Iki Radio — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh kekayaan negara yang berhasil diselamatkan dari penertiban kawasan hutan dan pertambangan ilegal harus dikembalikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Dalam acara tersebut, Satuan Tugas Penertiban Kawasan
Hutan (Satgas PKH) secara resmi menyerahkan denda administratif dan
penyelamatan keuangan negara senilai Rp13,24 triliun serta menguasai kembali
kawasan hutan seluas 259.230,73 hektare.
Alokasi Anggaran untuk Kesejahteraan Publik
Presiden menegaskan bahwa dana yang berhasil diselamatkan ini akan dialokasikan langsung untuk perbaikan berbagai sektor vital publik dan peningkatan kesejahteraan aparatur negara.
"Kita akan punya dana untuk menaikkan gaji guru, gaji semua pegawai negeri, gaji hakim, gaji jaksa, gaji polisi. Kita akan punya uang untuk membantu orang-orang yang lapar. Kita punya uang untuk bangun rumah, kita punya uang untuk memperbaiki irigasi-irigasi, kita punya uang untuk menghadapi kebakaran-kebakaran hutan," tegas Prabowo.
Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya langkah
pencegahan kebakaran hutan ketimbang hanya merespons setelah terjadi bencana,
di mana hal tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang kuat.
Capaian Satgas PKH dan Penyelamatan Asset Aset Bangsa
Sejak bekerja selama kurang lebih dua tahun, Satgas PKH tercatat telah melakukan delapan kali penyerahan aset kepada negara dengan total nilai pengembalian keuangan mencapai sekitar Rp52 triliun. Selain itu, lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan dari sektor perkebunan berhasil dikuasai kembali oleh negara—belum termasuk kawasan pertambangan ilegal yang jumlahnya melebihi 14 ribu hektare.
Prabowo menaksir nilai dari kawasan hutan seluas 6,2 juta hektare tersebut mendekati Rp400 triliun. Nilai ini ia sebut sebagai tabungan bangsa yang sangat krusial demi menjamin masa depan generasi mendatang.
"Kalau tidak kalian selamatkan, ini hangus, ini kekayaannya hilang. 6,2 juta ini hampir Rp400 triliun. Rp400 triliun kita hilangkan kemiskinan," ucap Presiden.
Ia menambahkan, potensi dana sebesar itu dapat
dimanfaatkan untuk membenahi seluruh fasilitas fisik sekolah di Indonesia yang
berjumlah sekitar 360 ribu unit, serta memperbaiki puskesmas-puskesmas yang
telah puluhan tahun tidak tersentuh perbaikan.
Penertiban Tambang Ilegal dan Sektor Timah
Selain fokus pada sektor kehutanan, pemerintah juga terus menindak tegas aktivitas pertambangan ilegal. Prabowo mengapresiasi penertiban tambang timah ilegal di Pulau Bangka yang dinilai berhasil menekan angka penyelundupan secara signifikan dan berimbas positif pada peningkatan kinerja PT Timah.
Presiden menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh
jajaran Satgas PKH atas kerja keras mereka dan meminta agar upaya penegakan
hukum ini terus dilanjutkan demi menjaga kekayaan bangsa.
