Iki Terbaru/Paling Greeess

Showing posts with label Daerah. Show all posts
Showing posts with label Daerah. Show all posts

Ingin Tahu Berapa UMK 2026? Ini Jawaban Disnaker Madiun

Iki Radio - Upah Minimum Kabupaten (UMK) Madiun tahun 2025  ini adalah sebesar Rp2.400.000,00 per bulan. 

Besaran UMK ini naik sekitar tujuh persen dibandingkan tahun sebelumnya 2024, dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2025.

Sedangkan besaran UMK tahun 2024 lalu adalah Rp2.274.276,87. Usulan kenaikan UMK 2024 adalah sekitar 3,84 persen dari tahun 2023.

Penetapan UMK dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Lalu bagaimana dengan besaran UMK Madiun 2026 mendatang?

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerperin) Kabupaten Madiun, Arik Krisdiananto mengatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan terkait berapa usulan yang disampaikan untuk upah minimum di Kabupaten Madiun.

"Belum belum dibahas," katanya, ditemui di Pendopo Muda Graha Madiun, (24/11/2025) lalu.

Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun ini menjelaskan, ada mekanisme dalam menentukan besaran UMK Madiun.

"Nanti akan dirapatkan dulu dengan pihak terkait seperti pengusaha, perwakilan pekerja dan lainnya untuk mengetahui kebutuhan hidup layak (KHL) di Kabupaten Madiun," jelasnya.

Untuk mengetahui KHL lanjutnya akan dilakukan survei oleh dewan pengupahan baru nanti diusulkan ke Provinsi untuk penetapannya.

"Tentu yang diharapkan pengusaha mematuhi ketetapan UMK itu nantinya. Namun semuanya juga dikembalikan pada bagaimana kesepakatan antara pekerjadan pemberi kerja berkaitan dengan upah," tandasnya.


Penuh Haru, Pelepasan Purna Tugas Sekda Kabupaten Madiun

Iki Radio - Satu persatu pejabat Pemerintah Kabupaten Madiun, mulai dari Bupati Hari Wuryanto, Wakil Bupati dr Purnomo Hadi, para Staf Ahli, Asisten, kepala OPD, Direktur BUMD hingga camat se Kabupaten Madiun, menyalami Sekda Tontro Pahlawanto, yang telah memasuki masa purna tugas.



Terlihat bagaimana suasana haru menghias di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Kamis (27/11/2025) sore.

Apalagi saat diputar video dokumentasi tentang kegiatan Pak Tontro pada berbagai kesempatan. Dalam tayangan video tersebut juga terlihat sejumlah kepala OPD menyampaikan ucapan do'a dan harapan untuk Pak Tontro.

Setelah 33 tahun mengabdi sebagai birokrat di Kabupaten Madiun, kini Pak Tontro memasuki masa purna tugas.

"Purna tugas adalah proses alamiah dan roda pemerintahan Kabupaten Madiun tetap berjalan smooth dengan pelayanan publik semakin baik," kata Tontro saat sambutan.


Lebih lanjut dikatakan, ASN harus lebih sabar mendengar aspirasi masyarakat, menjaga koordinasi, dan menghindari pembiaran terhadap setiap persoalan.

Selain itu komunikasi dan integrasi program setiap OPD harus terjalin, serta loyalitas pada visi-misi kepala daerah, menjadi pedoman kerja birokrasi.

"Saya mohon maaf bila kadang bersikap keras atau reaktif, itu semata-mata demi tanggung jawab bersama," tambahnya.

Sementara itu Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan penghargaannya atas dedikasi Pak Tontro.

"Beliau ASN luar biasa, mengabdikan lebih dari separuh umurnya untuk Pemkab Madiun," kata Bupati.

Dikatakan, pengalaman Pak Tontro di birokrasi sudah melewati tiga zaman. Yakni Orde Baru, Reformasi, hingga saat ini.

"Pengalaman itu guru yang tidak ada tandingannya, kami ingin beliau tetap mendampingi kita semua," lanjutnya.

Karnanya Bupati meminta Pak Tontro mau menjadi guru atau mentor bagi pejabat Pemkab Madiun, untuk memberikan arahan dan masukan serta wejangan.

