MATARAM, Iki Radio — Keputusan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, mendapatkan dukungan luas. Namun, sanksi etik tersebut dinilai belum cukup dan harus dikawal dengan proses hukum pidana secara maksimal.
 |
| ilustrasi (Ai) |
"Saya minta pemecatan saja tidak cukup, Polda NTB harus pastikan pelaku juga dijerat pidana maksimal," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, melalui keterangan tertulis, Jumat (13/11/2026).
Sahroni mengaku geram dengan perbuatan bejat yang dilakukan oleh oknum perwira polsek tersebut. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencoreng dan memberikan dampak buruk yang luar biasa bagi institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
“Ini benar-benar keterlaluan dan sangat memalukan institusi Polri,” ungkap Sahroni dengan tegas.
Di sisi lain, Sahroni turut mengapresiasi ketegasan Polri dalam mengambil langkah cepat menjatuhkan sanksi etik. Penindakan tegas terhadap oknum pelanggar ini, kata dia, menjadi bukti nyata bahwa tidak ada seorang pun di negeri ini yang kebal hukum, tanpa memandang latar belakang jabatan.
“Jangan ada perlindungan hanya karena seragam atau jabatan. Justru Polri harus menunjukkan bahwa institusinya berani membersihkan dirinya sendiri agar kepercayaan publik tetap terjaga,” imbuhnya.
Sebelumnya, Polda NTB resmi menjatuhkan sanksi PTDH atau pemecatan kepada eks Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani. Keputusan ini diambil karena Sarbani terbukti secara sah melanggar kode etik profesi Polri, termasuk melakukan hubungan badan dengan seorang tahanan perempuan yang berujung kehamilan.
Kepala Bidang Humas Polda NTB, Kombes Mohammad Kholid, menjelaskan bahwa sanksi berat tersebut merupakan hasil putusan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) yang telah digelar di Ruang Sidang Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda NTB pada Senin (9/11/2026).
"Melalui putusan ini, Polda NTB berkomitmen penuh untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme anggota, terutama yang terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Kholid saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).
Kholid juga menegaskan bahwa majelis KKEP menjatuhkan putusan pemecatan tersebut berdasarkan prosedur yang transparan, objektif, dan tegas, sesuai dengan aturan serta perundang-undangan yang berlaku di lingkungan institusi Polri.
Dukung Iki Radio
KLIK DISINI
 menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)...){kind=link}