JAKARTA, Iki Radio — Pemerintah Indonesia secara resmi menghentikan impor beras umum atau beras reguler dalam dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kebijakan strategis ini diambil seiring dengan keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada pangan nasional.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi (Bakom), Kurnia Ramadhana, menyatakan bahwa pencapaian ini didukung oleh lonjakan produksi beras dalam negeri yang sangat signifikan.
"Produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, naik 13,29 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Sepanjang 2025, Indonesia tidak melakukan impor beras umum untuk konsumsi," ujar Kurnia di Jakarta, Minggu (18/10/2026).
Kurnia menambahkan, pada akhir tahun 2025, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog tercatat aman berada di angka 3,248 juta ton. Tren positif ini diperkirakan terus berlanjut pada 2026 dengan proyeksi produksi beras mencapai 34,77 juta ton—melampaui estimasi kebutuhan nasional sebesar 31,10 juta ton.
Reformasi Tata Kelola Pertanian dan Pupuk
Keberhasilan mempertahankan ketersediaan pasokan beras domestik tanpa bergantung pada impor tidak lepas dari serangkaian terobosan dan kebijakan strategis yang diusung Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam perbaikan tata kelola serta efisiensi distribusi.
Pemerintah mengambil langkah konkret dengan memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk bersubsidi yang selama ini dinilai membelenggu proses distribusi kepada para petani. Selain mempermudah birokrasi, pemerintah juga menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen untuk menekan biaya produksi sektor pertanian.
Penguatan Ketahanan Pangan Pesisir
Tidak hanya berfokus pada sektor pangan darat seperti beras, pemerintah turut memperkuat ketahanan pangan nasional dari sektor kelautan dan perikanan melalui program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Sepanjang tahun 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sukses menyelesaikan pembangunan 100 lokasi KNMP, dengan 65 lokasi di antaranya telah memasuki tahap uji coba operasional.
Pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur perikanan ini dengan menargetkan tambahan 1.386 lokasi KNMP baru hingga akhir tahun 2026. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak produktivitas nelayan sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