"Kami berharap, Pak Tontro mau menjadi guru kami," tambahnya.(iw/IR)

Pemkab Madiun Gelar Anugerah Kepatuhan Investasi dan Kemitraan Pelaku Usaha Besar dan UMKM Tahun 2025

Iki Radio - Sebagai upaya membangun iklim investasi yang aman di Kabupaten Madiun, serta memberikan pengakuan kepada pelaku usaha yang berkontribusi positif terhadap perekonomian daerah, Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar Anugerah Kepatuhan Investasi dan Kemitraan Pelaku Usaha Besar dan UMKM Tahun 2025, Rabu (26/11/2025).

Hal ini merupakan tindak lanjut nyata dari hasil evaluasi komprehensif yang telah dilakukan, dalam mempercepat pencapaian investasi melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat.

"Dengan kepatuhan pelaku usaha yang terus meningkat dan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dengan Investor, kami yakin target realisasi investasi dapat tercapai di akhir tahun 2025," kata Bupati Madiun Hari Wuryanto.

Dijelaskan, pada tahun 2025 ini, target investasi di Kabupaten Madiun mencapai 2,5 Trilyun. Sampai dengan akhir triwulan ketiga, yakni bulan September 2025, sudah mencapai 76 persen, atau sekitat 1,89 Trilyun.

"Ini adalah pencapaian yang membanggakan dan terus meningkat. Kami optimis target 2,5 Trilyun dapat tercapai," lanjutnya.

Pemkab Madiun terus berupaya membuka ruang untuk investasi. Mulai membuka kawasan industri, penyiapan lahan seluas lebih dari 330 hektar, hingga masalah perizinan.


"Berinvestasi di Madiun itu aman dan kondusif selama mematuhi aturan. Pemerintah daerah memberi dukungan penuh bagi pelaku usaha yang tertib dan membawa manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun, Anang Sulistijono, menyampaikan bahwa kepatuhan merupakan pondasi investasi yang sehat dan kredibel.

“Tanpa perizinan lengkap, kemitraan tidak bisa berjalan ideal. Kami mengawal seluruh indikator perizinan agar usaha di Madiun tumbuh sesuai aturan dan memberi nilai tambah bagi masyarakat," kata Anang.

Sedangkan dalam Anugerah Kepatuhan Investasi dan Kemitraan Pelaku Usaha Besar dan UMKM diantaranya dilakukan penandatanganan kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM/perorangan. Kolaborasi ini diyakini memperkuat rantai pasok daerah:

1. CV Alfa Jaya Utama dan UD Karya Mandiri — penyediaan beras rendah karbon.

2. PT Periska Multi Usaha dan UD Karya Mandiri — pengembangan pasar beras rendah karbon

3. PT INKA Multi Solusi dan Perumda Tirta Dharma Purabaya — produksi air minum kemasan Yoiki

4. PT Semesta Mitra Sejahtera dan Jumadi (peternak mandiri) — kemitraan pengembangan peternakan

Kemitraan tersebut menjadi bukti bahwa investasi yang taat regulasi mampu membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal.

Penerima Anugerah Kepatuhan Investasi 2025 :

Kategori PMA
1. PT Global Way Indonesia — Terbaik I
2. PT Dwi Prima Sentosa — Terbaik II
3. PT Sintec Industri Indonesia — Terbaik III

Kategori PMDN
1. PT Sumber Alfaria Trijaya — Terbaik I
2. PT INKA Multi Solusi — Terbaik II
3. PT Gunung Mas Bersinar — Terbaik III

Kategori Kesehatan
1. RSUD Dolopo — Terbaik I
2. Mila Beauty Clinic — Terbaik II
3. Apotek Arvi Farma — Terbaik III

Kategori Perumahan
1. PT Bumi Inti Prakarsa — Terbaik I
2. PT Maris Bangun Nusantara — Terbaik II
3. PT Rejeki Tambah Barokah — Terbaik III

Kategori Pariwisata
1. PT Periska Multi Usaha — Terbaik I
2. RM Icha Orient Tarzan — Terbaik II
3. RM Kampoeng Sawah — Terbaik III

"Harapannya dengan Anugerah ini akan mendorong investasi di Kabupaten Madiun," pungkasnya.(iw/IR)

DPRD Kab Madiun Minta Pemkab Segera Selesaikan Masalah MUS

Iki Radio - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun meminta Pemerintah Kabupaten Madiun segera selesaikan permasalahan yang terjadi pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Madiun Umbul Square (MUS).

