KLATEN, Iki Radio — Hari pertama menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Klaten, Mahanni Yulindha Pratiwi langsung bergerak cepat dengan memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Klaten, Senin (19/10/2026).
Rapat tersebut berfokus pada kepastian keberlangsungan pelayanan publik, pembahasan program sekolah rakyat, hingga persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Yulindha menegaskan bahwa penunjukannya sebagai Plt Bupati oleh Gubernur Jawa Tengah bertujuan untuk memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Klaten tetap berjalan stabil dan pelayanan kepada masyarakat tidak tersendat.
"Hari pertama saya memimpin rapat koordinasi sama teman-teman OPD karena kemarin saya ditugaskan oleh Pak Gubernur untuk menjadi Plt Bupati," ujar Yulindha saat ditemui di Klaten, Jawa Tengah, Senin (19/10/2026).
Ia memastikan bahwa seluruh aktivitas administrasi dan layanan masyarakat harus terus berjalan optimal tanpa terpengaruh oleh dinamika politik atau hukum yang sedang terjadi.
"Jadi saya hari ini sama teman-teman OPD yang jelas memastikan bahwa administrasi harus tetap terus berjalan dan pelayanan masyarakat harus tetap berjalan tidak boleh terhambat. Karena bagaimana pun juga situasi kondisi Klaten seperti ini, tapi kami sebagai pelayan masyarakat tidak boleh ada alasan apapun, harus melayani dengan sebaik-baiknya dan sepenuh hati," tegasnya.
Selain konsolidasi internal terkait efektivitas pelayanan publik, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti agenda strategis daerah, di antaranya persiapan Pilkades serta kelanjutan program sekolah rakyat.
Terkait program sekolah rakyat, Yulindha menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten saat ini sedang mengumpulkan berbagai dokumen pendukung lintas sektoral.
"Karena banyak pihak yang terkait, ada Dinas Pekerjaan Umum (PU), ada Dinas Sosial (Dinsos), jadi ini semua baru berproses. Semoga nanti bisa melengkapi semua dan terbangun di Klaten," jelas Yulindha.
Penunjukan Mahanni Yulindha Pratiwi—yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Klaten—sebagai Plt Bupati dilakukan setelah Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyampaikan bahwa Surat Keputusan (SK) penunjukan Yulindha telah diterbitkan dan diserahkan pada Jumat (16/10/2026).
"Sesuai dengan undang-undang, apabila kepala daerah berhalangan tentu saja wakilnya yang menjalankan tugas. SK sudah jadi dan sudah diserahkan ke Wakil Bupati kemarin," kata Sumarno di Kota Semarang, Sabtu (17/10/2026).
Sebelumnya, KPK menetapkan Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka atas dugaan suap dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Klaten pada Jumat (16/10/2026).
Dugaan korupsi tersebut mencakup suap kepada pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penerimaan uang dari kontraktor proyek pemerintah, hingga setoran rutin dari OPD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Selain Bupati Klaten, KPK turut menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah dan pihak swasta dari PT MWC, Muhammad Amin Wahyu Utomo. Ketiganya terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK pada Kamis (15/10/2026).
 Bupati Klaten, Mahanni Yulindha Pratiwi langsung bergerak cepat deng...){kind=link}