Serap Aspirasi Jemaah di Makkah, Menhaj Tegaskan Komitmen Tingkatkan Layanan Haji 2027

MAKKAH, Iki Radio — Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, memanfaatkan kunjungan kerjanya ke Arab Saudi untuk menyerap aspirasi dan masukan langsung dari jemaah. Langkah ini dilakukan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan ibadah haji serta umrah mendatang.

Momen tersebut berlangsung hangat saat Menhaj menerima silaturahmi puluhan jemaah umrah asal Jawa Timur di Kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah, kawasan Syisyah, Sabtu (7/11/2026) pagi sekitar pukul 07.30 Waktu Arab Saudi (WAS).

Didampingi jajaran pejabat Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Menhaj duduk bersama para jemaah untuk mendengarkan pandangan, harapan, serta masukan terkait penyelenggaraan ibadah. Para jemaah menyampaikan harapan agar pelaksanaan Haji 2027 dapat berjalan lancar dengan kualitas layanan yang kian optimal, sekaligus memanjatkan doa untuk kedamaian dan kesejahteraan Indonesia.

"Ini silaturahmi yang istimewa dan berharga. Terima kasih atas masukan yang diberikan untuk perbaikan layanan haji dan umrah ke depan. Kami di Kemenhaj RI terus berkomitmen memacu kualitas, salah satunya dengan menyeleksi petugas yang mengedepankan profesionalitas dan integritas," ujar Menhaj Mochamad Irfan Yusuf.

Menhaj menekankan bahwa profesionalisme petugas merupakan fondasi utama keberhasilan ibadah haji, terlebih Indonesia memiliki kuota terbesar di dunia yang mencapai sekitar 221.000 jemaah. Petugas dituntut memberikan pelayanan optimal tanpa membedakan latar belakang serta tanggap menghadapi dinamika di lapangan yang terus berubah tiap tahunnya.

Selain faktor dinamika jemaah dan petugas, Menhaj mengungkap tantangan utama penyelenggaraan haji saat ini adalah perubahan pola pengelolaan layanan inti—seperti transportasi, akomodasi, dan konsumsi—yang kini sepenuhnya ditangani oleh syarikah Arab Saudi. Kondisi ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ketika pemerintah Indonesia memiliki kewenangan penuh memilih penyedia layanan.

"Dengan perubahan kebijakan ini, kita melakukan kontrol yang ketat dan kuat agar tidak terkendala. Harapannya, jika menjumpai problem layanan, dapat segera tertangani dengan baik," jelasnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kemenhaj menegaskan pentingnya penegakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan koordinasi antarpihak berjalan efektif.

Menhaj optimistis, kesiapan petugas yang profesional, kemampuan beradaptasi, serta pengawasan ketat akan mampu menjawab berbagai tantangan tersebut. Keberhasilan pelaksanaan haji tahun 2026 pun diharapkan menjadi pijakan evaluasi penting menuju kualitas layanan Haji 2027 yang jauh lebih baik.

Dukung Iki Radio

Via Saweria
close
Pasang Iklan Disini