MATARAM, Iki Radio — Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap eks Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani. Yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar kode etik profesi Polri, termasuk melakukan hubungan badan dengan seorang tahanan perempuan di lingkungan kantor polisi.
Kepala Bidang Humas Polda NTB, Kombes Mohammad Kholid, mengungkapkan bahwa putusan pemecatan tersebut merupakan hasil dari sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) yang dilangsungkan di Ruang Sidang Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda NTB pada Senin, 9 November 2026.
"Melalui putusan ini, Polda NTB berkomitmen penuh untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme anggota, terutama yang terbukti melakukan pelanggaran berat," ujar Kholid saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).
Kholid menegaskan, majelis KKEP menjatuhkan sanksi tersebut melalui prosedur yang transparan, objektif, dan tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan di lingkungan Korps Bhayangkara.
Dalam persidangan etik tersebut, majelis KKEP menghadirkan sedikitnya 10 orang saksi untuk menguak rangkaian pelanggaran berat yang dilakukan Sarbani selama memimpin Polsek Dompu. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, Sarbani terbukti melakukan serangkaian pelanggaran asusila dan disiplin, di antaranya dugaan persetubuhan yang pertama kali terjadi pada 28 Juli 2026. Perbuatan tercela tersebut berulang pada Agustus 2026, di mana Sarbani sempat mengonsumsi minuman keras di lingkungan kantor Polsek Kota Dompu sebelum melakukan hubungan badan di luar nikah.
Puncak pelanggaran terungkap saat Sarbani nekat berhubungan badan dengan seorang tahanan perempuan berinisial DR di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu. Persidangan juga mengungkap adanya rencana untuk menggugurkan kandungan tahanan perempuan tersebut akibat perbuatan itu.
Atas serangkaian tindakan melanggar hukum dan etika tersebut, majelis KKEP menyatakan Sarbani bersalah. Selain sanksi administratif berupa PTDH, majelis turut menjatuhkan sanksi penempatan khusus (patsus) selama 30 hari.
Putusan pemecatan ini mengacu pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Menanggapi putusan berat tersebut, Kombes Kholid menyampaikan bahwa Ipda Sarbani telah mengajukan banding. Pihak Polda NTB memastikan akan menindaklanjuti proses hukum lanjutan itu secara profesional sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Dukung Iki Radio
KLIK DISINI
 mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan sanksi pemberhentian tida...){kind=link}