Sebab apabila tidak segera diselesaikan, akan berlarut larut dan mengakibatkan BUMD yang bergerak di sektor pariwisata itu tidak segera maju dan menghasilkan.

"Kami pengen Pemkab segera selesaikan agar tidak berlarut larut," ujar Rudy Triswahono, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Madiun, Rabu (26/11/2025).

Menurutnya, yang penting soal pembayaran gaji karyawan itu yang harusnya didahulukan.

"Bagaimana nanti skemanya yang penting gaji itu segera bisa dibayarkan. Karena ini masalah perut," lanjutnya.

Senada disampaikan Ketua Komisi D, Joko Setiyono.

"Kalau memang bisa dicicil ya dicicil dulu, yang penting ada dulu. Tapi ini kan pemerintah, tentu ada regulasi yang harus dipatuhi," katanya.

Terpisah, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyatakan, secepatnya persoalan MUS akan segera diselesaikan.

"Insyaalloh segera nanti kita selesaikan," kata Bupati.

Sementara itu Direktur MUS, Agus Mahendra tidak menyangkal adanya eks karyawan MUS yang di PHK namun hingga sekarang masih ada gaji untuk 7 bulan yang masih belum dibayar.

"Memang itu ada, dan saya nyatakan kami akan bertanggungjawab, tetap akan kami usahakan sesegera mungkin," kata Agus.

Diketahui sebelumnya, sebanyak 14 karyawan MUS di PHK sebagai dampak dari adanya efisiensi. Namun pada saat di PHK itu, mereka masih memiliki hak menerima gaji selama 7 bulan bekerja, yang masih belum terbayar.(iw/IR)

APBD Disahkan, Ini Daftar Program Prioritas Pemkab Madiun 2026

Iki Radio - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun bersama Bupati Madiun, menandatangani kesepakatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua DPRD Fery Sudarsono bersama tiga Wakil Ketua DPRD serta Bupati Madiun, Hari Wuryanto, dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Madiun, Rabu (26/11/2025).

Agenda pengesahan ini merupakan tindak lanjut Perubahan Kedua Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Tim Eksekutif pada 3 November 2025, serta rangkaian pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Pada rapat paripurna ini Bupati menyampaikan, penyusunan APBD 2026 menggunakan pendekatan berbasis kinerja yang dapat diukur capaian targetnya. Kebijakan anggaran dirancang untuk menjawab isu strategis nasional dan kebutuhan lokal.

Diantaranya meliputi penguatan sumber daya manusia, pengendalian inflasi, percepatan penanganan stunting, peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan ekstrem, swasembada pangan, dan pemerataan pelayanan dasar.


“Dengan kemampuan fiskal yang terbatas, kami berupaya agar anggaran 2026 dapat digunakan tepat sasaran, sesuai skala prioritas, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Bupati Hari Wuryanto.

Dari hasil pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menetapkan sejumlah program prioritas, antara lain: 
1. Pengadaan Mobil Siaga, 
2. Program Bakti Harmoni Bersahaja, 
3. Belanja Universal Health Coverage (UHC), 
4. Peningkatan infrastruktur jalan, 
5. Peningkatan sarana–prasarana pendidikan, 
6. Peningkatan sarana–prasarana kesehatan, 
7. Pembangunan infrastruktur desa, 
8. Pendampingan penyelenggaraan makan bergizi sehat, 
9. Fasilitasi Sekolah Rakyat, 
10. Pendampingan koperasi Kelurahan Merah Putih, 
11. Pembangunan Pasar Dungus, dan 
12. Penguatan program pendampingan sosial dan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Madiun turut menyampaikan permohonan maaf karena belum seluruh aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam penyusunan APBD 2026.

"Program yang belum terwadahi akan menjadi prioritas dalam periode pembangunan berikutnya," tambahnya.

