JAKARTA, Iki Radio — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta secara resmi memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran Rakabuming Raka dinyatakan gugur. Keputusan ini diambil karena objek gugatan telah ditarik atau dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
"Mengadili. Satu, menyatakan gugatan penggugat gugur. Kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah," ujar Ketua Majelis Hakim Rahmadi saat membacakan putusan dalam sidang lanjutan di PTUN Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Putusan tersebut didasari oleh sejumlah pertimbangan matang dari majelis hakim. Perkara ini berawal dari objek gugatan berupa Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Dalam persidangan, diserahkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan surat tersebut pada hari yang sama, sementara proses pencabutannya sendiri dilaporkan telah dilakukan pada 11 November 2026.
Berbekal pencabutan tersebut, pihak Tergugat yakni Dirjen Diksus Kemendikdasmen memohon kepada majelis hakim agar menghentikan pemeriksaan sengketa yang sedang berlangsung. Ketua Majelis Hakim Rahmadi menyebutkan bahwa pihak Penggugat pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan tersebut, meskipun terdapat catatan keberatan penghentian perkara yang disampaikan oleh pihak tergugat intervensi, yakni Gibran Rakabuming Raka.
Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa pelaksanaan putusan kasasi Mahkamah Agung terkait pencabutan suket oleh Kemendikdasmen pada pokoknya telah mencabut keputusan objek sengketa, sehingga dinyatakan tidak berlaku lagi dan kehilangan kekuatan hukum.
Meskipun tidak ditemukan ketentuan spesifik yang secara harfiah mengatur penghentian pemeriksaan akibat objek sengketa telah dibatalkan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, majelis hakim memilih menggunakan konsep hukum serupa dari ranah hukum publik lainnya, seperti hukum pidana. Hakim menilai jika pemeriksaan tetap dipaksakan berlanjut, maka putusan sengketa tersebut nantinya akan menjadi non-executable (tidak dapat dieksekusi).
Selain itu, pertimbangan lain dari majelis hakim meliputi upaya menjaga iklim demokrasi yang sehat serta menghentikan polemik yang berkepanjangan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, Ketua Majelis Hakim menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang terbuka untuk mengajukan upaya hukum lain terkait perkara ini.
"Maka, terhadap putusan gugur ini tidak lagi terbuka ruang pemeriksaan maupun pembuktian lebih lanjut dan tidak pula dapat diajukan upaya hukum," tegas Rahmadi.
Sebagai informasi, perkara ini tercatat diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana sebagai penggugat melawan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Diksus) Kemendikdasmen selaku tergugat. Dalam petitumnya, penggugat sebelumnya meminta PTUN untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah milik Gibran Rakabuming Raka tertanggal 6 Agustus 2019 tersebut.
Dukung Iki Radio
KLIK DISINI
 Jakarta secara resmi memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh PT Mercy Toga Kira...){kind=link}