SURABAYA, Iki Radio — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengambil langkah simbolis dengan mencopot foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerjanya. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk respons atas berbagai kegelisahan masyarakat di tengah polemik ijazah yang sempat mencuat.
Deni mengungkapkan, aksi pencopotan foto tersebut telah dilakukannya sejak Jumat (6/11/2026). Keputusan itu diambil sehari sebelum Gibran secara resmi mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026).
Usai menurunkan foto tersebut, politikus PDI Perjuangan ini sempat mendokumentasikan kondisi ruang kerjanya dan mengunggahnya ke status WhatsApp disertai keterangan singkat berbunyi "leren sik" yang dalam bahasa Jawa berarti "istirahat dulu".
"Sebagai wakil rakyat, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan masyarakat," ujar Deni, Kamis (12/11/2026).
Menjaga Marwah Demokrasi dan Konstitusi
Menurut Deni, sikap politik yang ditunjukkannya bukanlah didasari oleh persoalan suka atau tidak suka terhadap figur tertentu. Ia menegaskan bahwa seorang wakil rakyat memikul tanggung jawab moral dan politik yang besar, khususnya ketika muncul persoalan yang menyangkut integritas pimpinan negara serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
"Ini bukan persoalan personal terhadap figur tertentu, tetapi menyangkut bagaimana kita menjaga marwah demokrasi, menghormati konstitusi, dan memastikan bahwa setiap pemegang jabatan publik memiliki legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat," tegas alumnus Universitas Airlangga tersebut.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa jabatan publik tidak boleh sekadar dipandang sebagai instrumen kekuasaan. Di dalamnya melekat tanggung jawab konstitusional yang harus dijalankan sesuai aturan demi menjaga kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.
"Rakyat memberikan kepercayaan kepada pemimpin agar amanah itu dijalankan sesuai aturan. Karena itu, ketika muncul persoalan yang menyangkut legitimasi dan kepercayaan publik, kita tidak boleh menutup mata. Justru harus ada keberanian untuk melakukan evaluasi secara terbuka," imbuhnya.
Momentum Penguatan Demokrasi
Di tengah dinamika politik nasional yang sedang berlangsung, Deni berharap situasi ini dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara.
Ia juga menegaskan bahwa loyalitas utama seorang penyelenggara negara harus selalu ditempatkan kepada konstitusi dan kepentingan rakyat, di atas loyalitas terhadap individu maupun kelompok politik tertentu.
"Saya berharap demokrasi kita tidak berhenti pada prosedur, tetapi benar-benar dijalankan dengan menjunjung tinggi konstitusi. Para pemimpin negara harus memberikan teladan dalam kepatuhan terhadap konstitusi. Bagi saya, yang harus kita bela adalah konstitusi, demokrasi, dan kepentingan rakyat," pungkasnya.
Dukung Iki Radio
KLIK DISINI
 Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengambil langkah simbolis dengan mencop...){kind=link}