YOGYAKARTA, Iki Radio — Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Yogyakarta menjatuhkan vonis 5 tahun pidana penjara dan denda Rp510 juta kepada Kepala Sekolah Daycare Little Aresha, Anita Palupi Indahsari, dalam perkara kekerasan dan penelantaran anak. Putusan tersebut dibacakan pada sidang di PN Kota Yogyakarta, Kamis (19/11/2026), yang dipimpin Sunaryanto selaku ketua majelis hakim.
Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa
penuntut umum (JPU) yang sebelumnya menuntut pidana penjara 10 tahun pada
pertengahan Oktober 2026.
Majelis hakim membebaskan Anita dari dakwaan kedua terkait pasal perlindungan
konsumen. Namun, ia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
turut serta menyelenggarakan satuan pendidikan tanpa izin sebagaimana dakwaan
kesatu dan ketiga pertama. Selain itu, hakim menyatakan Anita bersalah turut
serta menempatkan serta membiarkan anak dalam perlakuan salah, penelantaran,
dan kekerasan secara berlanjut sesuai dakwaan ketiga kedua.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun," ujar ketua majelis hakim saat membacakan amar putusan.
Selain hukuman badan, Anita dijatuhi pidana denda Rp510 juta yang wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dilunasi sesuai tenggat waktu, jaksa berwenang menyita dan melelang kekayaan atau pendapatan terdakwa melalui kantor lelang negara atas izin ketua pengadilan negeri.
Apabila hasil penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi atau tidak dapat dilakukan, denda diganti dengan pidana penjara pengganti selama 141 hari. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan, antara lain mengikuti perintah Ketua Yayasan Daycare Little Aresha, Diyah Kusmastuti. Dan membiarkan perbuatan para pengasuh terhadap anak asuh yang menyebabkan korban mengalami trauma fisik dan psikis.
"Dan membiarkan perbuatan para pengasuh terhadap anak-anak yang diasuh mengakibatkan anak-anak asuh yang menjadi korban mengalami trauma fisik dan psikis," kata hakim.
Adapun hal yang meringankan meliputi pengakuan terus terang terdakwa, penyesalan atas perbuatannya, serta statusnya yang belum pernah dihukum.
Majelis hakim tidak mengabulkan tuntutan restitusi atau ganti rugi sebesar Rp425 juta yang diajukan JPU. Hakim menilai Anita tidak layak dibebani kewajiban restitusi karena posisinya sebagai kepala sekolah yang digaji yayasan. Pengelolaan keuangan disebut berada di bawah yayasan melalui rekening pribadi Diyah sehingga keuntungan utama dinikmati ketua yayasan, sementara Anita menerima upah Rp3 juta dan memikul beban ekonomi sebagai tulang punggung keluarga.
Menanggapi putusan tersebut, tim kuasa hukum Anita maupun JPU sama-sama menyatakan pikir-ikir.
Pada sidang tuntutan pertengahan Oktober 2026, JPU menuntut Anita dengan hukuman 10 tahun penjara atas dugaan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 71 juncto Pasal 62 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 9 ayat (1) huruf e juncto Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, serta pasal-pasal dalam UU Perlindungan Anak, yakni Pasal 77B juncto Pasal 76B (penelantaran anak), Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76C (kekerasan anak), atau Pasal 77 juncto Pasal 76A (diskriminasi anak).
Jaksa juga menuntut denda Rp800 juta yang wajib dilunasi
dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (dengan kemungkinan
perpanjangan maksimal satu bulan), serta restitusi bagi 83 anak korban senilai
Rp425.055.436,60 dari total Rp2.125.127.183 berdasarkan keputusan Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Dukung Iki Radio
KLIK DISINI







