimpun Pemko Batam mencapai Rp14,07 miliar. Dana tersebut berasal dari APBD sebesar Rp7,5 miliar dan donasi masyarakat sebesar Rp6,57 miliar.

Selain bantuan dari Pemko Batam, sejumlah paguyuban dan institusi juga menyalurkan bantuan secara mandiri. PLN Batam, misalnya, menyalurkan bantuan senilai Rp5,2 miliar dalam dua tahap, baik dalam bentuk tunai maupun barang.

Penyaluran bantuan secara langsung ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antardaerah, mempercepat pemulihan pascabencana, serta meneguhkan nilai persaudaraan dan gotong royong. Pemko Batam juga mengapresiasi seluruh masyarakat dan dunia usaha yang telah berpartisipasi melalui jalur resmi.

 

Read More

Gaji ASN Telat, Gubernur Gorontalo Minta Maaf

Iki Radio - Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Gorontalo,menyusul keterlambatan pembayaran gaji yang hingga pertengahan Januari 2026.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat memberikan sambutan pada pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kantor Gubernuran, Senin, (12/1/2026).

Permintaan maaf itu disampaikan gubernur, usai melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kantor Gubernuran, Senin (12/1/2026).

Menurut gubernur, gaji ASN belum bisa dibayarkan menunggu pengisian pejabat di tingkat eselon II, III dan IV rampung.

Hal itu disebabkan penyesuaian organisasi perangkat daerah yang dilakukan sejak tahun 2025.

“Oleh sebab itu, atas nama Gubernur saya menyampaikan permohonan maaf kepada semua pegawai karena belum menerima gaji. Hari ini kita Lantik eselon II insyaallah kita upayakan Minggu ini eselon. III dan IV juga selesai,” katanya.

Terkait pelantikan pejabat di lingkungan Pemprov Gorontalo, gubernur mengatakan bahwa proses pelantikan harus mengikuti mekanisme dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Saat ini baru pejabat eselon II yang dilantik mengikuti penyesuaian nama OPD atau berpindah jabatan ke tempat lain.

“Ada dinas yang masih kosong karena pejabatnya dari eksternal. Belum mengikuti management talenta. Ini yang masih kita proses. Begitu juga dengan eselon III dan IV harus sudah mengikuti proses itu,” katanya.

Sebanyak 25 pejabat dilantik hari ini. Terdiri dari dua orang staf ahli, tiga asisten dan 20 kepala OPD.

Sementara masih ada empat biro dan dua dinas yang belum bertuan. Yakni Biro Umum, Biro Pemerintah dan Kesra, Biro Organisasi, Biro Ekonomi pembangun,Dinas Kominfo dan Statistik serta Inspektorat.

OPD yang tidak berganti nama dan pejabat seperti Kaban Kesbang, Kadis Nakertrans dan Kadis PUPRPKP tidak dilantik lagi.

 

Read More

Situs Selogending, Warisan Leluhur Lumajang yang Menjaga Tuntunan Hidup

Iki Radio - Pagi hari di Situs Selogending selalu hadir dengan ketenangan. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, menyelimuti susunan batu dan punden berundak yang berdiri dalam keheningan. 

Situs Selogending Lumajang Jawa Timur

Di tempat ini, setiap langkah seolah mengajak pengunjung untuk melambat, menata sikap, dan datang dengan rasa hormat.

Bagi masyarakat Lumajang, Selogending bukan sekadar situs sejarah. Kawasan ini merupakan lanskap batin yang menyimpan jejak peradaban leluhur Nusantara sejak masa megalitikum. 

Susunan batu yang tertata rapi menjadi penanda bahwa manusia masa lampau telah memiliki kesadaran ruang, spiritualitas, dan keseimbangan hidup jauh sebelum konsep-konsep modern dirumuskan.

