JAKARTA, Iki Radio — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan bahwa bantuan pemerintah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pemerintah daerah (pemda) pada Tahun Anggaran (TA) 2027 dipastikan tetap ada. Kepastian tersebut didapatkan setelah Mendagri melaporkan skema bantuan berbasis kompetisi daerah tersebut secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan ini disampaikan Tito usai mendampingi Presiden Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
"Sesuai perintah dari Bapak Presiden kepada saya tadi di luar, 'Umumkan! Bahwa insentif fiskal [untuk TA 2027] tetap ada'," ujar Tito dalam keterangan tertulisnya.
Tito menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara, pemerintah telah menyiapkan total alokasi anggaran sebesar Rp2 triliun untuk TA 2027. Anggaran tersebut akan dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu Rp1 triliun dialokasikan sebagai bantuan pemerintah melalui Kemendagri, dan Rp1 triliun lainnya disalurkan sebagai insentif fiskal oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Meskipun demikian, rincian teknis pelaksanaannya saat ini masih dalam tahap pematangan.
Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja daerah, sepanjang tahun 2026 Kemendagri telah menggelar ajang Apresiasi Pemda Berprestasi. Kompetisi ini membagi daerah dalam tiga gelombang dan enam regional dengan kategori penilaian yang dinamis pada tiap gelombang.
"Jadi ada 6 kalau kita, dan kita pecah menjadi 3 gelombang. Kategori yang diperlombakan mulai dari penanganan inflasi terbaik, penanganan sampah terbaik, hingga penurunan kemiskinan dan stunting," jelas Tito.
Pada gelombang pertama tahun 2026, penilaian berfokus pada empat kategori utama, yaitu Penurunan Tingkat Pengangguran, Creative Financing, Pengendalian Inflasi, serta Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting. Setiap kategori memberikan penghargaan untuk peringkat I, II, dan III pada tingkat kabupaten, kota, dan provinsi.
Sebagai bentuk apresiasi konkret, Kemendagri mengganjar para pemenang dengan bantuan finansial, yaitu Rp3 miliar untuk Peringkat I, Rp2 miliar untuk Peringkat II, dan Rp1 miliar untuk Peringkat III.
"Kami sudah laksanakan, tinggal menunggu yang *batch* ketiga sebentar lagi," tambah Tito.
Di sisi lain, perhelatan Rakornas TPAKD 2026 dibuka secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam acara tersebut, Presiden turut meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) yang menandai pergeseran fokus pemerintah dari sekadar perluasan akses layanan keuangan menjadi peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga secara menyeluruh.
Peluncuran DNKK ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo, yang didampingi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Suahasil Nazara, Mendagri Tito Karnavian, dan Mensesneg Prasetyo Hadi. Turut hadir mendampingi yakni Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi serta Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.








