JAKARTA, Iki Radio — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pentingnya penyaluran bantuan sosial (bansos) dan pelaksanaan operasi pasar secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri dalam konferensi pers usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta, Senin (26/10/2026).
Mendagri menjelaskan bahwa langkah-langkah antisipatif ini krusial dilakukan guna menghadapi lonjakan permintaan bahan pokok serta meningkatnya mobilitas masyarakat pada momen libur akhir tahun. Menurutnya, tingginya konsumsi masyarakat selama Natal dan Tahun Baru berpotensi memberikan tekanan signifikan terhadap inflasi dan harga pangan.
"Nanti demand pasti akan tinggi terutama makanan [dan] minuman, karena ada liburan akhir tahun, ada Natal, ada tahun baru, ada perjalanan mobilitas masyarakat akan tinggi," ujar Tito.
Ia menambahkan, penyaluran bansos berperan strategis dalam memperkuat daya beli masyarakat. Karena itu, Tito mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk turut aktif membagikan bantuan sosial memanfaatkan anggaran daerah masing-masing.
"Karena mereka (Pemda) juga memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan sosial," tambahnya.
Operasi Pasar Tepat Sasaran dan Intervensi Transportasi
Selain penguatan bansos, Mendagri meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog untuk terus menggelar operasi pasar secara intensif. Pemetaan operasi pasar diimbau agar berbasis data yang presisi guna menyasar wilayah dan komoditas yang mengalami lonjakan harga.
"Datanya clear di kabupaten mana saja itu lengkap kita memiliki data, saya sampaikan. Dan komoditasnya apa saja yang perlu dilakukan operasi pasar di tempat itu," tegas Mendagri.
Guna menahan laju inflasi pada Desember mendatang, Mendagri juga mendorong pemerintah mempertimbangkan skema subsidi lain, seperti subsidi listrik, penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, hingga subsidi angkutan udara.
Khusus sektor transportasi udara, Tito mengimbau Kementerian Perhubungan untuk berkoordinasi erat dengan maskapai penerbangan agar tidak menetapkan tarif batas atas secara maksimal saat lonjakan penumpang terjadi.
"Mohonlah jangan sampai mengambil harganya harga paling tinggi acuannya. Keuntungan kan tetap ada, tetapi jangan ambil keuntungan maksimal supaya tidak berpengaruh kepada inflasi," pungkasnya.