Romo Dukun sekaligus juru kunci Situs Selogending, Gatot, menyebut kawasan ini sebagai salah satu cikal bakal peradaban leluhur Nusantara. Menurutnya, Selogending bukan hanya peninggalan sejarah, tetapi warisan nilai kehidupan yang terus relevan hingga kini.

“Selogending bukan sekadar tinggalan masa lalu, tetapi tuntunan hidup. Di sini leluhur mengajarkan keseimbangan antara manusia, alam, dan semesta,” ujarnya, Minggu (11/1/2026).

Jejak nilai tersebut tampak pada keberadaan punden berundak, batu-batu besar, dan petilasan yang tersebar di kawasan situs. Struktur ini tidak dibangun secara acak, melainkan sebagai ruang sakral untuk menata hubungan manusia dengan alam dan kekuatan spiritual.

Di pintu masuk kawasan, pengunjung akan menjumpai petilasan Dewi Sri atau Mbok Sri Sedono, simbol kemakmuran dan kesuburan. Sosok ini mencerminkan kuatnya ikatan masyarakat agraris Nusantara dengan tanah dan hasil bumi.

“Dewi Sri bukan tentang kekayaan materi, tetapi tentang rasa syukur. Hidup cukup adalah hidup yang seimbang dengan alam,” tutur Gatot.

Di sisi kanan kawasan terdapat petilasan Mbah Tejo Gedang, yang dipercaya sebagai penjaga situs. Keberadaannya mengajarkan etika dan kesadaran diri sebelum memasuki ruang sakral. 

Sementara di sisi kiri, petilasan Mbah Tejo Kusumo menghadirkan simbol Linggayoni, lambang bapak dan ibu atau bopo biyung, sebagai pengingat asal-usul kehidupan.

“Linggayoni bukan simbol pemujaan, melainkan pengingat agar manusia tidak lupa asalnya dan tetap rendah hati,” kata Gatot.

Di bagian tengah situs, terdapat petilasan Mbah Bukulon yang pada masa lalu menjadi pusat ritual ungkapan syukur atas kehidupan dan hasil panen. Ritual di Selogending, menurut Gatot, lahir dari kesadaran, bukan rasa takut.

“Leluhur menyampaikan syukur dengan hormat, bukan dengan ketakutan,” ujarnya.

Menapaki undakan menuju bagian atas situs, suasana semakin sunyi. Di titik tertinggi berdiri petilasan Bahwadung Prabu atau Wadung Prabu, batu tegak yang dimaknai sebagai simbol kepemimpinan.

“Kepemimpinan menurut leluhur adalah tanggung jawab menjaga keseimbangan, bukan kekuasaan untuk menindas,” jelas Gatot.

Ia juga menyebutkan bahwa sejumlah tokoh besar pada masa kerajaan pernah singgah di Selogending, salah satunya Prabu Siliwangi, yang jejaknya dipercaya ditandai dengan tumbuhnya Pandan Betawi di kawasan tersebut.

Makna Selogending juga tersirat dari namanya. Selo berarti batu, sementara gending dimaknai sebagai hitungan, nyanyian, atau pujian. Dalam falsafah Jawa, batu dimaknai sebagai waton atau tuntunan hidup.

“Batu-batu ini bukan untuk disembah, tetapi untuk mengingatkan manusia tentang tuntunan hidup,” tegas Gatot.

Meski telah mengalami pemugaran untuk menjaga kelestarian, nilai utama Selogending tetap dijaga. Masuknya berbagai agama dan keyakinan tidak menghapus makna universal yang diwariskan leluhur.

“Leluhur tidak pernah mengajarkan perpecahan. Siapa pun yang datang ke sini adalah saudara,” ujarnya.

Kini, Situs Selogending terbuka bagi siapa saja tanpa memandang latar belakang. Di tengah dunia yang bergerak cepat dan kerap melupakan akar, batu-batu tua Selogending tetap berbisik pelan, mengajak manusia kembali pada kesederhanaan, keseimbangan, dan tuntunan hidup yang hakiki.

Read More