Kepala BPKAD Kabupaten Madiun, Hadi Sutikno, menyebut proyeksi APBD 2026 berada di kisaran Rp 2 triliun, termasuk pembiayaan. Sementara estimasi pendapatan daerah berada pada angka Rp1,8 triliun, menunggu kepastian sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) akhir 2025.

“Efisiensi menjadi langkah utama kami. Silpa 2025 akan menentukan kecukupan pembiayaan di 2026. Jika diperlukan, pemerintah daerah akan melakukan koordinasi, termasuk peluang penambahan dana transfer dari pusat,” ujarnya.

Dengan disahkannya APBD 2026, Pemerintah Kabupaten Madiun dan DPRD menegaskan komitmen menciptakan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, serta berorientasi hasil, demi mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat.(*)

7 Bulan Gaji Belum Dibayar, Mantan Karyawan MUS dan SBMR Madul ke Dewan

Iki Radio - Sejumlah mantan karyawan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) tempat rekreasi Madiun Umbul Square (MUS) bersama Serikat Buruh Madiun Raya (SMBR) menggelar aksi demo di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun, Rabu (26/11/2025).



Massa meminta para wakil rakyat memperhatikan kondisi sejumlah karyawan MUS yang telah di PHK, namun gajinya masih belum dibayarkan. 

“Kami mendesak pemerintah dan DPRD segera menyelesaikan tunggakan 7 bulan gaji karyawan Umbul Square yang di-PHK," kata Aris Budiono, koordinator aksi dari SBMR.

Ironisnya, lanjut Aris, pihak manajemen MUS justru seolah mengabaikan permasalahan ini, dan mengutamakan pendapatan yang diperoleh, untuk pengeluaran lain.

"Pendapatan Umbul Square digunakan membayar hutang, tapi gaji belum dibayar. Jika tidak segera diselesaikan, kami akan menggelar aksi lagi. Bila perlu kami akan dirikan tenda di depan DPRD atau depan Kantor Bupati," lanjutnya.


Dalam aksi demo ini, massa juga membawa sejumlah poster yang berisi kecaman kepada MUS sebagai salah satu BUMD Kabupaten Madiun. Massa juga melakukan aksi tabur bunga diatas poster yang mereka bawa, sebagai tanda matinya BUMD hingga tidak bisa membayar gaji karyawannya.

Sementara itu Edi Suhartono, dari perwakilan mantan karyawan MUS menjelaskan, pada awal ia bekerja gaji yang diterima minimal setara dengan UMK Madiun.

"Lalu pada saat pandemi, muncul aturan dari pimpinan gaji hanya 60 persen. Itupun pembayarannya dicicil," kata Suhartono.

Selanjutnya dengan dalih efisiensi, dilakukan PHK pada 14 karyawan termasuk dirinya.

"Gaji kami selama 7 bulan sebelum PHK itu hingga saat ini belum dibayarkan," tambahnya.(iw/IR)

HGN 2025 di Madiun, Bupati : Guru Adalah Agen Pembelajaran dan Peradaban

Iki Radio - Pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam mencapai kemajuan. Peningkatan mutu pendidikan, tak bisa dipisahkan dari peran serta seluruh pihak, untuk memberikan dukungan serta kontribusi demi kemajuan pendidikan.

Salah satunya peran guru yang harus terus berusaha untuk lebih inovatif dalam pembelajaran serta adaptif terhadap perkembangan zaman.

"Guru adalah agen pembelajaran dan peradaban. Guru mengemban tugas profetik mencerdaskan, membangun nalar kritis, hati yang jernih, dan akhlak mulia. Kehadiran guru sebagai agen peradaban semakin diperlukan di tengah kompleksitas permasalahan murid seperti masalah akademik, sosial, moral, spiritual, ketergantungan gawai, judi online, kesulitan ekonomi, keharmonisan keluarga, dan sebagainya," ucap Bupati Madiun, Hari Wuryanto, saat bertindak selaku inspektur upacara, dalam peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025, di Halaman Pendopo Ronggo Djumeno Caruban, Selasa (25/11/2025).

Kata Bupati, kehadiran guru kian diperlukan oleh murid di dalam dan di luar kelas sebagai figur inspiratif, teladan, digugu dan ditiru, orang tua, mentor, motivator, dan sahabat dalam suka dan duka.

