MADIUN, Iki Radio – Pemerintah mulai mematangkan persiapan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2027. Berdasarkan simulasi awal penghitungan regulasi terbaru, besaran kenaikan upah minimum di wilayah Jawa Timur pada tahun depan diproyeksikan berada di kisaran 6 hingga 9 persen.
Penghitungan besaran upah tersebut mengacu pada aturan baru dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Sesuai Pasal 139 dalam beleid tersebut, formulasi penyesuaian upah minimum mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta koefisien indeks alfa dengan rentang 0,5 hingga 1 persen.
Meski demikian, proyeksi kenaikan 6–9 persen tersebut belum menjadi ketetapan resmi karena masih bergantung pada rilis data ekonomi terkini dan kesepakatan indeks alfa oleh Dewan Pengupahan. Sebagai gambaran, apabila suatu daerah mencatat inflasi 3 persen dan pertumbuhan ekonomi 6 persen, penggunaan indeks alfa 0,5 akan menghasilkan potensi kenaikan upah sebesar 6 persen. Namun, jika indeks alfa ditetapkan pada angka maksimal 1 persen dengan asumsi indikator ekonomi yang sama, kenaikan upah berpotensi menembus 9 persen.
Di tingkat provinsi, Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, Sugeng Lestari, mengungkapkan bahwa pembahasan besaran UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) baru mulai dibahas bersama Dewan Pengupahan pada Kamis (19/11/2026).
“Penetapan UMP dan UMSP Jawa Timur Tahun 2027 berpedoman pada formulasi pengupahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2026,” ujar Sugeng.
Hasil pembahasan antara Disnakertrans dan Dewan Pengupahan tersebut selanjutnya akan direkomendasikan kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan besaran resmi UMP dan UMSP 2027. Sugeng memastikan proses perumusan dilakukan secara komprehensif demi menjaga keseimbangan ekonomi.
“Prinsipnya, penetapan upah dilakukan secara terukur berdasarkan formulasi, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan dan kesejahteraan pekerja atau buruh serta keberlangsungan dunia usaha,” imbuhnya.
Sementara itu, proses penentuan besaran UMK di tingkat kabupaten/kota juga masih terus bergulir. Di Kabupaten Madiun, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) setempat, Arik Kusdiananto, belum memberikan keterangan rinci mengenai besaran usulan UMK 2027 saat dikonfirmasi.
"Masih proses," kata Arik singkat, Kamis (19/11/2026).
Sebelumnya, pada 11 November 2026 lalu, ia juga sempat menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait mekanisme teknis penetapan UMK tahun depan.
Dukung Iki Radio
KLIK DISINI