Di era digital dan dunia global, tugas guru semakin berat. Guru dihadapkan pada tentangan kehidupan yang semakin hedonis dan materialistis dimana kebahagiaan dan penghargaan atas manusia dihargai sebatas kepemilikan dan kesenangan material. Guru juga dihadapkan pada tantangan sosial, budaya, moral, politik, tuntutan masyarakat yang klan tinggi, dan apresiasi yang rendah. Ada sebagian guru yang mengalami tekanan material, sosial, mental, dan berhadapan dengan aparatur penegak hukum. Kondisi demikian harus diakhiri. Guru harus tampil lebih percaya diri dan berwibawa di hadapan para murid.

Untuk melindungi para guru, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Isi kesepahaman antara lain penyelesaian damal (restorative Justice) bagi guru yang bermasalah dengan murid, orang tua, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam hal-hal yang berkaitan dengan tugas mendidik.

"Untuk tugas mulia itu, idealnya guru memiliki stamina intelektual, sosial, moral yang prima, teguh, dan tegar di tengah berbagai tantangan dan permasalahan. Saya mengajak para guru untuk meluruskan niat, memperkuat motivasi, dan meneguhkan jati diri. Saya mengimbau masyarakat, orang tua, dan semua pihak agar menghargai jerih payah para guru," lanjutnya.

Jangan hanya menilai kinerja dan menghakimi mereka dari angka-angka. Sejatinya, tanggung Jawab pendidikan yang pertama dan utama adalah orang tua dan keluarga. Berilah kesempatan para guru membantu mendidik anak-anak dengan cara terbaik, perbaiki komunikasi, kerja sama, dan saling menghargai.

"Supaya menjadi guru yang hebat, kita tidak boleh terpaku dengan hal hal yang tidak positif. Guru harus inovatif dan adaptif,” kata Bupati Madiun usai upacara.

Lebih lanjut, bahwa saat ini pemerintah tengah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan guru, melalui disentralisasi, sebagaimana rencana pemerintah pusat.

“Karena kemampuan daerah berbeda beda, semua akan diurusi oleh pusat,” pungkasnya.(*)


Dorong Kemandirian Ekonomi, Pemkab Madiun Salurkan Bantuan Modal Usaha Bagi 180 KPM

Iki Radio - Sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Madiun, Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Sosial Kabupaten Madiun, menyalurkan bantuan modal usaha bagi 180 keluarga penerima manfaat (KPM) melalui program keluarga harapan (PKH). 

Bupati Madiun Hari Wuryanto, secara simbolis menyalurkan bantuan usaha PKH bagi 180 KPM di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Senin (24/11/2025)

Dari 180 KPM-PKH ini rinciannya 130 KPM menerima bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) PKH, dan 50 KPM merupakan penerima baru dalam program PKH. Dimana masing masing menerima bantuan sebesar Rp 3 Juta.

"Bantuan sosial ini kita berikan kepada mereka yang sudah masuk dalam PKH, untuk modal usaha, dan dengan modal ini nanti berikutnya dia akan kita lepas dari PKH dan kita alihkan ke yang lainnya," kata Bupati Madiun, Hari Wuryanto, di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Senin (24/11/2025).

Kata Bupati, dengan dilakukannya pendampingan dalam pelaksanaan PKH, diharapkan tidak ada penyalahgunaan dan akan tepat sasaran. Sehingga program tersebut betul betul dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita punya pendamping PKH, mereka itu sudah didampingi, usulan ini dari usulan mereka (pendamping). Ini yang sudah bisa mendapatkan fasilitas 3 juta supaya bisa berusaha nanti lepas, ini usahanya biar bisa berkembang. Insyaalloh temen temen PKH komitmen pada pendampingan," lanjutnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Supriyadi menyampaikan hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, melalui pemberian bantuan yang tepat sasaran.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah kabupaten Madiun dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi, memperkuat ketahanan sosial ekonomi, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memulai atau membangun usaha produktif dan menjalin sinergi antara pemerintah masyarakat dan pendamping sosial," kata Kadinsos.

Dijelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keluarga dalam mengelola bantuan sosial agar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan.

"Disalurkan sesuai dengan daftar penerima, setelah dilakukan verifikasi dan validasi," pungkasnya.

close
Pasang Iklan Disini